Petani Cilegon Tuntut PT MMS Bangun JPO

Puluhan petani di Kelurahan Gedong Dalam, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu pagi (15/12) melakukan aksi demo, menuntut pihak PT Marga Mandala Sakti (MMS) selaku pengelola jalan tol, membuat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).


Pasalnya, tembok pembatas yang dibuat pihak MMS, mengakibatkan warga petani dari Gedong Dalem yang akan melakukan aktivitas di perasawahan yang berada di Lingkungan Cikejek, harus memutar hingga dua kilometer untuk mencapai lokasi sawah milik mereka.

“Warga untuk kesawah milik mereka yang berada diseberang jalan tol, setiap hari sudah biasa menyeberang jalan tol. Tapi, sejak pihak MMS mendirikan tembok pembatas, warga petani disini harus jalan memutar, sejauh dua kilo meter,"ujar Asurip, salah satu pendemo.

Dikatakan, pembangunan tembok tanpa ada sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dengan warga masyarakat sekitar tembok pembatas didirikan, membuat biaya operasional para petani semakin bertambah.

"Bahkan, tidak sedikit warga petani untuk menuju ke persawahaan, terpaksa harus menggunakan ojek, lantaran harus memutar hingga menyeberangi jembatan Panggungrawi,"ujar Mustamil.

Menurut Mustamil, kondisi warga saat ini yang sudah susah, oleh pihak MMS semakin dibuat susah. Pihak MMS harus bertanggungjawab,”tegas Mustamil.

Sementara itu, Deni Jueni, selaku koordinator aksi, dan sekaligus tokoh pemuda setempat, mengatakan, kekesalan warga terjadi sejak dua pekan lalu, ketika pihak MMS memaksakan melakukan pemagaran pembatas jalan tol sepanjang 400 meter di sekitar Lingkungan Kedung Dalam.

“Karena tembok ini, jalan pintas petani terhalang. Harapan warga petani, pembuatan pembatas harus dibarengi dengan pembuatan jembatan penyeberangan bagi warga. Batas waktu satu minggu kami berikan, dan jika tuntutan ini tidak direalisasi, aksi demo kembali kami lakukan dengan massa yang lebih banyak lagi,”ujar Deni.

Menanggapi tuntutan warga, Officer Security PT MMS Gerbang Serang Timur, Suprapto, mengatakan, pemagaran di sepanjang tol diatur dalam UU 38 tentang jalan. Ini pun untuk menjaga keselamatan penduduk setempat, agar tidak mengalami kecelakaan di jalan tol.

Terkait tuntutan pembuatan JPO, Suprapto mengatakan, akan disampaikan kepada PT MMS pusat, dan meminta warga untuk mengajukan surat permohonan.

“Tuntutan warga ini akan saya sampaikan kepada pimpinan kami. Sehubungan tuntutan pembuatan JPO, silahkan ajukan surat permohonan pembuatan JPO, ditujukan kepada PT MMS pusat,”ujar Suprapto.

Read More.. Read more...

Guru MDA Pandeglang Tuntut Kesejahteraan

Ratusan guru Madrasah Diniyah Awaliha (MDA) se-Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjukrasa di depan gedung DPRD dan Pendopo Pemkab Pandeglang. Dalam aksinya, mereka meminta agar kesejahteraan mereka ditingkatkan. Selain itu, pengunjukrasa juga meminta agar alokasi anggaran MDA tidak dikurangi.


Pantauan FBn, massa pengunjukrasa berjalan mulai dari alun-alun menuju kantor bupati,kemudian bergerak ke kantor DPRD Pandeglang. Di gedung dewan, massa berorasi dan meminta agar alokasi anggaran untuk MDA tidak di kurangi.

“Kami mendapat informasi bila pada tahun 2011 nanti anggaran untuk MDA akan di kurangi. Sedangkan anggaran untuk semester ini saja belum diturunkan,”ungkap salah seorang pengunjukrasa.

Mereka juga menuntut agar pemerintah daerah memperhatikan para guru MDA. Gaji guru MDA yang diterima sebesar Rp50/bulan, dinilai kurang manusiawi. Sedangkan anggaran yang diterima oleh anggota dewan dan pegawai sangat besar.

“Kami ini merupakan benteng bagi moral generasi muda di Pandeglang. Katanya Pandeglang ini kota santri, tapi tidak memberikan perhatian kepada para guru MDA,” katanya.


Saat berunjukrasa di gedung DPRD Pandeglang, tidak ada satu anggota dewan yang menerima. Sebab, para anggota dewan sedang melakukan pembahasan anggaran dan pansus di dua hotel di Jakarta.
Usai
bernjukrasa di gedung dewan, para pengunjukrasa bergerak ke Pendopo Pemkab Pandeglang. Setelah berorasi, beberapa perwakilan warga diterima oleh Penjabat Bupati Pandeglang, Asmudji.

Aminuddin salah seorang pengurus FKMD mengatakan, para guru MDA ini menuntut agar alokasi MDA tidak dikurangi. Apalagi saat ini beredar isu bila anggaran MDA dikurangi disaat jumlah MDA di Pandeglang kini bertambah.

“Jumlah MDA di Pandeglang mencapai 862 sekolah. Ini bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” katanya.


Sementara itu, usai berdialog dengan penjabat bupati Pandeglang, Kepala DPKA Pandeglang, Parjiyo Sukarto mengatakan, alokasi anggaran MDA masih sebesar Rp5 miliar. Bertambah atau berkurangnya anggaran ini tergantung dari pembahasan dengan pihak legislatif.

Adapun untuk verifikasi MDA, dilakukan oleh Kemenag. Sedangkan pemerintah daerah, hanya menyalurkna uang tersebut langsung ke rekening MDA.

Read More.. Read more...

Pihak Swasta Karangtengah Dukung Penghijauan

GERAKAN mempertahankan Adipura di Kecamatan Karang Tengah yang diprogramkan Pemkot Tangerang mendapat dukungan kalangan swasta. Swasta menanam pohon di tepian jalan utama serta memasang puluhan pot tanaman di median jalan utama.

Swasta yang peduli lingkungan itu, di antaranya pengembang Perumahan Metro Permata, PT Mesindo Agung Nusantara dan Rumah Sakit Karang Tengah Medika (RS-KTM).

Herman Suarman, Camat Karang Tengah, Jumat (03/12/2010), mengakui pihaknya memang telah menghimbau kalangan swasta di wilayahnya bisa mendukung kegiatan mempertahankan Adipura. semiisal melakukan penghijauan dan kegiatan menjaga kebersihan di wilayahnya.

”Kita himbau agar mereka dalam mengejar keuntungan juga peduli terhadap kelestarian lingkungan. Alhamdulillah sebagian swasta terketuk hatinya…”

Trisno, Marketing Rumah Sakit Karang Tengah Medika, membenarkan kegiatan penghijauan yang dilakukan pihaknya terkait himbauan dari pihak kecamatan. ”Karena tujuannya positif, kami mendukung. Apalagi demi pelestarian lingkungan dan kesehatan warga.”

Dalam mendukung kegiatan Adipura RS-KTM menyumbang tanaman sebanyak 10 pot yang disebar di median Jl. Raden Saleh. Selanjutnya pihaknya juga akan menyumbang tanaman penghijauan untuk ditanam di pinggir jalan.

Read More.. Read more...

Tiga Bulan Digunakan, Mesin Giling Padi Bantuan Menkop Rusak

Baru Tiga Bulan Digunakan, Mesin Penggiling Padi Kementrian Koperasi Sudah Rusak
Bantuan mesin penggiling padi dari Kementerian Koperasi yang diberikan kepada Koperasi Cisadane Jaya, di Desa Beberan, Kecamaan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, hanya difungsikan selama tiga bulan.

Ketua Koperasi Cisadane Jaya, Khaerudin, kepada wartawan, mengakui bahwa sejak mesin itu diterima pada tahun 2009 lalu, sampai saat ini hanya difungsikan sekitar 3 – 4 bulan saja. Celakanya perusahaan yang mengirim mesin itu, tidak bertanggung jawab karena tidak mau melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mesin itu.

“Bahkan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Serang sudah beberapa kali mengirim surat keluhan tentang adanya kerusakan pada mesin tersebut kepada perusahaan penyuplai. Tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan,” kata Khaerudin.

Hal serupa dikatakan Kepala Desa Beberan, Haerudin. Dikatakan, sejak bantuan itu diberikan, hanya bisa berfungsi tiga sampai empat bulan saja. Bahkan waktu ada kerusakan pada bagian elektrik Dryer machine, perusahaan yang mengirim mesin tidak bertanggung jawab.

“Saya sudah beberapa kali menghubungi perusahaan yang mengirim mesin itu, tapi tidak pernah ada jawaban. Alhasil kami fungsikan secara manual saja,” katanya.

Menurutnya, penyebabkan mesin itu tidak difungsikan secara optimal adalah, terbatasnya pasokan padi dari para petani. Selain kemungkinan dikarenakan hasil panennya yang kurang berkualitas, biaya operasionalnya juga cukup tinggi.

“Kalau bahan baku (padi) melimpah mungkin juga kami akan memfungsikan mesin itu dengan maksimal, tapi karena pasokan bahan bakunya kurang baik kita giling pakai mesin pribadi saja, sampai saat ini pun pasokan bahan baku kami datangkan dari Lampung,” ungkapnya.

Ketika ditanya kapan berita acara serah terima mesin penggiling padi diserahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang kepada Koperasi Cisadane Jaya, Haerudin selaku Kepala Desa, mengaku tidak tahu.

”Kalau mengenai tehnis dan berkas-berkasnya, silahkan langsung hubungi Bapak Kiki di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang,”katanya.

Sementara dari pantauan, mesin perontok padi di Desa Beberan tidak berfungsi, akibat panel elektrik sudah rusak, dan mesin dinamo untuk pembersih beras menggunakan barang bekas.

“Mesin ini sudah lama tidak difungsikan, karena panel untuk pengerak mesinya rusak. Padahal, kami sudah berulangkali melaporkan, tapi sampai sekarang belum juga diperbaiki,”ujar salah seorang pekerja.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Fasilitasi Pembiayaan dari Dinas Perdagangan, Peridustrian dan Koperasi, Kabupaten Serang, M Rifqi, ketika dikonfirmasi, mengatakan sangat sulit minta pertanggungjawaban pihak perusahaan. Perusahaan itu, dinilai tidak memiliki itikad baik untuk mengganti barang-barang yang sudah rusak.

“Kami sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada perusahaan yang mengirim mesin itu, namun hingga saat ini belum ada realisasi dan tanda-tanda akan dilakukan perbaikan pada kerusakan pada mesin itu. Alasan dari perusahaan, barang itu harus didatangkan dari luar negeri sehingga butuh waktu untuk memesannya,”terang Rifqi.

Adapun masalah tersebut, Rifqi menuturkan, pihaknya sudah memberitahukan kepada Kementerian Koperasi. Namun mereka hanya menyarankan agar mesin itu difungsikan dengan cara apapun, termasuk mengganti peralatan yang sudah rusak supaya bisa difungsikan kembali .

“Kementerian Koperasi pun sudah kami beritahukan. Dan saran yang diperoleh, kami diminta mengganti peralatan yang rusak, dan jangan diperjual belikan,”ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh, pengadaan mesin penggiling padi ini dibiayai dari APBN Tahun 2007, sebesar Rp 918.000.000 dengan kontrak No 004/SPK/KOP.C-FGK/1X/07 tanggal 18 Oktober 2007.

Sementara perusahaan pelaksana, adalah PT Fela Graha Kencana. Adapun spesifikasi barang pembersih padi (paddy cleaner), satu unit mesin pengering, Husk burner, silo gabah kering, screw conveyor, RMU (rice Mill unit) dan genset 30 KVA. (yus_FbN)

Read More.. Read more...

Soal Keperawanan, Wahidin Siaga Pelaja Puteri Kaget

Menyikapi hasil survey yang menyebutkan data bahwa 51 persen remaja putri di jabodetabek sudah tidak perawan lagi, Walikota Tangerang Wahidin Halim langsung bertindak sigap. Walikota beserta jajaran dinas terkait langsung bertemu dengan pendidik khususnya guru bimbingan dan penyuluhan (BP) untuk memberikan pembinaan dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi khususnya pada pelajar putri.

Walikota mengingatkan untuk tidak menganggap remeh masalah tersebut. Sebab dengan pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi pada remaja akan menyelamatkan masa depan generasi muda dan melalui pendidikan formal informasi yang benar tentang masalah itu dapat disampaikan dengan cara bijaksana.

Sementara beberapa pelajar putri Sekolah Menengah Atas yang ditemui saat melakukan aksi simpatik memperingati Hari Aids sedunia di kawasan pendidikan Cikokol Kota Tangerang, Rabu (01/12) menyatakan kaget dengan hasil survey itu."Kaget dengan survey itu" kata Yanti siswi kelas 11 SMA Yupentek. Tapi Yanti juga mengatakan kondisi itu juga tergantung dari pribadi masing-masing orangnya dan dia juga yakin remaja Kota Tangerang tidak akan berbuat hal itu. Yanti juga mengingatkan remaja, khususnya remaja putri untuk tidak melakukan hal itu. Sebab selain dilarang oleh ajaran agama, seks pranikah juga akan merugikan kaum wanita.

Sementara dalam sambutannya, saat membuka dialog tentang solidaritas masyarakat yang diadakan kantor Kesbang Kota Tangerang di Padang Golf Modern, Rabu pagi (01/12), Walikota juga mengatakan akibat dari perilaku seks pranikah pada remaja selain akan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, seks pranikah juga dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penularan HIiV/AIDS. Sebab selain melalui jarum suntik para pemakai narkoba, penularan virus ini juga sangat berpotensi pada hubungan intim yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab. "Perilaku (seks pranikah) yang dilakukan remaja sangat rentan dengan penularan virus HIV penyebab AIDS ini. Untuk itu diperlukan pemahaman dan pendidikan agama yang benar terhadap remaja agar tidak terkena virus ini" jelas Walikotab dihadapan Ulama dan LSM yang megikuti dialog tersebut.

Sementara dari data di Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sejak tahun 2004 hingga 2010 ini di Kota Tangerang virus HIV/AIDS Telah menjangkiti 503 orang, diantaranya 113 orang usia produktif.

Read More.. Read more...

51 Persen Penderita AIDS di Kota Tangerang Pelajar

Berdasakan data dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang, sejak tahun 2004-2010 tercatat ada sebanyak 420 orang menderita HIV/AIDS dan 51 persen diantaranya adalah kalangan pelajar. Tingginya presentase ini disebabkan banyaknya pelajar yang menggunakan jarum suntik secara bergantian dalam pemakaian narkoba.

Humas PMI Kota Tangerang Didik Prianto mengatakan, memang kalangan pelajar merupakan golongan yang rentan terjangkit HIV/AIDS. “Dari 420 penderita tersebut, sekitar 48 persen sebab terjangkitnya virus karena jarum suntik,” ungkapnya, Rabu (1/12).

Didik memperkirakan penderita dari kalangan pelajar ini masih ada lebih banyak lagi, namun belum diketahui karena malu untuk melapor. “Kalau ke 420 penderita ini melakukan perawatan dan berani untuk melapor ke Dinas Kesehatan,” paparnya.

Menurutnya, sebagai langkan mengurangi penularan HIV/AIDS, PMI terus melakukan berbagai upaya seperti soslialisasi dan penyuluhan bahaya virus tersebut kepada masyarakat, khususnya pelajar. Didik mengatakan, dalam memperingati hari AIDS yang jatuh pada 1 Desember 2010 kali ini, PMI Kota Tangerang bersama puluhan pelajar menggelar aksi simpatik.

“Sekitar 250 relawan PMI dan didukung 20 sekolah yang ada di Kota Tangerang, ikut terjun mensosialisasikan bahaya AIDS di kota Tangerang, diharapakan nantinya akan ada penurunan presentase tingkat penderita,” kata Didik.

Read More.. Read more...

Pesawat Latih STPI Curug Jatuh, Bangkai Pesawat dan Pilot Belum Ditemukan

Pesawat latih milik Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, dengan nomor PK TB 10, PK-AK-GM jatuh diperairan sekitar Pulau Kubur Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu pagi (1/12), sekitar pukul 08.15 WIB.

Pesawat latih milik STPI Curug yang diawaki siswa taruna, Reza Faruqi dengan tujuan Lampung itu, jatuh di laut sekitar 2 mil atau tiga kilometer dari Pos Polair Polda Banten, Grenyang Bojonegara, Pulauampel Bojonegara, Kabupaten Serang.

Saksi mata, Suparjo selaku Kapten Kapal Suport Station II (SS2), dan Hendra Sundjoto (ABK), membenarkan melihat pesawat jatuh beberapa mil dari kapalnya sekitar pukul 08.15 WIB.

Dikatakan keduanya, sebelum jatuh di tengah laut lepas, pesawat tersebut terlihat terbang limbung dan miring, lalu jatuh ke laut dengan posisi kepala pesawat terlebih dahulu.

"Kapal kami kebetulan sedang lego jangkar tidak jauh dari lokasi pesawat itu terjatuh. Kami menyaksikan langsung pesawat itu saat jatuh. Selanjutnya, kejadian itu kami laporkan melalui HT ke Pos Polair Grenyang Bojonegera,"ujar kedua saksi.

Kepala Pos Polair Grenyang Bojonegara, Brigadir Turip, ketika dikonfirmasi, membenarkan peristiwa tersebut.
Menurut Turip, dari laporan yang diterima, pesawat latih milik STPI Curug itu, diperkirakan jatuh di koordinat 05'07'-B45 Lintang Selatan, dan 106'08-037 Bujur Timur, atau sekitar 2 mil laut dari pelabuhan Rakyat Grenyang di Bojonegara.

"Setelah menemukan titik kordinat, sekitar pukul 10.00 WIB, kami langsung melakukan pencarian menggunakan Kapal Patrili Polair 007 Pipit, bersama kapal Patroli KRI Tamposo,"ujar Turip.

Dikatakan Turip, dari hasil penacarian sementara disekitar jatuhnya pesawat latih STPI itu, ditemukan jok pesawat, sandaran kepala, serta dokumen penerbangan berupa kartu siswa pilot, peta, dan lisensi terbang.

Sementara, awak pesawat tak berada di lokasi jatuhnya pesawat."Dalam dokumen yang kami temukan, diketahui pesawat itu ditumpangi tiga orang, yaitu dengan Pilot Ari Aditya, siswa taruna Reza Faruqi, dan insruktur pesawat, Tubagus YB,"ujarnya.

Upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan Polair Polda Banten, Lanal Banten serta Badan SAR Nasional masih belum menemukan bangkai pesawat.

Dugaan sementara, penyebab jatuhnya pesawat latih tersebut, karena faktor cuaca. Diketahui, Rabu pagi (1/12), gelombang di perairan Selat Sunda sedang tinggi, serta hujan lebat disertai angin kencang.

Kapal cepat yang biasa melayani jasa penyeberangan lintas Merak-Bakauheni, bahkan tidak beroperasi menyusul gelombang tinggi di Selat Sunda.

Sementara itu, Rinto Yuwono dari Dinas Perhubungan Banten, didampingi Komandan Kapal Patroli KRI Tamposo, Lettu Joserizal Jan, mengatakan, awak kapal yang berada didalam pesawat milik STPI yang jatuh, hanya satu orang, yakni Reza Faruqi.

"Agar tidak simpang siur, berdasarkan hasil koordinasi yang kami lakukan dengan bapak Sudirman, selaku Kasi Keselamatan Penerbang Curug Tangerang, ditegaskan, pesawat KASA PK 62 B milik STPI Curug Tangerang, saat jatuh hanya diawaki satu orang, yaitu Reza Faruqi,"katanya. (yus)


Keterangan Foto : Upaya pencarian jatuhnya pesawat latih milik STPI Curug Tangerang di perairan sekitar Pulau Kubur, Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten menggunakan Kapal Patroli KRI Tamposo, serta dokumen yang ditemukan terapung oleh Tim SAR dari Polair Polda Banten, Lanal Banten, dan PT SMI.(FbN)

Read More.. Read more...

Banten Job Fair 2010, Belum Dibuka Sudah Diserbu

Meski belum dibuka, bursa kerja yang diselnggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DIsnakertran) Provinsi Banten, sudah dipadati oleh para pencari kerja. Ratusan pencari kerja yang datang dari berbagai daerah di Banten, mendatangi lokasi bursa di Alun-alun Timur Kota Serang.

Berdasarkan pantauan Swarabanten.COM di lokasi, para pencari kerja belum bisa memasuki bursa yang berada di dalam tenda yang disediakan panitia. Namun, mereka memadati sebuah baliho berisi rekapitulasi lowongan yang disediakan, di sebelah kiri pendopo Alun-alun.

“Saya belum tahu lowongan kerja apa yang mau saya isi. Masih mau lihat-lihat lowongan yang cocok,” kata seorang pengunjung wanita dari Benggala, Kota Serang yang mengaku mengetahui adanya Bursa Kerja dari temannya.

Sementara itu, sejumlah panitia tampak sedang sibuk mempersiapkan acara pembukaan Bursa Kerja yang rencananya akan dibuka Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan akan dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

“Rencananya, acara pembukaan akan dimulai pukul 09.00. Tetapi kami masih menunggu kedatangan Ibu Gubernur yang akan melakukan pembukaan secara resmi. Pak Menteri hanya menghadiri saja,” kata Kepala BIdang Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Banten, Ubaidillah. (NURHASAN)

Read More.. Read more...

CSR PT CSD Diserahkan ke Pemkab Pandeglang

PT Cibaliung Sumber Daya (CSD) yang mengelola hasil tambang di Kecamatan Cibaling, Kabupaten Pandeglang mengaku mengalokasi Rp 3 miliar sebagai dana corporate social responsibility (CSR). Dana itu diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dan pembangunan masyarakat.


Eko, Direktur Umum dan Direktur Kekayaan dan CSR, Deny Maulesa, PT CSD mengatakan, alokasi dana CSR itu sudah dilakukan sejak tahun 2009. "Tahun itu dianggarkan Rp 3 miliar. Tahun 2010, diharapkan alokasi CSR semakin besar, tergantung keuntungan perusahaan," kata Eko.

Selain mengalokasian khusus, PT CSD juga mengaku mengeluarkan dana untuk pembangunan jalan sejarak 18 Km. "Kami juga membantu kebutuhan masyarakat yang diajukan melalui propsal," ujarnya

Dia membenarkan, PT CSD memproduksi emas atau perak sekitar 2 ton per tahun. Perusahaan ini juga tengah menjajaki kandungan emas di lahan yang sudah dikuasai perusahaan ini, selain lahan yang sekarang menjadi sumber emas dan perak yang tengah digarap. (Sofyan)

Read More.. Read more...

Polsek Maja Ungkap Sindikat Ranmor Lintas Provinsi

Jajaran Mapolsek Maja Resort Lebak, menciduk empat orang pelaku yang diduga sebagai pelaku tindak pencurian kendaraan roda empat yang kerap beraksi di wilayah hukum Polsek Maja di tempat persembunyiannya di Kampung Cibedil, Desa/Kecamatan Maja, Jum’at (29/10) sekitar pukul 04.15 WIB.

Ke empat tersangka warga Bogor ini yakni masing-masing S (28), Kh (35), BA (24) dan HS (31).

Selain menciduk ke empat tersangka, polisi juga mengamankan 1 unit suzuki mobil pikup, 1 tang pemotong gembok besar, kunci gembok, dan 2 unit sepeda motor sebagai alat bantu dalam menalancarkan aksinya.

Kanit Reskrim Polsek Maja, Ipda Wiratno SH mengatakan, diciduknya ke empat tersangka yang di duga sebagai sindikat Curanmor yang kerap beraksi di wilyah hukum Polsek Maja ini, berkat pengembangan atas penangkapan tersangka Curanmor yang telah diciduk sebalumnya.

“Ke empat orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ini di bekuk saat sedang berada di Desa Maja,” kata mantan Kanit Laka lantas Polres Lebak ini kepada Banten Ekpres, kemarin.

Dijelaskannya, modus operandi yang kerap dilakukan para tersangka cukup terorganisasi, dengan cara membagi-bagi tugas nya masing-masing dimana satu tersangka bertindak sebagai pencari korban, sementara dua tersangka lainya bertindak sebagai eksekutor atau yang bertindak dilapangan.

“Bahkan dalam setiap aksinya mereka tak segan-segan melakukan aksi kekerasan,” terangnya seraya menambahkan hasil barang curiannya di jual tersangka keluar Lebak yakni ke Bogor Jabar.

Terus Melakukan Operasi

Ditambahkan Kapolsek Maja AKP Ahmad Rosidi, pihaknya akan terus mengintensifkan operasi. Apalagi, dalam waktu dekat lebaran Idul Adha sehinga kemungkinan terjadinya tindak kejahatan curanmor akan terjadi.

“Tentunya, razia seperti ini atau operasi pekat akan terus kami intensifkan, sehingga di harapkan pelaku curanmor di wilayah hukum Polres Lebak khususnya Polsek Maja bisa di ciduk hingga ke akar-akarnya,” tukasnya. (EP. Yudha)

Read More.. Read more...

Tender Pasca Tambang Cikotok Diduga Bermasalah

Sejumlah rekanan peserta lelang pengaspalan Jalan Inplacement Cikotok, mengaku kecewa dengan keputusan penetapan hasil pelelangan yang dilaksanakan PT. Antam, Tbk, Pasca Tambang Cikotok 6 Oktober 2010 lalu. Pasalnya, dalam proses penunjukan pemenang tender dinilai sepihak serta tidak transparan.

Menurut salah satu peserta lelang CV Sumber Alam, Pepen, kekecewaan rekanan peserta lelang pengaspalan jalan inplacement Cikotok, cukup beralasan karena dalam proses penetapan hasil lelang dinilai sepihak dan tidak trasparan. Sebab, ada sejumlah item yang sangat janggal dalam proses lelang. Yang pertama, pemenang tender dimenangkan oleh penawar tertinggi. Sementara dua rekanan penawar terendah di diskualifikasi. Kedua, hasil penilain dilakukan secara sepihak yang tidak diketahui oleh peserta yang lain. Yang ketiga, waktu pembukaan hasil penetapan pelelangan tidak sesuai dengan jadwal.

“Umumnya pemenang lelang adalah penawar terendah yang dinyatakan sebagai pemenang lelang, tetapi ini justru terbalik dari ketiga rekanan yang dinyatakan lolos persayaratan administrasi atau calon pemenang yakni CV Sumber Alam dengan nilai penawaran Rp 320 juta, Baru Jaya Rp 330 juta, dan Koperasi Dana Kencana Rp 396 juta, penawar tertinggi yang ditetapkan sebagai pemenang,” kata Pepen kepada wartawan.

Dalam verifikasi awal panitia, lelang pernah mengatakan bahwa penawar terendah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Akan tetapi, faktanya penawar tertinggi yang ditetapkan sebagai pemenang. “Banyak kejanggalan yang lain, yang juga membuat kami kecewa terhadap penetapan hasil lelang ini,” ujarnya.

Hal senada dikatakan peserta lelang lain Saiban, ia mengatakan dari proses awal pihaknya sudah menaruh curiga adanya ketidakberesan dalam proses pelaksanaan lelang tersebut. Pasalnya, pihak panitia melakukan negosiasi kepada calon pemenang lelang ditempat yang tidak semestinya. Selain itu, pembukaan penetapan hasil pelelangan tidak sesuai dengan norma-norma dan etika pelelangan.

“Seharusnya, panitia lelang mengundang kembali kepada peserta calon pemenang agar sama-sama dapat mengetahui,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Ketua Himpunan Pengusaha Cibeber (HPC) TB. Endin, membenarkan adanya surat pengaduan yang ditujukan kepada HPC, terkait penetapan hasil lelang pengaspalan jalan inplacement Cikotok.

“Ya, belum lama ini kami mendapat surat pengaduan dari rekanan peserta lelang pasca tambang Cikotok yang meminta agar HPC menindak lanjutinya, dan kami bersama rekanan sudah melayang surat sanggahan atau protes kepada PT Antam Tbk, pusat. Namun, hingga kini surat protes tersebut belum direspon,” katanya.

Oleh karena itu Endin, meminta kepada pihak Antam untuk melakukan lelang ulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta pihak panitia melakukan peninjauan kembali sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.

“Pihak panitia lelang sebaiknya melakukan peninjauan dan melakukan tender ulang, ini untuk menjaga kredibilitas dan citra serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya.

Sementara saat dihubungi manajer PT Antam Tbk, Pasca Tambang Cikotok, Erit Riyanda membantah penetapan hasil lelang pengaspalan jalan inplacement Cikotok sepihak dan tidak transparan. Erit mengatakan, pihaknya sudah melakukan proses lelang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Setahu saya, penetapan hasil lelang tersebut sudah sesuai dengan aturan main. Jika memang ada yang kurang berkenan, pihak rekanan boleh mengajukan sanggahan kepada Antam pusat, kami disini (Antam Cikotok, Red) hanya sebagai fasilitator saja,” kilahnya. (EP. Yudha)

Read More.. Read more...

Tak Lulus PPLK Tak Boleh Ujian

Sebanyak 25 orang mahasiswa STKIP Banten kampus Cikupa mengikuti kegiatan program pengalaman lapangan keguruan (PPLK) yang tersebar di beberapa sekolah, meliputi kecamatan Tigaraksa,Cisoka,Cikupa,dan Solear.

"Program PPLK wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa," kata Penanggung jawab STIK Banten kampus Cikupa, Suhanda S.Pd.I.,M.Pd.,M.Si.

Tujuan utama PPLK,dikatakan Suhanda lebih lanjut,agar lulusan mendapatkan pengalaman nyata sebagai guru,juga sebagai upaya meningkatkan kemampuan ketrampilan pembelajaran. "Karena mereka dipersiapkan untuk menjadi guru," tegasnya.

Sementara itu dosen pembimbing kegiatan, Mulyadi S.Pd.menyatakan bahwa,untuk kegiatan PPLK wajib dilaksanakan mahasiswa sebanyak tujuh kali pertemuan. Lengkap,dijelaskan Mulyadi, dengan administrasi meliputi rencana program pengajaran plus hasil pembelajaran terhadap siswa. "Termasuk mahasiswa wajib melaksanakan observasi terhadap sekolah tempat mereka melaksanakan kegiatan," ungkapnya.

Untuk dinyatakan lulus dalam PPLK menurut Mulyadi,mahasiswa dituntut mampu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas guru diantaranya persiapan pelajaran,kemampuan berinteraksi dengan siswa,penguasaan materi pembelajaran,kemampuan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran,dan ketrampilan evaluasi. "Bila belum terpenuhi kriteria tersebut maka belum diizinkan untuk mengikuti ujian akhir," pungkas Mulyadi. (Yat)

Read More.. Read more...

CSR PT KS Group Adakan Pengobatan Gratis

Ratusan warga Panggungrawi, terdiri dari anak-anak hingga berusia uzur mendapatkan pengobatan gratis yang dilakukan PT Krakatau Steel (KS) Group, bertempat di Kantor Kelurahan Panggungrawi, Selasa (5/10).

Dari 150 kupon yang dibagikan pihak penyelenggara, sedikitnya 130warga mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Jumlah tersebutbelum termasuk warga yang tidak menerima kupon.

Humas Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon, Agus Yedi mengatakan, sedikitnya tercatat 9 warga yang tidak mendapatkan kupon, datang ke lokasi. Namun, pihak penyelenggara tetap melayani warga yang tidak membawa kupon itu. “Kita memang hanya menyebarkan 150 kupon per kegiatan. Tapi tidaksedikit warga yang tidak punya kupon juga datang. Kami tetap melayanidan memberikan pemeriksaan serta pengobatan gratis seperti yanglainnya,”ujar Agus.

Dari sekian banyak warga yang datang, kata Agus, mayoritas merekamengidap hipertensi, atau penyakit yang disebabkan oleh factor usia.Memang, dari pantauan di lokasi, umumnya warga yang datang berusiadiatas 50 tahun.

“Untuk warga usia anak-anak, umumnya mereka terserang batuk pilek.Mungkin karena disebabkan oleh cuaca belakangan ini,”katanya.

Kegiatan pengobatan gratis yang merupakan salah satu programCoorporate Social Responsibility (CSR) PT KS Group itu, kata Agus,dilakukan setiap bulan sejak tahun 2008 lalu.

Kegiatan rutin dilaksanakan di setiap kantor keluarahan yang ada di Kota Cilegon, yakni sebanyak 43 kelurahan. Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara mengikutsertakan 2 dokter, 4paramedis, dan 2 apoteker dari RSKM.

Dalam pelaksanaan pengobatan gratis ini, salah seorang warga yang diperiksa, dinyatakan perlu mendapatkan pengobatan rawat inap. Akibatnya, pihak kelurahan sempat kebingungan, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat warga menanyakan hal itu kepada pihak kelurahan.

Pasalnya, warga yang harus mendapatkan rawat inap akibat muntahdarah itu, tidak memiliki Jamkesmas atau Jamkesda. Pihak kelurahanpunbertanya kepada pihak penyelanggara.

“Kami kan hanya menyediakan tempat. Kalau soal ini (warga yang harusdirawat, red) kami tidak terlibat,” ujar salah seorang petugaskelurahan.

Mendengar hal itu, Humas RSKM, Agus Yedi, menyarankan agar pihakkelurahan berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.Setelahnya, Agus akan mengupayakan perawatan bagi warga tersebut.

“Ini agar tidak terjadi tumpang-tindih kebijakan antara kami denganpemerintah. Sebab, pi pemerintahan ada juga program tersebut. Kalausudah ke Dinkes, nanti bapak hubungi saya,”ujar Agus kepada aparatkelurahan itu.

Ironis memang. Saat pihak industri melakukan hal itu (pengobatangratis, red) sebagai tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat, aparatdesa malah bingung saat ada warganya yang harus dirawat.

Terlebih, warga miskin yang seharusnya punya jaminan itu, ternyata tidak memiliki kartu Jamkesmas atau Jamkesda. “Mungkin saat pendataan dia tidak terdata, sehingga belum mendapatkanitu. Saya sendiri baru di kelurahan ini, jadi tidak tahu,”kata aparatdesa yang menolak ditulis namanya. (Sage/yus_FbN)

Read More.. Read more...

Gapoktan Minta Undang-undang Petani

Pemerintah diminta membuatkan perlindungan Undang-undang petani, karena selama ini nasib petani belum jelas dari berbagai masalah yang dihadapi, di antaranya stabilitas harga, penyaluran pupuk, maupun asuransi jiwa.

"Kami berharap, pemerintah membuatkan Undang-undang (UU) perlindungan bagi petani,"ujar Yana, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sukabunga, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Banten, di Rangkasbitung, Selasa (5/10).

Yana mengatakan, selama ini UU perlindungan petani belum ada, dan perlu dibuatkan khusus untuk melindungi hasil usaha-usaha pertanian tersebut.Padahal, petani memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan secara nasional. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membuatkan UU perlindungan terhadapo kehidupan petani.

Selama ini perlindungan petani belum jelas jika musim tanam selalu terbayang merugi karena stabilitas harga belum ada, meskipun sudah diatur oleh harga patokan pemerintah (HPP). Namun, kenyatanya petani seringkali merugi karena harga gabah anjlok dan di bawah HPP akibat permainan tengkulak.

Disamping itu juga petani selalu terbayang terkena serangan hama maupun kelangkaan pupuk. Bahkan, penyaluran pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) hingga kini belum efektif.

Sebab penyaluran sistem RDKK itu, banyak dikeluhkan petani terutama petani yang tidak kebagian jatah pupuk tersebut karena tidak tercatat oleh kelompok maupun pesokan terbatas."Petani sendiri kerapkali tidak mendapatkan pupuk subsidi," katanya.

Dia juga menyebutkan, selama ini petani juga sering mengalami kecelakaan seperti terkena sambaran petir, digigit ular berbisa atau kecelakaan saat mengoperasikan alat traktor.

Kondisi demikian, kata dia, petani perlu dilindungi dengan asuransi jiwa sehingga tidak memberatkan ekonomi keluarga saat terkena musibah.Apalagi, kehidupan petani di sini masih miskin. "Dengan adanya UU perlindungan itu tentu kami berharap kehidupan petani lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Lebak H Oong Syahroni, mengatakan pihaknya sangat setuju jika pemerintah membuatkan UU perlindungan bagi petani.

Saat ini, nasib petani belum memiliki perlindungan, seperti asuransi, stabilitas harga, anggaran dan hak-hak petani lainya."Kami sangat mendesak pemerintah membuat kebijakan baru untuk melindungi petani. Selama ini, perhatian pemerintah terhadap petani cukup baik,"ujarnya. (Sage/FbN)

Read More.. Read more...

Bata Merah Sukaraja, Perajinnya Kesulitan Permodalan

Ditengah menjamurnya program bantuan untuk kelompok usaha mikro kecil dan koperasi, ternyata belum menembus kehidupan para perajin batu bata merah di Desa Sukaraja Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak. Dari usaha kerajinan batu bata merah inilah, sejatinya laju perekenomian desa, menggeliat. Tidak seperti saat ini, mereka banyak yang terjerat pinjaman dana tengkulak.

Informasi yang diperoleh Banten Ekspose, 70 persen penduduk dari 18 RT yang ada, mayoritas menjadikan usaha batu bata merah, sebagai sandaran ekonomi keluarga. Untuk lebih memaksimalkan usaha ekonomi warga Desa Sukaraja Malingping, umumnya perajin mengeluhkan persoalan biaya produksi. Solusinya, ya mereka pinjam ke tengkulak. Diakui para perajin, bahwa hal tersebut tidak banyak memberikan nilai lebih atas produksi mereka.

Para perajin bata merah di desa ini, umumnya mengembalikan pinjaman dana untuk ongkos produksi kepada tengkulak, dengan cara menjual hasil produksi mereka ke tengkulak. Tentu saja, harga ditentukan oleh tengkulak. Mereka umumnya menjual Rp 230 hingga Rp 280 per biji. Padahal harga yang jatuh ke konsumen mencapai angka Rp 350 hingga Rp 400 per bijinya. Bila saja, komunitas perajin bata merah ini terorganisir, tidak menutup kemungkinan mereka merasakan nilai lebih, yang kini banyak dinikmati para tengkulak.

Sebut saja Mahmud. Pria berusia 31 tahun ini, merupakan salah seorang pengusaha sekaligus perajin bata merah, yang kini mempunyai 3 areal percetakan bata. Untuk mengelolanya, warga Kp Sukaraja ini, dibantu oleh lima orang. Rata-rata satu orang pekerja bisa menghasilkan 700 hingga 800 batang perhari.

Dalam pengakuan Mahmud, untuk biaya produksi bata merah miliknya dia mesti meminjam modal dulu kepada tengkulak. Pinjamanya berpariatif Rp 3 - 4 juta rupiah. Modal pinjaman itu pula, yang dijadikan dana honor lima pembantunya.

“Saya sangat berharap adanya bantuan berupa permodalan dari pemerintah, agar usaha yang saya tekuni ini tidak stagnan, kalau keadaannya seperti ini terus kami akan kesulitan dalam pengembangan usaha,” tuturnya.

Dikatakan, usaha cetak bata merah ini, merupakan turun tumurun warga desa. Karena hamper tidak ada lagi potensi yang dapat dikembangkan di desa ini selain usaha batu bata. Selain tanahnya cocok, juga mengandung pasir.

“Salah satu bahan percetakan bata merah tentu harus memilih tanah merah lempung yang mengandung pasir, agar hasilnya bisa maksimal artinya setelah proses pembakaran tidak retak-retak,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan perajin bata merah lainnya Suhaya (45 thn). Usaha yang ditekuninya kini merupakan andalan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena di desanya menjadi petani kurang produktip. Selain kondisi tanah, menjadi petani sawah hanyalah sewaktu-waktu saja ketika cuaca buruk menimpa produksi perajin.

“Biasanya di musim hujan, produksi bata merah agak lambat. Hal ini disebabkan proses pengeringan yang lama memakan waktu 2 minggu hingga satu bulan,” ujarnya.

Kepala Desa Sukaraja Adung membenarkan bahwa hampir 70% warga desa menggantungkan ekonominya dari usaha kerajinan batu bata merah, sisanya pegawai swasta, petani dan PNS.

“Saya berharap, berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal terhadap para perajin yang berada di desa Sukaraja. Hal ini untuk mendorong perekonomian desa maupun di Kabupaten Lebak. Apalagi bata merah asal Sukaraja banyak diminati,” katanya.

Proses pembuatan
Tanah merah yang mengandung pasir terlebih dahulu digali lalu dicampur air diaduk dibuat lembek (dibuat adonan). Sesudah selesai pengadukan ini, dibiarkan dulu selama satu malam, agar kadar air dipastikan tidak terlalu lembek dan setelah itu baru dikerjakan menurut ukuran pembuatan bata.
Proses ini dilakukan dengan peralatan sederhana. Rata-rata kalau sehari bisa menghasilkan 800 batang/hari. Kalau ingin maksimal bisa menggunakan teknologi modern yaitu menggunakan mesin molen.

Setelah tanah yang dicetak bata tersebut sudah menjadi batangan, maka tinggal menuggu proses pengeringan.

Kalau musim kemarau untuk proses pengeringan ini hanya memakan waktu satu minggu, namun kalau musim penghujan proses ini bisa mencapai sebulan.

Setelah batangan bata ditaksir cukup kering, proses selanjutnya adalah pembakaran melalui tungku yang sudah disiapkan, hingga bata betul-betul matang. Hasil yang bagus, biasanya bata berwarna kemerahan dan tidak ada retak-retak. (Matin)

Read More.. Read more...

ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI BANTEN

Oleh Bambang DS
Disampaikan pada roundtable discussion Komisi Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten, Kamis 5 Agustus 2010.

Pengembangan potensi ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu pengembangan potensi ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana lembaga riset dan perguruan tinggi (intellectual) para pelaku bisnis (business), dan pemerintah daerah (goverment) untuk menata sumberdaya-sumberdaya atau potensi ekonomi yang ada. Ketiganya sering disebut pilar I-B-G. Keberhasilan pengembangan potensi ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ditopang oleh I-B. Upaya memanfaatkan potensi daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien.

Pengembangan potensi ekonomi daerah tentu harus melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah harus jeli, cerdas dan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar yang diperlukan bagi pembangunan daerah, khususnya yang menyangkut sumber daya yang ada maupun berpotensi untuk menyediakan sarana dan prasarana, iklim usaha yang probisnis untuk menarik investasi, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia. Pergeseran paradigma dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut Otonomi daerah yang mengandung makna, beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah (Armida, 2000).

Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu pengembangan potensi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan potensi-potensi yang diprioritaskan untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah tersebut .

John Glasson (1990) mengatakan bahwa kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan potensi ekonomi dan pengembangannya sebagai factor utama pada struktur ekonominya dan faktor ini merupakan faktor utama. Sedangkan upaya pemda setempat menuju perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung pada keberhasilannya mendorong sector bisnis dalam menciptakan nilai tambah dengan menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha inovasi yang disumbangkan oleh unsur intelektual. Oleh sebab itu maka perlu sebuah kajian yang mendalam untuk menemukan kebijakan dan langkah-langkah aksi yang berperanan mendorong penggerak utama (prime mover role) dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten, sekaligus mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

Problematik
Potensi ekonomi apabila didekati dengan kebijakan yang tepat maka akan melahirkan langkah konkrit untuk memanfaatkannya maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi kepentingan pemerintah saja, tetapi juga bagi sektor bisnis dan kaum intelektual (akademisi, peneliti dan perekayasa) Inilah yang sering disebut dengan pilar I-B-G (intellectual,business, government). Ketiga pilar tersebut diharapkan mampu menjawab problematik Bagaimana mengoptimalisasi potensi sektor manufaktur khususnya yang berada dalam kawasan industri, Bagaimana mengembangkan potensi sektor logistik dengan keberadaan pelabuhan rakyat, Bagaimana mengintegrasikan potensi perbankan dengan pembangunan daerah.

Tinjauan Akademik
Segenap potensi perkembangan masing masing kabupaten/kota belum memiliki daya ungkit yang sama, dimana masih terjadi perbedaan kegiatan ekonomi yang berakibat besar kecilnya nilai tambah yang dihasilkan masing masing daerah, sehingga terjadi ketimpangan. Dengan potensi yang dimiliki masing masing kabupaten dan kota apabila terintegrasi dalam satu koridor pembangunan maka diantara kabupaen dan kota dapat saling mengisi. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten masih terus berlangsung. Banyak penyebab salah satunya ditimbulkan oleh perbedaan tenaga kerja, modal dan teknologi, yang merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia, modal dan teknologi akan mendorong terjadinya peningkatan optimalisasi bagi faktor-faktor produksi, dan sebaliknya apabila mengabaikannya akan menurunkan produktivitas.

Secara spesifik terdapat 3 faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi yaitu, akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif. Faktor utama lainnya adalah kemajuan teknologi untuk menciptakan nilai tambah.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Beberapa ahli ekonomi pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Lincolyn, 1999). Perroux yang terkenal dengan teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Pertumbuhan hanya terjadi dibeberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda (Perroux, 1988 dalam Mudrajat , 2002).

Optimalisasi Kawasan Industri
Pada tahun 2008, secara umum di Provinsi Banten terdapat tiga sektor yang memberikan sumbangan terbesar yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan pengangkutan dan komunikasi, sedangkan sektor yang paling kecil kontribusinya yaitu pertambangan dan penggalian.

Secara nasional pertumbuhan sektor industri yang cukup cepat pada awalnya mulai menurun pada periode tahun 1990-an dan mengalami penurunan tertajam pads krisis tahun 1998. Sektor industri manufaktur di Indonesia mempunyai struktur yang terkonsentrasi. Kondisi ini jelas sangat berpengaruh terhadap perilaku danjuga kinerja industri manufakktur. Kondisi tersebut juga parallel dengan kondisi di Provinsi Banten. Namun demikian sektor manufaktur tetap masih mendominasi proporsi dalam struktur perekonomian yaitu 45,25 %. Dengan demikian sector ini masih dapat diandalkan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

Dalam kaitan itu jika kita memilah sektor manufaktur dalam kawasan industri, masih terdapat potensi yang belum disentuh yakni kebijakan terhadap integrasi masyarakat dengan kawasan industry. Masyarakat di sekitar kawasan industri sangat mungkin terlibat dalam aktivitas dalam dua kategori yaitu (1) sebagai penyedia barang dan jasa yang terkait dengan bisnis inti perusahaan dalam kawasan, dan (2) penyedia barang dan jasa pendukung bisnis inti perusahaan dalam kawasan.

Potensi sektor logistik nasional
Michael Gughes pada bukunya berjudul The Essential of Supply Chain Managament (2003), menulis bahwa ada 5 (lima) penggerak utama dalam suatu rantai suplai (major supply chain drivers). Ke 5 (lima) penggerak utama itu adalah produk, persediaan, transportasi, lokasi dan informasi. Bila pada kerangka mikro peserta rantai suplai adalah perusahaan, maka dalam kerangka makro, peserta rantai suplai nasional adalah daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Letak geografis penghasil produk khususnya produk olahan yang dibutuhkan oleh daerah lain di peta percaturan ekonomi nasional adalah faktor penggerak lokasi dari teori diatas.

Kondisi geografis penghasil barang olahan, dalam hal ini untuk Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, Kabupaten Serang dan Tangerang, sekarang ini mengharuskan melakukan distribusi barang ke Sumatra, Kalimantan dan pulau lain melalui pelabuhan Tanjung Priuk dan Sunda Kelapa. Realitanya beban jalan terhadap berbagai moda transportasi di DKI Jakarta sekarang sudah berlebih sehingga menyebabkan kemacetan yang semakin parah. Dalam kaitan ini biaya transportasi akan semakin tinggi membebani biaya perunit barang, yang mengakibatkan daya saing harga barang semakin menurun. Demikian juga dengan trip pengiriman bahan baku dan barang jadi ke pabrik atau keluar pabrik semakin lama, sehingga efektifitas daya angkut semakin rendah.

Oleh karena itu Banten memiliki daya saing untuk mengalihkan kekacauan lalu lintas di DKI Jakarta dengan mengalihkan distribusi barang ke Sumatra dan Kalimantan melalui Pelabuhan Karangantu. Pelabuhan tersebut secara alami telah menyediakan temapat labuh dan sandar kapal barang dengan ukuran tonase sedang. Tentu saja dengan kerusakan alam di hulu, meyebabkan sedimentasi pada pelabuhan Karangantu semakin cepat maka perlu perlakuan secara khusus agar kedalaman tetap laik sandar bagi kapal barang.

Keunikan kondisi dan letak geografis Indonesia, termasuk juga keadaan alam, demografi dan sebaran sentra produksi komoditas, tentu dapat dimanfaatkan secara cerdas oleh Provinsi Banten memiliki factor keunggulan sebagai basis manufaktur dan pelabuhan alaminya. Strategi lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengintegrasikan keunggulan tersebut dengan arah kebijakan logistik nasional agar tercipta linkaging dengan jalur internasional. Oleh karenanya, pemahaman dalam keunikan posisi Provinsi Banten terkait dengan pengembangan sektor logistik nasional adalah penting.

Integrasikan potensi perbankan dengan pembangunan daerah
Peran perbankan sebagai pendorong kemajuan ekonomi bagi Provinsi Banten belum terkonsolidasi dengan baik. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi belum mampu mengintegrasikan kekuatan intermediasi bank sebagai pendorong utama pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Padahal kemampuan bank untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalukankannya dalam bentuk kredit sebagai fungsi intermediasi perbankan tetap stabil dengan kecenderungan peningkatan pada kredit investasi dan konsumsi. Kondisi seharusnya menjadi perhatian untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan provinsi dengan business plan setiap bank. Model pendekatannya adalah MB-BP. Mekanisme bekerjanya cukup sederhana dimana masing-masing pihak dipertemukan dalam satu sesi. Biasanya dokumen perencanaan pembangunan disusun pada bulan Maret-Desember. Sementara business plan bank pada umumnya selesai disusun pada bulan Oktober-November yang sebagian realisasinya ditentukan dengan prognosa pada realisasi tahun berjalan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka ekonomi di Provinsi Banten dapat mengikuti irama pertumbuhan tersebut. Data dari Bank Indonesia mengindikasikan terus membaiknya pertumbuhan perbankan di beberapa daerah di Provinsi Banten, perkembangan jumlah kantor bank dan aktiva bank umum terus meningkat khususnya untuk bank umum di wilayah Pandeglang, Tangerang dan Serang. Terlihat dari peningkatan jumlah kantor bank umum di wilayah Banten yang cukup signifikan.

Jelas sudah bahwa, sektor manufaktur di kabupaten dan kota di Provinsi Banten terutama yang berada dalam kawasan secara regulasi belum dikondisikan untuk dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Karenanya, perlu dibuat regulasi bagi setiap kawasan industri untuk menyediakan fasilitas lahan yang dipergunakan oleh UMKM yang pelakunya berasal dari masyarakat sekitar.

Demikian pula, distribusi barang dari sentra perusahaan manufaktur di Kabupaten Serang, Lebak, Tangerang dan Kota Cilegon, Tangerang dan Tangerang Selatan ke Pulau Sumatra dan Kalimantan, masih dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk dan Sunda Kelapa, yang sering mengalami kemacetan parah. Untuk itu, Pelabuhan Karangantu dapat difungsikan sebagai pelabuhan niaga antar pulau dengan mengintegrasikan dengan sistem dan jaringan logistik nasional, agar jalur distribusi barang ke Pulau Sumatra dan Kalimantan khususnya dapat diperpendek, untuk memperkuat daya saing produk manufaktur dari Provinsi Banten.

Berkait dengan pertumbuhan perbankan di kabupaten dan kota di Provinsi Banten senantiasa tumbuh dari tahun ketahun namun potensi tersebut belum diintegrasikan dengan perencanaan pemebangunan secara system dan kelembagaan. Maka, perlu dibentuk kelompok kerja antara Bappeda dengan perbankan pada tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan pemerintah daerah dengan business plan perbankan.

Read More.. Read more...

Primkopti Kota Tangerang, Sempat Jatuh Kini Hadir Lagi

MENJAMIN ketersediaan kacang kedelai sebagai bahan baku utama produksi tempe bagi 554 anggotanya, Primer Koperasi Pengusaha Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Kota Tangerang setiap bulannya menyetok banyak kacang kedelai di gudangnya.

A Mustofa, Bendahara Primkopti Kota Tangerang, mengutarakan stok tersebut dilakukan karena setiap harinya masing-masing anggota biasa membeli sekitar 20 Kg-200 Kg kacang kedelai dari koperasi ini dengan harga sama dengan harga pasar. “Untungnya lagi anggota bisa mendapatkan kacang kedelai dengan dikirim langsung koperasi ke tempat usaha mereka.”

Mustofa, Bendaha PrimKopti Kota Tangerang
Walaupun pengiriman kacang kedelai ini hanya sampai pada koordinator-koordinator Primkopti di 13 kecamatan, di mana senlajutnya para anggota langsung membayar pengiriman tersebut setiap harinya kepada koordinator.

Mustofa menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya di setiap harinya itu, Primkopti memasok sekitar 15 ton kacang kedelai, yang setiap kilogramnya dihargai Rp 6.200. Dari penjualan tersebut setiap harinya Primkopti memperoleh untung sebesar Rp 2.400.000, sebab dari setiap kuintal penjualan kacang kedelai koperasi ini memperoleh untung sebesar Rp 16 ribu.

“Keuntungan diatas masih bersifat kotor belum dikurangi biaya transportasi pengiriman kacang kedelai,” jelasnya.

Bagikan SHU
Dari pengembangan usaha tersebut, Primkopti yang baru beroperasi kembali sejak 18 Pebruari 2008, kini telah memiliki aset harta sekitar Rp 500 juta.

Mustofa pun menginformasikan kelebihan anggota membeli kacang kedelai di koperasi karena nantinya keuntungan yang didapat dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (SHU) Primkopti Kota Tangerang di setiap akhir tahun.

“Sebab koperasi dibentuk kan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya,” katanya. Misalnya besaran pembagian SHU pertama di akhir 2009, Primkopti mampu mengeluarkan SHU sebesar Rp 74 juta yang dibagikan kepada 554 anggotanya.

Pembinaan Bulanan
Sebagai salah satu koperasi binaan Diperindagkop Kota Tangerang, Primkopti pun selalu aktif memberi pembinaan kepada seluruh anggotanya melalui koordinator di masing-masing kecamatan. Pembinaan dari pengurus Primkopti sendiri digelar secara terjadwal setiap bulannya.

Terkait kemajuan usahanya, Primkopti yang mewakili seluruh anggotanya berharap harga kedelai bisa kembali stabil. “Kalau perlu pemerintah memberi subsidi kembali sehingga harga kedelai bisa kembali stabil seperti dulu,” kata Mustofa.

Sisi untung keberadaan Primkopti sendiri, diakui Mustofa, kini pedagang kacang kedelai di pasar tidak bisa semena-mena mempermainkan harga. ***

Read More.. Read more...

Pasar Kuliner Ramadhan 1431 H

Selama bulan Ramadhan 1431 H/2010, ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) akan menggelar pasar kuliner Ramadhan Cisadane 2010, 11 Agustus hingga 5 September 2010 di sepanjang Jalan Benteng Jaya (belakang mall Robinson) Kota Tangerang.

Kegiatan ini sebagai upaya Pemkot Tangerang menyediakan tempat bagi para pedagang yang menjual hidangan berbuka puasa. Menjadikan kawasan sungai Cisadane sebagai tempat ngabuburit (menanti waktu sore hari untuk berbuka puasa) yang menyediakan jajanan makanan untuk berbuka puasa. Memfasilitasi dan mendorong perkembangan usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Kota Tangerang. mempromosikan sekaligus memenuhi kebutuhan produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi, UKM serta binaan Badan dan Dinas.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kecintaan masyarakat pada produksi dalam negeri sekaligus daya saing di pasar global,” kata Kepala Disporbudpar Kota Tangerang, Tabrani.

Pedagang yang bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, sambung Tabrani, adalah UKM, mitra binaan Dinas/Badan Pemkot Tangerang koperasi, masyarakat umum dan perusahaan jasa boga. Dalam helatan ini, para pedagang bisa mempromosikan secara efektif dan efisien pada waktu, tempat dan sasaran yang tepat, meningkatkan citra dan produk bagi UKM, serta menunjukkan eksistensi dan kemampuan UKM menghadapi persaingan global.

“Meski baru pertama kali dilaksanakan, saya berharap kegiatan ini sukses, masyarakat Kota Tangerang mudah-mudahan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,” harap Tabrani.

Ratih (19), Rt 02/03 Kelurahan Kenangan Kecamatan Cipondoh, yang diminta pendapatnya seputar rencana pengadaan pasar kuliner Ramadhan Cisadane 2010, menyambut baik. Mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Tangerang ini, menilai rencana tersebut sebagai ide kreatif dalam menyediakan menu makanan berbuka puasa.

“Bagus, bakalan ramai, karena kalau bulan puasa pada cari jajanan untuk buka puasa, jadi nggak perlu bikin jajanan sendiri. Apalagi kalau kita datang sama keluarga atau temen, bisa sambil santai, karena sepanjang sungai Cisadane sekarang udah bagus dan asri,” ucap Ratih.

Read More.. Read more...

Warga Kunciran Jaya Ciptakan Usaha Kerajinan Eceng Gondok

Setelah mendapat pembinaan dari Dinas Perindagkop Kota Tangerang dan diikut sertakan dalam pelatihan kerajinan anyaman di Yogyakarta selama sepekan pada tahun 2007 lalu, akhirnya warga Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, mampu membuat beragam jenis kerajinan dari batang-batang kering eceng gondok yang dikumpulkannya.

Awalnya warga hanya sebagai pengumpul dan menjual batang kering eceng gondok kepada pembeli yang datang ke wilayahnya. Batang kering eceng tersebut dihargai Rp 2.500/kg. Kemudian setelah terkumpul banyak lalu dibawa ke daerah Cirebon dengan diangkut truk.

Salah satu warga itu yakni Ny. Muhibah yang tinggal di Jl. HM.Jali Gang M.Umar RT 03/03, Kunciran Jaya. Kini setiap saat dia bisa membuat berbagai barang kerajinan yang terbuat dari bahan eceng gondok. Misalnya tas, tempat tisu, tempat HP, bahkan seperangkat kursi. Barang kerajinannya pun sering ditampilkan dalam kegiatan pameran yang digelar Pemkot Tangerang dan pameran lainnya. Adapun harganya dijual mulai harga Rp 50.000 hingga Rp 100.000.

“Pameran saya yang terbaru saat Festival Cisadane,” kata Muhibah. Diakuinya usahanya juga dibantu sang suami,Tamrin dan ketiga anaknya. Mereka membantu dari memotong batang eceng gondok, menjemur, menggiling batang-batangnya hingga menganyamnya. Bila tidak ada pameran maka barang kerajinan ada saja yang membeli langsung ke rumahnya.

Sementara diutarakan Tamrin, sebenarnya permintaan barang banyak namun belum bisa memproduksi karena masih kekurangan modal awal. “Saya mengharapkan bisa ada donatur bagi usaha ini,” katanya.

Sedangkan Herman, Sekel Kunciran Jaya, saat mengontrol kegiatan pembuatan tas tersebut mengungkapkan, warga Kunciran Jaya yang ikut pelatihan menganyam dari bahan eceng gondok dan daun pandan sebanyak 20 orang. Mereka sudah dapat merasakan manfaatnya saat ini. “Namun untuk pengembangan usaha yang lebih baik mereka sangat membutuhkan bantuan modal,” katanya yang ikut mendampingi warganya ke Yogyakarta.

Read More.. Read more...

Dodol Ny. Fang Diproduksi Sejak 50 Tahun Lalu

Usaha kecil menengah produksi dodol yang dikelola keluarga Fang di lingkungan RT 03/02 Karang Sari, Kecamatan Neglasari, ternyata telah dilakukan sejak tahun 1960-an. “Ini usaha ibu saya sejak saya masih kecil dulu,” kata Kwee Buk Sui, anak Ny. Fang yang masih meneruskan usaha dodol merek Ny. Fang

Dikisahkannya sekitar tahun 1955 dia dan keluarganya pindah dari Rangkasbitung ke tempatnya sekarang. Beberapa tahun kemudian memulai usaha dodol tersebut. Kini kakek yang telah memiliki banyak cucu tersebut masih tetap memproduksi usaha rumahan warisan keluarganya itu. “Selama masih ada yang pesan, ya tetap dibuatkan…”

Sekarang dia memproduksi dodol bermerek Ny. Fang tidak sebanyak dahulu, saat orang tuanya masih hidup. Kini diproduksi rata-rata per bulan 34 kuali atau setara 120 kg. “Produksinya sesuai pesanan, paling tinggi pas menyambut hari raya, produksi saya sampai 6 kuali bulan itu."

Tetangga dan warga sekitar adalah pelanggan utama dodol buatannya tersebut, mereka mengakui keunggulan dodol Ny. Fang dibandingkan dodol lainnya, adalah tidak lengket ketika diiris atau dipotong. “Jadi dikunyahnya juga enak,” kata salah seorang pelanggannya.

Read More.. Read more...

APE Larangan Indah Tembus Pasar Jakarta

ALAT Permainan Edukatif (APE) yang terbuat dari bahan kayu yang diproduksi para remaja di Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, ternyata banyak diminati sejumlah toko mainan anak dan para pengelola sekolah dini seperti BKB, PAUD dan TK di DKI Jakarta. Hingga kini mereka menjadi pelanggan tetap.

Thamrin, Manajer Markering APE dengan merek Atham Toys, mengatakan pasaran APE di Jakarta permintaannya tinggi. Hal itu karena saat ini tengah berkembang lembaga sekolah anak usia dini. Jadi disamping para pemilik toko mainan anak-anak, para pengelola sekolah tersebut pun langsung memesan.

”Memilih mainan kayu ini memang keuntungannya banyak yakni akan membantu interaksi anak dan orangtua, merangsang imajinasi, perkembangan otak melalui motorik kasar, motorik halus dan juga kemampuan kognitifnya,” beber pria yang sebelumnya bekerja sebagai marketing di salah satu perusahan elektronik terkemuka.

Thamrin menyatakan akan mengusahakan pasaran APE buatannya bisa menembus Kota Tangerang. Apalagi kegiatan produksinya berada di Larangan Indah yakni di Jl.Buntu RT 06/09 No. 60. Disamping itu keberadaan BKB dan PAUD pun kini tengah berkembang.

Sementara Buchori Muslim, Kepala Produksi APE Atham Toys, mengungkapkan kegiatan pembuatan APE sudah berjalan dua tahunan. Remaja yang aktif memproduksi APE adalah dibawah binaan Karang Taruna Kelurahan Larangan Indah. Dalam sehari mereka yang terdiri dari 5 orang itu bisa menghasilkan 40 piecs APE atau 1000 piecs dalam sebulan.

Jenis mainan yang dibuat antaralain APE advance alphabet terdiri dari; hijaiyah diri, belajar baca, balok iqro, dan alphabet diri. Kemudian reguler alphabet yang terdiri dari; puzzle alphabet angka dan puzzle angka. Bahan untuk membuat APE adalah dari limbah kayu. Sementara alat pendukungnya yakni cat, amplas, lem, kompresor dan mesin pemotong.

Adi Kurniadi, Ketua Karang Taruna Kelurahan Larangan Indah, mengharapkan agar Pemerintah Kota Tangerang khususnya dinas terkait mendukung modal dan pemasarannya. ”Karena bila didukung akan banyak remaja di sini yang bergabung memproduksi APE,” katanya. (***)

Read More.. Read more...

Disinyalir Tak Transparan Retribusi Pasar Disoal Dewan

Komisi III DPRD Cilegon meminta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) secara transparan melaporkan hasil retribusi dari sejumlah pasar milik Pemkot. Dewan mensinyalir, penyetoran retribusi kerap tak sesuai dengan hasil yang dipungut di lapangan.

Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Cilegon Rahmatullah usai melakukan kunjungan kerja ke Disperindagkop, Jumat (20/8). “Di lapangan kita temukan adanya ketidaksesuaian antara pungutan di lapangan dengan pembukuan, ada kesan tidak transparan. Kita minta Disperindagkop lebih tertib administrasi. Laporkan secara benar hasil pungutan retribusi ke DPPKD (Dinas Pendapaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) setiap bulannya,” tegasnya.

Pihaknya khawatir, jika pelaporan retribusi pasar tidak tertib administrasi akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Terlebih dengan adanya kasus pungutan liar di Pasar Kranggot yang terjadi beberapa waktu lalu. Kita tidak ingin hal ini terulang kembali,” ungkapnya.

Komisi III DPRD Cilegon pun meminta pengoptimalan pencapaian target retribusi pasar sebesar Rp 500.200.000 dari lima pasar yang ada. Karena, hingga pertengahan Agustus ini capaian target retribusi baru Rp 278 juta. “Jumlah itu berasal dari Pasar Kranggot Rp 178 juta, Pasar Kelapa, Blok F Kavling Rp 62 juta, Pasar Cigading Rp 3 juta, Pasar Baru Merak Rp 34 juta, dan Pasar Hewan Rp 1,5 juta. Kita minta ini lebih dimaksimalkan agar targetnya tercapai,” ungkapnya.

Kepala Disperindagkop Cilegon Achmad Dhita Prawira mengakui jika selama ini pencacatan hasil retribusi belum dilakukan dengan optimal. Ini katanya, karena masih adanya salah pengertian antara petugas lapangan dengan pencatat pembukuan. “Ke depan kita akan lebih maksimalkan dan secara transparan mungkin. Apalagi ini kaitannya dengan pemasukan daerah,” ungkapnya.

Menyoal capaian retribusi pasar, seperti dilansir sebuah harian lokal, Dhita mengaku optimistis hingga akhir tahun bisa terpenuhi. “Kalau capaian target retribusi pasar saya yakin bisa terpenuhi,” pungkasnya.

PANSUS KRANGGOT
Sementara itu, rencana pembentukan Pansus Pasar Kranggot di DPRD Cilegon makin tak jelas. Bahkan, Komisi II DPRD Cilegon mengambil sikap sendiri atas penyelesaian sejumlah persoalan di pasar kota tersebut. Mulai dari adanya dugaan pungli hingga keberadaan kios liar milik pejabat.

Rencananya, komisi ini hanya akan membuat rekomendasi yang akan mereka sampaikan ke Walikota. Anggota Komisi II DPRD Cilegon Supriyanto mengatakan, hal ini merupakan kesepakatan rapat internal komisinya, kemarin. “Akan ada lima lima rekomendasi yang kita berikan, di antaranya meminta masalah pungli di Pasar Kranggot ditindaklanjuti oleh Walikota. Kemudian, para pedagang yang ditertibkan agar diberikan lahan baru tanpa sewa,” katanya.

Rencananya, draf rekomendasi tersebut akan terlebih dulu disampaikan ke Ketua DPRD. “Kita tidak akan menunda-nunda penyampaian rekomendasinya. Senin (23/8) lah akan kita sampaikan ke ketua,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Cilegon Sofwan Marjuki yang dimintai konfirmasinya mengatakan, rekomendasi tersebut tidak ada kaitannya dengan gagalnya rencana pembentukan pansus. “Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembentukan pansus yang tidak berjalan. Kita hanya jalankan tupoksi komisi. Kalau dari rekomendasi ini temen-temen Dewan tidak puas, silakan melalui pansus,” ungkapnya.

Terkait pembentukan Pansus Pasar Kranggot yang mandeg, Sofwan menyerahkannya kepada kesepakatan fraksi-fraksi dan anggota Dewan lain. “Kita (Komisi II-red) wait and see saja,” paparnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Yusuf Amin mengaku masih menunggu sikap fraksinya dalam pembentukan Pansus Pasar Kranggot ini. “Pada dasarnya kita setuju, tapi kan mengacu aturan tata tertib kalau pembentukan pansus minimal lebih dari satu fraksi. Kita menunggu dari teman-temen fraksi lain sajalah, seperti Fraksi BKN, Demokrat, dan PPP,” ungkapnya.

Read More.. Read more...

Biarkan Guru Berinovasi dan Berkreasi

Potensi dan bakat siswa akan semakin berhasil optimal bila mendapat sentuhan pembinaan dari para guru. Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam implementasinya diperlukan kesepahan dan keseragaman bahan ajar.

“Kami berupaya membuat standar bahan ajar melalui jalur musyawarah guru mata pelajaran (MGMP),” kata , Kepala SMP Negeri 2 Cikupa, Mardiana Amin.

Langkah tersebut, kata Mardiana, akan menjadikan guru mata pelajaran semakin inovatif dan kreatif dalam melaksanakan aktivitasnya. Selain itu, masih menurutnya, seorang guru juga akan semakin meningkat kemampuannya dalam menganalisa soal tes ujian, karena disesuaikan dengan bahan ajar yang telah dirancang.

“Tentunya dengan tetap berpatokan kepada kurikulum,” tegas Samin, sapaan akrab Mardiana.

Keinginan untuk mengoptimalkan peran guru mata pelajaran disambut gembira para guru. Bahkan,telah pula disepakati sekretariat masing-masing guru mata pelajaran. “Pola itu membuat dinamis sebuah kegiatan,” ujar seorang guru yang enggan menyebutkan identitasnya.

Bila guru diberi tantangan dan kesempatan,menurutnya,akan menumbuhkan keyakinan peningkatan mutu pendidikan segera terealisasi. Sebab,dia menambahkan,dengan cakap membuat analisa soal tes yang disesuaikan dengan bahan ajar akan sangat membantu siswa dalam mencapai daya serap kurikulum.

“Berikan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi dalam membuat bahan ajar dan menganalisa soal tes,” cetusnya. (Yat)

Read More.. Read more...

Makanan Berformalin dan Rhodamin Diduga Masih Marak

Sebanyak 13 sampel makanan yang diambil dari Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang, enam di antaranya diduga mengandung bahan zat berbahaya. Dari enam itu, empat sampel diduga mengandung formalin dan dua sampel diduga mengandung rhodamin B.

Demikian penjelasan Staf Pengujian Pangan Bahan Berbahaya dan Mikro Biologi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Serang Mardiana Gustianti usai memeriksa 13 sampel makanan di PIR, Rabu (18/8). “Dugaan itu berdasarkan hasil pemeriksaan kita di tempat. Nanti, kami akan melakukan uji konfirmasi lagi di laboratorium,” ujar Mardiana.

Dian, sapaan akrab Mardiana, mengungkapkan, empat sampel makanan yang diduga menggunakan formalin yakni cumi basah, kolang kaling, tahu putih, dan tahu coklat. Sedangkan, dua sampel makanan yang diduga mengandung rhodamin B (zat pewarna merah untuk industri cat, tekstil, dan kertas) yakni kue apem dan pacar cina. Sementara, tujuh sampel makanan yang hasilnya negatif yakni cumi kering, siomay, ikan peda kering, ikan asin jambal, ayam, tahu kuning, dan kue lapis.

Sampel makanan diperoleh dari inspeksi mendadak (sidak) BPOM bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dan Kota Serang, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang, dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

Setelah pemeriksaan sementara, Dian mengatakan, pihaknya melakukan komunikasi edukasi kepada pedagang. “Kami memberitahu kepada pedagang bahaya yang ditimbulkan dari bahan-bahan berbahaya itu. Pedagang diharapkan lebih berhati-hati dalam melindungi dirinya dan konsumen,” tutur Dian.

Ia mengungkapkan, mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya seperti formalin dan rhodamin B secara terus menerus dapat menyebabkan kanker. Untuk itu, masyarakat harus lebih jeli lagi dalam memilih makanan, terutama makanan yang tidak dalam kemasan, karena tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa dan bahan-bahan yang digunakan. “Masyarakat harus mewaspadai tahu yang lebih kenyal karena dikhawatirkan mengandung formalin,” ungkapnya.

Sebelumnya, Staf Seksi Pemeriksaan Penyidikan Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM di Serang Erwin Sasmita menuturkan, pemeriksaan kemarin merupakan pemeriksaan rutin sekaligus dalam rangka Ramadan yang mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. “Sampel makanan yang diambil yaitu yang diduga mengandung tiga bahan berbahaya yakni formalin, rhodamin B, dan metanil yellow (pewarna kuning-red),” terang Erwin.

Kepala Seksi Pengelola Informasi dan Perlindungan Konsumen Disperindagkop Kota Serang Cahyana mengatakan, apabila ditemukan pedagang yang melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka maksimal akan dikenakan sanksi penjara lima tahun dan denda Rp 2 miliar.

Safari, pedagang pacar cina yang diambil sampelnya oleh BPOM, mengatakan, dagangan yang dijualnya diantar dari Jakarta. Ia mengaku tidak tahu bahan yang digunakan produsen pacar cina tersebut. (kCg)

Read More.. Read more...

F-PKS : Perlu Dibentuk Pansus Pungli Pasar Kranggot Cilegon

Fraksi PartaiKeadilan Sejahtera (F-PKS), DPRD Kota Cilegon, memandang perlu dibentuk PanitiaKhusus (Pansus) untuk mengetahui kedalaman kasus dugaan pungutan liar (pungli)yang menimpa ratusan pedagang lapak di Pasar Kranggot, Cilegon Banten.

Ketua Fraksi PKS, M Tahyar, Minggu (15/8) menegaskan, pembentukan pansus tersebutdipandang perlu karena kasus dugaan pugli itu sudah meresahkan masyarakat, dankini tengah menjadi isu sentral di kalangan masyarakat Kota Cilegon.

Menurut Tahyar, fraksi yang dipimpinnya sudah melakukan lobby dengan sebagianbesar anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi lain untuk mendorong lahirnyapansus tersebut.

Menurutnya, semua fraksi yang dilobby-nya sudah menyatakan hal yang sama,terkait hal tersebut.

Tahyar membantah, bahwa desakan pembentukan pansus itu sebagai langkah yanglatah dari keberadaan anggota dewan dalam menyikapi sesuatu.

"Bukan latah dan tidak juga latah. Ini sudah cukup meresahkan dan perludisikapi secara serius. Nah, kami memandang perlu untuk dibentukpansus,"ujarnya.

Menurutnya, jika pungli yang jelas-jelas sudah memperdaya masyarakat kecil itudibiarkan, akan menjadi bom waktu dan esok lusa pasti kembali dialami olehmasyarakat dan dilakukan oleh oknum tertentu.

"Ini memang harus diusut tuntas. Dan Pansus arahnya kesana,"tandasnya.

Beberapa waktu lalu, M Tahyar atas nama Ketua F-PKS, juga sudah meminta agarpihak kepolisian dan kejaksaan mengambil langkah tegas tindakan yang merugikanpedagang kecil itu.

Tahyar berharap kepolisian segera menyelidiki kasus yang mulai mencuat saatdilakukan pemindahan lapak pedagang di Pasar Kranggot itu.

Namun hingga kini, belum ada langkah strategis dari aparat kepolisian dankejaksaan.

Beberapa waktu lalu, Plt Intel Kejari Cilegon Zubir Longso, pernah mengatakanbahwa kasus itu akan diselidiki. Namun hingga kini, belum diketahui kelanjutanlangkah yang akandilakukannya itu. (FBN/SAGE)

Read More.. Read more...

Pengukuhan Paskibra Kota Tangerang Tahun 2010

Walikota Tangerang H.Wahidin Halim memberikan apresiasi terhadap pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Kota Tangerang yang telah menjalani proses pendidikan, pelatihan dengan kedisiplinan yang tinggi sehingga siap untuk bertugas pada saat peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2010 nanti.

Hal tersebut disampaikan Walikota pada saat Pengukuhan Paskibra Kota Tangerang tahun 2010 bertempat di ruang Al-Amanah Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, Minggu (15/8).

Hadir pula Wakil Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah, Sekda Kota HM. Harry Mulya Zein, Pimpinan DPRD Kota Tangerang, para kepala SKPD, serta unsur Muspida.

Lebih lanjut Walikota menyatakan bahwa seluruh anggota paskibra dapat terus menanamkan patriotisme kebangsaan terhadap tanah air. Sebagai kader pemimpin bangsa hendaknya akan muncul pemimpin yang berasal dari anggota paskibraka khususnya di Wilayah Kota Tangerang. Walikota juga mengatakan bahwa pendidikan yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan dan latihan dapat membekas kedalam diri seorang paskibra sehingga dapat diaplikasikan dalam aktivitas kehidupannya.

Walikota juga memberikan apresiasi kepada seluruh pelatih karena dengan kerja keras dan rasa tanggung yang tinggi terhadap negara telah terbentuk anggota paskibra Kota Tangerang tahun 2010. Walikota juga menyatakan kebanggaan terhadap pelatih karena dapat memberikan pendidikan terhadap kader-kader bangsa sehingga nantinya akan tumbuh lagi generasi yang baik di masa akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan juga oleh Walikota kepada orang tua murid paskibraka yang telah mendukung dan memberikan motivasi terhadap anak-anaknya selama menjalankan pendidikan paskibra dari awal sampai dengan selesai.

Sementara itu dalam laporannya Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Parawisata (Disporbudpar) H.Thabrani menyatakan bahwa Paskibraka untuk Kota Tangerang sebanyak 50 orang. Adapun tujuan dibentuknya paskibraka, selain sebagai pengibar bendera pusaka juga untuk menumbuhkan rasa patriotisme terhadap generasi muda. (Aan AF)

Read More.. Read more...

Peringatan HUT Pramuka Tingkat Kota Tangerang

Pendidikan kepramukaan di setiap sekolah dapat lebih diaktifkan kembali karena hal tersebut berguna dalam melatih dan mendidik kaum muda sebagai kader bangsa.


Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tangerang DR.H.Harry Mulya Zein,M.Si pada saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke 49 tahun 2010 bertempat di Lapangan A.Yani Kota Tangerang, Sabtu (14/8).

Lebih lanjut Sekda menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang memberikan apresiasi terhadap Kwartir Cabang Kota Tangerang yang telah berusaha dalam mengembangkan kepramukaan karena menurutnya pendidikan pramuka hendaknya dapat diikuti oleh seluruh pelajar sekolah mulai dari tingkat dasar (SD) sampai dengan sekolah tingkat menengah (SMA) karena pramuka banyak memberikan pendidikan diantaranya adalah disiplin dan kemandirian.

Sekda pun berharap gugus depan yang berada di lingkungan sekolah dapat diaktifkan kembali kegiatannya karena gugus depan merupakan wadah satu-satunya yang dapat mengembangkan kepramukaan di tingkat sekolah. Menurut Sekda bahwa kegiatan pramuka dapat merubah pola hidup dan pola pikir bagi anggotanya kearah yang lebih baik dan maju serta disiplin dan mandiri.

Gelar peringatan HUT Pramuka ke-49 yang diikuti sekitar 10.000 anggota pramuka se-Kota Tangerang ini berjalan hikmat dan para peserta upacara tetap nampak semangat meskipun sedang melaksanakan ibadah puasa. Rangkaian acara peringatan ini ditutup dengan acara buka puasa bersama para anggota Pramuka di lapangan Ahmad Yani. (Aan AF)

Read More.. Read more...

Winaya Bhakti Solusi Pendidikan

Kegiatan penuntasan buta aksara yang lebih dikenal dengan istilah keaksaraan fungsional (KF) di Kabupaten Tangerang masih menyisakan sejumlah permasalahan. Diantaranya adalah seputar akurasi data penyandang buta aksara yang sudah dan belum terselesaikan.

“Hingga saat ini masih belum sinkron datanya,” kata Saripudin Juhri,ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI)

IPI sebagai organisasi yang menghimpun para penilik tidak tinggal diam terhadap kenyataan tersebut. Terlebih setelah adanya program dinas pendidikan yang berupaya pada akhir 2010 tidak ada lagi penyandang buta aksara.

Saripudin mengklaim pihaknya tetap konsen menerjemahkan perintah pimpinan agar program tersebut tercapai dan berhasil. “Tentunya dengan dukungan dan keterlibatan semua elemen pendidikan,” ungkapnya.

Untuk merampungkan program pemberantasan buta aksara dan percepatan peningkatan mutu pendidikan, dinas pendidikan membentuk Winaya Bhakti yang beranggotakan elemen pendidikan yang bertujuan mempercepat dan lebih mengoptimalkan pencapaian target 2013 masyarakat Kabupaten Tangerang minimal telah mengenyam pendidikan SMP Sederajat. (Yat)

Read More.. Read more...

Petugas Damkar Kab. Tangerang Diberi Pelatihan

Dalam upayanya meningkatkan kemampuan demi tercapainya pelayanan prima (service execelent), Dinas Kebakaran Kota Tangerang menggelar pelatihan bagi personilnya.


“Dengan pelatihan diharapkan personil pemadam kebakaran terus meningkatkan kemampuannya, Agar mampu menjalankan tugas dengan baik,” kata Kepala Dinas Kebakaran Kota Slamet Setiawan saat membuka acara pelatihan.

Selain kemampuan yang tinggi, Slamet menuturkan, kondisi fisik juga mempengaruhi kinerja seorang personil pemadam kebakaran. Maka sangat dianjurkan untuk terus menjaga stamina diantaranya dengan rutin menjalankan olah raga.

“Meski skill prima jangan sepelekan kebugaran fisik,” tegasnya.

Sementara itu seorang peserta menuturkan, kegiatan latihan semestinya memang dilakukan secara rutin bukan sebatas kebutuhan tuntutan proyek. Kalau kegiatan sebatas kepentingan proyek, Ia mengatakan, tidak akan ada hasil prima.

“Apalagi memuaskan atau memberikan dampak besar dalam tugas bila sikap mentalnya belum terasah,” ungkapnya mengakhiri. (Yat)

Read More.. Read more...

Rehabilitasi Lapangan Ahmad Yani Masuk Tahap Finishing

Rehabilitasi Lapangan Ahmad Yani yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tangerang, sudah dalam tahap finishing. Proyek Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) ini, dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II tahun 2010 sebesar Rp 717.713.000.

Menurut salah seorang pekerja saat ditemui di lokasi, Kamis (05/08/2010), pekerjaan mereka harus sudah diselesaikan hingga tanggal 10 Agustus 2010. Karena lapangan ini akan dipergunakan untuk acara upacara bendera peringatan HUT RI ke-65, tanggal 17 Agustus mendatang.

Tertera di papan proyek, rehabilitasi Lapangan Ahmad Yani ini dikerjakan oleh rekanan sebagai pelaksananya yaitu CV. Wira Karya dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari. Tampak sejumlah pekerja tengah sibuk menyelesaikan pekerjaan pengurugan lintasan yang dibuat sekeliling lapangan itu dengan menggunakan bahan material khusus untuk olahraga lari.

“Bahan ini didatangkan langsung dari daerah Purwakarta,” kata salah seorang pekerja yang tengah memindahkan bahan urugan ke dalam gerobak. Material mirip pecahan genting yang dihaluskan itu natinya akan menjadi padat, namun tidak terlalu keras bila kena panas dan mampu menyerap air.

Sementara itu selain lintasan lari, di sudut sebelah timur terdapat fasilitas olahraga atletik lainnya yakni lompat jauh dan sarana bermain untuk anak-anak seperti; ayunan dan gantungan. Kemudian di samping musolah juga ditanami beberapa pohon penghijauan setinggi kira-kira tiga meter. Sedangkan di sisi sebelah barat samping tribun upacara terdapat lapangan untuk olahraga bola basket yang sudah mulai dipergunakan. (Aan F)

Read More.. Read more...

UMKM Banten Masih Potensial

Pimpinan Wilayah BRI Jakarta III Albert Raja Gukguk menilai, potensi usaha mikro di Indonesia khususnya Banten masih prospektif. Produk tabungan Simpanan Pedesaan (Simpedes) BRI yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat kecil, masih disambut antusias.


Pernyataan ini dikemukakan Albert saat Pesta Rakyat Simpedes di Lapangan Sumampir Cilegon, Sabtu (7/8). Kegiatan yang digelar hingga Minggu (8/8) tersebut menghadirkan bazar 50 UMKM binaan BRI di samping pawai, panggung hiburan, pennaman pohon, dan panen penarikan undian Simpedes.

“Pembiayaan usaha mikro di Banten masih potensial dilihat dari peningkatan pembiayaan Kupedes (kredit usaha pedeseaan-red). Pada Desember 2009 tercatat hanya Rp 825 miliar sementara pada Juni 2010 mencapai Rp 958 miliar. Saat ini pembiayaan kupedes jumlah penyaluran maksimal Rp 10 juta,” papar Albert.

Sementara jumlah dana pihak ketiga yang berasal dari Simpedes di BRI se-Provinsi Banten pada Desember 2008, jelas Albert, mencapai Rp 1,23 miliar. Jumlah tersebut terus merangkak naik pada akhir 2009 dengan total Rp 1,344 miliar, sementara pada Juni 2010 jumlahnya semakin meningkat menjadi Rp 1,453 miliar. Albert optimistis, jumlah tersebut terus meningkat karena didukung beragam program terobosan seperti layanan e-banking yakni SMS banking serta penarikan undian Pesta Rakyat Simpedes yang rutin digelar setahun dua kali atau per semester.

“Pesta Rakyat Simpedes di Cilegon ini merupakan puncak kegiatan sembilan kantor cabang di wilayah Jakarta III. Mengundi 1 unit Suzuki APV, 9 unit motor, dan puluhan hadiah lain,” imbuh Albert.

Sebagai penyemarak, dihadirkan pula acara hiburan seperti lomba mewarnai, lomba band, lomba menyanyi Simpedes Idol, pemberian beasiswa untuk 20 orang, sampai menghadirkan artis KDI dan band Wali. Di area bazar, terdapat pula wahana hiburan seperti komidi putar. Pada acara tersebut, hadir pula tamu dari Ethiopia yang terkesan ingin belajar penyaluran kredit mikro dari BRI. Layanan kredit mikro BRI, jelas Albert, cukup dikenal di negara luar hingga diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pesta Rakyat Simpedes di Lapangan Sumampir Cilegon tersebut, mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Selama dua hari kegiatan berlangsung, lokasi kegiatan selalu ramai dipadati pengunjung. (SR)

Read More.. Read more...

Kubangsari Jalan Terus, KS-Posco mau bangun pabrik

Kesepakatan kerjasama antara PT Krakatau Steel (KS) dengan Pohang Iron Steel Company (Posco) dalam pembangunan pabrik baja, Rabu (4/8), resmi ditandatangani di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.


Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan. Hadir pula dalam kesempatan itu Walikota Tb Iman Ariyadi.

Dalam perjanjian tersebut, baik PT KS dan Posco bersepakat mendirikan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun dengan nilai investasi US$ 6 miliar.

Walikota Tb Iman Ariyadi berharap kerja sama kedua perusahaan tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini terkait dengan program Pemkot Cilegon yang kini tengah membangun Pelabuhan Kubangsari yang berada tak jauh dari area industri PT KS. “Kita menyam-but baik kerja sama perluasan pabrik ini. Kita berharap, ini dapat bersinergi dengan program Pemkot membangun Pelabuhan Kubangsari,” ungkapnya yang ditemui saat meninjau lokasi kebakaran di Lingkungan Munjul, Bendungan, kemarin.

Seperti diketahui, sebelumnya baik Pemkot maupun KS sempat bersitegang atas kepemilikan lahan Kubangsari. Bahkan, hingga kini BPN belum juga mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas lahan yang sebelumnya tercatat sebagai tanah negara tersebut. Ini lantaran lahan Kubangsari hingga kini masih tercatat sebagai aset PT KS. “Bagi kita, pembangunan pelabuhan ini sudah menjadi komitmen pemerintah daerah. Jadi silakan KS dan Posco lakukan perluasan pabrik dan pelabuhan kita jalan terus,” kata Iman.

Ditegaskannya, keberadaan Pelabuhan Kubangsari merupakan potensi besar bagi pembangunan Kota Cilegon. “Pelabuhan ini akan meningkatkan 30 persen pendapatan daerah. Ini yang nantinya membantu kita membiayai program peningkatan mutu pendidikan dan program kesejahteraan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Pihaknya mengaku tidak khawatir kerja sama KS-Posco akan berdampak terhadap pembangunan Pelabuhan Kubangsari meskipun HPL atas lahan tersebut belum juga keluar. “Nggak ada masalah, kita terus. Lagipula, kita kan juga punya kewenangan perizinan di daerah,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Walikota Edi Ariadi. “Kubangsari terus dibangun. Itu sudah menjadi komitmen kami. Kalau KS-Posco mau bangun pabrik ya silakan juga,” ujarnya. (Sobar)

Read More.. Read more...

UPT Pasar Krangot Cilegon Didemo Pedagang

Puluhan pedagang Pasar Kranggot yang berjualan di sepanjang jalur angkot, Rabu (4/8), menggelar demo di depan kantor UPTD Pasar Kranggot. Mereka meminta Disperindagkop menunda rencana relokasi hingga usai lebaran.


Selain para pedagang emprakan, beberapa di antaranya juga para pemilik kios dan awning yang sebelumnya berada di dalam lokasi pasar. Mereka pindah ke lokasi di jalur angkot lantaran sedikitnya pembeli di dalam pasar.

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB mendapat pejagaan ketat aparat kepolisian. Tak hanya petugas dari Polres Cilegon, sejumlah keamanan pasar juga tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi aksi.

Rencana Disperindagkop memindahkan mereka ke lokasi baru di belakang pasar pun ditolak mentah-mentah. “Di tempat baru nanti kami tidak yakin bisa dapat pembeli. Tempatnya jauh di belakang, sudah begitu tanahnya becek kalau hujan,” kata Umi (40), pedagang ikan asal Bojonegara.

Senada dikatakan Amah (37), pedagang ikan asal Ketileng. “Tempat baru itu belum ada listriknya. Selain itu tempatnya sempit, sulit untuk pedagang sayuran jualan,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari Upus (30), pedagang ketupat. “Jika kami kehilangan pelanggan selama puasa, bagaimana kami bisa bayar zakat atau membeli baju lebaran untuk anak-anak?” katanya.

Kepala Bidang Pasar pada Disperindagkop Cilegon Daih Darmawan yang saat itu berada di lokasi aksi langsung menemui pendemo. Ia pun menggelar pertemuan dengan tujuh perwakilan pedagang. “Dari hasil pertemuan tadi, kita sepakat agar pedagang tetap direlokasi Kamis (4/8). Ini lantaran tempat berdagang mereka mengganggu lalu lintas,” tegasnya.

Menurutnya, penertiban ini merupakan ketetapan Pemkot Cilegon menjelang Lebaran. “Sebenarnya Pemkot sudah baik kepada pedagang. Kami telah memberikan mereka lahan baru untuk bisa berjualan. Tapi jika mereka bersikukuh ingin berjualan di tempat terlarang, itu tidak bisa karena melanggar aturan,” ujarnya.(Sobar)

Read More.. Read more...

Hasil Uji Lab, Ratusan Tabung 3 Kg Dinyatakan Layak

Ratusan tabung elpiji 3 kg yang tak berlogo standar nasional Indonesia (SNI) hasil penyitaan inspeksi mendadak (sidak) Disperindagkop dan Satreskrim Polres Cilegon, beberapa waktu lalu, dipastikan masih layak pakai dan aman digunakan. Ini berdasarkan hasil uji laboratorium PT Pertamina.


“Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut sudah disampaikan Pertamina saat rapat bersama Distamben Banten dan Disperindagkop Cilegon pekan lalu,” kata Kabid Perindustrian dan Perdagangan Disperindakop Kota Cilegon Daih Darmawan, Sabtu (24/7).

Dikatakan, komponen-komponen pengujian yang dilakukan Pertamina, antara lain, ketebalan tabung gas, kualitas tekanan tabung, serta tingkat kebocoran. “Rincian hasil pengujiannya kita terima dan ternyata hasilnya bagus. Paling secara fisik kondisi tabung berkarat saja,” ujarnya.

Karena tabung gas hasil pengujian masih layak pakai, jelas Daih, tabung-tabung tersebut ditempelkan stiker khusus dari Pertamina sebagai jaminan keamanan. Selanjutnya, lanjut Daih, ratusan tabung elpiji hasil penyitaan dikembalikan kepada agen dan sub-agen sebagai pemilik tabung. “Walau demikian, kita (Disperindagkop) tetap akan melakukan pengawasan,” tandasnya.

Meski sudah mendapatkan jaminan keamanan, sejumlah warga Cilegon mengaku masih khawatir terhadap pemakaian tabung 3 kg. “Khawatir mah pasti ada, karena sudah banyak kejadian ledakan tabung,” ujar Hesti, warga Jombang Kali.

Diketahui, petugas gabungan dari Disperindagkop Cilegon bersama Satreskrim Polres Cilegon menyita 700 tabung gas elpiji berukuran 3 kg tanpa logo SNI dari empat agen dan sub-agen elpiji di Kota Cilegon.

Penyitaan tabung dilakukan petugas saat inspeksi mendadak (sidak), terkait dugaan peredaran tabung gas oplosan.(sobar)

Read More.. Read more...

Kejari Cilegon Kembali Periksa Mantan Anggota Dewan

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon terus memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD setempat periode 2000-2005 dalam kasus dugaan korupsi honor ganda. Kamis (05/08/2010), tim penyidik kembali memanggil sejumlah mantan anggota DPRD Cilegon untuk dimintai keterangan seputar kasus itu.

Berdasarkan pantauan Banten Ekspose, anggota dewan yang dipanggil diantaranya Anda Suhandoyono ( F- PAN ), Sibly Syukur (F- PPP) dan mantan kabag Keaungan Gugun Sekretaris Dewan Apit Guntara.

Untuk diketahui, kasus ini diusut Kejari Cilegon menyusul adanya temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahwa penggunaan anggaran di DPRD Kota Cilegon bermasalah. Pasalnya, terjadi penggunaan anggaran ganda untuk honor panitia/tim lembaga legislatif pada APBD Kota Cilegon 2008. Akibatnya, berpotensi kerugian keuangan daerah Kota Cilegon hingga mencapai Rp3,4 miliar.

Dalam kasus honor ganda tersebut yang menjadai tersangka adalah tiga mantan pimpin Dewan Cilegon yakni Fatullah Syam’un (mantan ketua), Dimyati S Abubakar ( mantan wakli ), dan Bahri Syamsu Arif (mantan wakil). Mereka menjadi tersangka karena terlibat dalam panitia anggaran legislatif serta menyetujui adanya honor ganda senilai Rp 2,2 miliar.(Sobar)

Read More.. Read more...

Gerah Isu Pungli, Iman- Edi Sidak Pasar Baru Kranggot

Isu pungutan liar di Pasar baru Cilegon oleh oknum pegawai pasar membuat gerah Walikota Cilegon Tb. Iman Ariadi. Kamis (05/08/2010) orang nomor satu di Kota Baja itu melakukan sidak ke Pasar Baru didampingi wakilnya Edi Ariadi. Selain didampingi Edi, Iman juga dikawal ketat oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan sejumlah anggota kepolisian dari Polres Cilegon.

Disela sidak Iman meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dita Prawira untuk segera menertibkan ratusan pedagang yang menempati awning di sepanjang median jalan. Selain itu Iman juga memberikan intruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Erwin Harahap untuk menata dan mengurus jalur angkutan kota. Seluruh angkot diminta untuk masuk dan berputar di dalam area pasar baru agar pedagang kebagian rejeki.

Usman—salah seorang pedagang—yang ditemui Swarabanten.COM meminta Walikota Cilegon untuk bertindak adil mengingat lebaran sudah semakin dekat. Ia meminta agar relokasi pedagang emprakan dan pedagang yang selama ini menempati awning masih diperbolehkan berdagang hingga lebaran tiba. Jika pemerintah memaksa pindah para pedagang maka sudah jelas pedagang yang dirugikan.

Selain itu Usman juga mempertanyakan sejumlah pengelaola pasar yang selama ini memungut uang sewa lahan dan uang salarn harian. “Mengapa sekarang ada relokasi para pengelola yang meminta uang sewa lahan dan uang salaran tidak bertanggungjawab. Hak kami dikemanakan? Apa ini adil?!” kata Usman dengan nada geram. (Sobar)

Read More.. Read more...

Wahidin Minta Dukungan Soal Perda Larangan Merokok

Masyarakat Kota Tangerang diminta untuk dapat memberikan dukungan terhadap rencana peraturan daerah (Raperda) tentang larangan merokok di tempat umum. Raperda itu kini tengah dibahas di DPRD Kota Tangerang.

Hal itu disampaikan Walikota Tangerang, Wahidin Halim saat peresmian pembangunan masjid Latifussalam bertempat di Rumah Sakit Bhakti Asih, Karang Tengah, Jum’at (06/08/2010). Menurutnya, pemberlakuan perda nantinya, akan membuat masyarakat tidak bisa merokok di sembarang tempat, seperti di masjid.

“Pemerintah Kota Tangerang merancang peraturan yang akan mengatur kawasan tanpa rokok. Larangan ini diharapkan mampu melindungi para perokok pasif dari ancaman asap rokok,” catus Walikota yang diisukan bakal maju dalam ajang Pilgub Banten 2011 ini.

Peraturan tersebut, imbuh Wahidin akan diterapkan di tempat-tempat umum, seperti rumah sakit, mal, sekolah, dan kantor-kantor pemerintahan. Meski demikian, pemerintah kota juga sebelumnya sudah memberlakukan larangan merokok di sekolah dan kantor pemerintah, termasuk Kantor Wali Kota. (Aan Feri)

Read More.. Read more...

Pemkab Diminta Sediakan Fasilitas Rawat Inap di Mancak

Pemkab Serang diminta melengkapi Puskesmas Mancak dengan fasilitas rawat inap. Pasalnya, masyarakat Mancak masih kesulitan mendapatkan kemudahan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis.

“Masyarakat Mancak yang membutuhkan perawatan harus ke RSUD Serang yang jaraknya sangat jauh. Padahal jangankan biaya perawatan, untuk ongkosnya pun banyak masyarakat yangt idak mampu,” kata Ketua Forum Masyarakat Serang Barat (Formaseb), Sanwani disela-sela acara pengobatan massal dan pengajian yang diselengarakan Formaseb di Mancak.

Menurut Sanwani, masalah kesehatan memang menjadi masalah pelik di Kecamatan Mancak. Selain minimnya sarana kesehatan, timbulnya berbagai wabah penyakit juga meresahkan masyarakat.

Sanwani mencontohkan, masalah wabah chikungunya yang menyerang wilayah itu. Sanwani menilai Dinas kesehatan setempat belum bekerja optimal, karena sejauh ini hanya melakukan pengobatan tanpa adanya upaya pencegahan dan pemberantasan wabah tesebut.

Sementara itu, acara pengobatan massal dan pengajian yang diselengarakan Formaseb diikuti ratusan warga Kampung Cingeunah Desa Waringin Kecamatan Mancak. Menurut Sanwani, kegtan ini digelar sebagai upaya membantu kesulitan warga Mancak.

“Acara ini juga sekaligus untuk menyambut bulan Ramadhan 1430 Hijriah yang akan tiba sebentar lagi,” kata Sanwani.

Acara ini juga dihadiri Camat Mancak Anas Dwi Satya, Kepala Puskesmas Enik dan aparat kecamatan mancak lainnya. Pada kesempatan tersebut juga digelar pengajian dalam menyambut Bulan Ramadhan 1431 Hijriyah, dengan penceramah Ketua MUI Kecamatan Cinangka, A. Dhaifun. (Sobar)

Read More.. Read more...

Pemkab Lebak Lepas Tangan di Blok Cirotan?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, tidak akan ikut campur alias lepas tangan terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin (Peti) Blok Cirotan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber. Pasalnya, lokasi tesebut masih dalam “status Quo”, karena dianggap belum jelas status kepemilikannya.


Hal ini dikatakan Kepala Dinas pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lebak, Nana Sunjana. Ia mengatakan, lokasi eks penambangan emas PT Antam yang saat ini menjadi magnet bagi ribuan gurandil (penambang liar) yang tepatnya di blok Cirotan berdasar Surat Keputusan (SK) no 175 Kemenhut lahan tersebut di klaim masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

“Kami tak bisa berbuat banyak terkait maraknya aktifitas Peti di blok Cirotan, karena hingga saat ini kepemelikannya belum jelas. Apakah masuk kawasan TNGHS atau Pemkab Lebak,” ujar Nana Sunjana, Rabu (28/07/2010).

Untuk itu, Nana mendesak agar pihak TNGHS berkoordinasi dengan Pemkab Lebak untuk lebih memperjelas status kepemilikan di Blok Cirotan.

“Tentunya, bila memang lahan itu sudah jelas milik Pemkab Lebak. Maka, kami pun akan melakukan tindakan penertiban di lokasi tersebut,” imbuh Nana seraya menyatakan, sebelum statusnya jelas maka segala aktivitas yang terjadi disana bukan tanggung jawab Pemkab Lebak.

Dihubungi terpisah Camat Cibeber Uus Sutisna mengatakan, saat ini tim gabungan dari TNI/Polri dan Muspika serta Taman Nasional sedang melakukan penertiban dan sosialisasi di lokasi Cirotan terkait maraknya penambangan ilegal.

“Aparat dan Pihak Taman Nasional sudah ke lokasi untuk melakukan penertiban,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Cirotan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak mengaku resah akan adanya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di areal pasca tambang yang juga termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tepatnya di lubang 400 dan lubang 900 Kampung Cirotan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber. Pasalnya, selain kegiatannya dapat merusak lingkungan juga menjadi pemicu kerusuhan antar warga yang melakukan kegiatan penambang liar. (Yudha)

Read More.. Read more...

Hari Keluarga Nasional Ke. 17 dan Hari Koprasi ke 63 Tingkat Kota Cilegon

Kamis, 5 Agustus 2010 bertempat di halaman rumah Dinas Walikota Cilegon digelar acara Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke. 17 dan Hari Koprasi ke 63 Tingkat Kota Cilegon yang dirangkaikan dengan lepas sambut Ketua penggerak PKK Kota Cilegon dan isbat Nikah sebanyak 120 orang serta penyerahan penghargaan, bantuan dan lomba harganas secara simbolis oleh Walikota Cilegon. Harganas tersebut dibuka langsung oleh Walikota Cilegon H.Tb Iman Ariyadi, S.Ag MM, M.Si. Dihadiri Wakil Walikota Cilegon Drs. H. Edi Ariadi, Ketua DPRD Kota Cilegon, sekda Koa Cilegon para pejabat eselon II, III dan IV, para ibu-ibu penggerak PKK se Kota Cilegon, Unsur Muspida dan kepala Pengadilan Agama Kota Cilegon.

Menurut Ketua penggerak PKK Kota Cilegon, Hj. Ida Iman Ariyadi, peringatan hari keluarga nasional merupakan perwujudan kepedulian dan perhatian Pemerintah, dan kita semua dalam upaya menjadikan keluarga sebgai subyek dan obyek pembangunan. Hendaknya kita tidak pernah melupakan bahwa keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam penyemaian nilai luhur bangsa dan bagi pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

“Kita bersama telah merasakan suka dan duka dalam mengelola keluarga. Betapa kita merasa bahagia melihata keluarga dan anak-anak keturunan kita yang sehat, rukun, cerdas dan berhasil dalam menempuh pendidikan maupun dalam meniti jenjang karir mereka. Sebalinya kita merasa prihatin apabila apa yang didambakan itu tidak dapat terwujud. Dengan peringatan Harganas ini diharapkan agar setiap anggota keluarga bergerak berbuat yang terbaik demi kepentingan keluarganya. Disamping kepedulian terhadap keluarga sendiri, hal tersebut juga menimbulkan kepedulian kita terhadap keluarga lain, terutama keluarga yang kurang mampu. Melalui ini pula saya mengucapakan terimaksih banyak kepada Pemerintah Kota Cilegon dan semua pihak yang memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini. Secara khusus saya sampaikan kepada ibunda tercinta Ibu. Hj. Sumarliyah Aat Syafa’at selaku ketua PKK periode 2001 hingga 2010 yang telah membangun 10 program PKK berhasil baik sehingga PKK Kota Cilegon banyak mendapatkan penghargaan. Saya selaku ketua PKK yang baru pada prinsipnya tetap kami akan melanjutkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sejalan dengan itu kami akan menyusun rencana, program dan kegiatan 5 tahun mendatang.“ tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Cilegon menyampaikan, momen Harganas dan hari Koperasi ini sangatlah penting karena acara peringatan Harganas ke 17, hari Koperasi dilaksanakan secara terpadu, hal ini diharpakan tidak mengurangi makna peringatan harganas, koperasi, terutama dalam meningkatkan kita dalam pentingnya keluarga sebagai wadah tumbuh kembangnya setiap anak bangsa, baik secara fisik, mental maupun moral, untuk menjadi manusia paripurna, bagi kepentingan keluarganya sendiri, bagi bangsa, dan Negara. Smua ini sejalan dengan harapan kita semua. Pelaksanaan Harganas merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, melalui keluarga yang berkualitas akan menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik karena keluarga merupakan kehidupan masayrakat. Oleh karena itu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas dilakukan sebagai kegiatan yang terpadu, terintegritasi dan berkesinambungan seperti bazar dan gelanggang dagang. Peringatan Harganas ini pula sebagai ajang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Dalam rangkaian acara ini juga telah dilakasanakan isbat nikah sebanyak 120 pasangan suami istri dari keluraga yang prasejahtera. Menurut Walikota Cilegon, Melalui isbat nikah ini diharapakan keluarga harmonis yang disadari nilai luhur religius sehingga akan menciptakan keluarga yang berkualitas yang melindungi akan hak-hak perempuan dan anak. “ Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada kepala pengadilan agama Kota Cilegon atas dukungan kepada kegiatan ini. Selanjutnya sudah saya serahkan berbagai penghargaan dan bantuan kepada masyarakat baik yang sifatnya hibah maupun berupa pinjaman modal usaha yang harus digulirkan kemabli. Dan kepada penerima penghargaan, saya harapkan tidak menjadi puas diri, akan tetapi harus terus berkiprah lebih baik lagi dan dapat menajdi motivator masyarakat untuk tetap berprestasi. Kepada penerima bantuan dan pinjaman modal uaha, diharapkan bantuan dan pinjaman tersebut dapat benar benar dimanfaatkan untuk usaha dalam upaya meningkatkan keluarga.” Tutur Walikota Cilegon.

Read More.. Read more...