Gubernur Akui ada PNS yang NII, TNI Terus Pantau

Gubernur banten mengakui keberadaan anggota Negara Islam Indonesia (NII) sudah masuk di jajaran pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten, hal ini terungkap dalam acara silaturahmi dan dialog Ulama dan Umaro di Makorem 064 Serang di Serang, Kamis (28/4)

"Informasi tersebut telah disampaikan kepada kami, namun demikian merupakan hak azasi manusia karena tidak ada aturannya yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi PNS," kata Ratu Atut Chosiyah



Namun demikian, Gubernur mengatakan, pihaknya juga akan terus berkordinasi dengan jajaran pihak keamanan mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan agar mewaspadai gerakan-gerakan yang bisa membuat keresahan dalama masyarakat melalui pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat.



Sementara itu, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Serang Kol Inf Joko Warsito, mengatakan, TNI di jajaran Makorem terus memantau dan memonitoring keberadaan anggota atau aktivitas NII di wilayah Banten, karena pihaknya juga memiliki data-data awal mengenai keberadaan anggota NII di Banten.



Namun demikian, saat ini tidak ada tindakan yang bisa dilakukan TNI terkait dengan aktivitas mereka kecuali melakukan pendalaman dan perkembaangan aktivitas mereka. "NII bukan masalah baru, ini masalah lama yang terus berkembang dan tetap ada. TNI terus memonitor keberadaan anggotanya, dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh TNI terkait masalah ini " Ujar Kol Inf Joko Warsito. (M03)

Read More.. Read more...

Pengawas Harus Profesional

Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang terus meningkatkan mutu pengawas sekolah, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sebab, secara umum, menurut Kepala Dindik Kabupaten Serang Yahya Soleh, mutu pendidikan di Indonesia masih ketinggalan dari yang lain.

“Ada tiga hal yang memengaruhi mutu pendidikan, yakni profesionalisme, sarana dan prasarana, dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Berbicara soal profesionalisme, hasil survei sebuah lembaga independen menyatakan bahwa dari 3,5 juta guru di Indonesia, hanya 1 juta di antaranya saja yang benar-benar guru profesional. Selebihnya yang 2,5 juta masih belum profesional,” terang Yahya dihadapan puluhan pengawas dan calon pengawas di lingkungan Dindik Kabupaten Serang yang merupakan mahasiswa pascasarjana STIE Kusumanegara, bertempat di kampus Institut Tekonologi dan Bisnis (ITB) Piksi, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam acara itu Asda I Setda Pemkab Serang Rahmat Jaya, Direktur Eksekutif Yayasan Piksi Yos Sudarso Junus, Rektor ITB Piksi Iwan K Hamdan, Kepala Bidang Pembinaan TK/SD Dindik Kabupaten Serang Asep Nugraha, serta dosen undangan Dr Ade Sutisnajaya.

Lebih lanjut Yahya mengatakan, yang perlu dibenahi adalah sifat-sifat profesionalisme, baik dari para pengawas, kepala sekolah, hingga guru. “Pengawas harus bisa memberi contoh,” timpalnya.

Maka dari itu, sambung Yahya, melalui perkuliahan pascasarjana ini, para pengawas dan calon pengawas bisa lebih profesional lagi dalam menjalankan fungsinya. “Biaya kuliah pascasarjana memang berat. Tetapi itu harus dipaksakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Kami harap ke depan Pemkab Serang bisa mengalokasikan anggaran untuk meringankan biaya kuliah pascasarjana bagi para pengawas,” ujarnya.

Terlebih, menurut Yahya, upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru menjadi sangat penting, dan strategis dalam menjalankan tugas pokoknya. “Program peningkatan mutu guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu pengawas sekolah,” imbuhnya.

Rektor ITB Piksi Iwan K Hamdan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kampusnya sangat peduli terhadap kemajuan pendidikan di Banten, tak terkecuali di Kabupaten Serang.
Untuk itu, kata Iwan, pihaknya siap memfasilitas guna menciptakan profil pengawas sekolah profesional dalam pengelolaan pendidikan. “Mungkin ke depannya kami akan buat workshop kuliah umum untuk meningkatkan kompetensi pengawas agar dunia pendidikan semakin berkualitas,” kata Iwan. (Ibn)

Read More.. Read more...

SD di Kota Serang Butuh 559 RKB

Setelah Banten menjadi Provinsi, wilayah Kota Serang sebagai pusat dari Ibu kota Provinsi Banten, maka kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi Sekolah-Sekolah Dasar di Kota Serang, dibutuhkan sarana dan prasarana yang layak serta ratusan Ruang Kelas Baru guna kebutuhan siswa yang setiap tahunnya semakin bertambah dalam jumlah siswanya.

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Serang, Tatang Taufik R, beberapa waktu lalu diruang kerjanya pada Banten Ekspose.Adanya kebutuhan RKB di tingkat sekolah-sekolah dasar tersebut, saat ini sedang diupayakan oleh Dindik Kota Serang.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ataupun perubahan, dalam pengajuan RKB tersebut, maka ditahun ini segera dapat direalisasikan,” katanya.

Tatang juga mengungkapkan, bahwa kebutuhan RKB tersebut sebagai upaya pemerintah Kota Serang dalam peningkatan sarana dan prasarana sekolah-sekolah dasar yang ada di wilayah Kota Serang agar lebih baik. Dan Dindik Kota Serang sudah mendata akan kebutuhan RKB yang dianggap sudah mendesak demi pelayanan terbaik terhadap masyarakat di Kota Serang dalam hal sarana dan prasarana pendidikan dari sejumlah siswa yang ada saat ini yaitu mencapai 2256 Rombongan Belajar (Rombel) dan 1.690 Kelas. Maka, kebutuhan ruang kelas baru yang harus disediakan oleh pemerintah kurang lebih sekitar 556 RKB.

“Akan tetapi, kalau dari satu sekolah tersebut masih dapat dijadikan 2 atau 3 rombongan belajar siswanya itu, untuk idealnya sekitar 300 kelas dulu. Selebihnya mudah-mudahan bisa untuk kebutuhan sekolah lainnya yang belum terdanai atau terakomodir oleh pemerintah,” jelasnya.

Kata Tatang, diupayakan DAK di tahun 2011 juga akan akan dibangun sejumlah 54 Perpustakaan sekolah dari sekolah yang ada sejumlah 243 sekolah. “ Dan jika tidak ada perubahan dalam juknis 2011, maka tahun ini juga akan merehabilitasi sebanyak 149 ruang kelas,” paparnya.

keinginan Dindik Kota Serang saat ini, tidak ada lagi perubahan dalam juknis maupun juknis dari pemerintah pusat, sehingga keinginan Pemkot Serang tersebut dapat tercapai sesuai harapan masyarakat guna penunjang mutu dalam pendidikannya. “ Kami minta doa dan dukungan dari masyarakat di Kota Serang, agar niatan dindik tersebut dapat terwujud dan dapat berjalan dengan baik serta lancar,” imbuhnya. (D.Mulyadi)

Read More.. Read more...

Tidak Menjanjikan, Nelayan Alih Profesi

Dengan alasan tidak menjanjikan, banyak nelayan di Kabupaten Serang beralih profesi. Akibatnya saat ini jumlah nelayan di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan, padahal kebutuhan masyarakat akan ikan laut terus meningkat.


Demikian terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Banten asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten/Kota Serang Sabrawijaya menjalani masa reses dengan mengumpulkan para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang di Gedung Korpri Kota Serang, beberapa waktu lalu.

"Karena berprofesi sebagai nelayan tidak menjanjikan di masa depan, semakin hari penghasilan nelayan semakin menurun drastis, hutang besar penghasilan tidak ada. Ini yang jadi persoalan sehingga anak nelayan tidak mau menjadi nelayan, sementara kebutuhan ikan snagat tinggi," kata salah seorang peserta.

Karenanya mereka berharap, pemerintah baik Kabupaten Serang maupun Pemprov Banten mencarikan solusi agar pendapatan nelayan dapat meningkat, sehingga jumlahnya tidak menurun.

Menanggapi hal tersebut, Sabra mengatakan bahwa Pemkab Serang dan Pemprov Banten harus bersama-sama membuat terobosan baru agar usaha sebagai nelayan dapat mencukupi kehidupan mereka, sehingga anak-anak mereka mau melanjutkan usaha orang tuanya.

"Ini bukan hanya menjadi persoalan nelayan, tetapi juga persoalan pemerintah, karena dengan berkurangnya jumlah nelayan, maka pasokan ikan laut menjadi berkurang pula, sementara kebutuhan terus meningkat," kata politisi PBR ini.

Selain pemerintah, ia meminta kepada kalangan industri yang berada di Kabupaten Serang juga mau memberikan dana CSR-nya untuk nelayan dalam bentuk bantuan kapal yang cukup layak.


Saat ini menurutnya, nelayan Kabupaten Serang sebagian besar masih menggunakan perahu kecil untuk mencari ikan dilaut, padahal perahu kecil hanya mampu berlayar disekitar wilayah pesisir pantai yang populasi ikannya sudah sangat jarang.
"Beri mereka kapal yang besar yang bisa berlayar ke tengah laut luas, sehingga mereka bisa mendapatkan ikan yang cukup banyak," ujarnya.

Wakil Ketua DPD HNSI Banten Suryadi yang hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini tiga mil air laut dari pantai sudah tercemar, sehingga tidak bisa lagi untuk mencari ikan.

"Untuk mencari ikan harus ke laut lepas yang harus didukung dengan sarana memadai. Kontribusi nelayan sangat signifikan dalam mencukupi gizi masyarakat, jangan sampai pembangunan pesat di pinggir pantai, tetapi kontribusinya kecil kepada nelayan," ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten Suyitno yang juga hadir mengaku bahwa sebanyak 96 persen nelayan di Banten masih menggunakan perahu kecil dengan ukuran 10 GT.

"Mau tidak mau, harus restrukturisasi kepada kapal besar lengkap dengan alat bantunya," ujarnya.

Asda II Pemkab Serang Entus Mahmud yang juga hadir mengakui bahwa potensi besar yang ada di laut Kabupaten Serang belum dapat dikelola dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

"Hal itu karena terkendala dengan kualitas SDM dan rendahnya kemampuan memanfaatkan tekhnologi dan jejaring pemasaran dan permodalan," akunya. (Moel/MB)

Read More.. Read more...

Gunung Taka Siap Urug Proyek KS-Posco

Gunung Taka yang berada di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan lantaran Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi sudah menerbitkan surat izin galian untuk kepentingan urukan PT Krakatau Posco ini.


Dimulainya pembongkaran Gunung Taka, ditandai dengan syukuran yang digelar PT Delimas Lestari Jaya, selaku pemilik lahan pegunungan; PT Waskita Karya, selaku pelaksana urukan lahan PT Krakatau Posco, dan PT Krakatau Steel, selaku panitia pengadaan proyek tersebut, di areal Gunung Taka, Kamis (7/5) pagi.

Haeruji, yang mewakili Direktur PT Delimas Lestari Jaya, di sela acara, mengatakan bahwa Gunung Taka memiliki luas 120 hektar, yang akan dibongkar selama satu tahun. Jika sudah berjalan normal, kata Haeruji, angkutan tanah tersebut akan padat, yakni hingga 300 rit per hari.

“Gunung Taka ini dibeli dari masyarakat oleh PT Delimas Lestari Jaya, kemudian dijual kepada PT KS. Yang melakukan pembongkarannya PT Waskita Karya,” ujar Haeruji, seraya mengatakan bahwa truk yang mengangkut tanah urukan tersebut akan ditutupi terpal sehingga tidak berceceran ke jalan. “Kalau pun ada tanah yang berceceran, ada petugas khusus yang membersihkan dan menyiram jalan,” Haeruji menandaskan.

Wakil Direksi Wakita Karya Dono menegaskan bahwa syukuran tersebut menandai dimulainya eksploitasi Gunung Taka untuk urukan PT Krakatau Posco. “Kita sangat bersyukur pak walikota sudah menerbitkan izin untuk aktivitas galian gunung ini. Semoga dalam berjalan lancar,” ujar Dono.

Manajer Teknologi dan Development PT KS Sulistiyadi dalam sambutannya mengakui bahwa dalam perjalannya nanti, aka nada persoalan di lapangan, baik persoalan sosial, kebisingan, maupun yang lainnya. Terkait hal ini, katanya, pihak PT KS meminta agar dimaklumi dan apabila ada persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik. “Proyek galian ini akan berlangsung satu tahun. Karena itu, friksi yang terjadi di lapangan sangat dimungkinkan. Jika itu ada, kami mohon dimaklumi,” ujar Sulistiyadi.

Sekmat Ciwandan Mukmin, yang hadir mewakili camat, membenarkan bahwa walikota sudah menerbitkan izin galian Gunung Taka. Meski demikian, Mukmin tidak menjelaskannya secara terperinci. “Angkutan truk ini akan melintasi JLS (jalan lingkar selatan) sejauh 6 kilometer. Kerusakan JLS yang 6 kilometer itu akan menjadi tanggung jawab PT KS dalam pemeliharaanya, selama proyek ini berlangsung,” ujar Mukmin.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ciwandan Masrial Mamun mengatakan, seluruh masyarakat harus mendukung proyek ini, demi kemajuan Ciwandan khususnya.

Meski demikian, kata Masrial, pihak pelaksana proyek juga jangan hanya mementingkan keuntungan sendiri, tetapi harus memperhatikan masyarakat Ciwandan, khususnya dua kelurahan yang dilintasi, yaitu Randakari dan Kepuh. “Masyarakat juga harus diperhatikan, jangan hanya pahitnya debu tanah saja, tanpa ikut menikmati keuntungannya,” Masrial mengingatkan.

Dalam acara tersebut, pihak PT Delimas Lestari Jaya menyerahkan bantuan untuk 100 anak yatim dan janda tua.

Sebelumnya, sejumlah orang mengatasnamakan konsorsium pengusaha galian Gunung Taka Ciwandan, mendatangi kantor proyek pengurukan Krakatau Posco yang tengah digarap oleh PT Waskita Karya, Selasa (05/04). Kedatangan mereka di kantor yang beralamat di Link Lijajar, Kecamatan Ciwandan tersebut, dalam upaya mempertanyakan quarry (material galian) di Gunung Taka, yang hingga kini belum dipergunakan oleh PT Waskita Karya dalam pengurukan lahan Krakatau Posco.

Direktur Operasional Konsorsium Pratikno, kepada wartawan menyatakan, selama ini informasi yang berkembang di masyarakat, bahwa proyek pengurukan Krakatau Posco yang saat ini tengah berjalan menggunakan material tanah dari Gunung Taka.

"Memang kontrak kita sudah ada, bahwa tanah 9 juta meter kubik dari Gunung Taka akan dipakai untuk urukan Krakatau Posco. Kenyataannya sampai saat ini, kita belum bekerja sama sekali. Belum ada kegiatan apa-apa di Gunung Taka. Kita datang kesini juga untuk mempertanyakan kejelasanannya," ujarnya. (Ibn)

Read More.. Read more...

PDAM-CM Kurang Pasokan Air

Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM) mengaku kekurangan pasokan air untuk suply kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sejumlah pelanggan baru yang tengah mengantre tak dapat dilayani secara optimal.


Hingga saat ini, kemampuan Krakatau Tirta Industri (KTI) sebagai pemasok air untuk kebutuhan Cilegon baru 250 liter per detik. Direktur Utama PDAM-CM Agus Hikmat mengatakan, hal tersebut baru dapat memenuhi kebutuhan pelanggan PDAM-CM sebanyak 15 ribu pelanggan saat ini.

“Sementara itu, kami menargetkan pelanggan baru pada 2011 sebanyak 2000 pelanggan. Jika suply air masih 200 liter per detik, maka kami akan kesulitan dalam melayani pelanggan baru,” kata Agus disela-sela acara Lokakarya Penyiapan Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan PDAM-CM, di Hotel Permata.

Acara lokakarya itu sendiri merupakan bentuk sosialisasi pihak PDAM-CM terkait program-program yang akan dilaksanakan pada 2011 ini. Hadir dalam acara tersebut, Asda II Pemkot Cilegon Tatang Muftadi, Direktur Desentralization Suport Fundation (DSF) Bank Dunia Risfan Munir, dewan pengawas PDAM, dan tokoh masyarakat Cilegon.

Agus mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan baru, pihaknya tengah mengusulkan penambahan kemampuan suply air sebanyak 50 liter per detik. Jika KTI mampu menyalurkan air sebanyak 250 liter per detik, kata Agus, maka PDAM-CM mampu melayani 17 ribu pelanggan.

“Hal tersebut tengah kami usulkan, dan KTI mengaku akan memenuhinya usai perluasan Waduk Krenceng yang menjadi sumber air KTI selesai,” ungkapnya.

Hal tersebut, menjadi salah satu upaya PDAM-CM dalam meningkatkan pelayannya kepada masyarakat. Selain itu, ada lima program PDAM-CM lagi yang menjadi fokus pihaknya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Salah satunya adalah fasilitas pengaduan pelanggan melalui media E-mail atau SMS. Dan produk unggulan kami adalah perintisan ZAMP (Zona Air Minum Prima). Itu adalah penyaluran air bersih yang dapat diminum langsung tanpa dimasak terlebih dahulu,” kata Agus.

Program ZAMP telah diuji cobakan sejak pertengahan 2009. Khususnya di perumahan Metro, Kelurahan Panggung Rawi, Jombang, dan RSUD Cilegon.

“Pelanggan ZAMP hingga sekarang baru 600 pelanggan. Tahun ini rencananya akan kami perluas ke arah Grogol dengan target 200 pelanggan,” ujarnya.

Pada bagian lain, Asda II Pemkot Cilegon Tatang Muftadi mengapresiasikan upaya PDAM-CM dalam upayanya meningkatkan pelayanan masyarakat Cilegon. “Apa yang dilakukan PDAM-CM sejalan dengan visi misi Pemkot Cilegon,” katanya.(Moel)

Read More.. Read more...

Antisipasi Krisis Pangan, Perlu Ada Sentra Padi

Jumlah produksi padi yang berlimpah di wilayah Provinsi Banten, tak dapat menjamin tidak terjadinya krisis pangan daerah. Untuk mengatasi kemungkinan terburuk dalam persoalan krisis pangan itu, diperlukan sentra-sentra padi di sekitar areal produksi.
Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya mengatakan, kendati jumlah produksi padi di wilayah Provinsi Banten berlimpah, namun kebutuhan beras masih di datangkan dari luar daerah lain. “Ini memang ironis dan perlu ada upaya perbaikan,” katanya.

Menurut Hudaya, perlu ada perbaikan inprastruktur agar biaya produksi padi menjadi beras tidak menjadi mahal dan memberatkan konsumen namun tetap memberikan keuntungan bagi produsen. “Selain membangun dan memperbaiki inprastruktur, saya pikir perlu dibuat sentra-sentra padi di sekitar wilayah produksi atau di sekitar persawahan,” katanya.
Sentra padi harus dilengkapi dengan alat pengering katanya, agar kualitasnya tetap baik. “Kalau sentra ini ada dan inprastruktur diperbaiki, maka surplus padi yang dimiliki Banten juga akan menjadi surplus beras,” tegasnya.
Sementar itu Pemerintah Provinsi Banten optimistis target produksi gabah kering giling (GKG) 2011 sebesar 2.089.382 ton akan tercapai, tidak akan menurun dibanding tahun 2010. “Kami yakin target produksi itu tercapai karena sudah diperhitungkan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang.
Agus mengatakan, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi pada 2011, diantaranya melalui perbaikan saluran irigasi yang saat ini hanmpir 50 persen dalam kondisi rusak, kordinasi dinas pertanian provinsi dengan kabupaten/kota serta pembangunan ‘pilot project’ pertanian di kawasan pantai utara Banten, dengan pola pertanian satu kesatuan hulu sampai hilir melalui budidaya pertanian ramah lingkungan.
Sehingga dengan uapaya tersebut, kata Agus, diharapkan target produksi padi pada 2011 sebesar 2.089.382 ton gabah kering giling (GKG) bisa tercapai. Target tersebut jauh lebih tinggi dari 2010 yang mencapai 2.048.152 ton.
Dengan demikian, Banten berhasil memberi kontribusi sebesar 3,6 persen terhadap produksi beras nasional pada 2010 dan akan ditingkatkan pada 2011 minimal hingga 5 persen dengan target produksi 2.089.382 ton gabah kering giling tersebut.
Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, luas tanaman pada akhir Desember 2010 mencapai 165.918 hektar, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 100-150 ribu hektar. Menurut catatan BPS produksi padi Provinsi Banten tahun 2010 sebesar 2,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jumlah tersebut meningkat sebesar 199,04 ribu ton (10,76 persen) dibandingkan produksi padi tahun 2009. (Moel)

Read More.. Read more...