Puskesmas di Kota Tangerang Akan Disertifikasi ISO 9001

Walikota Tangerang H. Wahidin Halim terus berupaya untuk mewujudkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dalam semua sektor, termasuk dalam bidang kesehatan. Upaya itu salah satunya diwujudkan dalam Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008, yang merupakan sertifikasi pelayanan mutu bagi seluruh puskesmas yang ada di Kota Tangerang.


Hal tersebut terungkap saat pembukaan pelatihan standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 bagi puskesmas bertempat di Padang Golf Moderland, Kota Tangerang, Kamis (6/4).

Assisten bidang ekonomi pembangunan (Ekbang) H. M. Lutfi mewakili Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini Pemkot terus berupaya untuk menstandarisasi pelayanan publik dengan peningkatan pelayanan yang professional, termasuk pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagai lini depan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Standarisasi pelayanan dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan professional," papar Lutfi dihadapan 40 peserta pelatihan perwakilan Puskesmas.

Sementara itu ketua penyelenggara pelatihan, Yayan Sopian, yang juga Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Tangerang mengatakan bahwa dari 30 puskesmas yang ada di Kota Tangerang semuanya akan diupayakan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008. "Target kita maksimal tahun 2014 semua Puskesmas sudah memperoleh sertifikasi ISO 9001 ini," ungkap Yayan.

Dikatakan, saat ini satu Puskesmas telah lebih dulu mendapatkan sertifikasi ISO 9001, sedangkan lima lainnya sedang proses penilaian. Dalam enam bulan kedepan kita upayakan hasilnya sudah bisa diketahui. Dengan demikian diharapkan dalam enam bulan kedepan akan ada enam Puskesmas di Kota Tangerang yang memperoleh ISO 9001. Satu Puskesmas, yaitu Puskesmas Sukasari telah berhasil memperoleh ISO pada tahun 2008 dan menjadi Puskesmas pertama di Propinsi Banten yang memperoleh ISO 9001 ini. Sedangkan ke-lima Puskesmas yang saat ini dalam proses sertifikasi ISO 9001 yaitu Puskesmas Cipondoh, Batuceper, Neglasari, Cibodas dan Karawaci Baru.

Yayan menambahkan bahwa khusus untuk Puskesmas Sukasari merupakan Puskesmas percontohan yang dijadikan ajang belajar bagi Puskesmas lain, karena Puskesmas ini berhasil menjadi Puskesmas terbaik se-Banten. Puskesmas Sukasari ini juga berhasil memperoleh piala Chitra pelayanan prima pada 2002 dan 2008 yang merupakan bentuk penghargaan tertinggi atas pelayanan mutu Puskesmas.

Untuk mewujudkan target perolehan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 bagi Puskesmas ini, Pemkot bekerjasama dengan SPRINT Consultant-PT Sucofindo Prima International Konsultan.
Selain dalam proses sertifikasi manajemen mutu Puskesmas, Pemkot saat ini juga sedang dalam proses untuk memperoleh akreditasi ISO 17025:2005 untuk standar mutu laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

"Untuk bisa memperoleh Sertifikasi ISO 9001 ini, sebuah Puskesmas harus memperhatikan semua unsur pelayanan yang harus sesuai dengan manajemen mutu dari mulai perangkat lunak (software) hingga perangkat keras (hardware) dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu harus juga diperhatikan visi dan misi, panduan pelayanan dan standar operasional pelayanan," pungkas Yayan. ***.

Read More.. Read more...

Muhadi Buka Musda II APERSI

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ir. Muhadi, MSP membuka Musyawarah Daerah II Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Ballroom Modern Golf Club Modern Land – Kota Tangerang (5/5).

Dalam sambutannya Muhadi mengatakan bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu pemasok listrik Jawa-Bali oleh karena itu Provinsi Banten dalam programnya juga membantu masyarakat dengan program listrik desa (lisdes) selain itu juga Provinsi Banten merupakan penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, untuk itu peran serta Apersi sangat dibutuhkan untuk menciptakan perumahan yang asri bagi masyarakat yang bermukim di Banten.

"Saya berharap, diselenggarakan Musda II DPD Apersi ini dapat menghasilkan pimpinan yang berkompeten dari dua calon kandidat, demi tercapainya tujuan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) yang akan di bangun di Provinsi Banten, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapatkan perumahan yang sederhana dan asri," ujar Sekda.

Dikatakan, Pemerintah Daerah, APERSI dan pihak DPD dapat bersinergi dan bekerja sama dalam percepatan pembangunan perumahan rakyat di Provinsi Banten ini, lanjut Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ir. Muhadi, MSP.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua APERSI Banten Drs. Winanto Darmawan menyampaikan bahwa Musda II ini adalah untuk membangun organisasi yang solid sehingga mampu melaksankan kegiatan-kegiatan yang strategis dengan menghasilkan pemimpin yang Visioner.

Ketua Umum APERSI Ir. Edy Ganefo siap mendukung dan bekerjasama sepenuhnya dalam percepatan pembanguanan perumahan rakyat di Provinsi Banten karena Banten merupakan penyangga Ibu Kota DKI Jakarta. Hal ini dipengaruhi terhadap para pekerja di DKI Jakarta yang bermukim di Banten. Dengan harapan acara ini dapat menghasilkan musyawarah yang dapat memanfaatkan program-program kerja dan dapat membesarkan asosiasi pengembang perumahan dan pemukiman seluruh indonesia khususnya di Banten. Serta ada rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam bekerjasama.

Musda II DPD Apersi selain dihadiri para anggotanya juga hadir wakil dari Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera dengan tema pada Musda tersebut yaitu Regulasi Perijinan dan Pasokan Listrik Terencana dan Terpadu Akan Mendukung Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat di Provinsi Banten. (Yan's/Biro Humas Dan Protokol Banten)

Read More.. Read more...

Manajemen pasar tradisional akan dibenahi,aturan promosi minimarket akan ditata

Kementerian Koperasi dan UKM akan membenahi internal manajemen pasar tradisional dan warung rakyat guna melindungi usaha kecil menengah dari tekanan pertumbuhan minimarket modern.

Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Koperasi dan UKM Halomoan Tamba menjelaskan langkah ini dikedepankan karena mereka tidak mempunyai wewenang mengintervensi regulasi pendirian toko modern atau minimarket."Wewenang tersebut berada di Kementerian Perdagangan, sementara izin pendiriannya diberikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota setempat," ungkapnya.


Pernyataan itu disampaikan terkait imbauan Asosiasi pedagang Pasar Indonesia (APPSI) kepada pemerintah untuk membatasi pertumbuhan minimarket, terutama pada wilayah pemukiman pada penduduk yang selama ini mengandalkan keberadaan pasar tradisional dan warung skala mikro dan kecil untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok di luar komoditas sayur-mayur.Menurut Tamba, sebagai pemberdayaan pelaku usaha mikro! kecil dan menengah (UMKM), instansinya akan melakukan peningkatan kapasitas bagi manajemen maupun kualitas prpoduk serta kemasan setiap komoditas perdagangan pada pasar tradisional serta waning rakyat.

Dengan pendampingan seperti itu, pasar tradisional maupun warung rakyat diharapkan bisa menarik perhatian konsumen yang selama ini secara bertahap meninggalkan mereka. Fasilitasi yang akan diberikan, a.l. berupa kemasan produk, manajerial operasional serta pengenalan teknologi."Setidaknya kami berupaya menciptakan nilai tambah atas operasional usaha mereka dengan memberikan pelatihan. Sistem jaringan misalnya, kami yakini bisa membuat pasar tradisional dan warung rakyat bisa bertahan dari kepungan minimarket yang terus bertumbuh di permukiman penduduk," ungkap Tamba.Jika kemasan produk yang mereka pasarkan sama dengan di minimarket, pandangan masyarakat bahwa sebenarnya kualitas produk yang dijual berbeda otomatis akan berubah. Pada tahap selanjutnya, pasar tradisional dan warung rakyat harus menindaklanjuti dengan mening-katkan kualitas pelayanan.

Aturan promosi

Ke depan, kata Tamba, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewajibkan setiap gerai minimarket di permukiman, tidak melakukan promosi terbuka terhadap komoditas yang sebenarnya bukan domain mereka.Misalnya, telur, gula pasir, dan beberapa komoditas lain yang selama ini menjadi bagian dari andalan pasar tradisional maupun warung rakyat. Jika minimarket melakukan promosi melalui buletin ke rumah-rumah penduduk atas seluruh komoditas pasar tradisional, masyarakat tidak bisa disalahkan jika beralih ke minimarket.

"Jika mau bersaing secara fair, minimarket seharusnya menjual komoditas tertentu yang bukan segmen pasar tradisional dan warung. Sebab, pada dasarnya kehadiran minimarket itu untuk jadi pemasok ke warung-warung dan pasar tradisional. Dalam perjalanannya berubah menjadi pesaing," lanjutnya.Terkait dengan itu, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sebelumnya meminta pemerintah melibatkan lembaga independen dalam rencana pembangunan/revitalisasi pasar tradisional di seluruh Indonesia.Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran mengatakan pada program pembangunan/revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ataupun oleh Kementerian Perdagangan, pihaknya sama sekali tidak dilibatkan.

"Padahal, yang mengetahui tentang kondisi ideal dan spesifikasi tata letak bangunan pasar adalah kami bersama seluruh anggota. Namun, permintaan kami tersebut diabaikan pemerintah," ungkapnya belum lama ini.Keikutsertaan APSSI dalam program pengembangan pasar tradisional, katanya, hanya untuk monitoring. Artinya, agar pembangunan pasar tersebut benar-benar sesuai dengan standar pasar untuk melayani masyarakat.Dia mengemukakan selama ini ada kesan bahwa pembangunan pasar tradisional hanya untuk memenuhi permintaan legislatif. Pasar dibangun atas permintaan mereka sebagai ucapan terima kasih kepada konstituennya.(Sumber : Bisnis Indonesia)

Read More.. Read more...

Perairan Lebak Selatan Kaya Hiu Tabung

Kawasan perairan laut selatan, khususnya di perairan Cibareno hingga muara bayah menyimpan kekayaan ikan berupa ikan hiu tabung. Ikan hiu tabung ini selain memiliki nilai jual tinggi, juga bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik, dan bisa dijadikan obat kangker.


Potensi ikan tersebut sekarang jarang ditangkap. Tidak seperti tahun 70-an, para nelayan masih bisa menangkap ikan hiu tabung karena ada pihak yang mendanai. Oleh karena itu, saat ini para nelayan berharap pemerintah bisa menghidupkan kembali tangkapan ikan hiu.

“Ikan hiu itu berada di kedalaman 300 meter dari dasar laut, dan bisa ditangkap dengan memakai alat pancing rawe. Karena kesulitan sarana alat pancing rawe, maka nelayan belum bisa menggali kembali potensi ikan tersebut,” kata Empan Supandi, nelayan asal Desa Sawarna, Rabu (4/5).

Dia menjelasakan, berdasarkan hasil laporan dari para nelayan, keberadaan ikan hiu tabung di perairan ini populasinya bertambah. Karena sudah hampir puluhan tahun ikan ini tidak pernah ditangkap nelayan.

“Bantuan alat tangkap yang diperlukan untuk ikan Hiu Tabung diantaranya Perahu, jarring dan pancing rawe serta lainnya. Alat-alat ini tidak kami miliki,”katanya.

Untuk bisa menggali potensi ini pemerintah diharapkan bisa menalirkan bantuan kepada para nelayan, khususnya berupa alat tangkap. Karena dengan alat tangkap berupa pancing rawe, para nelayan akan mudah untuk menggali potensi ikan hiu tabung.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD lebak, AM Erwin Komarasukma menyatakan perairan Sawarna dari dulu terkenal dengan kekayaan ikan hiu tabung. Karena ikan ini banyak memiliki manfaat untuk bahan kosmetik, minyak dan bisa pula dijadikan obat.

“Saya berharap potensi ini bisa dikembangkan dengan baik, karena bisa memberikan manfaat kemakmuran bagi para nelayan. Untuk bisa menggali potensi ini harus ada bantuan dan dukungan dari pemerintah,” katanya. (yus_catatan FESBUK BANTEN News)

Read More.. Read more...

Ani Yudhoyono Kunjungi Rumah Pintar

Rumah Pintar yang berada di kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang yang dikunjungi oleh Ibu Negara Hj, Ani Bambang Yudhoyono rupanya mendapat perhatian penuh dari para isteri Kabinet Indonesia Bersatu yang tergabung dalam SIKIB (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu) Jilid-II yang pada 27 April 2010 lalu mengunjungi Kota Tangerang untuk melakukan penanaman pohon bersama di bantaran kali Cisadane.

Bentuk perhatian Ibu-ibu menteri itu diwujudkan dengan memberikan bantuan seperangkat peralatan untuk Rumah Pintar yang diterima Wakil Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah, di Jakarta , Jum’at (30/4)

Bantuan yang diserahkan itu terdiri dari buku bacaan sejumlah 3000 eksemplar, 3 unit komputer, 1 unit TV 29”, 1 unit DVD player, 1 Unit sound system, 1 unit mic wireless, 1 paket APE, CD interaktif, 1 paket ATK serta paket tanbahan lainnya yang diserahkan langsung oleh perwakilan SIKIB, Ibu Laily M. Nuh, isteri Mendiknas M. Nuh.

Paket sumbangan ini akan melengkapi Rumah Pintar yang saat ini sudah ditata rapi, dan nyaman sesuai dengan fungsi Rumah Pintar itu sebagai sarana untuk mengembangkan imajinasi anak. Rumah Pintar ini menempati areal tanah seluas 435 m2 dengan luas bangunan 252,5 m2 terdiri dari delapan ruang aktifitas sesuai dengan fungsinya dalam menunjang kreatifitas pengunjung. Antara lain ruang sentra buku dan tempat baca, ruang sentra alat permainan edukatif, ruang sentra komputer, ruang sekretariat, ruang hasil kerajinan dan sentra kerajinan dan ruang audio visual. Rumah Pintar ini juga dilengkapi area pentas cerita bagi anak-anak berupa panggung di tengah ruangan untuk menfasilitasi kreatifitas anak dalam mengembangkan imaginasi mereka.

Kunjungan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono ke Rumah Pintar ini merupakan rangkaian dari kunjungan Ibu Negara ke Kota Tangerang dalam rangka meresmikan program pembangunan 1000 posyandu Pemkot Tangerang yang dipusatkan di Posyandu Mawar, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang. pembangunan 1000 posyandu ini merupakan bentuk komitmen Walikota Tangerang H. Wahidin Halim dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Kota Tangerang. selain mengunjungi posyandu dan Rumah Pintar, Ibu Negara juga dijadwalkan akan mengunjungi Klinik Metadon, tempat terapi bagi korban penyalahgunaan narkoba, yang saat ini sedang dikembangkan di Kota Tangerang.(Adifianto) .

Read More.. Read more...

Wahidin Halim Didata Petugas Sensus Penduduk 2010

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, Sabtu (1/5) mulai melakukan sensus penduduk 2010 dengan mengunjungi kediaman Walikota Tangerang H. Wahidin Halim Jl. H. Jiran No.1 RT 02/01 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. kedatangan petugas sensus di kediaman Walikota ini sekaligus menandai dimulainya sensus penduduk di Kota Tangerang.

Wahidin Halim didampingi Kabag Humas dan Protokol Kota Tangerang H. Maryoris Namaga menerima langsung petugas sensus yang didampingi oleh Kepala BPS Kota Tangerang Yeane Irmaningrum di teras rumahnya yang asriВ В yang biasa digunakan untuk menerima tamu yang datang.

Wahidin Halim yang asli kelahiran Pinang 14 Agustus 1954 ini, menjawab sendiri setiap pertanyaan yang diberikan petugas sensus diselingi candaan khas Walikota, membuat 10 orang petugas sensus nampak bersemangat melakukan tugasnya mensensus orang nomor satu di Kota Tangerang ini.

Seusai pengisian data, Wahidin Halim ikut membantu petugas menempel stiker sensus yang menandakan rumah Walikota Akhlakul Karimah ini telah selesai didata. Di stiker itu tertulis No. Blok Sensus 032 B RT 02/01 dengan No. Bangunan Fisik 1.

Sementara itu Kepala BPS Kota Tangerang Yeane Irmaningrum, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 3.414 petugas sensus untuk melakukan pendataan penduduk di 13 kecamatan yang ada di wilayah Kota Tangerang. \

"Jumlah petugas sensus dimasing-masing kecamatan bervariasi, sekitar 285 orang per kecamatan, tergantung kepadatan kecamatan terkait. Menurut data yang ada penduduk terpadat ada di kecamatan Cipondoh dan Karawaci, sedangkan yang penduduknya paling sedikit ada di Kecamatan Benda," ujarnya.

Berdasarkan data terakhir BPS, penduduk Kota Tangerang saat ini sekitar 1.567.000 jiwa dengan komposisi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar berada pada usia produktif.

Data hasil sensus penduduk selain berfungsi untuk mengetahui jumlah penduduk yang disajikan pada tingkat yang paling bawah yakni kelurahan, data ini juga dapat digunakan untuk melihat situasi pendidikan penduduk dan tingkat rata-rata penduduk mengenyam bangku sekolah. Tingkat pendidikan di Kota Tangerang mencapai rata-rata 9,8 tahun. Angka ini lebih tinggi dari angka tingkat pendidikan nasional yang hanya mencapai 7,3 tahun. Ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Tangerang menunjukan angka yang signifikan seiring dengan terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Tangerang.

Data hasil sensus juga digunakan untuk melihat situasi ketenagakerjaan serta lapangan usaha yang tersedia dibandingkan dengan jumlah usia kerja yang ada. Selain tentunya untuk melihat data-data kependudukan yang dasar seperti tingkat kematian ibu (maternal mortality) serta tingkat kematian bayi dan anak. (Afidianto).

Read More.. Read more...

Depdagri Turun ke Cilangkahan

Sebanyak 10 anggota dari tim Direktorat Jendaral Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Departemen Dalam Negeri (Depdagri) RI, melakukan uji petik atau turun ke wilayah Cilangkahan, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai calon daerah otonomi baru di Banten.

Dalam hasil sementara, tim Depdagri menyatakan wilayah Cilangkahan yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Lebak, dipandang sangat layak menjadi sebuah daerah otonomi baru (kabupaten).

Romobongan Tim Depdagri RI tersebut datanga ke Cilangkahan dipimpin Ny. Siti Jaroh disambut di Villa Suma, Kecamatan Bayah, oleh Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Cilangkahan.

Dalam kesempatan itu, digelar pertemuan antara Sekretaris Direktur Penataan Daerah Otonomi dan Otonomi Khusus, Ny Siti Jaroh, dengan Ketua dan Sekretaris Tim Percepatan Kabupaten Cilangkahan, Drs Sumawijaya, dan Hakiki Hakim.

Pertemuan tersebut juga dihadiri para tokoh percepatan pemekaran Kabupaten Cilangkahan, yang berasal dari 10 perwakilan kecamatan, dan sejumlah kepala desa.

“Melihat fisik di lapangan, Cilangkahan sudah layak menjadi sebuah kabupaten, karena kaya potensi, dan memenuhi syarat. 17 syarat sudah dipenuhi, tinggal syarat lainnya yang merupakan bagian dari administrasi, seperti data fisik kewilayahan, keputusan bupati, keputusan DPRD Banten, dan Keputusan Gubernur,” kata Siti dalam Pertemuan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Tim Percepatan Kabupaten Cilangkahan, Hakiki Hakim menyatakan selama ini tim masih terus bekerja dan menyusun syarat lain baik administrasi dan syarat data kewilayahan.

Namun, syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat akan selesai.“Kami atas nama tim percepatan, didukung dari tim Depdagri meyakini kabupaten Cilangkahan tidak lama lagi akan segera terwujud,” kata Hakiki.

Dalam kunjungan ke Cilangkahan, tim Depdagri berkunjung ke Cikotok dan Cikidang Kecamatan Cibeber untuk melihat potensi Tambang emas, kemudian melihat wisata pantai Sawarna, dan tempat pelelangan ikan di Bayah.

Dalam kunjungan itu, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, Soni Sumarsono bertemu dengan Tim Percepatan, Dewan Pengurus Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (BAKOR PKC ), Pengurus Wilayah di 10 Kecamatan, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat.

“Dari kondisi fisik di lapangan, dan potensi daerah, menyatakan Cilangkahan yang terdiri 10 kecamatan sangat layak dipekarkan menjadi Kabupaten. Tinggal dilengkapi syarat administrative nya, dan tidak mesti harus ada Keputusan Bupati Induk dulu. Setelah itu, penuhi syarat lain, Keputusan DPRD Propinsi dan Gubernur. Namun, tetap pada akhirnya Keputusan Bupati juga harus ada” kata Soni.

Sementara itu, tim Percepatan yang didukung penuh oleh BAKOR PKC, masyarakat Lebak Selatan optimis semua syarat administtratif segera terpenuhi.

“Saat tim khusus percepatan terus melaksanakan konsolidasi dengan DPRD Propinsi, Gubernur Banten, DPD RI, Depdagri, dan DPR RI. Tugas lainnya, tim khusus sedang menyusun dan mengumpulkan data-data teknis dan syrat fisik kewilayahan” tegas ketua tim percepatan, Sumawijaya.

Seusai pertemuan, tim Depdagri diketuai Ny. Siti Jaroh melanjutkan kunjungan melihat potensi perikanan.

Rombongan Depdagri didampingi Bakor PKC, mendatangi wilayah Ke camatan Wanasalam, yakni ke lokasi ke lokasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun. Kunjungan ke Kecamatan Malingping, tim Depdagri juga memantau lokasi Pantai Bagedur dan Lokasi rencana lahan perkantoran seluas 200 hektar.

Read More.. Read more...

Erna Erwan Kurtubi Resmikan Sekolah Lapang Terpadu

Ketua TP-PKK Kabupaten Pandeglang H.Siti Erna Erwan Kurtubi, membuka kegiatan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang dilaksanakan di Desa Banjar Kecamatan Banjar pada hari Rabu (28/04). Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Cahyan Sopyadi, Camat Banjar Dadan Saladin, Tokoh masyarakat dan para alim ulama kecamatan Banjar, para Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan, para Kepala Desa se-Kecamatan Banjar dan anggota kelompok tani.

Dikatakan Erna, pelaksanaan Sekolah Lapangan Tanaman Terpadu di Kecamatan Banjar ini, dilaksanakan di 40 Kelompok Tani, yang tersebar di 11 Desa dengan luas areal 1000 hektar. Adapun dalam pelaksanaan SL-PTT ini, petani disamping mendapatkan bantuan benih juga dilaksanakan Peningkatan Wawasan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Budidaya padi sawah dalam rangka peningkatan peroduktivitas padi sawah 5% pertahun.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Cahyan Sopyadi dalam sambutannya mengatakan, “Pada tahun 2010 direncanakan sasaran indikatif tanam untuk padi sawah dan ladang naik 1,89% dari sasaran tahun 2009.Namun dari informasi yang kami terima dari BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) secara umum, bahwa pada musim tanam 2010, kita akan mengalami pergeseran musim hujan 1-2 Dasarian (Dampak EL-NINO) sehingga musim tanam pun akan bergeser, tetapi untuk wilayah Pandeglang dampaknya tidak akan signifikan, tetapi tetap para petugas pertanian dan petani harus mengantisipasi sehingga program peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang dapat dipertahankan,” ujarnya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Pandeglang H.Siti Erna Erwan Kurtubi menegaskan bahwa kehadiran Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) bagi petani sangat dirasakan perannya, karena dengan kehadiran kelompok-kelompok itu Petani akan dapat dan mampu meningkatkan produksi pertaniannya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pandeglang.

“Dengan peningkatan kemampuan petani dalam mengolah pertaniannya, diharapkan akan terwujud Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang saat ini sedang mengkaji dan menelaah keberadaan Badan Penyuluh Pertanian, sehingga para Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan dapat bekerja secara maksimal,” lanjut Erna

Diakhir acara Hj.Siti Erna Erwan Kurtubi menyerahkan bantuan benih Padi yang secera simbolis diserahkan kepada 5 orang Ketua Kelompok Tani, diantaranya : Samsudin Ketua Kelompok Tani Itikurih Desa Banjar, H. Basuni Ketua Kelompok Tani Simpati Desa Kadulimus, M.Isa Ketua Kelompok Tani Mekar Daya desa Pasirawi, Owan Ketua Kelompok Tani Subur Makmur Desa Kadubale dan Karna Ketua Kelompok Tani Ranca Piit Desa Kadumaneuh. Acara ini diakhiri dengan penampilan group kesenian Qasidah KWT. ELHAWA Desa Banjar. (***)

Read More.. Read more...

Pemkab Pandeglang Serahkan Bantuan Korban Keracunan di Labuan

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hj. Siti Erna Erwan Kurtubi menyerahkan bantuan berupa 1 ton 150 kg beras, 29 Dus Sarimi yang diserahkan secara simbolis kepada ibu Rasi, Ibu Sarni, Ibu Karimah dan Ustad Kunen warga kampung Susukan Desa Sukarame Kecamatan Caritan Kabupaten Pandeglang.

Bantuan yang diserahkan di Mesjid Jami At-Taqwa Kampung Susukan ini, dihadiri oleh ratusan warga Desa Sukarame. Staf Ahli yang didampingi oleh Camat Carita Dani Ramadani, Kepala Desa Sukarame Edi Supriyadi, Koramil Carita Surahman, Ibu Dharma Wanita dari Dinas Sosial ini, adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah, demikian disampaikan Hj. Siti Erna Erwan disela-sela kegiatannya.

“Selain sebagai bentuk kepedulian kami selaku aparatur Pemerintah Daerah, saya juga berharap bantuan ini akan sedikit mengurangi beban yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Dengan bantuan ini mudah-mudahan masyarakat akan segera terbebas dari kesulitan yang dialaminya, dan masyarakat juga dihimbau agar tetap tabah dan sabar,” ujarnya.

Salah seorang penerima bantuan Ibu Rasi dari kampung Susukan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pihak Pemerintah Daerah yang telah peduli terhadap masyarakat kampung susukan, selain itu ia juga berharap agar Bupati yang sekarang sedang menjalankan tugasnya agar tetap diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatannya. ***

Read More.. Read more...

Seba Baduy "Tontonan dan Tuntunan"

Oleh: Ibnu PS Megananda
Kalau ada komunitas suku atau etnis disebuah bangsa yang setia pada pemerintah salah satunya adalah komunitas orang Baduy. Penghormatannnya dengan pemerintahan bukan hanya sekedar menurut atau menerima apa yang dinginkan pemerintah, tapi diujudkan dalam hal baktinya dengan melakukan seba setiap tahun.


Sepertinya tidak pernah bosan orang Baduy melakukan seba (berkunjung) pada pemimpinnya yang dikabupaten atau provinsi. Kita akhirnya dapat menyaksikan rombongan saudara-saudara kita itu berjalan keluar hutan dari lingkungan tempat tinggalnya dengan perasan heran. Mereka berjalan dengan telanjang kaki - dengan rapi tanpa dahulu mendahului juga dengan semangat pasti. Mereka memakai pakaian sama, hitam-hitam untuk orang Baduy Luar dan putih-putih untuk orang Baduy Dalam.

Bagai kelompok suku turun gunung, mereka ingin ketemu bupati atau gubernur seakan tak ada terbersit rasa malas. Dan bagai kewajiban untuk menemui pimpinannya orang yang diamanatkan dipemerintahan. Mereka bertahun-tahun tak pernah absen untuk seba. Mereka tak memandang siapa pimpinannya, yang bupati atau gubernur. Tak melihat pimpinannya itu baikah atau burukkah, amanahkah atau korupkah, mereka datang dengan wajah berseri-seri, dengan senyum iklas.

Cikertawana, Cibeo, Cikeusik di pegunungan Kendeng adalah wilayah Baduy Dalam dengan jarak ratusan kilometer jalan kaki hingga Pendopo Gubernuran Banten. Tanpa satu orangpun mereka mengeluh capek, linu atau pegal-pegal. Jalan kaki memang sudah jadi budayanya sehingga Baduy Dalam selalu menolak untuk naik kendaraan. Dan jalan itu sendiri memang membuat kaki-kaki mereka kuat dan kokoh, tak ada mereka mengeluh kena duri atau terkena sakit asam urat. Seperti kita orang-orang yang sudah dimanjakan kendaraan, untuk pergi ke pasar, ke kantor yang jaraknya tidak ada 1 kilometer saja naik kendaraan.

Saat seba dengan jalan kaki sesungguhnya merupakan budaya jalan yang eksotik. Karena mereka orang-orang yang keluar dari lingkungannya menuju suatu tempat tentu dapat menjadikan perhatian tersendiri dalam hal kepariwisataan. Orang-orang luar yang tidak pernah samasekali melihat rombongan orang Baduy seperti saya (penulis) waktu pertama di Banten merasa terheran-heran. Dalam perasaan saya, ada ya orang jalan dengan rombongan berjumlah besar, berpakaian sama, membawa bungkusan sama, telanjang kaki pula, jalan dengan tertibnya.
Maka menjadi tidak eksotik lagi bila diangkut dengan kendaraan, walau memang bisa alasannya sangat manusiawi, kasihan atau menpercepat waktu pertermuan bagi yang akan ditamui.

Namun alasan yang seolah manusiawi tadi, malah bisa tidak manusiawi bagi anggapan mereka bila adat mereka diubah. Keeksotikan Seba Baduy – gerak mereka dari gunung hingga ke pendopo layaknya belum menjadi perhatian sebagai obyek pariwisata, seperti sekaten di Jokja atau pesta Danau Toba di Tapanuli, Sumut.

Tidak Mudah Masuk Angin
Seba Baduy sangat disayangkan sudah berlangsung puluhan tahun tapi sepi pengunjung, apa lagi turis manca tidak ada sama sekali. Peristiwa seperti seba itu tidak mudah untuk dicipta-ciptakan, peristiwa itu sudah pasti, mengapa pemerintah masih belum ada kemauan untuk menangkap momen itu. Seba Baduy bukan hanya sekedar kunjungan, namun bisa dilihat dari nilai sebuah budaya yang permanan, yang tak luntur kena hujan dan tak lekang kena panas.

Dengan peristiwa seba pada tanggal 19 april kemarin, betapa trupsilanya orang Baduy dihadapan Pak Masduki (wakil gubernur). Ratusan orang, mereka duduk bersila tanpa terdengar berbisik atau bicara sedikitpun – bila diumpamakan ada jarum yang jatuh kemungkinan akan terdengar karena ketenangan atau keantengan mereka. Dengan wajah yang bersih dan berseri-seri mereka mendengarkan pimpinannya berbicara. Yang pada waktu itu 'ibu gede' yang katanya mereka sebut untuk Bu Ratu Atut Chosiyah (gubernur) sedang tidak ada ditempat karena informasinya menghadiri undangan presiden.

Keantengan itu saja menunjukkan betapa tertibnya – memuliakan orang lain berbicara tidak lantas ngobrol sendiri-sendiri, memegang hp, smsan, seperti pemandangan pada selain orang Baduy, ya mungkin kita. Seba saat itu disaksikan seniman-budayawan, diantaranya pelukis terkemuka Banten, Gebar Sasmita, Q'bro, budayawan Al Faris, penyair Sulaiman Jaya dan lainnya. Yang memang para seniman-budayawan diundang pihak panitia – mungkin dalam rangka menyaksikan peristiwa budaya seba itu.

Pak Gebar Sasmita pada waktu itu menyempatkan melukis seketsa wajah orang Baduy yang ia lihat dilembaran kertas dengan alat tulis pulpen. Lalu lukisan itu saya minta, dan Pak Gebar berkata, pancaran wajah orang Baduy adalah dorongan kecemerlangan sinar hati sanubarinya. Saya juga akhirnya memaksakan melihat dengan meneliti guratan wajahnya orang Baduy. Wajah mereka bersih, padahal bila dipikir mereka tempat tinggalnya di hutan, dan tentu bersawah ladang. Dan mandi juga katanya tidak pakai sabun, apa lagi pakai make up penghalus kulit, tentu saja tidak. Tubuh dan wajah mereka sehat, tidak kelihatan pucat seperti orang sakit, ada yang agak gemuk, tapi mekipun kurus sehat tringinas. Saya bisa membayang mereka orang-orang yang tidak mudah masuk angin, tidak mudah pusing, muntah-muntah lalu kerokan.

Bukan Sebuah Kesenian
Cara pandang hidup mereka sangat sederhana, sama rasa, sama cara sudah mereka lakukan – tidak ada kesenjangan. Bahkan sama sekolah juga mereka curiga, karena sekolah hanya membangun akal – sedang akal memang dikatakan mereka cendrung untuk mengakali yang lain. Mereka yang diwakili tokoh muda Baduy Dalam, Ayah Mursit, bicara tentang orang gontok-gontokan diluar lingkungan mereka. Bicara tentang payung hukum adat, tentang mencegah banyaknya pengangguran diluar Baduy yang bisa mengganggu lingkungan Baduy. Bicara tentang undang-undang atau peraturan, yang mereka minta harus ada aplikasinya. Lalu bicara tentang lingkungan hutan harus tiga poin untuk dilakukan, pertama, penguasaan, kedua, pemeliharaan dan ketiga, pemberdayaan.

Pak Masduki dan para pejabat saat itu kelihatannya terkesima mendengar kata-kata Ayah Mursit. Ternyata orang Baduy cerdas-cerdas, apa lagi mereka tak pernah sekolah samasekali. Visi bicara mereka kedapan mengedepankan kebaikan duniawi dan kesejahteraan kehidupan. Melihat keberadaan itu sesungguhnya kita tak sanggub mengajari moral pada meraka. Diri ini bisa malu bila melihat betapa cukup dan banyaknya anggaran, namun jalan diluar wilayahnya sampai ditanyakan. Betapa banyaknya anggaran pertanian dan dibentuk UPTD ketahanan pangan, tapi bila dibandingkan orang Baduy, mereka tak pernah kekurangan makan.

Kita mungkin kasihan karena menganggap mereka orang terbelakang, tak mengenyam pengetahuan. Namun bisa jadi mereka kasihan melihat kita yang hidup diluar lingkungannya yang hanya dibelenggu nafsu dan pikiran-pikiran kusut. Seba Baduy adalah momen untuk penyadaran diri atau cermin sebagai orang hidup yang tentu butuh nilai-nilai mulia. Sebagai obyek wisata sebagai tontonan karena terjadi peristiwa eksotisme. Sedang lain hal Seba Baduy juga tuntunan, karena cara pandang dan pola pikirnya luhur, mengiginkan kebersamaan dan silaturahmi, tidak saling menyakiti. Tontonan dan tuntunan disini bukan semacam sebuah kesenian, namun lebih pada nilai-nilai kemanusiaan.

* Penulis, budayawan, tinggal, di Serang, Banten.

Read More.. Read more...