Edisi Cetak Tabloid Banten Ekspose 2009
Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 01_2009 
Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 02_2009 
Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 03_2009
Juli 23, 2009
Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 01_2009 Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 02_2009 Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 03_2009
Juli 22, 2009
Sekolah Tinggi Perikanan, Peluang Kembangkan Industri Perikanan Banten
Boleh jadi, banyak diantara masyarakat Banten yang belum tahu bahwa di daerahnya ada lembaga pendidikan tinggi bidang perikanan. Nama lembaga tersebut adalah Sekolah Tinggi Perikanan (STP), yang lokasinya berada di Karangantu, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Lembaga pendidikan yang khusus menangani bidang perikanan ini berada dibawah naungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Lembaga pusatnya sendiri berada di Jakarta, sementara STP yang ada di Kasemen sifatnya lebih ke bidang administrasi dan pelatihan.
Di sekolah tinggi yang letaknya tepat di bibir pantai Karangantu ini tersedia berbagai fasilitas pengembangan teknologi perikanan seperti lahan budidaya dan laboratorium. Menempati lahan seluas lebih dari 20 Hektare, STP selain menyediakan fasilitas pengembangan budidaya perikanan juga menjadi tempat pelatihan bagi para taruna yang akan disiapkan menjadi tenaga ahli di bidang perikanan. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan antara lain meliputi teknologi penangkapan ikan, budidaya, rekayasa pengolahan, teknologi permesinan, dan konservasi perairan.
Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, STP menyediakan sarana pendukung kegiatan pengembangan perikanan seperti penyediaan benih unggul berbagai jenis komoditi perikanan baik air tawar maupun air asin/laut, termasuk benih/bibit rumput laut. Potensi benih ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengembangkan budidaya perikanan di daerahnya masing-masing. STP juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan bimbingan teknis karena di sekolah ini tersedia tenaga-tenaga ahli bidang perikanan.
Menurut salah seorang Dosen STP, Guntur Prabowo, selama ini STP Karangantu sudah banyak memberikan bimbingan kepada masyarakat yang mau mengembangkan usahanya di bidang budidaya perikanan di wilayah Serang khusus nya dan Banten pada umumnya. Bukan itu saja, STP juga membantu menyalurkan bibit/benih kepada pasantren, yayasan dan masyarkat yang mau berbudidaya perikanan salah satu pesantren yang ada di Banten Lama, sering mendapat bantuan, mulai dari pembibitan/pembenihan sampai pasca panen .
Seperti yang di katakan Guntur, pihaknya membuka diri untuk masyarakat Banten yang ingin berkunjung dan belajar lebih jauh tentang tata cara berbudi daya perikanan, pihaknya dengan senang hati akan membantu asalkan masyarakat sendiri siap dibina dan dibimbing seperti para taruna-taruna di STP ini.
“Saya berharap masyarakat mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan usaha perikanan, sehingga mereka tidak hanya sampoai pada tahap budidaya saja, tetapi juga berpikir bagaimana pengembangan usahanya terrutama pengelolaan pascapanen,” tutur Guntur.
Potensi Besar
Dilihat dari potensi lahan dan sumberdaya alam yang ada, Provinsi Banten memiliki prospek yang sangat bagus untuk pengembangan budidaya perikanan. Hal ini didukung dengan banyaknya lahan tambak maupun perairan yang bisa digunakan untuk lahan budidaya. Bila dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan Provinsi Banten bisa menjadi penghasil (produsen) ikan skala besar sehingga minimal bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, dan bahkan bisa memasok ke daerah-daerah lainnya. Sebab selama ini kebutuhan ikan masyarakat Banten sebagian besar masih disuplai dari daerah lain seperti dari Sukabumi atau Cianjur. Padahal potensi lahan perikanan di Banten sangat luas, dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Keberadaan Sekolah Tinggi Perikanan sebenarnya merupakan nilai tambah tersendiri bagi Provinsi Banten. Sebab dengan adanya sekolah tersebut, merupakan faktor penunjang yang sangat strategis terutama dalam memperkuat dukungan teknologi dan sumberdaya manusia yang terampil. Tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah memanfaatkan keberadaan lembaga pendidikan tersebut dipadukan dengan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait, sehingga menjadi kekuatan yang saling menunjang.
Pemerintah daerah sendiri, seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Kelautan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Tb. Ismu Nazar, sudah memiliki perencanaan yang matang dan terarah di bidang pengembangan perikanan. Termasuk rencana pemanfaatan potensi lahan perikanan baik perikanan air tawar maupun air laut. Menurut Ismu, program pemerintah tersebut tidak akan berjalan optimal jika tidak mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat. (Mulyadi)
SDM Kurang Temuan Muncul
Kepala Inspektorat Kabupaten Serang Ismanto Ismail, menilai masih rendahnya SDM para kepala desa mengakibatkan masih banyak temuan-temuan terutama mengenai Dana Alokasi Perimbangan Desa (ADPD), walaupun temuan tersebut sifatnya Administrasi. Banyak kepala desa belum bisa membedakan antara PPh, PPn dan Pajak. Selain itu, banyak yang belum paham, mana belanja yang kena pajak dan yang tidak kena pajak. Bahkan ada yang mengambil habis dana di rekening.
Untuk itu, Ismanto menghimbau kepada kepala desa yang belum menyelesaikan Administrasi untuk segera diselesaikan, mengingat program ADPD tahun 2009 akan segera berjalan. “Seharusnya, dana bantuan ADPD tersebut disisakan di rekening minimalnya 10 % dari dana ADPD, untuk antisipasi tunggakan pajak,” ujarnya.
Selain itu, dalam belanja langsung kepala desa harus bisa menghindari mana yang kena pajak dan mana yang tidak kena pajak. Apabila sudah dapat membedakan semua itu para kepala desa dapat dengan mudah untuk menyelesaikan secara administrasi. Bila bantuan ADPD sudah berjalan, kepala desa tidak semestinya mengambil semua uang yang ada. Meraka harus menyisakana direkening masing-masing kepala desa minimal 10 % maksimal 15 %.
“Apabila kepala desa masih ada tunggakan pajak kepala desa dapat mengambilnya dari rekening untuk menutupi pajak, agar dalam proses penyelesaian administrasi dapat selesai dengan baik,” pungkasnya. (Nurhasan)
Depag Banten, Siapkan Ribuan Penyuluh Narkoba
Guna mengantisipasi penyalahgunaan narkotika, Kanwi Departemen Agama Provinsi Banten telah menyiapkan 3.405 penyuluh, yang telah dibekali pelatihan tata cara pencegahan, oleh Badan Narkotika Banten. Dari jumlah tersebut rencananya setiap desa terdapat 2 orang penyuluh.
Menurut Kabid Penamas Kanwil Depag Banten RD. Hidayatullah MM. M.Pd, mereka sudah siap terjun dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bagai mana cara mencegah narkoba. “Mereka terdiri dari Guru ngaji, Ketua DKM, Tokoh Masyarakat dan Qori. Kita akan menempatkan 2 orang setiap desa,” ujarnya.
Penyuluh yang telah diberikan pelatihan itu, lanjut Hidayat, terbagi dari 3 kategori yaitu penyuluh Muda untuk tingkat desa, penyuluh Madya untuk Kabupaten dan penyuluh utama Utama untuk. Dari 3.405 orang penyuluh di Banten, dari Kabupaten Serang 737 orang, Kota Serang 659, Lebak 635, Pandeglang 545, Cilegon 396. sementara Kota Tangerang dan Tangerang Selatan sebanyak 433 penyuluh. “Mereka diberi honor sebesar 100 ribu perbulannya, dengan sistem pembayaran setiap enam bulan sekali,” pungkasnya. (Nurhasan)
Alat Berat Minim,Pemeliharaan Jalan Terus
Setelah dipisahkannya kewenangan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi Banten menjadi dua, yaitu pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah utara dan selatan. Pembenahan terus dilakukan oleh UPT Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan, salah satunya pengadaan alat berat bagi perbaikan jalan yang di anggap belum memadai.
Menurut PPTK Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan, Arlan Marjan, luas wilayah jalan di selatan mencapai 420 Km. Dari luas tersebut yang masuk pemeliharaan tahun sekarang mencapai 258 Km sedangkan sisanya masuk ke pembangunan jalan dan jembatan. Untuk memelihara jalan tersebut, UPT Pemeliharaan jalan dan jembatan masih kekurangan stum wales untuk pemadatan jalan. Alat berat yang ada sekarang ini hanya 9alat unit, baik yang ukuran besar dan kecil. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ini alatnya dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Artinya alat berat tersebut sering berpindah tempat sesuai yang diperlukan.
Idealnya, dalam pemeliharaan jalan minimal mempunyai alat satu unit untuk perbaikan 30 Km. Sehingga alat berat tersebut akan stand by di tempat dan pemeliharaan jalan akan terkontrol dengan baik. “Untuk memenuhi kebutuhan alan berat tersebut, UPT Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan masih membutuhkan alat berat minimal tiga buah lagi. Dengan demikian, pemeliharaan jalan akan terus tertangani,” Ujar Arlan.
Sementara, di tempat terpisah Camat Kecamatan Jiput Agus Nurjaman Utari, BA saat dikonfirmasi seputar jalan provinsi mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada PU Provinsi Banten yang telah memperbaiki dan meningkatkan jalan pertigaan Caringin-Jiput-Mandalawangi. Karena jalan ini merupakan jalan alternative bagi dunia pariwisata Ayer dan Carita, ini terlihat bila hari libur Sabtu dan Minggu, banyak pengguna jalan yang melintas lewat Jiput untuk tujuan Ayer atau sebaliknya ke Serang melalui jalan ini. (Sofyan)
Reforma Agraria Dinanti Warga
Desa Cibungur Kec. Sukaresmi memiliki letak wilayah yang stategis, di ruas jalan Simpang Labuan-Panimbang, sehingga akan lebih cepat berkembang dari desa di sekitarnya. Namun potensi tersebut, tidak sepehunya ditunjang dengan keberadaan status tanah yang mempunyai sertifikat. Sehingga tidak dapat mendorong bagi peningkatan pajak bumi dan bangunan.
Menurut H Pendi, adanya Program Reforma Agraria sangat menunjang bagi masyarakat Desa Cibungur. Pasalnya, masyarakat Desa Cibungur hampir 80% belum tanahnya belum memiliki sertifikat, sehingga sangat riskan dalam sengketa tanah. Pada program reforma agraria tahun ini mendapat 200 buku, yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan pembagian rata perkampung 10 buku.
“Dengan adanya reforma agraria ini sangat membantu sekali bagi pembenahan pertanahan di Desa Cibungur. Artinya, masyarakat terasa terbantu untuk memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Tidak hanya itu program reforma juga memberikan manfaat bagi pembenahan tanah di desa, semakin banyak masyarakat yang telah memikili sertifikat tanah semakin terbantu administrasi desa atau kecamatan tentang tanah,” Ujar H pendi.
Sementara itu, Kepala Desa Cibungur Diah Padilah saat diminta keterangan seputar kegiatan reforma agraria mengatakan, sangat berterima kasih kepada BPN yang telah menunjuk Desa Cibungur sebagai salah satu desa yang mendapatkan program tersebut.
“Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya diserahkan kepada panitia kegiatan. Mudah-mudahan tidak ada kendala apaun baik dalam pengukuran, atau dalam pembuatan laporan. Sehingga setelah jadi sertifikat, tidak ada masyarakat yang komplen dengan hasil pengukuran yang dilakukan panitia,” terangnya singkat. (Sofyan)
DKP Lebak Gelar Temu Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak menggelar acara Temu Usaha Budidaya Ikan Air Tawar se Kabupaten Lebak. Acara tersebut dibuka Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya bertempat di Balai Benih Ikan (BBI) Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak (3/7).
Acara yang mengambil tema, Mari kita kembangkan usaha budidaya perikanan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan, dihadiri pula oleh seluruh Unsur Muspida Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor se Kabuapten Lebak, pihak perbankkan yang ada di Kabupaten Lebak serta Kelompok pembudidaya ikan air tawar se Kabupaten Lebak.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya yang akrab di panggil JB ini mengatakan,potensi budidaya ikan air tawar di Kabupaten Lebak sangat baik dan menjanjikan. Hal itu, lanjut JB, faktor kondisi alam di Kabuapten Lebak sangat mendukung untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan air tawar. Perlu diketahui, lanjut JB, 7 ton per hari konsumsi ikan air tawar di Kabupaten Lebak, sementara ini, untuk memenuhi kebutuhan mengkonsumsi selalu di suplai dari Sukabumi dan Cianjur.
“Salah satu kunci keberhasilan budidaya ikan adalah benih ikan yang bagus, baik mutunya maupun ketersediaannya. Jika kita hanya mengandalkan benih dari alam saja maka kendala paling utamanya yaitu ketersediaan benih tersebut pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, pemerintahan memberikan solusi dengan membangun BBI di beberapa daerah yang memiliki potensi perikanan budidaya yang bagus,” kata JB.
Dijelaskan JB, kabupaten Lebak memiliki 3 BBI diantaranya, BBI Cikoncang Kecamatan Wanasalam, BBI Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar dan BBI Cipanas Kecamatan Cipanas. Benih ikan yang tersedia di BBI tersebut yakni, benih ikan Mas, ikan Lele, ikan Nila, ikan Tawes, ikan Nilem, ikan Tambakan, ikan Gurame, ikan Patin dan Belut.
Masih kata JB, Kabupaten Lebak memiliki wilayah sentra produksi atau kawasan potensi unggulan yakni, untuk ikan Emas terdapat di Kecamatan Cipanas, Cibeber dan Kecamatan Banjarsari. Ikan Lele terdapat di Kecamatan Rangkasbitung dan Warunggunung. Ikan Nila di Kecamatan Muncang dan Wanasalam sedangkan ikan Guramne terdapat di Kecamatan Cileles.
“Diharapkan dengan digelarnya acara ini, nantinya dapat mengembangkan dan meningkatan usaha budidaya ikan air tawar, sehingga mampu pula meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lebak serta dapat memenuhi konsumsi ikan di Kabuapten Lebak,” kata JB.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Banten, H. Suyitno saat dikonfirmasi Banten Ekspose di sela-sela acara mengatakan, acara ini sangat baik diadakan, selain para pembudidaya ikan yang hadir, juga dari pihak perbankkan, pelaku usaha dan pengusaha. Diharapkan setelah ini, dapat terpenuhinya kebutuhan ikan di Provinsi Banten.
Banten, lanjut Suyitno, sangat potensial, baik dari sumber daya alam dan dari kebutuhan pasar. Maka untuk itu, usaha budidaya ikan sangat menjanjikan, miliki prosfek usaha yang cerah.
“Kebutuhan sarana, proses produksi dan pemasaran di bangun dalam suatu system yang baik dan benar, maka semua kebutuhan di Banten akan terpenuhi. Tercatat saat ini sebanyak 5114 pembudidaya ikan, baik tawar, laut dan payau yang berada di Provinsi Banten,” kata Suyitno. (Sudrajat)
Distanak Lebak Kembangkan Produksi Ternak Kecil
Dinas Peternakan Kabupaten Lebak pada tahun 2009 mengembangkan usaha ternak kecil (domda –red) yang anggarannya dibiayai dari APBD DAK Lebak tahun 2009. Hal itu dikatakan Kepala bidang (Kabid) Produksi Dinas Peternakan Kabupaten Lebak, Supadma.
Dikatakan Supadma, tahun ini pengembangan Produksi ternak kecil dialokasikan ke 12 kelompok yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten lebak diantaranya, Kecamatan Bayah, Banjarsari, Cikulur, Cileles, Cimarga dan Kecamatan Sajira.
Tujuan dari pengembangan Produksi ternak kecil tersebut, jelas Supadma yakni, untuk membantu peningkatan populasi dalam program ketahanan pangan, dalam hal ini, untuk kecukupan kebutuhan daging dan peningkatan tingkat ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang berbasis di pedesaan.
Diharapkan, lanjut Supadma, para peternak penerima bantuan agar bisa mengembangkan dari jumlah yang diterima menjadi populasi yang layak untuk dijadikan skala usaha ekonomi keluarga. Selain untuk peningkatan perekonomian masyarakat ternak, juga untuk memperbaiki mutu genetik atau keturunan dari domba-domba yang ada di Kabupaten Lebak. Disamping itu pula bagi para penerima bantuan tersebut, agar dapat mematuhi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, baik dari sisi administrasi maupun teknis.
“Tahun 2009, kami lakukan pengembangan produksi ternak kecil terhadap 12 kelompok yang tersebar di enam kecamatan. Diharapkan pada kegiatan ini dapat meningkatkan tarap hidup dan ekonomi masyarakat peternak,” kata Supadma pada Banten Ekspose diruang kerjanya (6/7).
Terpisah, ketua kelompok Tani Sri Asih Desa Sumurbandung Kecamatan Cikulur, Enjen HS saat dikomfirmasi mengatakan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas bantuan pengembangan produksi ternak kecil kepada kelompoknya.
Kelompok Tani Sri Asih, lanjut Enjen, menerima bantuan sebanyak 15 ekor domba yang kondisinya sehat dan layak. Maka untuk itu, pihaknya akan berusaha dan berupaya memelihara dan merawat dengan baik agar terjadi peningkatan pupulasinya. Sehingga pada nantinya, akan dapat pula meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan para anggota dalam kelompoknya.
Namun, kata Enjen, pihaknya berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait agar terus melakukan pembinaan dan memberikan fasilitasi-fasilitas penunjang lainnya, agar apa yang sedang dilakukan dapat berjalan berkesinambungan dan sesuai dengan yang diharapkan bersama.
“Alhamdulillah atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Namun, kami berharap agar dinas terkait agar tetap melakukan pembinaan secara intens. Dikhawatirkan di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti, domba sakit,” kata Enjen pada Banten ekspose dikediamannya (7/7).
Hal yang sama dikatakan Kepala Desa Sumurbandung, Amin Hidayat, dikatakannya, bantuan domba ini telah lama di nanti-nanti oleh warga desanya. Pasalnya, kondisi alam Desa Sumurbandung sangat cocok akan pengembangan usaha produksi ternak kecil (domba –red).
Semoga, lanjut Amin, dengan diberikan bantuan domba kewilayahnya, dapat berkembang dengan baik sehingga terjadi peningkatan pendapatan ekonomi warga mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. (Sudrajat)
Koperasi “ Dewi Sri “ Tingkatan Kesejahteraan Anggota
Koperasi “Dewi Sri” salah satu koperasi di Kabupaten Lebak yang bergerak pada usaha simpan pinjam dan Warung serba ada (Waserba) yang pada awal berdiri tahun 1976 dengan asset awal yang dimiliki sebesar Rp. 100 ribu, ternyata dalam perjalanan menjalani usahanya hingga sekarang dapat meningkatkan asset cukup signifikan. Terlapor asset yang dimiliki sekarang sebesar Rp. 1,3 miliyar. Hal itu dikatakan Ketua Koperasi “Dewi Sri” , Dede Supriatna saat ditemui Banten Ekspose diruang kerjanya.
Dijelaskan Dede, dalam permodalan Koperasi “Dewi Sri” hanya bersumber dari anggota. Saat ini tercatat memiliki 230 anggota yang semuanya dari lingkungan pertanian yakni, pertanian, peternakan dan perikanan.
Masih kata Dede, Koperasi “Dewi Sri”memiliki kelebihan yakni, pada setiap tahun tiap anggota menyimpan untuk Hari Raya (Idul Fitri –red) yang satu bulan sebelumnya dibagikan pada tiap anggota. Pada posisi itu, dana yang disimpan oleh tiap anggota dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
“lima tahun lalu, dana simpanan anggota untuk hari raya sebesar Rp. 50 juta, kini dana tersebut mencapai Rp. 120 juta. Dari situ jelas, tingkat kesadaran para anggota untuk menabung semakin meningkat,” kata Dede.
Strategi dalam peraihan hasil usaha, lanjut Dede, beban usaha tidak lebih dari 30%dari pendapatan, sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) cenderung meningkat diatas 20%. Bagi pengurus dan pengawas, lanjut Dede lagi, dalam pengalokasian haknya tidak terlalu besar. Dalam hal ini, demi pengabdian dan semata-mata demi memenuhi kesejahteraan para anggota dan kemajuan koperasi.
Terpisah, salah satu anggota Koperasi “Dewi Sri” , Baum Sobandi kepada Banten Ekspose mengatakan, dirinya merasa puas menjadi anggota Koperasi “Dewi Sri”, karena dari mulai pelayanan dan manajemen yang diterapkan lebih berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anggota dapat terpenuhi dengan baik.
“Saya percaya dan puas menjadi anggota Koperasi “Dewi Sri” selain manajemen usahanya baik juga sangat dirasakan lebih focus pada upaya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya,” kata Baum. (Sudrajat)
Read More..
Read more...
Dijelaskan Dede, dalam permodalan Koperasi “Dewi Sri” hanya bersumber dari anggota. Saat ini tercatat memiliki 230 anggota yang semuanya dari lingkungan pertanian yakni, pertanian, peternakan dan perikanan.
Masih kata Dede, Koperasi “Dewi Sri”memiliki kelebihan yakni, pada setiap tahun tiap anggota menyimpan untuk Hari Raya (Idul Fitri –red) yang satu bulan sebelumnya dibagikan pada tiap anggota. Pada posisi itu, dana yang disimpan oleh tiap anggota dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
“lima tahun lalu, dana simpanan anggota untuk hari raya sebesar Rp. 50 juta, kini dana tersebut mencapai Rp. 120 juta. Dari situ jelas, tingkat kesadaran para anggota untuk menabung semakin meningkat,” kata Dede.
Strategi dalam peraihan hasil usaha, lanjut Dede, beban usaha tidak lebih dari 30%dari pendapatan, sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) cenderung meningkat diatas 20%. Bagi pengurus dan pengawas, lanjut Dede lagi, dalam pengalokasian haknya tidak terlalu besar. Dalam hal ini, demi pengabdian dan semata-mata demi memenuhi kesejahteraan para anggota dan kemajuan koperasi.
Terpisah, salah satu anggota Koperasi “Dewi Sri” , Baum Sobandi kepada Banten Ekspose mengatakan, dirinya merasa puas menjadi anggota Koperasi “Dewi Sri”, karena dari mulai pelayanan dan manajemen yang diterapkan lebih berpihak pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anggota dapat terpenuhi dengan baik.
“Saya percaya dan puas menjadi anggota Koperasi “Dewi Sri” selain manajemen usahanya baik juga sangat dirasakan lebih focus pada upaya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya,” kata Baum. (Sudrajat)
Terkait Program Terpadu P2WKSS di Lebak, UPT Pertanian Cikulur Lakukan Pembinaan
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabuapten Lebak, Provinsi Banten yang terdapat di dua desa di Kecamatan Cikulur yakni, di Desa Cigoong Utara dan Desa Cigoong Selatan banyak melibatkan beberapa Dinas, salah satunya Dinas Pertanian.
Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, melalui Unit Pelayan Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Cikulur, saat ini sedang gencar melakukan pembinaan di dua desa tersebut. Diantaranya melakukan pembinaan terhadap kelompok Tani Wanita (KTW) Bunga Mekar (Cigoong Utara) dan Kelompok Tani Wanita Nusa Indah (Cigoong Selatan).
Kepala UPT Pertanian Kecamatan Cikulur, Baum Sobandi saat ditemui Banten Ekspose mengatakan, pembentukan kelompok tani wanita tersebut dimotori dalam rangka kegiatan program terpadu P2WKSS, dengan tanggal pendiriannya 21 April 2009. Kedua kelompok tani wanita tersebut, tambah Baum, masing-masing memiliki jumlah anggota 100 orang dan saat ini ini sudah terkumpul modal sebesar Rp. 1 juta.
“Setelah terbentuk, kami secara intens melakukan pembinaan terhadap dua Kelompok tani wanita di dua desa yang menjadi lokasi Program terpadu P2WKSS, masing-masing beranggotakan 100 orang dan saat ini sudah terkumpul penumpukan modal sebesar Rp. 1 juta,” kata Baum.
Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh kedua kelompok tani wanita tersebut, jelas Baum, meningkatkan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera, sehingga para anggota termotivasi untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya, salah satunya dengan memperberdayakan lahan perkarangan menjadi Warung hidup, Bank hidup dan Wahana pembelajaran serta peningkatan pengetahuan dan keterampilam dari keluarga tani.
“Mereka (kelompok tani wanita –red) dituntut mampu untuk berperan aktif memperdayakan lahan pekarangan guna meningkatkan pendapatan ekonomi bagi dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya,” tutur Baum.
Sementara itu, Ketua kelompok Tani wanita Bunga Mekar Desa Cigoong Utara, Salma didampingi sekretaris, Iroh dan Bendaraha, Wati saat ditemui Banten Eksposes mengatakan, program terpadu P2WKSS ini sangat cocok. Penerapan pembangunan sangat efektif, membangun keluarga bahagia dan sejahtera melalui penerapan di bidang pertanian amat sangat dirasakan oleh diri sendiri pada khusus dan kelompok pada umumnya.
“Alhamdullilah, dengan adanya Program P2WKSS di desa kami dan terbentuknya kelompok Tani Wanita, sehingga kami tidak kesulitan lagi. Yang tadinya membeli cabai, tomat, ketimun dan kangkung ke pasar, sekarang cukup dari lahan perkarangan,” katanya. (Sudrajat)
107 Gapoktan Di Lebak Ikut Pelatihan PUAP
Bertujuan merubah pengetahuan dan sikap petani dari cara tradisional ke rasional, maka sebanyak 214 pengurus Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari 107 Gapoktan di Kabupaten Lebak, serta sebanyak 107 penyuluh pedamping mengikuti pelatihan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).
Hal itu, dikatakan Kapala bidang (Kabid) Pengelolahan Pemasaran hasil Usaha Pertanian (P2U) Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Karyo Sumantri pada Banten Ekspose.
Dijelaskan Karyo, pelatihan tersebut dibagi dua tahap, yakni tahap pertama, dilaksanakan tanggal 10 – 14 Juni di Rangkasbitung bertempat di SMK Boarding School Muhammadiyah yang diikuti sebanyak 90 pengurus Gapoktan dan 45 penyuluh pertanian. Sedangkan tahap dua dilaksanakan di Malingping, tanggal 17 – 21 Juni, diikuti sebanyak 124 pengurus Gapoktan dan 62 penyuluh pedamping.
Pada tahun 2009 ini, lanjut Karyo, Kabupaten Lebak menerima dana bantuan untuk program PUAP sebesar Rp 10,7 miliar yang akan diterima oleh 107 Gapoktan dengan masing-masing Gapoktan menerima dana Rp 100 juta. Dana tersebut, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sebagai modal usaha dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian para anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan tersebut.
Karyo berharap, para Gapoktan dapat menjaga dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh pemerintah, dengan melaksanakan dengan keseriusan dan penuh tanggungjawab yang pada nantinya akan berdampak baik terhadap pengembangan usaha Gapoktan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi para anggotanya.
“Saya berharap, para Gapoktan dapat menjalankan amanah yang telah diberikan pemerintah dengan baik dan digunakan sebagai modal usaha Gapoktan guna meningkatkan pendapatan ekonomi tercapainya kesejahteraan anggota Gapoktan,” katanya.
Terpisah, Ketua Gapoktan Sinar Sri Desa Cigoong Selatan, Madroni mengatakan, pihaknya akan berupaya merealisasikan bantuan anggaran dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang telah diagendakan. Pasalnya, dana tersebut merupakan amanah atau sebuah kepercayaan pemerintah kepada Gapoktan Sinar Sri untuk dipergunakan sebagai modal usaha Gapoktan. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan menjaga dan menjalankan amanah itu sebaik-baiknya.
“Kepercayaan itu datang kepada kami, maka kami akan menjaga dan menjalankannya dengan baik dan benar sesuai dengan dengan aturan yang berlaku,” kata Madroni saat ditemui Banten Ekspose belum lama ini disela-sela acara pelatihan. (sudrajat)
Keuletan dan Kejujuran, Kunci keberhasilan mengurus Koperasi
Koperasi merupakan wadah pengembangan usaha yang layang didukung, karena koperasi merupakan badan usaha dari anggota dan untuk anggota. Hampir di setiap Dinas, Badan, Kantor, Lembaga mempunyai Koperasi, salah satunya Primer Koperasi Kepolisian Gakuba Polres Pandeglang.
Salah satu point Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang belum lama berlangsung, terpilih Iptu Pupu Syaripudin SH, sebagai ketua koperasi, yang kesehariannya bertugas sebagai Kanit P3D.
Saat disambangi Banten Ekspose di ruang kerjanya, Pupu mengatakan, jabatan sebagai ketua mempunyai tugas yang berat sekali, harus mengemban kepercayaan dari jumlah anggota sekitar 700 anggota. “Artinya, dalam mengambil suatu keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, sehingga apa yang akan dilaksanakan semua pengurus mengetahuinya. Baik itu pinjaman anggota, pengambilan perumahan anggota, serta yang lainnya,” terangnya.
Dengan demikian kepercayaan merupakan nomor satu dalam kepemimpinan koperasi. Selain itu keuletan, kejujuran, juga menjadi faktor yang saling mengikat, dan dengan demikian koperasi akan tetap berjalan.
“Koperasi Kepolisian berbeda dengan koperasi yang lain yang ada di masyarakat. Dimana, setiap pinjaman anggota akan dipotong dari gaji anggota. Jumlah pinjaman diatur dalam aturan yang ada, yaitu 1/3 dari simpanan anggota,” lanjutnya.
Sementara itu, bendahara Koperasi Bripka Santoso menambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan anggota setiap tahun diadakan rapat pengurus untuk mengetahui besaran anggaran yang telah masuk. Baik itu anggaran dari simpanan wajib, simpanan sukarela, atau pinjaman anggota berikut bunga. Dengan demikian, semua anggota akan percaya atas kepengurusan yang diembannya. Demikian juga dengan hasil yang didapat dari simpan pinjam atau usaha yang lain seperti minimarket.
Menurut Santoso, menjadi Bendahara adalah tugas yang sangat berat. Sejak tahun 1985 menjadi bendara di Primkopol Gakuba, dan alhamdulillah semua pengurus masih mempercayainya.
“Betul yang dikatakan ketua, semuanya itu harus bermula dari kesiapan memegang kepercayaan yang diemban, kejujuran, keuletan. Selain itu, kita juga perlu memegang teguh, yaitu tidak beraninya menggunakan uang orang lain, dan sampai saat ini kerecayaan itu masih ada,” sambungnya.
Sebagai lembaga Koperasi yang patuh dan tunduk pada ketentuan UU Perkoperasian, Primkoppol Gakuba Polres Pandeglang, selalu mengundang instansi/lembaga terkait. “Setiap musyawarah, pengurus selalu mengundang semua lembaga yang terkait, baik itu Dekopinda, Dinas Koperasi sehingga laporan pengurus dapat diketahui oleh yang lain. Dan bila ada sesuatu kesalahan dapat di pertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Sofyan)
Read More..
Read more...
Salah satu point Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang belum lama berlangsung, terpilih Iptu Pupu Syaripudin SH, sebagai ketua koperasi, yang kesehariannya bertugas sebagai Kanit P3D.
Saat disambangi Banten Ekspose di ruang kerjanya, Pupu mengatakan, jabatan sebagai ketua mempunyai tugas yang berat sekali, harus mengemban kepercayaan dari jumlah anggota sekitar 700 anggota. “Artinya, dalam mengambil suatu keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, sehingga apa yang akan dilaksanakan semua pengurus mengetahuinya. Baik itu pinjaman anggota, pengambilan perumahan anggota, serta yang lainnya,” terangnya.
Dengan demikian kepercayaan merupakan nomor satu dalam kepemimpinan koperasi. Selain itu keuletan, kejujuran, juga menjadi faktor yang saling mengikat, dan dengan demikian koperasi akan tetap berjalan.
“Koperasi Kepolisian berbeda dengan koperasi yang lain yang ada di masyarakat. Dimana, setiap pinjaman anggota akan dipotong dari gaji anggota. Jumlah pinjaman diatur dalam aturan yang ada, yaitu 1/3 dari simpanan anggota,” lanjutnya.
Sementara itu, bendahara Koperasi Bripka Santoso menambahkan, untuk meningkatkan kepercayaan anggota setiap tahun diadakan rapat pengurus untuk mengetahui besaran anggaran yang telah masuk. Baik itu anggaran dari simpanan wajib, simpanan sukarela, atau pinjaman anggota berikut bunga. Dengan demikian, semua anggota akan percaya atas kepengurusan yang diembannya. Demikian juga dengan hasil yang didapat dari simpan pinjam atau usaha yang lain seperti minimarket.
Menurut Santoso, menjadi Bendahara adalah tugas yang sangat berat. Sejak tahun 1985 menjadi bendara di Primkopol Gakuba, dan alhamdulillah semua pengurus masih mempercayainya.
“Betul yang dikatakan ketua, semuanya itu harus bermula dari kesiapan memegang kepercayaan yang diemban, kejujuran, keuletan. Selain itu, kita juga perlu memegang teguh, yaitu tidak beraninya menggunakan uang orang lain, dan sampai saat ini kerecayaan itu masih ada,” sambungnya.
Sebagai lembaga Koperasi yang patuh dan tunduk pada ketentuan UU Perkoperasian, Primkoppol Gakuba Polres Pandeglang, selalu mengundang instansi/lembaga terkait. “Setiap musyawarah, pengurus selalu mengundang semua lembaga yang terkait, baik itu Dekopinda, Dinas Koperasi sehingga laporan pengurus dapat diketahui oleh yang lain. Dan bila ada sesuatu kesalahan dapat di pertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Sofyan)
Wakil Bupati Serang Andi Sujadi, SE, MM: Minimarket di Wil. Kecamatan Harus Ditutup
62 tahun gerakan koperasi, gerakan koperasi di Banten masih juga berpacu di jalur lambat. Banyak faktor yang melatarinya. Ironisnya, ditengah kondisi tersebut yang muncul kemudian adalah kemunculan minimarket milkinya kelompok ‘kapitalis ritel’ yang terus merangsek ke perkampungan. Gerakan koperasi pun tak mampu menjawab banyak. Lantas?
Di Kabupaten Serang (sebelum Kota Serang ada, red), persoalan minimarket sempat membuat kelompok pedagang kecil melakukan gerakan penolakan, dan berbuntut pada penutupan beberapa minimarket miliknya Indomaret yang bernaung dibawah payung PT Indomarco Primastama dan Alfamart yang bernaung dibawah payung PT Sumber Alfaria Trijaya. Anehnya, tak berapa lama, minimarket tersebut kembali beroperasi bebas. Tentunya sudahmenyelesaiakn segala kewajibannya yang diatur oleh pemerintah daerah.
Inilah sebenarnya wujud liberalisasi perdagang yang nyata. Bila kebijakan pemerintah daerah juga terlalu pro pasar bebas, maka yang terancam adalah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta gerakan koperasi. Alasannya, barang-barang yang dijual kalangan usaha mikro kecil menengah hampir sama dengan yang dijual minimarket tersebut.
Menurut Wakil Bupati Serang, Andi Sujadi SE MM, perkembangan zaman yang melahirkan ekonomi global memang sulit dibendung, dan mengancam keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang baru berkembang. Karenanya, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. “Memang cukup tragis, bisa mengancam bagi usaha mikro kecil, terutama yang baru berkembang. Apalagi kualitas produk UMKM kita belum begitu baik sesuai yang diharapkan pasar,” ujar Andi
Berkait dengan merangseknya minimarket ke pelosok desa, manta Kepala Cabang BNI Serang ini, nampak sepakat bila minimarket yang berlokasi di wilayah kecamatan harus ditutup. Apalagi, kultur masyarakatnya masih tradisional, keberadaan minimarket semacam Indo dan Alfa jelas merugikan pelaku UMKM setempat.
“Sebearnya yang harus segera dikembangkan adalah pasar rakyat yang moderen. Selain meningkatkan sektor perekonomian, juga bisa memasarkan produk UMKM,” ujarnya.
Alamart Kembali Ditolak
Para pedagang yang berada di Kampung Sampay, Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten menyatakan menolak, terkait akan rencana berdirinya Alfamart di wilayah Sampay. Sikap penolakan para pedagang Sampay tersebut, telah disampaikan melalui Surat kepada Bupati Lebak, DPRD Lebak, Kapolres Lebak, Camat Warunggunung dan Kepala desa (Kades) Sukarendah. Hal itu, dikatakan Koordinator pedagang Sampay, Epi Kunaepi kepada Banten Ekspose.
Dikatakan Epi, sikap penolakan para pedagang Sampay tersebut merupakan hasil keputusan musyawarah yang digelar di kantor desa beberapa waktu lalu yang disaksikan oleh Kepala desa Sukarendah dan perwakilan anggota Polsek Warunggunung serta anggota Koramil Warunggunung. Keputusan akhir pada musyawarah tersebut, lanjut Epi, mayoritas pedagang Sampay keberatan atau menolak terkait rencana berdiri Alfamart di Sampay.
Menurut Epi, sikap penolakan para pedagang Sampay tersebut sangatlah realistis. Pasalnya, apabila Alfamart ada di Sampay, maka akan mematikan usaha para pedagang kecil yang ada di Sampay. Dampak itu, lanjut Epi lagi, sudah dapat dirasakan dengan telah berdirinya Indomart di daerah Pertelon, Desa Warunggunung yang jaraknya sekitar 2 KM dari Sampay.
“Dengan berada Indomart yang jaraknya 2 KM dari Sampay, sudah sangat terasa dampaknya. Beberapa barang jualan kami susah lakunya. Apalagi bila Alfamart ada di Sampay, kami yakin banyak para pedagang yang gulung tikar alias bangkrut,” Kata Epi.
Maka untuk itu, Epi berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, untuk tidak memberikan ijin berdirinya Alfamart di Sampay. Karena dari hasil musyawarah di desa, dengan jelas para pedagang Sampay menolak keberadaan Alfamart di Sampay.
Terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lebak, Hari Setiono saat dikonfirmasi Banten Ekspose diruang kerjanya (18/6) mengatakan, terkait rencana berdirinya Alfamart di Sampay, pihaknya sampai saat ini belum menerima permohonan ijin dari pihak Alfamart.
“permohonan ijin dari Alfamart sendiri belum ada, jadi apa yang perlu dikeluarkan ijin. Permohonannya juga belum,” kata Hari.
Dikatakan Hari, salah satu persyaratan perijinan yakni, harus adanya surat ijin lingkungan dari warga sekitarnya. Apabila surat ijin lingkungan tersebut tidak ada, maka pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan ijin tersebut.
Dijelaskan Hari, menurut data, keberadaan waralaba (Alfamart dan Indomart) di Kabupaten Lebak kini sudah mencapai kurang lebih 50 unit tersebar di beberapa kecamatan. Melihat kondisi keberadan Alfamart dan Indomart di Lebak, lanjut Hari, untuk membatasi ekspansi Alfamart dan Indomart ke kabupaten Lebak, pihaknya berencana akan melayangkan surat ke pusat. (Jahari/Sudrajat)
DAK Belum Cair Rehab Gedung SDN Jeruk Tipis 2 Jalan Terus
Bagi Para Sekolah Dasar Negeri (SDN) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN tahun 2009 patut berbangga hati. Karena, sekolah yang tadinya rusak akan segera diperbaiki. Apalagi mengingat awal bulan yang lalu sudah ditandatangi kontrak pekerjaanya.
Di Kecamatan Kragilan terdapat 5 sekolah penerima DAK tahun 2009. Salah satunya SD Negeri Jeruk Tipis 2, walaupun saat Banten Ekspose menemui kepala sekolahnya, bantuan DAK tersebut belum berjalan namun pembangunannya sudah berjalan.
“Mengingat momen waktu yang yang tepat dengan libur sekolah, dan ada donatur dari seseorang yang mempercayainya kepada pihak sekolah terpaksa pembangunannya lebih didahulukan,” ujar Buang Kepala SDN Jeruk Tipis 2.
Diketahui SDN Jeruk Tipis 2 mendapat bantuan DAK, yang diperuntukan untuk pembangunan Ruang Kelas sebanyak 6 ruang, 1 ruang UKS dan meubeler sebanyak 6 lokal.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan tesebut sengaja lebih awal, karena mengingat waktu yang sangat tepat sekali dengan liburan sekolah dan kebetulan ada donator yang percaya kepada sekolah untuk meminjamkan uang. “Insya Allah, setelah pekerjaan selesai uang tersebut saya kembalikan lagi kepada orangnya,” kata Buang.
Buang berharap pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Namun pekerjaan itu tidak mungkin selesai dengan begitu cepat melihat kondisi sekolah yang begitu parah.
Berkait dengan ajaran baru, pihak SDN Jeruk Tipis 2 sudah mengantisipasinya. Untuk sementara siswa belajar di sekolah Madrasah Diniyah yang berlokasi di kampung tersebut. (Nurhasan)
MI se-Kab. Pandeglang Dapat Jatah Blok Grant
Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat ini akan mendapatkan Block Grand, yang langsung diterima oleh masing-masing madrasah. Pelaksanaan kegiatannya oleh madrasah beserta komite madrasah.
Menurut Kepala Kandepag Pandeglang Drs H.M. Fathurahman, bantuan yang diberikan bisa digunakan untuk memperbaiki dan biaya perawatan madrasah, sehingga akan terlihat baik dan dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar.
Bukan hanya block grand yang bakal diterima MI. Untuk meningkatkan akses teknologi informasi, MI juga perlu juga membuka website. “Manfaat website ini sangat banyak. Salah satunya untuk memudahkan akses informasi Departemen Agama seputar ibtidaiyah atau yang lainnya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi MI yang ketinggalan tentang informasi dari pusat,” lanjut Maman.
Diharapkan, dengan memiliki website akan memacu peningkatan SDM dan meningkatkan kreativitas madrasah, yang akan dimunculkan di website. Bila tercapai, maka pihak Departemen Agama bisa melihat secara langsung kreativitas dan profil masing-masing madrasah.
“Mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi dapat diikuti oleh masyarakat atau para guru madrasah yang ada di daerah. Karena tanpa adanya upaya untuk meningkatkan ilmu tidak mungkin akan bertambah,” tegasnya.
Sementara itu, di tempat terpisah beberapa kepala madrasah diniyah banyak yang kecewa dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kecamatan, yang akan memotong anggaran insentif bagi madrasah untuk membuat website. Pasalnya anggaran insentif yang akan keluar tidaklah banyak, namun akan dipotong dan madrasah diniyah belum memiliki komputer. “Jangankan komputer, gedungpun belum ada,” ujar beberapa pengelola madrasah diniyah. (Sofyan)
Edisi Teranyar
62 tahun sudah gerakan koperasi di Indonesia. Pun demikian dengan kondisi gerakan koperasi di Banten. Untuk dikatakan sebagai Provinsi Koperasi masih sangat jauh. yang terjadi justru penambahan jumlah ritel-ritel moderen yang cenderung memarjinalkan pasar tradisional dan kelompok usaha mikro-kecil. simak saja edisi cetaknya.....
Juli 21, 2009
SD Islam Al Husna Rampungkan Dua RKB
Dalam rangka menyongsong TA 2009-2010 Sekolah Dasar Islam Al Husna rampungkan pembangunan dua unit Ruang Kegiatan Belajar (RKB), sementara dua unit lagi dalam tahap pengerjaan. Biaya pembangunan gedung tersebut merupakan swadaya yayasan dan partisipasi warga /orang tua murid.
“Penambahan dua unit RKB tersebut merupakan persiapan menyongsong TA 2009-2010 dan akan dipergunakan untuk siswa baru atau kelas I” ujar Drs Muhammad Agus, ketua yayasan Al Husna Rangkasbitung kabupaten Lebak yang ditemui Banten Ekspose di ruang kerjanya belum lama ini.
Tahun ini Sekolah Dasar Al Husna hanya menerima 70 siswa baru, hal ini disesuaikan dengan jumlah RKB yang ada. Sebenarnya masih banyak orang tua yang mendaptarkan anaknya, namun sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada terpaksa menerimaan siswa baru dibatasi , lanjut M. Agus.
Untuk diketahui , Sekolah Dasar Al Husna baru berdiri tahun 2007 dan sekarang sudah memiliki 161 siswa, dengan perincian sbb; kelas tiga 37 siswa, kelas dua 54 siswa dan kelas satu 70 siswa . Sedangkan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai pukul 07.00 s/d 14.30.
Rencananya dalam dua tahun kedepan, lanjut M Agus , SD Al Husna menargetkan sudah mempunyai 12 unit RKB. Hal ini dimungkinkan karena selain lahannya sudah tersedia, juga bangunan yang sudah ada rancangannya disiapkan untuk bangunan berlantai dua. Setelah itu baru akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti; ruang perpustakaan, lab computer, lab bahasa dan ruang kegiatan siswa/osis. Untuk saat ini ruangan lab computer, perpustakaan dan ruang kegiatan siswa masih digabung dalam satu ruangan.
“Mudah-mudahan dengan izin dari Allah SWT dan bantuan dari semua pihak terutama dari pemerintah atau instansi terkait serta peran serta warga masyarakat dan orang tua murid, hal tersebut (pembangunan RKB dan sarana prasarana) dapat terwujud” harap Muhammad Agus.
Peningkatan mutu guru
Sementara itu dalam rangka meningkatkan mutu guru dalam kegiatan proses pembelajaran, yayasan Al Husna adakan pelatihan secara intern, yang diikuti 36 personal, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tanggal 6 – 7 Juli 2009 bertempat di Sekolah Dasar Al Husna Rangkasbitung kab Lebak.
“Tujuan dari pelatihan yang diadakan setiap tahun menjelang Tahun Ajaran baru tersebut adalah untuk menigkatkan kualitas (mutu) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, menyamakan persepsi dan pemahaman serta mensolidkan team work,” demikian dikatakan Drs M Agus, ketua yayasan Al Husna .
Seminar atau pelatihan tersebut mengundang nara sumber atau pembicara dari luar, yaitu dari perguruan tinggi, kalangan akademisi serta pengawas dari dinas pendidikan. (Rustandar_banten ekspose)
Aan Juanda S.IP, Jalani Tugas Dengan Baik dan Ikhlas
Dalam bekerja, seorang PNS harus sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi (tupoksi), agar semua pekerjaan yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tugas merupakan amanah yang harus dijalani dengan niat yang baik dan ikhlas, agar tujuan atau hasil dari apa yang selalu kita kerjakan, nantinya memiliki dampak yang baik serta bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal inilah yang selalu diterapkan Aan Juanda S.IP, Kasi Pemerintahan dan Pertanahan Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, dalam menjalankan tugasnya.
“Bekerja sesuai dengan Tupoksi, jalani tugas dengan baik dan benar diiringi hati yang ikhlas, maka Insya Allah, hasilnya akan baik dan bermanfaat,” kata Aan saat ditemui Banten Ekspose diruang kerjanya belum lama ini.
Masih dikatakan Aan, sebagai pelayan masyarakat (public servis), pihaknya selalu memberikan yang terbaik atau pelayanan yang prima terhadap masyarakat, hal itu bertujuan, guna menciptakan rasa puas pada masyarakat terhadap birokrasi pemerintah sehingga masyarakat pun dapat menilai positif dan percaya akan kinerja pemerintah selaku pelayan masyarakat.
“Pelayanan yang prima, cepat dan mudah itulah yang selalu diinginkan masyarakat,” kata Aan.
Selain itu, tambah pria yang memiliki motto hidup, demi kemaslahatn dunia akherat ini, dalam hal melaksanakan tugas kerja, dirinya selalu melakukannya sesuai aturan dan peraturan yang ada dan harus sejalan melakukan hubungan dengan masyarakat (social).
“Saya memiliki konsep kerja dalam tugas yakni, mentaati, menjalankan aturan dan peraturan yang berlaku, loyal terhadap pimpinan, siap menjalankan tugas dan perintah dari pimpinan serta giat melakukan hubungan dengan masyarakat,” kata Aan . (Sudrajat_BAnten EKspose)
Foging Bukan Solusi Tepat
Walaupun Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dangue, baik melalui penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat ataupun melalui cara pengasapan (foging), ternyata dari tahun ke tahun penyebaran penyakit tersebut diberbagai wilayah ada kecenderungan semakin meningkat, begitu juga di Kecamatan Cibadak, Lebak.
Hal inilah yang menggugah dr Dhani Ramadhani, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) kecamatan Cibadak kab. Lebak mencanangkan gerakan oleh semua membasmi nyamuk (GOSBASMUK) belum lama ini, bertempat di kantor kecamatan Gibadak yang dihadiri unsur Muspika, diantaranya camat Gibadak, Danramil, dan Kapolsek, serta para Kepala Desa , seluruh Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat.
“Tujuan dengan dicanangkannya GOSBASMUK ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat termasuk mengenai kebersihan lingkungan , apabila masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi serta berperan aktip, saya yakin penyebaran penyakit demam berdarah dangue dapat diminimalkan” ujar dr Dhani.
Dikatakan, pada dasarnya dengan Gosbasmuk ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam meminimalkan atau menekan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dangue, karena selama ini masyarakat beranggapan dengan foging (pengasapan) saja DBD dapat dimusnahkan, tentu saja ini sikap yang sangat keliru. Jadi menurut saya, foging ini membuat masyarakat menjadi pasif.
“Untuk diketahui akhir-akhir ini penderita demam berdarah dangue semakin meningkat, dikecamatan Cibadak sampai bulan Juni 2009 jumlah penderita DBD yang tercatat di Puskesmas mencapai 40 orang. Padahal pada tahun 2007 penderita DBD hanya 34 orang sedangkan selama tahun 2008 tercatat relative lebih sedikit yaitu 27 orang penderita.” Ungkap dr Dhani.
Dalam pencanangan Gosbasmuk ini juga dibentuk Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) Cilik untuk tingkat SD, Jumantik Remaja untuk tingkat SMP/SMA serta Jumantik Dewasa. Diharapkan pada tahun 2010 nanti di setiap sekolah sudah mempunyai 30 orang siswa yang menjadi Jumantik. Sedangkan untuk Jumantik Dewasa pembentukannya bias melalui tokoh warga/masyarakat ataupun majelis taklim. Untuk kader sendiri sudah ada yaitu melalui pelatihan, dari 366 kader, baru sekitar 55 orang kader yang sudah mengikuti pelatihan , sisanya sekitar 311 kader akan menyusul, papar dr Dhani lagi.
“Mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini (Gosbasmuk) tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkunagn serta kesadaran hidup pola hidup sehat terus meningkat, yang pada akhirnya masyarakat akan berperan aktif dalam menekan penyebaran penyakit demam berdarah dangue.” Harapnya.
Sementara itu penderita DBD yang tercatat di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) kec. Kalang Anyar sampai bulan Juni 2009 ini mencapai sebelas orang penderita.
“Dari sebelas orang penderita demam berdarah , kebanyakan warga atau penghuni Pondok Pesantren dan warga pendatang. Contohnya ada pegawai atau pelajar yang tinggal di Jakarta atau kota lain tapi setelah terkena DBD pulang ke kampungnya yang kebetulan di kec. Kalang Anyar” Demikikian dikatakan dr Kusumsningsih, Kepala Puskesmas kec. Kalang Anyar kabupaten Lebak yang ditemui Banten Ekspose di ruang kerjanya belum lama ini.
Dikatakan, untuk menekan Demam Berdarah Dangue kami selalu aktif dan tak henti-hentinya mengadakan penyuluhan terhadap warga serta mengingatkan akan pentingnya kebersihan lingkungan dan perilaku pola hidup bersih dan sehat juga membiasakan 3M.
“Saya megharapkan kedepan adanya kerja sama yang makin baik antara pihak Puskesmas dengan warga masyarakat , tokoh agama dan Pondok Pesantren serta elemen masyarakat lainnya agar penyebaran penyakity Demam Berdarah Dangue (DBD) dapat ditekan atau diminimalkan” harap dr. Kusumaningsih yang merupakan Kepala Puskesmas , perempuan satu-satunya di kabupaten Lebak. (Rustandar_Baten Ekspose)
Di Lebak Terbentuk LK3, Memberi Solusi Masalah Keluarga
Di Kabupaten Lebak kini telah terbentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan tanggal pendiriannya pada 18 April 2009 dengan Nomor Surat Keputusan (SK) : 467/Kep. LK3/26-DTKS/IV/2009.
LK3 merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian informasi, penjangkauan, perlindungan dan pendampingan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya. Hal itu dikatakan ketua LK3 Kabupaten Lebak, Pepen Sucharudin pada Banten ekspose diruang kerjanya (9/7).
Dijelaskan Pepen, tujuan dari LK3 yakni, Memberikan pelayanan sosial keluarga bagi masyarakat, karyawan dan dinas instansi/organisasi, Meningkatkan kemampuan keluarga untuk memecahkan masalah dan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai, Memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemecahan masalah keluarga dan menumbuhkan kepedulian keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi terhadap permasalah keluarga dan cara mengatasinya sehingga dapat berperan secara aktif.
Masih kata Pepen, sasaran LK3 itu sendiri adalah individu, kelompok, instansi dan organisasi yang membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah keluarga, Keluarga yang membutuhkan pelayanan advokasi social, Keluarga yang mengalami masalah psikososial dan masyarakat, karyawan, pekerja pada instansi atau organisasi.
Dalam hal ini, jelas Pepen lagi, penanggung jawab dan pengelola LK3 tersebut berada pada instansi sosial yang ada di kabupaten/kota dan atau pelaksana teknis program pemberdayaan keluarga di kabupaten/kota tersebut. Penanggung jawab operasional adalah pimpinan lembaga yang diberikan kewenangan untukm melaksanakan program LK3 berdasarkan surat keputusan kepala instansi sosial provinsi dan mendapat rekomendasi dari kepala instansi sosial kabuapten/kota.
Pengelola LK3 diharapkan, menyesuaikan situasi dan kondiasi serta potensi sumber daya manusia yang ada di kabupaten/kota. Jika memungkinkan memanfaatkan tenaga yang tersedia dan relevan dengan pelaksanaan LK3 yang hendaknya memanfaatkan berbagai disiplin ilmu atau profesi.
LK3 itu sendiri, lanjut Pepen, memiliki jaringan kerja seperti, Lembaga Ada/Kekerabatan, Lembaga bantuan hukum, Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, Lembaga pelayanan kesehatan, Orsos/LSM (nasional/internasional), Dunia usaha, Lembaga pendidikan, Media massa serta lembaga terkait lainnya.
“Akan selalu siap membantu terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kami, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewenangan yang ada dan aturan yang berlaku,” kata Pepen. (Sudrajat/saeroji)
Read More..
Read more...
LK3 merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian informasi, penjangkauan, perlindungan dan pendampingan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya. Hal itu dikatakan ketua LK3 Kabupaten Lebak, Pepen Sucharudin pada Banten ekspose diruang kerjanya (9/7).
Dijelaskan Pepen, tujuan dari LK3 yakni, Memberikan pelayanan sosial keluarga bagi masyarakat, karyawan dan dinas instansi/organisasi, Meningkatkan kemampuan keluarga untuk memecahkan masalah dan melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai, Memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya-upaya pemecahan masalah keluarga dan menumbuhkan kepedulian keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi terhadap permasalah keluarga dan cara mengatasinya sehingga dapat berperan secara aktif.
Masih kata Pepen, sasaran LK3 itu sendiri adalah individu, kelompok, instansi dan organisasi yang membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah keluarga, Keluarga yang membutuhkan pelayanan advokasi social, Keluarga yang mengalami masalah psikososial dan masyarakat, karyawan, pekerja pada instansi atau organisasi.
Dalam hal ini, jelas Pepen lagi, penanggung jawab dan pengelola LK3 tersebut berada pada instansi sosial yang ada di kabupaten/kota dan atau pelaksana teknis program pemberdayaan keluarga di kabupaten/kota tersebut. Penanggung jawab operasional adalah pimpinan lembaga yang diberikan kewenangan untukm melaksanakan program LK3 berdasarkan surat keputusan kepala instansi sosial provinsi dan mendapat rekomendasi dari kepala instansi sosial kabuapten/kota.
Pengelola LK3 diharapkan, menyesuaikan situasi dan kondiasi serta potensi sumber daya manusia yang ada di kabupaten/kota. Jika memungkinkan memanfaatkan tenaga yang tersedia dan relevan dengan pelaksanaan LK3 yang hendaknya memanfaatkan berbagai disiplin ilmu atau profesi.
LK3 itu sendiri, lanjut Pepen, memiliki jaringan kerja seperti, Lembaga Ada/Kekerabatan, Lembaga bantuan hukum, Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, Lembaga pelayanan kesehatan, Orsos/LSM (nasional/internasional), Dunia usaha, Lembaga pendidikan, Media massa serta lembaga terkait lainnya.
“Akan selalu siap membantu terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kami, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewenangan yang ada dan aturan yang berlaku,” kata Pepen. (Sudrajat/saeroji)
Sertifikat Reforma Agraria Lelet, Warga Pertanyakan Kinerja BPN Pandeglang
Program Reforma Agraria di Pandeglang, yang didanai dari ADB loan tahun 2008 dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, kegiatan yang diinformasikan selesai November 2008 ini, hingga kini belum kelar. Padahal, masyarakat sendiri telah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Menurut Kepala Desa Tarumanegara Rahmat, sertifikat program reforma agraria masih banyak yang belum diserahkan ke desa. Sedangkan semua persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat. “Kalaupun ada, tentunya berkas itu akan kembali ke desa untuk diperbaiki. Namun kenyataannya, belum ada suatu kejelasan tentang sertifikat, sehingga masyarakat hampir tiap hari mempertanyakannya ke desa,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Ketua BPD Banyuasih Subroto yang didampingi Camat Cigeulis Agus Riyanto, S. Sos di kantor Kecamatan Cigeulis mengatakan, Desa Banyuasih mendapatkan program reforma agraria sebanyak 491 buku. Namun semuanya belum selesai, sedangkan untuk persyaratan administrasi sampai biaya BPHTB sebagian telah selesai.
“Kenyataan yang telah dijanjikan belum juga turun. Padahal, Desa Banyuasih rencananya akan membuat pengembangan reforma ini dengan kegiatan revitalisasi. Karena sertifikat tersebut sebagai peryaratan belum juga tiba dan akhirnya program itu tidak jadi,” terangnya.
Camat Kecamatan Cigeulis Agus Riyanto, S. Sos mengatakan, program reforma agraria sangat membantu masyarakat, dan pemerintah kecamatan. “Bagi kita mempermudah dan memperjelas administrasi pertanahan yang ada di kecamatan. Sementara, untuk masayarakat selain mempunyai surat sah tentang kepemilikan tanah, sertifikat dapat dijadikan modal untuk usaha,” terangnya.
Berkait dengan keterlambatan BPN, Agus menyatakan, seharusnya pihak BPN memberikan kabar yang kurat kepada masyarakat. Sehingga kalau ada kekurangan bisa ditindaklanjuti oleh panitia dan pemerintah desa.
“BPN seharusnya memberikan kabar untuk ditindaklanjuti oleh panitia dan kepala desa. Bila tersangkut masalah BPHTB, seharusnya BPN menurunkan saja yang telah lunas. Sehingga masyarakat yang terkena BPHTB akan segera melunasinya. kalau semua menunggu, sampai kapan sertifikat itu akan jadi,” pungkasnya (Sofyan/saeroji)
Juli 20, 2009
62 Tahun Gerakan Koperasi, Masih Berpacu di Jalur Lambat
Terlepas dari motivasi awal yang muncul, secara kuantitas gerakan koperasi mengalami peningkatan. Secara kualitas? Memang masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berkait dengan koperasi, termasuk pelaku usaha koperasi itu sendiri. Namun bijakkah ketika pembinaan belum maksimal, koperasi harus dibubarkan?
Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, masih memiliki prospek yang bagus berkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Tentunya persoalan ini bisa dimaksimalkan manakala pemerintah pusat hingga daerah satu kata, berupaya maksimal melakukan pembinaan untuk menciptakan proses kemandirian koperasi secara profesional.
Sampai dengan usia ke 62, sejak tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi melalui Kongres I di Tasikmalaya pada tahun 1949, gerakan koperasi Indonesia mengalami dinamika tersendiri. Berbagai sikap pesimis dan optimis terus saja bermunculan. Ini tak terlepas dari persoalan masih banyak lembaga koperasi yang belum bisa menerapkan manajemen secara profesional. Berkait dengan ini, sebuah keharusan bagi pengurus koperasi untuk bersikap lebih profesional. Para pengurus koperasi jangan hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai jabatan sampingan.
Sampai detik ini pula, tidak sedikit mereka yang menjadi pengurus koperasi tak lebih hanya sebuah jabatan sampingan saja. Karuan saja, kondisi ini menghambat laju kemandirian gerakan koperasi menuju kemandirian secara profesional. Untuk memperbaiki citra, koperasi harus kembali pada jati dirinya dengan membangun organisasi yang profesional. Hal ini sebenarnya sudah tersirat dalam nilai-nilai gerakan koperasi, yaitu persoalan kejujuran, keadilan, tanggungjawab sosial dan menolong diri sendiri.
Berkait dengan persoalan ini pengurus Dekopinda solo, Dr Jamal Wiwoho SH MH, menyatakan pendapat bahwa seiring dengan perubahan waktu, nilai-nilai yang berada di masyarakat mengalami perubahan. Kondisi ini langsung atau tidak langsung mempengaruhi persepsi anggota koperasi dan juga masyarakat koperasi mengenai perlu tidaknya koperasi dipertahankan, apalagi citra koperasi yang jauh dari yang diharapkan. Konsumerisme merupakan tantangan terbesar bagi robohnya prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dikandung dalam koperasi itu sendiri.
Selain itu, Perkembangan gerakan koperasi Indonesia sendiri mengalami pasang surut. Berangkat dari lembaga sosial masyarakat, koperasi berinteraksi dengan banyak lembaga yang ada di masyarakat Indonesia. “Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa beberapa aspek internal dan eksternal saling berkaitan dan saling mempengaruhi, seperti misalnya sistem perekonomian yang dianut, kebijakan pemerintah yang diambil pada periode yang bersangkutan, kondisi sumber daya ekonomi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia, budaya dan nilai-nilai sosial setempat,” ujar Jamal, yang juga sebagai pengajar di FH Universitas Negeri Solo (UNS).
Wirakoperasi atau Wirausaha
Dalam sebuah tulisannya, Susidarto menyatakan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah absennya spirit kewirakoperasian di kalangan pengurus dan pengelola koperasi. Spirit inilah yang mesti digali dan dibumikan oleh segenap awak-awak koperasi.
Akhirnya, banyak kalangan yang menyarankan untuk memajukan gerakan koperasi di Indonesia, perlu dikembangkan spirit kewirausahaan didalamnya. Namun, yang kurang disadari ialah bahwa kewirausahaan yang dianjurkan banyak kalangan tersebut tidaklah sesuai dengan kebutuhan koperasi itu sendiri.
“Kewirausahaan yang dianut ini bersumber pada konsep ekonomi liberal yang memuja keuntungan dan uang yang sebesar-besarnya sebagai tujuan utama dan menganggap persaingan adalah jiwa dari setiap usaha, seringkali tanpa mempersoalkan cara dan etika didalamnya. Koperasi dan gerakannya tidaklah memerlukan kewirausahaan seperti itu, karena jelas semangatnya tidak sesuai,” ungkapnya.
Bagi koperasi, yang diperlukan adalah spirit kewirakoperasian, yang tujuan utamanya adalah pelayanan dan kesejahteraan bersama yang berasaskan pada kekeluargaan, kerja sama, dan kesetiakawanan. Atas dasar perbedaan pandangan hidup, keduanya memang berusaha mengembangkan kualitas pribadi pada seseorang apa yang dianggap terbaik, dan unggul.
Keduanya merupakan himpunan pribadi berkualitas, yang bertujuan mengembangkan dan memajukan usaha, berani menghadapi berbagai kesulitan dan mencari solusinya, selalu percaya dan berani hidup di atas kaki sendiri, bersedia mengambil resiko dan memikul tanggung jawab atas segenap tindakannya. Kendati demikian, ada perbedaan mendasar yang terkait dengan tujuan dan asas. Oleh karena itu, koperasi dalam arti yang sebenarnya hanya dapat berkembang dengan kewirakoperasian.
Bersamaan dengan itu, kondisi lingkungan koperasi ikut menentukan perkembangan koperasi itu sendiri. Lingkungan yang tidak ramah, yang mengganggu, apalagi yang memusuhi akan sangat menghambat perkembangan koperasi. Dalam tingkat perkembangan seperti sekarang ini, koperasi masih terlalu lemah untuk dapat mengatasi kesulitan lingkungan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus banyak membantu perkembangan koperasi, terlebih bagi koperasi-koperasi yang baru saja tumbuh dan berdiri.
Ada kasus-kasus saat keterlibatan pemerintah di beberapa tempat sedemikian jauhnya, hingga koperasi dapat dikatakan sudah menjadi alat pemerintah setempat. Campur tangan yang terlalu jauh sering terjadi, dan hal itu jelas keliru dan perlu dikoreksi.
Koperasi, tetap harus tumbuh dan berkembang dari bawah ke atas (bottom up) bukan dari atas ke bawah (top down). Ia memang dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat. Mazhab dan paradigma yang berkembang selama ini harus segera diubah. Koperasi, bagaimanapun harus tetap berkembang mandiri, prorakyat, sementara pemerintah hanya mendorong dan memfasilitasinya.
Ketergantungan
Dinamika perkoperasian di Indonesia, memang tak terlepas dari campur tangan pemerintah. Kita bisa melihat fenomen ini semasih berjanya Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah saat itu, mendorong pertumbuhan koperasi. Singkatnya, KUD banyak dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan bantuan. Namun sedikit saja, KUD yang mampu bertahan hingga saat ini.
Ketika kejayaan KUD sirna, masyarakat berbondong-bondong banyak yang mengajukan pendirian koperasi, apalagi sewaktu ramai-ramainya bantuan kredit usaha tani (KUT). Lagi-lagi, sedikit saja koperasi berbasis KUT yang bertahan. Selebihnya entah kemana. Bahkan di Kabupaten Pandeglang sudah ada yang dibubarkan, karena sudah tidak bisa diharapkan lagi berkembang.
Dinamikan gerakan koperasi Indonesia diakui atau tidak, lebih difokuskan untuk pembangunan pada sektor marginal, seperti sektor pertanian dan sektor informal yang masih bergerak dengan fasilitas yang sangat miskin teknologi dan informasi. Koperasi termasuk alat yang paling tepat untuk memberikan kesempatan kepada sektor tradisional ini untuk berintegrasi dengan masyarakat modern. Karena pada hakikatnya koperasi adalah gerakan masyarakat, terdapat anggapan umum bahwa inisiatif tidak akan timbul jika tidak ada program khusus dari pemerintah. Karenanya, di kebanyakan negara berkembang, peranan pemerintah tampak menonjol, yang mengakibatkan ketergantungan dan kegagalan koperasi untuk mandiri.
Sebagai bagian dari sistem ekonomi, menurut Dr Jamal Wiwoho SH MH, koperasi memerlukan kesempatan untuk bekerja sebagai suatu sistem dalam rangka memberikan gerakan untuk mandiri (otonom). Prinsip otonomi sebagai pengejawantahan dari sikap mandiri suatu koperasi, merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk perkembangan koperasi di kemudian hari. Secara tidak langsung otonomi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip koperasi, demokrasi dalam koperasi dan kemandirian dalam koperasi berikut implikasinya.
Krisis ekonomi yang berkepanjangan, secara langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi struktur dan roda perputaran ekonomi nasional. Dapat dipastikan hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi terkena dampaknya, sehingga wajar kalau banyak pengusaha yang menutup usaha mereka. Namun sebaliknya, usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi terbukti mampu untuk bertahan di tengah krisis ekonomi. “Prospek masa depan koperasi sebagai badan usaha yang diharapkan menjadi soko guru perekonomian seperti amanat konstitusi negara sangat ditentukan oleh mampu tidaknya kemandirian (otonomi) dilaksanakan untuk menjawab tantangan dan ancaman,” papar Jamal.
Masih menurut Jamal, persaingan yang semakin tajam dalam dunia usaha membuat koperasi yang tidak mandiri dihadapkan pada situasi sulit untuk berkembang. Sementara itu, untuk menyiapkan koperasi menjadi mandiri, tidak saja diperlukan aspek ekonomi-sosial, namun lebih jauh dan dalam harus mengarah pada sisi operasional koperasi itu sendiri. Dengan begitu, jelas bahwa perubahan mendasar dari sisi manajemen, khususnya antisipasi terhadap perubahan ekonomi global menuntut juga perubahan pada manajemen koperasi.
“Kunci utama mewujudkan kemandirian koperasi adalah terpilihnya pemimpin baru negeri ini yang mempunyai visi yang jelas dalam menciptakan kemandirian koperasi. Perubahan mindset pencitraan koperasi yang masih buruk dan perwujudan koperasi yang mandiri dan profesional sangat ditunggu oleh rakyat,” tegas Jamal.
Sementara itu berkait dengan gerakan koperasi Indonesia yang sudah 62 tahun, Asisten Deputi Urusan Tata Laksana Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Nur Ediningsih mengharapkan gerakan koperasi Indonesia akan tumbuh lebih baik. “Yang jelas melalui hari jadi koperasi yang ke-62 ini kita harapkan koperasi akan tumbuh lebih baik karena dari segi kualitas saat ini masih kurang baik, meskipun dari segi kuantitas sudah banyak masyarakat yang membentuk koperasi," katanya.
Menurut dia, dalam usianya yang ke-62 tahun ini banyak koperasi yang belum berperingkat baik dan belum berdisiplin khususnya dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekali setahun.
"Hanya 40 persen dari koperasi kita yang aktif saat ini," katanya.
Pada akhir 2008, tercatat sebanyak 155.000 koperasi ada di Indonesia dengan demikian hanya 62.000 koperasi yang aktif.
Oleh karena itu, peringatan Harkop tahun ini pada dasarnya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah termasuk bagi Kemenkop untuk menyelesaikan target pemeringkatan koperasi.
"Dengan program pemeringkatan koperasi kita akan tahu bagaimana sebetulnya kualitas koperasi kita. Tahun ini, kita targetkan mampu memperingkatkan 11.000 koperasi," katanya.
Dengan demikian akan ada 53.267 koperasi yang sudah berperingkat sejak 2004 hingga 2009.
Terdeteksinya peringkat koperasi diharapkan dapat memenuhi harapan bersama yakni "Memantapkan Peran Gerakan Koperasi dalam Dinamika Perubahan Global" yang juga menjadi tema Harkop tahun ini.
Nur juga berharap peringatan Harkop dapat menjadikan gerakan koperasi sebagai organisasi masyarakat yang kokoh dan mandiri serta memenuhi fungsinya sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa.
Demikian pula dengan Ketua Umum Panitia Harkop ke-62 Soeryo Bawono, dalam siaran persnya menyatakan koperasi diharapkan akan mampu berperan lebih besar lagi dimasa mendatang dalam menghadapi perubahan global yang sangat dinamis, terutama berkait dengan gerakan membangun ekonomi kerakyatan.
“Dengan semangat membangun gerakan koperasi maka berarti membangun ekonomi rakyat yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Koperasi yang sempat didengung-dengungkan sebagai soko guru ekonomi rakyat sudah saatnya berperan dalam dinamika global di masa mendatang,” ujar Soeryo, yang juga menjabat sebagai pimpinan harian DEKOPIN periode 2009-2014.
Apapun yang terjadi, benar apa yang dikatakan Adi Sasono, Ketua Dekopin saat diskusi panel di Dekopinda Kota Tangerang, seperti dikutip Majalah PiP No 280/Desember/TH XXIV/2006, bahwa Untuk membangun koperasi, diperlukan tiga syarat, yakni kejujuran, idealisme dan kreativitas. Menurutnya, modal utama koperasi sebenarnya bukan dana atau harta tetapi kejujuran. Keterpurukan ekonomi kita termasuk didalamnya koperasi, karena pengelolanya tidak memiliki kejujuran.
Karenanya, bukan sebuah langkah bijak ketika pembinaan dan pendidikan penanaman ideologi koperasi belum maksimal, muncul wacana pembubaran koperasi. (S.Age).
Langganan:
Postingan (Atom)
