UMKM Banten Masih Potensial

Pimpinan Wilayah BRI Jakarta III Albert Raja Gukguk menilai, potensi usaha mikro di Indonesia khususnya Banten masih prospektif. Produk tabungan Simpanan Pedesaan (Simpedes) BRI yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat kecil, masih disambut antusias.


Pernyataan ini dikemukakan Albert saat Pesta Rakyat Simpedes di Lapangan Sumampir Cilegon, Sabtu (7/8). Kegiatan yang digelar hingga Minggu (8/8) tersebut menghadirkan bazar 50 UMKM binaan BRI di samping pawai, panggung hiburan, pennaman pohon, dan panen penarikan undian Simpedes.

“Pembiayaan usaha mikro di Banten masih potensial dilihat dari peningkatan pembiayaan Kupedes (kredit usaha pedeseaan-red). Pada Desember 2009 tercatat hanya Rp 825 miliar sementara pada Juni 2010 mencapai Rp 958 miliar. Saat ini pembiayaan kupedes jumlah penyaluran maksimal Rp 10 juta,” papar Albert.

Sementara jumlah dana pihak ketiga yang berasal dari Simpedes di BRI se-Provinsi Banten pada Desember 2008, jelas Albert, mencapai Rp 1,23 miliar. Jumlah tersebut terus merangkak naik pada akhir 2009 dengan total Rp 1,344 miliar, sementara pada Juni 2010 jumlahnya semakin meningkat menjadi Rp 1,453 miliar. Albert optimistis, jumlah tersebut terus meningkat karena didukung beragam program terobosan seperti layanan e-banking yakni SMS banking serta penarikan undian Pesta Rakyat Simpedes yang rutin digelar setahun dua kali atau per semester.

“Pesta Rakyat Simpedes di Cilegon ini merupakan puncak kegiatan sembilan kantor cabang di wilayah Jakarta III. Mengundi 1 unit Suzuki APV, 9 unit motor, dan puluhan hadiah lain,” imbuh Albert.

Sebagai penyemarak, dihadirkan pula acara hiburan seperti lomba mewarnai, lomba band, lomba menyanyi Simpedes Idol, pemberian beasiswa untuk 20 orang, sampai menghadirkan artis KDI dan band Wali. Di area bazar, terdapat pula wahana hiburan seperti komidi putar. Pada acara tersebut, hadir pula tamu dari Ethiopia yang terkesan ingin belajar penyaluran kredit mikro dari BRI. Layanan kredit mikro BRI, jelas Albert, cukup dikenal di negara luar hingga diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pesta Rakyat Simpedes di Lapangan Sumampir Cilegon tersebut, mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Selama dua hari kegiatan berlangsung, lokasi kegiatan selalu ramai dipadati pengunjung. (SR)

Read More.. Read more...

Kubangsari Jalan Terus, KS-Posco mau bangun pabrik

Kesepakatan kerjasama antara PT Krakatau Steel (KS) dengan Pohang Iron Steel Company (Posco) dalam pembangunan pabrik baja, Rabu (4/8), resmi ditandatangani di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.


Penandatanganan kerja sama tersebut disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan. Hadir pula dalam kesempatan itu Walikota Tb Iman Ariyadi.

Dalam perjanjian tersebut, baik PT KS dan Posco bersepakat mendirikan pabrik baja berkapasitas 3 juta ton per tahun dengan nilai investasi US$ 6 miliar.

Walikota Tb Iman Ariyadi berharap kerja sama kedua perusahaan tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini terkait dengan program Pemkot Cilegon yang kini tengah membangun Pelabuhan Kubangsari yang berada tak jauh dari area industri PT KS. “Kita menyam-but baik kerja sama perluasan pabrik ini. Kita berharap, ini dapat bersinergi dengan program Pemkot membangun Pelabuhan Kubangsari,” ungkapnya yang ditemui saat meninjau lokasi kebakaran di Lingkungan Munjul, Bendungan, kemarin.

Seperti diketahui, sebelumnya baik Pemkot maupun KS sempat bersitegang atas kepemilikan lahan Kubangsari. Bahkan, hingga kini BPN belum juga mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas lahan yang sebelumnya tercatat sebagai tanah negara tersebut. Ini lantaran lahan Kubangsari hingga kini masih tercatat sebagai aset PT KS. “Bagi kita, pembangunan pelabuhan ini sudah menjadi komitmen pemerintah daerah. Jadi silakan KS dan Posco lakukan perluasan pabrik dan pelabuhan kita jalan terus,” kata Iman.

Ditegaskannya, keberadaan Pelabuhan Kubangsari merupakan potensi besar bagi pembangunan Kota Cilegon. “Pelabuhan ini akan meningkatkan 30 persen pendapatan daerah. Ini yang nantinya membantu kita membiayai program peningkatan mutu pendidikan dan program kesejahteraan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Pihaknya mengaku tidak khawatir kerja sama KS-Posco akan berdampak terhadap pembangunan Pelabuhan Kubangsari meskipun HPL atas lahan tersebut belum juga keluar. “Nggak ada masalah, kita terus. Lagipula, kita kan juga punya kewenangan perizinan di daerah,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Walikota Edi Ariadi. “Kubangsari terus dibangun. Itu sudah menjadi komitmen kami. Kalau KS-Posco mau bangun pabrik ya silakan juga,” ujarnya. (Sobar)

Read More.. Read more...

UPT Pasar Krangot Cilegon Didemo Pedagang

Puluhan pedagang Pasar Kranggot yang berjualan di sepanjang jalur angkot, Rabu (4/8), menggelar demo di depan kantor UPTD Pasar Kranggot. Mereka meminta Disperindagkop menunda rencana relokasi hingga usai lebaran.


Selain para pedagang emprakan, beberapa di antaranya juga para pemilik kios dan awning yang sebelumnya berada di dalam lokasi pasar. Mereka pindah ke lokasi di jalur angkot lantaran sedikitnya pembeli di dalam pasar.

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB mendapat pejagaan ketat aparat kepolisian. Tak hanya petugas dari Polres Cilegon, sejumlah keamanan pasar juga tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi aksi.

Rencana Disperindagkop memindahkan mereka ke lokasi baru di belakang pasar pun ditolak mentah-mentah. “Di tempat baru nanti kami tidak yakin bisa dapat pembeli. Tempatnya jauh di belakang, sudah begitu tanahnya becek kalau hujan,” kata Umi (40), pedagang ikan asal Bojonegara.

Senada dikatakan Amah (37), pedagang ikan asal Ketileng. “Tempat baru itu belum ada listriknya. Selain itu tempatnya sempit, sulit untuk pedagang sayuran jualan,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari Upus (30), pedagang ketupat. “Jika kami kehilangan pelanggan selama puasa, bagaimana kami bisa bayar zakat atau membeli baju lebaran untuk anak-anak?” katanya.

Kepala Bidang Pasar pada Disperindagkop Cilegon Daih Darmawan yang saat itu berada di lokasi aksi langsung menemui pendemo. Ia pun menggelar pertemuan dengan tujuh perwakilan pedagang. “Dari hasil pertemuan tadi, kita sepakat agar pedagang tetap direlokasi Kamis (4/8). Ini lantaran tempat berdagang mereka mengganggu lalu lintas,” tegasnya.

Menurutnya, penertiban ini merupakan ketetapan Pemkot Cilegon menjelang Lebaran. “Sebenarnya Pemkot sudah baik kepada pedagang. Kami telah memberikan mereka lahan baru untuk bisa berjualan. Tapi jika mereka bersikukuh ingin berjualan di tempat terlarang, itu tidak bisa karena melanggar aturan,” ujarnya.(Sobar)

Read More.. Read more...

Hasil Uji Lab, Ratusan Tabung 3 Kg Dinyatakan Layak

Ratusan tabung elpiji 3 kg yang tak berlogo standar nasional Indonesia (SNI) hasil penyitaan inspeksi mendadak (sidak) Disperindagkop dan Satreskrim Polres Cilegon, beberapa waktu lalu, dipastikan masih layak pakai dan aman digunakan. Ini berdasarkan hasil uji laboratorium PT Pertamina.


“Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut sudah disampaikan Pertamina saat rapat bersama Distamben Banten dan Disperindagkop Cilegon pekan lalu,” kata Kabid Perindustrian dan Perdagangan Disperindakop Kota Cilegon Daih Darmawan, Sabtu (24/7).

Dikatakan, komponen-komponen pengujian yang dilakukan Pertamina, antara lain, ketebalan tabung gas, kualitas tekanan tabung, serta tingkat kebocoran. “Rincian hasil pengujiannya kita terima dan ternyata hasilnya bagus. Paling secara fisik kondisi tabung berkarat saja,” ujarnya.

Karena tabung gas hasil pengujian masih layak pakai, jelas Daih, tabung-tabung tersebut ditempelkan stiker khusus dari Pertamina sebagai jaminan keamanan. Selanjutnya, lanjut Daih, ratusan tabung elpiji hasil penyitaan dikembalikan kepada agen dan sub-agen sebagai pemilik tabung. “Walau demikian, kita (Disperindagkop) tetap akan melakukan pengawasan,” tandasnya.

Meski sudah mendapatkan jaminan keamanan, sejumlah warga Cilegon mengaku masih khawatir terhadap pemakaian tabung 3 kg. “Khawatir mah pasti ada, karena sudah banyak kejadian ledakan tabung,” ujar Hesti, warga Jombang Kali.

Diketahui, petugas gabungan dari Disperindagkop Cilegon bersama Satreskrim Polres Cilegon menyita 700 tabung gas elpiji berukuran 3 kg tanpa logo SNI dari empat agen dan sub-agen elpiji di Kota Cilegon.

Penyitaan tabung dilakukan petugas saat inspeksi mendadak (sidak), terkait dugaan peredaran tabung gas oplosan.(sobar)

Read More.. Read more...

Kejari Cilegon Kembali Periksa Mantan Anggota Dewan

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cilegon terus memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD setempat periode 2000-2005 dalam kasus dugaan korupsi honor ganda. Kamis (05/08/2010), tim penyidik kembali memanggil sejumlah mantan anggota DPRD Cilegon untuk dimintai keterangan seputar kasus itu.

Berdasarkan pantauan Banten Ekspose, anggota dewan yang dipanggil diantaranya Anda Suhandoyono ( F- PAN ), Sibly Syukur (F- PPP) dan mantan kabag Keaungan Gugun Sekretaris Dewan Apit Guntara.

Untuk diketahui, kasus ini diusut Kejari Cilegon menyusul adanya temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahwa penggunaan anggaran di DPRD Kota Cilegon bermasalah. Pasalnya, terjadi penggunaan anggaran ganda untuk honor panitia/tim lembaga legislatif pada APBD Kota Cilegon 2008. Akibatnya, berpotensi kerugian keuangan daerah Kota Cilegon hingga mencapai Rp3,4 miliar.

Dalam kasus honor ganda tersebut yang menjadai tersangka adalah tiga mantan pimpin Dewan Cilegon yakni Fatullah Syam’un (mantan ketua), Dimyati S Abubakar ( mantan wakli ), dan Bahri Syamsu Arif (mantan wakil). Mereka menjadi tersangka karena terlibat dalam panitia anggaran legislatif serta menyetujui adanya honor ganda senilai Rp 2,2 miliar.(Sobar)

Read More.. Read more...

Gerah Isu Pungli, Iman- Edi Sidak Pasar Baru Kranggot

Isu pungutan liar di Pasar baru Cilegon oleh oknum pegawai pasar membuat gerah Walikota Cilegon Tb. Iman Ariadi. Kamis (05/08/2010) orang nomor satu di Kota Baja itu melakukan sidak ke Pasar Baru didampingi wakilnya Edi Ariadi. Selain didampingi Edi, Iman juga dikawal ketat oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan sejumlah anggota kepolisian dari Polres Cilegon.

Disela sidak Iman meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dita Prawira untuk segera menertibkan ratusan pedagang yang menempati awning di sepanjang median jalan. Selain itu Iman juga memberikan intruksi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Erwin Harahap untuk menata dan mengurus jalur angkutan kota. Seluruh angkot diminta untuk masuk dan berputar di dalam area pasar baru agar pedagang kebagian rejeki.

Usman—salah seorang pedagang—yang ditemui Swarabanten.COM meminta Walikota Cilegon untuk bertindak adil mengingat lebaran sudah semakin dekat. Ia meminta agar relokasi pedagang emprakan dan pedagang yang selama ini menempati awning masih diperbolehkan berdagang hingga lebaran tiba. Jika pemerintah memaksa pindah para pedagang maka sudah jelas pedagang yang dirugikan.

Selain itu Usman juga mempertanyakan sejumlah pengelaola pasar yang selama ini memungut uang sewa lahan dan uang salarn harian. “Mengapa sekarang ada relokasi para pengelola yang meminta uang sewa lahan dan uang salaran tidak bertanggungjawab. Hak kami dikemanakan? Apa ini adil?!” kata Usman dengan nada geram. (Sobar)

Read More.. Read more...

Wahidin Minta Dukungan Soal Perda Larangan Merokok

Masyarakat Kota Tangerang diminta untuk dapat memberikan dukungan terhadap rencana peraturan daerah (Raperda) tentang larangan merokok di tempat umum. Raperda itu kini tengah dibahas di DPRD Kota Tangerang.

Hal itu disampaikan Walikota Tangerang, Wahidin Halim saat peresmian pembangunan masjid Latifussalam bertempat di Rumah Sakit Bhakti Asih, Karang Tengah, Jum’at (06/08/2010). Menurutnya, pemberlakuan perda nantinya, akan membuat masyarakat tidak bisa merokok di sembarang tempat, seperti di masjid.

“Pemerintah Kota Tangerang merancang peraturan yang akan mengatur kawasan tanpa rokok. Larangan ini diharapkan mampu melindungi para perokok pasif dari ancaman asap rokok,” catus Walikota yang diisukan bakal maju dalam ajang Pilgub Banten 2011 ini.

Peraturan tersebut, imbuh Wahidin akan diterapkan di tempat-tempat umum, seperti rumah sakit, mal, sekolah, dan kantor-kantor pemerintahan. Meski demikian, pemerintah kota juga sebelumnya sudah memberlakukan larangan merokok di sekolah dan kantor pemerintah, termasuk Kantor Wali Kota. (Aan Feri)

Read More.. Read more...

Pemkab Diminta Sediakan Fasilitas Rawat Inap di Mancak

Pemkab Serang diminta melengkapi Puskesmas Mancak dengan fasilitas rawat inap. Pasalnya, masyarakat Mancak masih kesulitan mendapatkan kemudahan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama bagi mereka yang membutuhkan perawatan medis.

“Masyarakat Mancak yang membutuhkan perawatan harus ke RSUD Serang yang jaraknya sangat jauh. Padahal jangankan biaya perawatan, untuk ongkosnya pun banyak masyarakat yangt idak mampu,” kata Ketua Forum Masyarakat Serang Barat (Formaseb), Sanwani disela-sela acara pengobatan massal dan pengajian yang diselengarakan Formaseb di Mancak.

Menurut Sanwani, masalah kesehatan memang menjadi masalah pelik di Kecamatan Mancak. Selain minimnya sarana kesehatan, timbulnya berbagai wabah penyakit juga meresahkan masyarakat.

Sanwani mencontohkan, masalah wabah chikungunya yang menyerang wilayah itu. Sanwani menilai Dinas kesehatan setempat belum bekerja optimal, karena sejauh ini hanya melakukan pengobatan tanpa adanya upaya pencegahan dan pemberantasan wabah tesebut.

Sementara itu, acara pengobatan massal dan pengajian yang diselengarakan Formaseb diikuti ratusan warga Kampung Cingeunah Desa Waringin Kecamatan Mancak. Menurut Sanwani, kegtan ini digelar sebagai upaya membantu kesulitan warga Mancak.

“Acara ini juga sekaligus untuk menyambut bulan Ramadhan 1430 Hijriah yang akan tiba sebentar lagi,” kata Sanwani.

Acara ini juga dihadiri Camat Mancak Anas Dwi Satya, Kepala Puskesmas Enik dan aparat kecamatan mancak lainnya. Pada kesempatan tersebut juga digelar pengajian dalam menyambut Bulan Ramadhan 1431 Hijriyah, dengan penceramah Ketua MUI Kecamatan Cinangka, A. Dhaifun. (Sobar)

Read More.. Read more...

Pemkab Lebak Lepas Tangan di Blok Cirotan?

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, tidak akan ikut campur alias lepas tangan terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa ijin (Peti) Blok Cirotan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber. Pasalnya, lokasi tesebut masih dalam “status Quo”, karena dianggap belum jelas status kepemilikannya.


Hal ini dikatakan Kepala Dinas pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lebak, Nana Sunjana. Ia mengatakan, lokasi eks penambangan emas PT Antam yang saat ini menjadi magnet bagi ribuan gurandil (penambang liar) yang tepatnya di blok Cirotan berdasar Surat Keputusan (SK) no 175 Kemenhut lahan tersebut di klaim masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

“Kami tak bisa berbuat banyak terkait maraknya aktifitas Peti di blok Cirotan, karena hingga saat ini kepemelikannya belum jelas. Apakah masuk kawasan TNGHS atau Pemkab Lebak,” ujar Nana Sunjana, Rabu (28/07/2010).

Untuk itu, Nana mendesak agar pihak TNGHS berkoordinasi dengan Pemkab Lebak untuk lebih memperjelas status kepemilikan di Blok Cirotan.

“Tentunya, bila memang lahan itu sudah jelas milik Pemkab Lebak. Maka, kami pun akan melakukan tindakan penertiban di lokasi tersebut,” imbuh Nana seraya menyatakan, sebelum statusnya jelas maka segala aktivitas yang terjadi disana bukan tanggung jawab Pemkab Lebak.

Dihubungi terpisah Camat Cibeber Uus Sutisna mengatakan, saat ini tim gabungan dari TNI/Polri dan Muspika serta Taman Nasional sedang melakukan penertiban dan sosialisasi di lokasi Cirotan terkait maraknya penambangan ilegal.

“Aparat dan Pihak Taman Nasional sudah ke lokasi untuk melakukan penertiban,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Cirotan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak mengaku resah akan adanya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Ijin (Peti) di areal pasca tambang yang juga termasuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tepatnya di lubang 400 dan lubang 900 Kampung Cirotan Desa Sukamulya Kecamatan Cibeber. Pasalnya, selain kegiatannya dapat merusak lingkungan juga menjadi pemicu kerusuhan antar warga yang melakukan kegiatan penambang liar. (Yudha)

Read More.. Read more...

Hari Keluarga Nasional Ke. 17 dan Hari Koprasi ke 63 Tingkat Kota Cilegon

Kamis, 5 Agustus 2010 bertempat di halaman rumah Dinas Walikota Cilegon digelar acara Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke. 17 dan Hari Koprasi ke 63 Tingkat Kota Cilegon yang dirangkaikan dengan lepas sambut Ketua penggerak PKK Kota Cilegon dan isbat Nikah sebanyak 120 orang serta penyerahan penghargaan, bantuan dan lomba harganas secara simbolis oleh Walikota Cilegon. Harganas tersebut dibuka langsung oleh Walikota Cilegon H.Tb Iman Ariyadi, S.Ag MM, M.Si. Dihadiri Wakil Walikota Cilegon Drs. H. Edi Ariadi, Ketua DPRD Kota Cilegon, sekda Koa Cilegon para pejabat eselon II, III dan IV, para ibu-ibu penggerak PKK se Kota Cilegon, Unsur Muspida dan kepala Pengadilan Agama Kota Cilegon.

Menurut Ketua penggerak PKK Kota Cilegon, Hj. Ida Iman Ariyadi, peringatan hari keluarga nasional merupakan perwujudan kepedulian dan perhatian Pemerintah, dan kita semua dalam upaya menjadikan keluarga sebgai subyek dan obyek pembangunan. Hendaknya kita tidak pernah melupakan bahwa keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam penyemaian nilai luhur bangsa dan bagi pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

“Kita bersama telah merasakan suka dan duka dalam mengelola keluarga. Betapa kita merasa bahagia melihata keluarga dan anak-anak keturunan kita yang sehat, rukun, cerdas dan berhasil dalam menempuh pendidikan maupun dalam meniti jenjang karir mereka. Sebalinya kita merasa prihatin apabila apa yang didambakan itu tidak dapat terwujud. Dengan peringatan Harganas ini diharapkan agar setiap anggota keluarga bergerak berbuat yang terbaik demi kepentingan keluarganya. Disamping kepedulian terhadap keluarga sendiri, hal tersebut juga menimbulkan kepedulian kita terhadap keluarga lain, terutama keluarga yang kurang mampu. Melalui ini pula saya mengucapakan terimaksih banyak kepada Pemerintah Kota Cilegon dan semua pihak yang memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini. Secara khusus saya sampaikan kepada ibunda tercinta Ibu. Hj. Sumarliyah Aat Syafa’at selaku ketua PKK periode 2001 hingga 2010 yang telah membangun 10 program PKK berhasil baik sehingga PKK Kota Cilegon banyak mendapatkan penghargaan. Saya selaku ketua PKK yang baru pada prinsipnya tetap kami akan melanjutkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sejalan dengan itu kami akan menyusun rencana, program dan kegiatan 5 tahun mendatang.“ tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Cilegon menyampaikan, momen Harganas dan hari Koperasi ini sangatlah penting karena acara peringatan Harganas ke 17, hari Koperasi dilaksanakan secara terpadu, hal ini diharpakan tidak mengurangi makna peringatan harganas, koperasi, terutama dalam meningkatkan kita dalam pentingnya keluarga sebagai wadah tumbuh kembangnya setiap anak bangsa, baik secara fisik, mental maupun moral, untuk menjadi manusia paripurna, bagi kepentingan keluarganya sendiri, bagi bangsa, dan Negara. Smua ini sejalan dengan harapan kita semua. Pelaksanaan Harganas merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, melalui keluarga yang berkualitas akan menghadirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik karena keluarga merupakan kehidupan masayrakat. Oleh karena itu upaya Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas dilakukan sebagai kegiatan yang terpadu, terintegritasi dan berkesinambungan seperti bazar dan gelanggang dagang. Peringatan Harganas ini pula sebagai ajang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Dalam rangkaian acara ini juga telah dilakasanakan isbat nikah sebanyak 120 pasangan suami istri dari keluraga yang prasejahtera. Menurut Walikota Cilegon, Melalui isbat nikah ini diharapakan keluarga harmonis yang disadari nilai luhur religius sehingga akan menciptakan keluarga yang berkualitas yang melindungi akan hak-hak perempuan dan anak. “ Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada kepala pengadilan agama Kota Cilegon atas dukungan kepada kegiatan ini. Selanjutnya sudah saya serahkan berbagai penghargaan dan bantuan kepada masyarakat baik yang sifatnya hibah maupun berupa pinjaman modal usaha yang harus digulirkan kemabli. Dan kepada penerima penghargaan, saya harapkan tidak menjadi puas diri, akan tetapi harus terus berkiprah lebih baik lagi dan dapat menajdi motivator masyarakat untuk tetap berprestasi. Kepada penerima bantuan dan pinjaman modal uaha, diharapkan bantuan dan pinjaman tersebut dapat benar benar dimanfaatkan untuk usaha dalam upaya meningkatkan keluarga.” Tutur Walikota Cilegon.

Read More.. Read more...

Pemkot Cilegon Pindahkan 400 Pedagang Lapak Tidak Resmi

Sedikitnya, 400 pedagang pasar Kranggot, yang berjualan di atas bahu jalan dan trotoar, dipindahkan ke kios atau lapak yang telah disediakan, yakni di belakang bagain timur pasar tersebut.


Dalam proses pemindahan tersebut sempat terjadi adu mulut antara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Cilegon, Daih Darmawan, dengan sejumlah pedagang, Rabu (4/8).

Sejumlah pedagang mengatakan, mereka mau saja pindah ke lokasi yang telah disediakan, namun ketika mendirikan lapak di jalan dan atas trotoar, membayar biaya tempat lapak sebesar antara Rp5 juta sampai Rp7 juta. Sekarang diminta untuk pindah, bagaiamana pertanggungjawaban pembayaran uang tersebut.

Seorang pedagang, Ujang (35), mengatakan pedagang yang berjualan di lapak atas jalan dan trotoar atau saluran air, sudah membayar ke seseorang, sebesar Rp5 juta sampai Rp7 juta.

"Sekarang mau dipindahkan begitu saja, bagaimana pertanggungjawaban uang pembayaran tempat tersebut. Pada prinsifnya mau pindah, namun kembalikan dulu uang kami,"ujarnya.

Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya, Dimiyati (42). Dikatakan, berjualan di lapak seperti ini, bukannya gratis, tapi bayar."Jadi jangan semena-mena memindahkan kami, dan harus dipertanggungjawabkan pembayaran lapak tersebut,"terangnya.

Dikatakan, berjulan di atas bahu jalan ramai pembeli, karena letaknya strategis. Namun bila pindah ke belakang, kemungkinan pendapatan menjadi berkurang.

Sedangkan seorang ibu yang berjualan rempah-rempah, cabe, bawang, dan jeruk nipis, mengatakan untuk bisa berjulan di lapak atas saluran air, membayar Rp6 juta, dan membangun lapak dari kayu, menghabiskan Rp1 juta.

Sekarang disuruh pindah, bagaimana tidak rugi. Lapak tempat berjualan di atas saluran air depan terminal angkutan kota, baru tiga bulan.

"Modal udah keluar banyak, keuntungan belum didapat, sekarang disuruh pindah. Nasib orang kecil selalu dijadikan sapi perahan,"ujarnya.


Sementara Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Cilegon, Daih Darmawan, mengatakan mau bayar ke siapa, pihaknya tidak mau tahu, mereka tetap harus pindah, dan diberi waktu hanya sampai hari ini (Kamis 5/8).

"Saya tidak mau tahu, pedagang yang menggelar dagangan di atas bahu jalan, trotoar, di atas saluran air, hsrus pindah," ujarnya.

Dikatakan, di belakang sudah disiapkan tempat berjulan berupa kios dan lapak resmi jumlahnya sekitar 400 unit.

Dengan lokasi baru, kondisi pasar Krangot lebih tertib dan nyaman. Dan jalan di pasar tersebut menjadi lancar dan tidak semraut.

Ditanya pedagang itu telah membayar ke seseorang, Daih Darmawan mengatakan, itu urusan mereka dengan seseorang tersebut.

"Silahkan saja mereka menagih kepada yang bersangkutan,"jawabnya Daih enteng.

Dari pantauan, pemindahan lapak di atas jalan, trotoar, dan saluran air di pasar Kranggot mendapat pengamanan ketat dari Jajaran Polsek Kota Cilegon.

Pedagang yang bersedia pindah, mendapat kupon undian menempati lapak atau kios baru resmi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar. (FbN/Sage)

Read More.. Read more...

Lingkungan Jadi 'Pasar' Kayu, Warga Kaligandu Serang Ancam Demo

Warga Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Minggu (8/8) malam nanti berencana menggelar aksi demonstrasi dengan cara menutup bahu jalan yang selama ini digunakan sebagai tempat transaksi jual beli kayu.

Warga menilai, keberadaan truk-truk di ruas jalan sepanjang 500 meter, persis di belakang kantor kelurahan, sangat meresahkan. Rencana aksi itu disepakati dalam rapat yang dihadiri perwakilan 18 RW se-Kelurahan Kaligandu, Muspika Kecamatan Serang, dan tokoh masyarakat, Jumat (23/7) lalu. Hadir pada kesempatan tersebut, Camat Serang Ritadi.

"Ada empat hal yang menjadi keberatan warga atas digunakannya jalan itu sebagai tempat transaksi jual beli kayu. Pertama, keberadaan tempat itu tidak memiliki izin dari pihak kelurahan maupun kecamatan. Kedua, banyak berdiri warung remang-remang yang berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat. Ketiga, dengan bertumpuknya truk, lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Keempat, tidak ada kontribusi terhadap masyarakat. Pernah kami mengajukan bantuan untuk sarana keagamaan tapi oleh pengelola tidak pernah direspons. Pengelola tempat itu namanya Idris. Dia bukan orang Kaligandu," kata Ketua RT 01/11, Kelurahan Kaligandu, Somari, Rabu (4/8).

Ketika berbicara, Somari didampingi Ketua RW 14 didampingi Ketua RW 14, Kelurahan Klaigandu, Arifudin, ditemui di Puspemkot Serang.

Somari juga mengatakan, setiap malam selepas petang, di tempat itu silih berganti datang truk bermuatan kayu. Masing-masing memuat 12 kubik kayu. Mereka berasal dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan sebagian Kabupaten Serang. Menurut informasi, kata Somari, setiap truk dipungut biaya sebesar Rp 5.000 oleh pengelola. Truk itu mengangkut kayu menuju Kecamatan Kasemen.

"Keberadaan tempat itu sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Kami berharap, truk tidak ngetem di situ. Langsung saja mereka ke arah Kasemen, dari pintu Tol Serang Timur," Somari menegaskan.

Arifudin menambahkan, sepengetahuannya, nilai transaksi satu truk rata-rata mencapai Rp 5 juta. Namun anehnya, kegiatan transaksi itu sama sekali tidak berizin dan menghasilkan kontribusi kepada daerah. Ia berharap, Pemkot Serang bisa menempuh langkah tegas.

Ketika dikonfirmasi, Lurah Kaligandu Moh Faizal Hafizi membenarkan rencana warga itu. Ia sepakat dengan aksi demo memblokir jalan agar truk-truk tidak masuk ke wilayah Kaligandu.

"Kami akan berkoordinasi dengan petugas satpol PP serta polsek untuk mengamankan rencana warga itu. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau jalan itu sudah dibersihkan, maka rencana investor untuk membangun wisata kuliner di wilayah itu menjadi terealisasi. Investor itu tidak mungkin masuk selama jalur jalan itu dijadikan tempat ngetem ratusan truk. Jelas tidak kondusif," kata Faizal. (FbN/Sage)

Read More.. Read more...

Banyak Industri Banyak Pula Pengangguran

Banyaknya industri yang tersebar di wilayah Kota Cilegon, tidak berimbas pada penurunan jumlah angka pengangguran di kota tersebut.


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, tren angka pengangguran malah meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2008, angka pengangguran di Kota Baja mencapai 11,19 % dari total penduduk Kota Cilegon sebanyak 343.599 jiwa.

Tahun 2009 angka pengangguran meningkat menjadi 18,26 % dari total penduduk Kota Cilegon yang mencapai 349.164 jiwa.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Alawi Mahmud, membenarkan hal tersebut.

Alawi juga membenarkan masih minimnya serapan tenaga kerja lokal di industri yang banyak tersebar itu.

Menurutnya, ada dua faktor menonjol yang menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja lokal yang berimbas pada tinggi angka pengangguran itu.

Pertama, disebabkan oleh faktor warga Kota Cilegon sendiri, dimana mereka belum siap dengan kondisi tumbuhkembangnya industri di kota itu.

Ketidaksiapan itu, disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang memang belum menunjang untuk bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain yang lebih siap.

Kedua, kata Alawi, faktor yang disebabkan oleh dunia industry itu sendiri. Mereka seolah ragu-ragu untuk menggunakan tenaga kerja local, menyusul tingkat kemampuan masyarakat yang tidak didukung oleh SDM yang handal tadi.

“Menurut saya, itu dua faktor yang melatarbelakangi kurang terserapnya tenaga lokal, yang kemudian berimbas pada tingginya angka pengangguran,”kata Alawi, kemarin.

Dua faktor itu, lanjutnya, bermuara pada persoalan SDM masyarakat yang belum siap.
Karenanya, Kadin memandang perlu langkah jitu dari pemerintah daerah dan dunia industry, untuk menyiapkan agar SDM lokal siap bersaing dibursa ketenagakerjaan.

“Secara kelembagaan, Kadin sudah memberikan saran kepada dunia industri terkait hal itu. Industri tentunya punya tanggungjawab sosial untuk meningkatkan SDM warga sekitar,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, Kadin tentu saja tidak bisa memaksa agar industri melakukan apa yang disarankan Kadin. Sebab, pihak industry tentu saja punya standar tertentu terkait dengan penerimaan tenaga kerja.

“Yang kita lakukan hanya sebatas saran dan masukan saja. Prakteknya seperti apa, kita tidak dapat memaksakan,” tandasnya.

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana industry memperbanyak sarana diklat dan mengoptimalkannya.

Dengan begitu, diharapkan warga local dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat diserap oleh dunia industry yang ada.

Lebih jauh Alawi mengatakan, tidak ada klausul yang menyatakan bahwa Kadin dapat melakukan preasure terhadap industri, meski undang-undang menyatakan bahwa keberadaan industri memang harus dapat mengangkat strata ekonomi dan strata pendidikan masyarakat. (FbN/Sage)

Read More.. Read more...

Pandeglang Terbuka Buat Investor

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi menjelaskan Kabupaten Pandeglang terbuka bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah itu.


“Hingga saat ini masih banyak potensi alam yang belum tergarap, jadi kami sangat terbuka pada investor yang berminat berinvestasi di Pandeglang,” katanya di Pandeglang, Selasa.

Bahkan, kata dia, pemerintah Kabupaten Pandeglang siap membantu para investor dalam mengurus persyaratan yang dibutuhkan.

Menurut dia, sebanyak apapun sumber daya alam yang ada, namun jika belum dikelola maka tidak akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang Djadja Suhardja menjelaskan, hingga saat ini sebanyak 10 investor mengajukan izin investasi di daerah itu.

Menurut dia, kebijakan mempermudah perizinan yang diterapkan pemerintah Kabupaten Pandeglang bagi investor telah mendorong para pengusaha untuk berivestasi di daerah tersebut.

Pandeglang, kata dia, memiliki potensi yang sangat melimpah namun selama ini belum dikelola secara maskimal karena belum ada pengusaha yang berinvestasi.

Namun, kini potensi tersebut mulai dilirik oleh pengusaha sehingga diharapkan ke depan daerah itu bisa lebih berkembang setelah semua sumber daya alam yang ada bisa dikelola secara masksimal.

Mengenai potensi yang ada, menurut dia, di antaranya minyak bumi, gas, pasir besi, pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Ia juga menjelaskan, kandungan pasir besi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, diperkirakan terdapat pada wilayah seluas 170 haktare di wilayah Kecamatan Cikeusik.

Demikian juga dengan kandungan minyak bumi saat ini sedang dilakukan penelitian (eksplorasi) oleh investor asal Malaysia. (S.age)

Read More.. Read more...

RSBI di Tangsel Kemahalan?

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Tangerang Selatan ternyata dikeluhkan karena sangat mahal dan tidak bisa diatasi oleh pemerintah setempat. Kalangan orang tua murid mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan terutama pada sekolah yang berembel-embel Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI).

Menurut Taufik, warga Ciputat, setahun lalu saat anaknya masih duduk di bangku Kelas VII SMPN 4 Pamulang Permai, dirinya hanya membayar iuran Rp 400 ribu per bulan. Tapi kini, tanpa ada perundingan terjadi kenaikan uang bulanan menjadi Rp 500 ribu tanpa ada pemberitahuan.

Warga ini, yang mengandalkan penghasilannya dari berwiraswasta, meminta kepada pihak sekolah untuk transparan terhadap kenaikan biaya iuran bulanan ini. “Saya menilai pihak sekolah maupun komite sekolah tidak punya niat baik. Sepertinya, komite sekolah hanya berpihak pada kebijakan sekolah. Kredibilitas dan indepensinya komite sekolah perlu dipertanyakan?” lanjut Taufik.

Padahal, imbuh Taufik, ada beberapa anggaran yang dapat dipangkas karena kurang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Tapi mau protes bagaimana, bertemu dengan kepala sekolah saja susahnya minta ampun,” ujarnya.

Sayang wartawan tak berhasil melakukan konfirmasi ke pihak SMPN 4 Pamulang karena security di sana tidak mengizinkan masuk. “Bagian humas sedang berada di luar,” kata salah seorang petugas keamanan.

Selain SMPN 4 Pamulang, SMAN 3 Tangerang Selatan yang berlokasi Pamulang Permai 2, ini juga disebut-sebut sebagai salah satu sekolah termahal di Tangerang Selatan.

Pihak SMAN 3 mengakui status RSBI membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menjalankan kegaitan pendidikan di sekolahnya. “Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, termasuk SMAN 3 Tangsel ini diperbolehkan memungut biaya,” ujar Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Suherman.

Biaya besar digunakan untuk pengadaan kursi, media pembelajaran, pendingin ruangan (AC), ICT, komputer, hingga tampilan kelas sesuai standar sekolah RSBI.

“Belum lagi, 30 persen guru harus S-2 dan bilingual. Ini berarti, perlu pemberdayaan para guru. Lantas kurikulumnya juga berstandar internasional. Kami mengadopsi kurikulum Cambridge, Australia. Ini kan semua perlu dana,” sambung Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Aan Sri Analiah.

“Kami bukan mempersoalkan biaya besar atau kecil tapi transparansi penggunaan biaya. Jadi, kami tidak sembarangan menggunakan biaya karena selalu diaudit oleh Direktorat Jenderal Pendidikan,” kata Suherman.

Dinas Pendidikan Kota Tangsel juga berpendapat bahwa biaya sekolah, memang mesti ditanggung oleh orang tua murid. Pemerintah pusat apalagi pemerintah daerah seperti Tangsel ini belum mampu membiayai seratus persen semua kebutuhan sekolah.

“Di Indonesia tidak ada sekolah gratis. Masa anaknya Bupati digratiskan? Gratis murni ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu yang harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW, Lurah setempat,” ujar Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Tangsel, Ngatmin Al Arif kepada wartawan.

Setiap sekolah wajib menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang nantinya akan disahkan oleh Dinas Pendidikan.

“Menyusun rencana anggaran dalam satu tahun dapat saja, lalu kemudian pemasukannya dari mana? Ambil misalnya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Setelah dikalkulasi, selalu ada kekurangan. Nah, kekurangan ini yang dibebankan kepada orang tua murid setelah ada musyawarah antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Sehingga yang mampu menyumbang yang tidak mampu. Membantu siswa yang biayanya digratiskan tadi. Ini yang disebut dengan sekolah gratis. Jadi, sekolah gratis bukan berarti semua muridnya digratiskan,” sambung Ngatmin Al Arif.

Lebih lanjut Kabid Dikdas menjelaskan, “Biaya pendaftaran dan biaya operasional memang didanai oleh BOS. Yang tidak didanai, adalah dana investasi seperti uang gedung atau pembelian computer yang sudah sesuai dengan RKAS dan RKAT dan juga telah disetujui oleh Dinas Pendidikan,” katanya.

Saat disinggung tentang biaya masuk di SMPN 4 yang mencapai Rp 12,5 juta, Ngatmin Al Arif menolak untuk berkomentar. “Kalau SMPN 4 itu sudah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Wali Kota. Pihak sekolah dan komite sudah dimintai konfirmasi. Silahkan tanya langsung kepada Kepala Dinas dan Pak Wali Kota. Itu merupakan sekolah RSBI,” imbuh Ngatmin Al Arif.

Di tempat terpisah, Kadis Pendidikan Pemprov Banten mengatakan kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya biaya sekolah. “Biaya yang cukup besar memang diperbolehkan terutama bagi sekolah-sekolah berstatus RSBI. Pihak sekolah boleh menentukan besarnya biaya. Biaya pendidikan untuk RSBI yang mencapai puluhan juta itu, termasuk wajar,” ujar Eko Endang Koswara.

Ketua Komisi B DPRD Kota Tangsel mengakui biaya subsisdi dari pemerintah belum dapat menutupi kegiatan sekolah. “Saat ini kebutuhan biaya pendidikan Rp 90 ribjavascript:void(0)u per siswa sedangkan pemerintah hanya menanggung Rp 43 ribu. Jadi, memang ada kekurangan biaya yang cukup besar,” jelas Rommy Adhie Santoso.

Meski begitu, Rommy berharap pada 2012 nanti pendidikan Tangsel dapat digratiskan dengan meningkatkan pendapatan daerah (APBD) Kota Tangsel. (Aan Fery/Sage)

Read More.. Read more...

Paduan Suara Lansia Batuceper Juara II

Menjadi wanita lansia (lanjut usia) atau biasa disebut orang telah berusia senja, tidak harus terus tinggal di rumah mengenang masa-masa manis di usia remaja dan rumahtangga saja. Bila mau, kalangan ini bisa terus berkarya.


Bila akhirnya karya para wanita lansia bisa menghasilkan prestasi, tentunya menjadi surprise menyenangkan, termasuk menjadi pelajaran berharga bagi anak dan cucunya untuk berprestasi di usia dini, remaja dan dewasanya.

Inilah yang dilakoni 6 lansia di Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang. Dengan giat melatih olha-vokal mereka dalam bernyanyi koor, akhirnya kemampuan dan kekompakan mereka membuahkan hasil, berupa raihan juara II Lomba Paduan Suara Lansia se-Kota Tangerang.

“Dalam sehari kami latihan 2 kali, pagi dan sore, alhamdulillah berhasil jadi juara,” kata Nurhayati Rasyid, Ketua Paduan Suara Lansia Batuceper, belum lama ini. Lansia yang rata-rata ber umur di atas 50 tahun ternyata mampu memperdengarkan suara merdu mereka dalam lomba digelar organisasi perempuan Kota Tangerang.

“Lucu juga sih, sudah tua tetapi kami masih bisa bernyanyi, berarti sehat semuanya,” kata Rasyid, Pelatih Vokal Kelompok Paduan Suara Kelurahan Batuceper itu. Dalam lomba mereka menyanyikan Mars Lansia dengan irama lagu Cucak Rowo, yang berhasil mengundang ketertarikan para dewan juri. (Aan F)

Read More.. Read more...

Distanbun dan BPPT Pandeglang Dapat Rapor Merah

Panitia khusus (Pansus) DPRD Pandeglang, memberikan rapor merah kepada dua satuan kerja (satker) yakni badan Pelayanan Peizinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) terkait pembahasan Laporan Kegiatan Pertanggungjawab (LKPj) Bupati Erwan Kurtubi. Pasalnya, selama kepimpinan Bupati Erwan kedua satker ini dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

”Ya, berdasarkan hasil rumusan pansus kemarin di Banmus, kami telah memberikan raport merah kepada Distanbun dan BPPT. Karena berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pansus di lapangan, kedua intansi itu dianggap tidak berhasil dalam melaksanakan tufoksinya,” kata salah seorang anggota Pansus DPRD Pandeglang, Rahmat Hidayat, kepada Wartawan.

Sementara Menurut Rahmat dari Fraksi Demokrat ini, DPRD Pandeglang juga tidak hanya memberikan raport merah saja, Dewan juga memberikan reward yang diberikan kepada dua satker yang dianggap berhasil menlaksanakan tufoksinya yakni Kantor Arsip, Perpustakaan Daerah dan Kecamatan Panimbang.

“Khusus untuk Camat Panimbang, dewan memberikan reward, karena telah dianggap berhasil dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif, khusus disaat terjadinya kebakaran pasar yang begitu besar saat ini di Pandeglang. Yang mana perekonomian tetap berjalan dengan baik, tidak menunggu program bantuan dari pemerintah untuk kembali memulihkan kondisi pasar itu. Jadi pembangunan sosbud dan ekonomi berjalan baik, samping pertama lunas PBB,” urainyanya.

Lanjutnya, penilaian baik dan buruk kepada eksekutif kiranya dijadikan koreksi untuk lebih baik lagi ke depan.

“Mungkin ke depan, bagi satker yang dianggap berhasil dan mampu meningkatkan PAD harus diberikan fasilitas pendukung untuk lebih giat lagi. Jika tidak mampu lebih baik mundur dari jabatannya, seperti dua satker yang dapat raport merah, kita minta Bupati menggantinya,” pungkasnya. (Ep. Yudha)

Read More.. Read more...