Warga Desak Jalan Golodog – Parage Segera Dibangun

Kondisi jalan Golodog – Parage yang menghubungkan Desa Parage dan Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini dirasakan oleh para pengguna jalan tersebut bila mengendarai kendaraan baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) akan terasa tidak aman dan nyaman. Pasalnya, jalan desa sepanjang 1 kilometer itu berlubang bak kubangan kerbau dan tidak rata (bergelombang –red), sehingga perlu ekstra hati-hati bila melalui jalan tersebut kalau mau selamat.

Kondisi jalan rusak dan memprihatikan itu amat dikeluhkan oleh warga desa khususnya warga Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur. seperti dituturkan Ketua BPD Sukaharja, Inung pada Banten Ekspose dikediamannya (23/11). Menurutya, Jalan Golodog – Parage Panjang pernah dibangun sekitar tahun 2002 silam, sejak itu hingga sekarang belum ada lagi tanda-tanda akan dibangun. Padahal kondisi jalan itu sudah sangat tidak layak dilalui oleh kendaraan, terlebih bila musim hujan tiba, kondisi jalan yang tidak rata, berlubang dan licin.

“Bila lewat jalan tersebut harus hati-hati pak, soalnya banyak lubang, apalagi sekarang musim hujan sangat licin,” kata Inung.

Dijelaskan Inung, Jalan Golodog – Parage panjang tersebut merupakan jalan vital (utama –red) yang sering dilalui oleh warga Desa Sukaharja dan sekitarnya apabila ingin berobat ke Puskesmas atau ke kantor kecamatan maupun ke Polsek Cikulur guna mengurus sesuatu hal. Aktivitas warga desa akan sedikit mengalami hambatan tatkala melewati jalan tersebut.

Terpisah, Pjs Kepala Desa Sukaharja, Suparta saat ditemui Banten Ekspose di kantornya (23/11) mengatakan, pihaknya sering menerima keluhan dari warganya terkait kondisi jalan rusak yang menghubungkan Desa Sukaharja dan Desa Parage serta desa-desa lainnya. Keluhan warga tersebut, lanjut Suparta, yang pada akhirnya mendesak untuk segera diperbaiki atau dibangunnya jalan Golodog – Parage panjang agar segala aktivitas warga desa tidak mengalami hambatan.

Masih dikatakan Suparta, pihaknya pernah mengusulkan pembangunan jalan tersebut pada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, agar masuk pada kegiatan pembangunan jalan poros desa atau Hotmik Masuk Desa (HMD). Padahal usulan tersebut lanjutnya lagi, diusulkan melalui proses yang baik dan bertahap sesuai prosedur yakni, pada acara Musrenbangdes lalu dilanjutkan pada Musrenbangkec kemudian disusul melalui proposal, tapi hingga kini belum ada realisasi dari Pemkab Lebak.

“Keluhan warga desa, mendesak Pemkab Lebak untuk segera membangun jalan Golodog – Parage Panjang sepanjang 1 kilometer untuk segera dibangun, karena kondisinya sudah sangat memprihatikan,” kata Suparta. (BE_Sudrajat)

Read More.. Read more...

Desa Cigoong Utara Laksanakan Pamsimas

Pada tahun 2009 ini, Desa Cigoong Utara Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak mendapat bantuan Penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang dananya dari pemerintah pusat melalui APBN tahun 2009 sebesar Rp 275 juta.

Menurut Kepala Desa Cigoong Utara, Ratnaya saat dikonfirmasi Banten Ekspose dilapangan belum lama ini mengatakan, kegiatan Pamsimas di desanya dilaksanakan sebanyak 9 titik dibeberapa kampung diantaranya, Kampung Ciparanje, Kubang Batas, Cilame, Marga Mulya, Tegal, Pasir Gemuh, Hambur, Ciparay dan Kampung Kayu Dampit.

Dijelaskan Ratnaya, penyediaan sarana air di Desa Cigoong Utara saat sulit didapat apabila musim kemarau tiba dan perilaku hidup bersih dan sehat dari warga desa kurang optimal, sehingga pihaknya memohon kepada pemerintah pusat melalui Pemkab. Lebak untuk mengalokasi kegiatan Pamsimas di desanya.

“Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan Pamsimas, penyediaan sarana air di Desa Cigoong Utara tetap ada dan tersedia walaupun musim kemarau tiba dan dapat merubah perilaku warga desa untuk selalu hidup sehat dan bersih setiap saat,” kata Ratnaya.

Sementara itu, tokoh masyarakat yang juga tokoh ulama Desa Cigoong Utara Ust. Rahmat Suparta mengatakan, atas nama warga Desa Cigoong Utara mengucapkan terimakasih kepada pemerintah atas bantuan program kegiatan Pamsimas di desanya. Kini pihaknya tidak akan khawatir lagi akan kekurangan air saat musim kemarau tiba.

Namun, lanjutnya, dikarenakan luas dan banyaknya jumlah penduduk Desa Cigoong Utara, sebanyak 9 titik pada kegiatan Pamsimas tersebut dirasa masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga desa. Untuk itu, agar dapat hasilnya maksimal, lanjutnya lagi, sudikah kira pemerintah memberikan bantuan 3 titik lagi dalam penyediaan air bersih di Desa Cigoong Utara, hal ini bertujuan agar seluruh warga desa dapat menikmati akan kegunaan dan manfaat air bersih. (Sudrajat)

Read More.. Read more...

Camat Cikulur Gelar Rapat Dinas Keliling

Suatu langkah dan upaya yang cukup optimal dalam rangka membina dan mempererat silahturahmi dan komunikasi, baru-baru ini Camat Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Edi Nurhedi, menggelar rapat dinas tingkat Kecamatan Cikulur ditiap desa setiap bulannya.

“Kami akan menggelar rapat dinas di masing-masing desa yang ada diwilayah Kecamatan Cikulur. Rapat dinas itu bersifat keliling (road show -red) dari desa ke desa setiap bulannya,” kata Edi pada Banten Ekspose belum lama ini.

Pada rapat dinas tersebut, lanjut Edi, unsur Muspika Kecamatan Cikulur, Kepala dinas dan instansi yang berada di Kecamatan Cikulur, para Kepala Desa, Tokoh masyarakat setempat diharapkan hadir dan mendukung terhadap kegiatan tersebut.

Yang akan dibahas pada rapat tersebut, lanjutnya lagi, yakni terkait program-program pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, seperti pembangunan, kesehatan, keamanan, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mendengarkan keinginan atau keluhan masyarakat desa tersebut.

“Kami akan membahas terkait program-program pemerintah untuk rakyat dari berbagai bidang dan ingin mengetahui apa keluhan dan keinginan warga desa tersebut. Mudah-mudahan kami bisa memfasilitasinya agar dapat terwujud,” kata Edi.

Sementara itu, Kepala Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak, Oji Fakhroji saat dimintai komentarnya mengatakan, kegiatan rapat dinas yang digelar sebulan sekali dari desa ke desa sangatlah bagus diadakan. Pasalnya, dengan adanya kegiatan tersebut, pihak Camat beserta jajarannya akan mengetahui secara langsung akan permasalahan dan kebutuhan desa tersebut sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi antara pihak desa dan kecamatan.

“Harapan kami selaku kepala desa pada kegiatan rapat dinas keliling desa ini, bila ada suatu permasalahan didesa kami, hendaknya permasalahan tersebut dapat diatasi dan apabila ada kebutuhan didesa kami, hendaknya kebutuhan itu dipenuhi, agar tujuan diadakannya rapat tersebut dapat bermanfaat dan ada gunanya buat kita semua” kata Oji pada Banten Ekspose dikediamannya belum lama ini. (BE_Sudrajat)

Read More.. Read more...

Merugi, Kepsek Ancam ‘Boikot’ Pekerjaan DAK

Kepsek Situregen 02 Kecamatan Panggarangan Suparman mengaku merugi dalam pengerjaan pembangunan rehabilitasi sekolah yang dananya dari DAK 2009. Bahkan, Suparman mengancam tidak akan menyelesaikan sejumlah item pekerjaan dan tidak akan membayar pajak.

“Kalau dihitung-hitung, saya rugi mengerjakan bangunan ini, sebab dana yang saya terima tidak sebanding dengan nilai pekerjaan. Terpaksa sejumlah item pekerjaan tidak akan saya kerjakan,” kata Kepsek Situregen 02 Suparman Kamis (5/11) kepada wartawan.

Masih kata Suparman, sejumlah item yang tidak akan dikerjakan diantaranya yaitu, pemasangan instalasi listrik, pemasangan air bersih. Selain itu, berdasarkan itung-itungan pihaknya untuk pembayaran pajak tidak akan terpenuhi.

“Untuk mensiasati agar tidak terlalu merugi dalam pemasangan keramik dioplos atau dengan kata lain memakai keramik KW II dan III,” ungkapnya.

Menurutnya, kerugian ini selain disebabkan oleh pengadaan rangka baja juga karena system pencairan yang terkesan diulur-ulur.

Dikatakan, bagaimana mau menyelesaikan pekerjaan sementara dana yang ada kesedot untuk pembayaran rangka baja. Sementara dilain sisi banyak item pekerjaan yang harus diselesaikan seperti membayar matrial dan tenaga kerja.

“Coba kalau atapnya memakai kayu, persoalanya tidak akan seperti ini (rugi, Red),” ujarnya.

Suparman juga mengakui jika pengajuan awal adalah untuk rehabilitasi ruang kelas tetapi karena bangunan ruang di sekolahnya masih layak pakai dana tersebut kemudian dialihkan untuk pembangunan RKB kelas jauh (filial).

“Kalau mau jujur, sayamah tidak mau lagi menerima bantuan rehab DAK. Habis pusing pak,” tandasnya. (Yudha)

Read More.. Read more...

HUT Pramuka di Kec. BayahTumbuhkan Kreativitas dan Keterampilan Siswa

Dalam rangka memperingati Hari jadi Pramuka yang ke 48 serta memperingati HUT RI yang ke 64, sejumlah sekolah dari berbagai tingkatan di Kecamatan Bayah melaksanakan kegiatan kemah yang bertempat di Pesisir Pantai Sawarna.

Kegiatan perkemahan ini sendiri diikuti oleh 1066 peserta dari berbagai tingkatan sekolah mulai dari SD/MI,SLTP/MTS dan SMA/MA yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari 12 hingga 14 Agustus.

Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Madyunus,S,Pd kegiatan perkemahan ini rutin dilaksanakan setiap HUT Pramuka dan HUT RI. Tujuanya sendiri yaitu untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa.

“Selain itu, dalam kegiatan ini kita juga menggembleng para siswa tentang kedisiplinan serta kemandirian, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi Nusa, Bangsa dan Agama,” kata Madyunus kepada Banten Ekspose.

Masih kata Madyunus, hampir seluruh sekolah dari berbagai tingkatan yang ada di Kecamatan Bayah mengikuti kegiatan perkemahan ini. Dan yang paling banyak pesertanya yaitu dari tingkat SD/MI yakni 820 peserta, sementara untuk SMP/MTs 190 peserta dan SMA/MAN 56 peserta.

“Alhamdullilah, kegiatan perkemahan tahun ini diikuti banyak peserta dengan total keseluruhan 1066 peserta plus 170 orang Pembina,” urai Madyunus.

Selain penggemblengan moral, lanjutnya, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai lomba diantaranya, masak rimba, lintas alam, membaca Al-qur’an dan sejumlah lomba lainnya.

Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Bayah, Kusnadi mengatakan cukup senang dengan adanya kegiatan tersebut. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini bisa lebih mempererat tali silaturahmi serta menjadi ajang untuk meningkatkan kreativitas serta keterampilan siswa.

“Saya sangat mendukung dengan kegiatan tersebut dan saya berharap kedepan kegiatan semacam ini terus ditingkatkan,” kata Kusnadi usai memantau kegiatan. (Yudha)

Read More.. Read more...

Dari Perayaan HUT RI Di Desa Cidikit, Mengenal Seni dan Budaya Buhun Baksel

Minggu (16/8), ribuan masyarakat Desa Cidikit Kecamatan Bayah, tumpah ruah memadati alun-alun Desa Cidikit. Mereka berduyun-duyun untuk menyaksikan acara parade Seni dan Budaya dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-64. Teriknya panas matahari nampaknya tak membuat surut warga untuk setia menyaksikan serangkaian acara yang disuguhkan dari pagi hingga sore hari.

Pada acara itu, berbagai macam seni dan budaya dan lomba mulai dari tarian Sadu Buhun, Tarian Baksa, Kidung Desa, Saweran Hingga Angklung Buhun dipertontonkan. Gelak tawa pun terlihat saat Ibu-ibu dari Puskesmas setempat memperagakan acara simulasi khitanan dengan menggunakan sebuah pisang golek diikat (maaf) diselangkangan salah satu Ibu-ibu. Selain itu, kegiatan tersebut diramaikan pula oleh berbagai lomba.

Menurut Pjs Desa Cidikit Jumha Atmaja, kegiatan ini selain dalam rangka memperingati HUT RI, juga untuk menghibur warga dan mengenalkan Seni Budaya Buhun yang sudah tidak dipertontonkan kepada warga.

“Acara ini juga kami manfaatkan untuk mengangkat kembali Seni Budaya buhun Desa Cidikit yang sudah lama tidak dipertontonkan kepada warga. Dan sebagai ajang untuk mengenalkan kepada masyarakat jika di Desa Cidikit kaya akan Seni dan Budaya,” kata Jumha.

Masih kata Jumha, di Desa Cidikit sendiri memiliki tiga kasepuhan yang ketiganya memiliki perbedaan seni dan budaya.

“Alhamdullilah, dalam acara ini kita mencoba untuk mempersatukan seni dan budaya masing-masing kaolotan,” ujarnya.

Camat Bayah Dedi Lukman Indenpur mengatakan, dirinya sangat merespon positif acara yang diselenggarakan Desa tersebut.

“Saya, yakin seni dan budaya yang dipertontonkan pada parade itu berpotensi besar mendongkrak wisata Wilayah Lebak Selatan,” tandasnya. (Yudha)

Read More.. Read more...

Mutiara Hitam Lebak Selatan, Menuai Uang Mendulang Bencana

Hingga detik ini, batu bara bagi sebagian warga Lebak Selatan seolah menjadi berkah tersendiri. Maraknya penggalian yang dilakukan di lahan milik warga maupun lahan miliknya perum Perhutani, yang diduga tak dibarengi analisis dampak lingkungan itu, bukan mustahil mengundang bahaya. Bagaimana sikap kita?


Bila cuaca tidak hujan, dengan gampang kita bisa menyaksikan sejumlah truk naik turun pebukitan, bermuatan ‘butiran mutiara hitam’ hasil galian pekerja tambang rakyat. Bahkan kini, untuk memudahkan operasional sudah ada yang memakai alat keruk segala. Suasana seperti ini bisa kita saksikan di Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah dan Cilograng. Semuanya masuk dalam kawasan Kabupaten Lebak.

Penambangan batubara yang dilakukan masyarakat memang berlangsung secara alami. Mereka banyak membuat lobang tikus, menghunjam ke bawah dan tidak jarang membuat jalur-jalur bawah tanah yang rawan dengan ancaman kematian. Apalagi dari sisi keamanan, mereka cuma bermodalkan nekad saja. Kegiatan ini suda berlangsung lama, jauh sebelum Banten menjadi Provinsi.

Sepuluh tahun ke belakang, yang berusaha di pertambangan batubara Lebak Selatan ini, hanya digarap oleh segelintir orang saja. Tidak seperti saat ini, mulai marak dan cenderung membabi buta, karena sudah tidak melihat persoalan kelestarian lingkungan. Bahkan tidak jarang, penggalian batubara di lakukan di lahan-lahan kehutanan milik negara. Ironisnya, ada juga yang membuat stock file di kawasan miliknya Perum Perhutani. Dan nyatanya, aman-aman saja.

Menggeliatnya permintaan batu bara, mendorong beberapa pengusaha terjun ke wilayah ini. Mereka yang bermodal besar membuat lokasi-lokasi stock file, di luar stock file yang sudah lebih dulu ada di wilayah Kota Cilegon dan Serang. Tingkat persaingan diantara pengusaha pun semakin nyata. Bahkan menurut Rifa’i seorang warga Desa Pagelaran Malingping, cenderung mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Ketatnya persaingan mendorong beberapa pengusaha cenderung mengabaikan segala kententuan yang ada. Yang penting, bagaimana mereka mendapatkan batu bara dengan mudah.

Perizinan
Saling ‘bajak’ buruh lobang, sudah menjadi hal biasa. Begitu juga dengan persoalan izin pertambangan. Bagi pengusaha yang berbentuk badan usaha seperti badan hukum PT atau CV, umumnya sudah memiliki perijinan lokasi dari Pemkab Lebak. Sementara yang bersifat perorangan banyak yang tidak memperdulikan. Akibatnya, pernah membuat berang Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan mengeluarkan perintah penghentian aktivitas penambangan, karena tidak memilik ijin penambangan.

Tak lama kemudian banyak yang sudah mengurus perijinan, yang berbentuk Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR), walaupun banyak yang mengaku harganya sangat tinggi. Dalam SIPR, rata-rata lokasi penambangan batubara adalah milik sendiri. Namun, dalam penelusuran Banten Ekspose, tidak jarang mereka melakukan penggalian batubara diluar yang disebutkan dalam SIPR, dan tetap aman-aman saja. Artinya, SIPR hanya untuk melegalkan aktivitas saja. Persoalan lokasi tentunya menjadi urusan lain.

Salah seorang pengusaha. Mulya (nama samaran), pernah bercerita kepada Banten Ekspose. Ia sempat dibuat sempit ruang gerak penggalian, karena ada penertiban dari Pemkab Lebak. Namun, sebagai orang yang bertujuan menghasilkan laba, ia melakukan cara lain. Walaupun belum mengantongi SIPR, tetap bisa berusaha dengan menggunakan SIPR kawannya yang sudah mengurus perijinan.

“Ngurus ijin mah nomor buntut. Nu penting bisa ngalobang. Lagian ongkosnya lumayan mahal, belasan juta,” ujarnya.

Berkait dengan perijinan SIPR dalam penelusuran Banten Ekspose tidak semahal yang disebutkan kalangan penambangan rakyat di Lebak Selatan, yang mencapai angka belasan juta. Yang membuat maha, mereka rata-rata menggunakan jasa seseorang, tidak langsung mengurus sendiri.

Berkait dengan lokasi penambangan, sumber Banten Ekspose di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, memang banyak yang menyayangkan. Namun, mereka umumnya mengakui itu bukan kewenangan mereka, karena lahannya milik pengelolaan Perum Perhutani. Begitu juga dengan sumber di Dinas Pertambangan Kabupaten Lebak, mereka tidak bisa berbuat banyak.

Informasi terkahir, konon Pemkab Lebak sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, berkait dengan potensi batubara di wilayahnya. Bahkan, dikabarkan ada rencana bakal dikelola oleh sebuah perusahaan daerah milknya Pemkab Lebak.

Lobang Tikus
Bagaimana kuli-kuli lobang itu mendapatkan batubara? Berawal dari sebuah perkiraan, umumnya para penggali lobang langsung membuat lobang. Bila dalam kedalaman tertentu, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya batubara, mereka pindah lagi. Celakanya, sisa-sia galian tidak ditutup kembali dan dibiarkan terbuka. Banyak yang sudah tertutup kembali oleh rimbunnya rerumputan. Karuan saja, sangat berbahaya karena bisa membuat hewan atau orang yang tidak tahu terperosok, apalagi sisa-sisa galian kebanyakan cukup dalam.

“Tidak jarang kami harus terus menggali ke bawah. Kalau tidak ada, ya pindah lagi,” ujar salah seorang penggali lobang di Kecamatan Cihara.

Bila berhasil, mereka terus melaksanakan kegiatan pengangkatan, walaupun dengan peralatan yang sangat sederhana.

Di kedalaman tertentu, para pelobang ini sudah akrab dengan lorong-lorong mirip lobang tikus. Untuk menahan lorong, mereka cukup menggunakan papan dan bambu seadanya. Begitupun dengan cadangan udara, mereka ada yang menggunakan blower.

Sebuah upaya nekad memang. Namun bagi kalangan penggali lobang, semua itu dilakukan demi memburu beberapa lembar rupiah saja. Kondisi yang berbeda yang dialami oleh para juragannya. Soal keamanan, mereka menyerahkan pada ketentuan Yang Kuasa.

“Darimana kami mendapatkan uang, kalau bukan menggali lobang,” ujar salah seorang pelobang yang keberatan disebutkan namanya.

Pola penambangan batubara dengan peralatan yang seadanya itu ternyata, banyak juga menyimpan cerita duka. Walaupun masih sedikit yang sampai mati, namun banyak yang sudah mengalami reruntuhan lorong tikus. Berbahaya memang, namun karena motivasinya memenuhi kebutuhan hidup, aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan menjadi terabaikan.

Cadangan Batubara
Menyoal batu bara di Banten, Kabupaten Lebak memang gudangnya. Sebuah sumber Banten Ekspose menyebutkan bahwa potensi sumber daya batu bara di Banten sekitar 13,3 juta ton, dalam bentuk sumber daya tersebar di Kabupaten Lebak, wilayah Banten bagian selatan. Secara umum Bayah memiliki cadangan pertambangan berkapasitas 10.975.000 ton. Class Sub Bituminous Coal dengan hasil analisa nilai kalori berkisar 4500 s/d 5800 cal/gr (adb) terdapat di Kec. Bojongmanik, Leuwidamar, Muncang, Sajira dan Cipanas. Sedangkan Class Bituminus – Semiantrasit dengan hasil analisa nilai kalori berkisar antara 5500 s/d 7000 cal/gram tersebar di Kec. Bayah, Panggarangan, Cihara dan Cilograng.

Pemprov Banten sediri dalam situs http://www. banten.go.id, menyatakan bahwa secara umum di Bayah memiliki cadangan pertambangan berkapasitas 10,975,000 ton. Cadangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Selama ini penggunaan hanya sebatas penjualan bahan mentah ke konsumen. Karena sempitnya ruang penjualan tersebut sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pemasarannya.

Berkait dengan persoalan batu bara kawasan Lebak Selatan seolah mewakili perkembangan geologi daerah Banten dan sekitarnya. Dalam tulisan Purawiardi, 2006 disebutkan endapan batu bara ditemukan pada formasi Bayah. Endapan batu bara di daerah Banten terbagi menjadi dua bagian yaitu batu bara yang berumur paleogen dan batu bara yang berumur neogen. Batu bara berumur paleogen bernilai kalor 6500 – 7500 kkal/kg, tersebar di daerah Bayah, Gunung Madur, Cisawarna, Cihideung, Cimandiri, Cisiih, dan Cikadu. Batu bara neogen bernilai kalor sekitar 4600 – 5000 kkal/kg, tersebar di daerah Bojongmanik, Bambakarang, Cipanas, dan sekitarnya.

Studi tentang kualitas batu bara sendiri berdasarkan analisa petrografi yang terkait dengan variasinya, telah dilakukan juga di lapangan batu bara Banten. Untuk batu bara paleogen, dilakukan di Bayah, Cimandiri dan Cihideung, sedangkan batu bara neogen dilakukan di Bojongmanik. Contoh batu bara yang diambil berjumlah 28 buah. Berdasarkan penelitian, ada dua faktor yang berperan terhadap kualitas batu bara tersebut, yakni efek panas (intrusi) dan efek umur. Pada batu bara yang terpengaruh intrusi, exinite umumnya tidak dapat dibedakan dengan vitrinite. Sehingga batu bara tersebut terlihat berisi kandungan vitrinite yang melimpah. Pada batu bara yang tidak tersentuh oleh intrusi, batu bara mengandung vitrinite yang relatif sedikit dan maceral exinitenya sangat umum terlihat.

Pertambangan batu bara di Bayah yang selama ini sudah dilakukan adalah pertambangan rakyat dengan metode under ground mining. Telah banyak analisa yang dilakukan untuk kepentingan perdagangan guna mengetahui kualitas batu bara tersebut.

Menurut Sekretaris Jendral PII Arudji Phudri pernah menyatakan bahwa energi batubara di Banten belum dikelola dengan baik. Padahal bahan bakar alam ini lebih murah dibanding minyak bumi dan tersedia melimpah di Banten selatan.

“Segala usaha harus diarahkan ke pemanfaatan batubara, baik untuk pembangkit tenaga listrik maupun untuk kebutuhan transportasi maupun keperluan rumah tangga. Wilayah Banten selatan mempunyai kandungan batubara muda yang cukup besar,” ujarnya.

Menurutnya, cadangan minyak (crude oil) Indonesia hanya tersisa 0,6 persen dari cadangan minyak dunia. Mulai sekarang sudah saatnya batubara bisa menggantikan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, selain harus mengoptimalkan sumber energi batubara, pemerintah dan masyarakat juga harus mengoptimalkan sumber energi gas dan panas bumi.

Memang benar, batu bara bisa menjadi sumber energi yang bisa dimanfaatkan jutaan manusia. Namun, ketika semuanya mengabaikan keselamatan penambang dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan, akankah semuanya tetap diam. Atau, jangan-jangan Pemerintah Daerah pun hanya mementingkan tambahan PAD saja?

Faktanya, batubara memang membuat sejumlah orang menuai uang. Namun, fakta pula yang berbicara. Kelestarian lingkungan pun terancam. Akankah kita juga mendulang bencana...? (S.Age).

Read More.. Read more...

Tidak Ada PJU, Kecamatan Cibeber 'Kegelapan'

Akibat tidak adanya penerangan jalan umum (PJU), sepanjang jalan menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cibeber yakni di Jalan Cikotok-Warung Banten menjadi gelap mencekam bak kuburan.

Pasalnya, disepanjang jalan tersebut nyaris tidak ada satupun lampu PJU yang menerangi. Banyak warga yang mulai was-was jika melintas dijalur tersebut. Karena khawatir bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Padahal menurut warga jalur tersebut merupakan jalan utama menuju pusat pusat pemerintahan yang banyak dilintasi oleh kendaraan. Tetapi kenapa dibiarkan 'gelap gulita'. Sehingga hal ini bisa saja mengundang tindakan kriminalitas.

"Setahu kami jalan-jalan utama di Kecamatan lain selalu ada PJU nya," kata Warga Cikotok Tb. Endin.

Masih kata Endin, kondisi ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan akan mengundang tindakan kriminalitas. Selain itu, Cibeber juga terkesan seperti sebuah kota Mati karena kurangnya penerangan dijalan-jalan utama.

"Kalau malam hari Cibeber ini persis seperti kota mati, karena warga juga enggan beraktivitas dengan keadaan seperti ini," ujarnya.

Sementara Camat Cibeber Uus Sutisna membenarkan jika di sepanjang jalur tersebut tidak ada satupun PJU yang mnerangi. Uus juga meminta kepada Pemkab Lebak untuk memasang Penerangan Jalan Umum (PJU)di sejumlah sarana umum di Kecamatan Cibeber. Pasalnya, jika tidak ada penerangan listrik khawatir akan mengundang tindakan kriminalitas serta mengurangi tingkat kecelakaan.

"Selain itu, biar Kecamatan Cibeber agar lebih terlihat terang karena selama ini pusat Pemerintahan Cibeber minim Lampu PJU sehingga jika malam hari terlihat seperti kuburan," katanya.

Menurut Uus, sedikitnya ada 20 titik yang perlu mendapatkan PJU terutama di jalur menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cibeber yaitu disepanjang jalan Cikotok-Warung Banten. Pasalnya dijalur tersebut nyaris tidak ada satupun PJU yang berdiri.

"Saya khawatir, keadaan ini (gelap gulita, Red) dapat mengundang tindakan kriminalitas seperti pembegalan kendaraan roda 2," ujarnya.

Uus mengaku kerap didatangi warga yang meminta agar disepanjang jalur tersebut dipasangi PJU.

"Di Kabupaten Lebak saya rasa hanya Kecamatan Cibeber yang masih 'gelap gulita' alias tak memiliki PJU," tandasnya. (Yudha_Banten EKspose)

Read More.. Read more...

SDN Panunggulan 2, Rehab dua RKB

Sekolah Dasar Negeri Panunggulan 2 Tunjung Teja, Serang pada tahun 2009 ini mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 280 Juta rupiah yang diperuntukan merehab tiga Ruang Kegiatan Belajar (RKB).

"Walaupun pihak sekolah mendapat bantuan DAK dari pemerintah pusat hanya untuk merehab tiga RKB berikut meubelairnya, tapi kenyataannya kami pun diminta untuk merehab ruang guru, ya mudah-mudahan saja dengan dana sebesar itu kami bisa merampungkan semuanya dengan kualitas yang baik dan tepat waktu," Ujar Madsuri S.P.d Kepala Sekolah Dasar Negeri Panunggulan 2, Tunjung Teja yang ditemui Banten Ekspose di ruang kerjanya belum lama ini.

Dikatakan dengan direhabnya tiga RKB tersebut, untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), Sementara peserta didik terpaksa dibagi dua, yaitu pagi tiga rombel dan siang lima rombel.

SDN Panunggulan 2 ini terletak dijalan antara Petir - Warunggunung, yang merupakan daerah perbatasan kabupaten Lebak dan kabupaten Serang. Dalam masalah prestasi peserta didiknya bisa dikatakan membanggakan. "Alhamdulillah setiap tahun selama saya menjadi kepala sekolah disini, peserta didik selalu mendapat prestasi yang terbaik atau mendapat predikat juara, baik itu dibidang akademik ataupun bidang olah raga ditingkat kecamatan juga tingkat kabupaten." Jelas Madsuri S.Pd

Diharapkan, bila rehab RKB sudah selesai, guru dan peserta didik bisa tenang dan nyaman saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tidak seperti waktu yang sudah sudah , saat musim hujan ruangan kelas tergenang airdan banjiar karena atap atau genteng bocor serta dihantui perasaan khawatir gedung roboh karena kayunya sudah lapuk. Paparnya lagi.

Untuk kedepan , lanjutnya pemerintah pusat ataupun daerah melalui dinas terkait untuk dapat lebih memperhatikan dalam hal penambahan sarana dan prasarana yang belum ada, seperti perpustakan yang sudah sangat mendesak terkait peningkatan mutu pendidikan dan tentu saja kami juga mengharapkan untuk menambahan lokal.

Cibadak Lebak
Sementara itu, Sebanyak sepuluh Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Cibadak, Lebak dapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, anggaran tahun 2009. kesepuluh tersebut antara lain, SDN I Asem, SDN 3 Asem, SDN Penancangan 4, SDN Timur 3, SDN Barat 3, SDN Bojong leles I, SDN Tambak Baya 2, SDN Bojong Cae 1, SDN Malabar dan SDN Cisangu 1.

Menurut Kepala Cabang Dinas (KCD) UPT Kec. Cibadak P. Suganda M.Pd, Bantuan DAK yang didapat tersebut diperuntukan sesuai dengan yang diajukan atau diusulkan. Ada yang untuk rehab Ruang Kegiatan Belajar (RKB) berikut mebelairnya ada juga untuk pembangunan gedung perpustakan.

"Saya mengingatkan sekaligus mengharapkan kepada pihak sekolah agar bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut digunakan sesuai RAB , dan bila bangunannya sudah rampung, kualitasnya harus baik. Jadi mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," harapnya. (Rustandar_BAnten EKspose)

Read More.. Read more...

Warga Mancak Desak Taufik Bangun SD

Setiap harinya ratusan anak sekolah dasar (SD) yang berasal dari kampung Cipanas, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Serang Banten harus rela menempuh jarak tidak kurang dari tiga kilo meter. Selain jarak tempuh yang jauh, anak didik yang merupakan generasi penerus bangsa ini juga harus rela melewati perbukitan. Naik turun bukit menjadi rutinitas mereka demi meraih ilmu untuk masa depan mereka. Atas dasar kondisi itu, warga mendesak kepada Bupati Serang Taufik Nuriman membangun gedung sekolah dasar di kampungnya.

Selain jarah tempuh yang jauh dan naik turun perbukitan, juga tidak jarang jika musim hujan tiba, mereka harus rela menenteng sepatu dan tas mereka karena jalanan masih tanah. Terkadang anak- anak sekolah itu tidak mau pergi ke sekolah karena kondisi hujan. Tidak jarang pula para anak didik ini juga kelelahan jika harus menimba ilmu keagamaan. Rutinitas anak didik diperkampungan Cipanas ini di pagi hari menuntut ilmu di sekolah dasar, sedangkan sore harinya belajar ilmu Agama di Madrasah. Pemandangan seperti ini bisa kita temui setiap harinya.

Tingkat kesadaran anak didik kampung Cipanas cukup tinggi. Namun sayang hal itu tidak diimbangi dengan sarana pendidikan berupa gedung sekolah dasar yang terjangkau jarak tempuhnya. Kondisi seperti ini membuat keprihatinan sekelompok warga yang tergabung dalam wadah LSM Forum Masyarakat Cipanas Peduli Pendidikan (FMCPP). Melalui wadah itu warga kemudian sepakat akan memperjuangkan berdirinya gedung sekolah dasar bagi anak- anak mereka.

Ketua FMCPP Rahmatulloh kepada Banten Ekspose mengatakan, keprihatinan akan kondisi pendidikan di kampungnya sudah sejak lama warga rasakan. Atas dasar dukungan warga sepakat membentuk panitia untuk memperjuangkan percepatan pembangunan gedung SD. Percepatan pembangunan gedung ini SD ini diharapkan segera mendapat respon dari Bupati Serang Taufik Nuriman.

"Atas dukungan warga secepatnya akan mengirimkan surat kepada bapak Bupati Taufik, agar di kampung kami segera bisa memiliki gedung sekolah SD sendiri. Adanya gedung sekolah SD dikampung maka anak didik tidak lagi menuntut ilmu yang jarak tempuhnya cukup jauh dan melelahkan. Bayangkan saja anak SD harus mau naik turn bukit setiap hari menuju sekolahan," Kata Rahmat ketua FMCPP yang dtemui dirumahnya beberapa hari yang lalu.

Untuk diketahui, di Desa Mancak baru memiliki satu gedung SD. Selama lima puluh tahun lebih para siswa sekolah ditetangga desa yang jaraknya tentu saja lumayan jauh dari tempat tinggal mereka. Jumlah angkatan anak didik yang masuk SD pada setiap tahun ajaran baru menurut pendataan FMCPP jumlahnya mencapai 250 orang untuk satu desa. Sedangkan untuk murid baru dari Kampung Cipanas mencapai 70 orang.

Bersama warga, FMCPP sudah melakukan sosialisasi dan bermusyawarah menetapkan lokasi lahan yang nantinya akan dijadikan bangunan SD. Warga Cipanas berharap agar pemerintah cepat tanggap melihat kondisi masa depan pendidikan diwilayahnya. Hal ini perlu segera mendapat perhatian agar semangat membangun sumberdaya manusia di pedesaan bisa terlaksana dengan baik.

Sementara itu Kepala Desa Mancak Sukarman dan Camat Mancak mendukung penuh keinginan warga Kampung Cipanas untuk memiliki gedung SD sendiri. Dalam acara Isra' Mi'raj baik Kades dan Camat menyampikan dukungan penuh agar panitia dan warga segera dan secepatnya mengusulkan gagasan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Serang. (Sobar Rohmat_BAnten Ekspose)

Read More.. Read more...

PKPRI Pandeglang, Lewat SPBU Terus Tambah SHU

Kurun 1986-1998 boleh jadi awal kebangkitan Koperasi di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, saat itu banyak koperasi yang tumbuh. Namun, dibalik itu banyak yang tidak mengerti hakekat koperasi, sehingga saat akan RAT (rapat anggota tahunan) semua dibuat oleh Departemen Koperasi.

"Ini membuktikan bahwa koperasi yang ada belum sepenuhnya milik anggota. Baik itu Koperasi yang ada di lingkungan Pegawai maupun koperasi umum lainnya, sehingga apa yang dikerjakan koperasi diatur oleh Kantor Departemen koperasi Kabupaten Pandeglang," terang ketua PKPRI Kabupaten Pandeglang Drs. H Utang Ali Muchtar belum lama ini.

Pergerakan Koperasi dari tahun 1986-1998, sangatlah signifikan. Hasil dari perjuangan untuk memperjelas arti sebuah koperasi mendapat hasil yang maksimal. saat ini semua koperasi sudah dapat melakukan RAT sendiri dan laporan tentang Sisa Hasil Usaha (SHU), yang tadinya diatur oleh Departemen. "Dengan demikian koperasi sekarang tidak lagi diskenariokan oleh dinas melainkan sudah berdiri sendiri," sambung H. Utang.

Menurutnya, maju mundurnya koperasi disebabkan beberapa hambatan yang muncul diantaranya tidak adanya kebersamaan antara pengurus dan anggota, ketidak jujuran pengurus, tidak adanya keteladanan, tidak adanya keterbukaan, tidak adanya keleluasaan, dan tidak adanya keiklasan, semua itu merupakan penyebab mundunya suatu koperasi.

"Oleh sebab itu semua pengurus harus memikili sifat sebaliknya dari yang tadi, karena dengan memegang prinsip tersebut, Insya Allah koperasi akan tetap bertahan dan mengalami kemajuan," urai Utang.

Menyinggung keberadaan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI), Utang mengatakan dengan gamblang, bertolak dari sanalah kebangkitan Koperasi Pegawai mulai terlihat. Dengan ketekunan dan keiklasan pengurus PKPRI bekerjasama dengan Dekopinda, mengadakan arahan dan pelatihan bagaimana tatacara mengurus koperasi yang benar, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, dan mendapat hasil yang memuaskan.

Kemudian itu, setelah anggota Koperasi Pegawai mengerti tentang tatacara dan aturan tentang koperasi, PKPRI mulai mengembangkan usaha yang lain seperti membuat wisma untuk umum dan kantin. Kemudian pada tahun 1998, PKPRI merintis usaha yang lain yaitu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Panimbang, tantangan demi tantanmgan bermunculan. Baik dari anggota atau yang lain.

"Pada kepemimpinan Bupati H Yitno mendukung kegiatan PKP-RI, sehingga RAT yang dihadiri 1000 anggota hadir semua. Dari sanalah datang dukungan dan restu untuk SPBU yang ada di Panimbang," terang Utang.

Setelah mendapat restu dari Bupati Pandeglang, selama dua tahun mengadakan studi banding ke Koperasi PKPRI Ciamis bagaimana mengoperasikan SPBU yang di Kelola PKPRI. Hasilnya, pada tahun 1992 didirikanlah SPBU tersebut. Setelah terasa SHU dari SPBU Panimbang PKPRI mendirikan lagi SPBU yang ada di Saketi dan di Cibaliung.

"Untuk di Kecamatan Saketi PKPRI mendapat pinjaman dari Bank BNI sebesar 1,5 M. Sedangkan yang di Kecamatan Cibaliung baru dalam tahap pengadaan tanah," kantanya.

Dijelaskan Utang, SPBU yang ada di Kecamatan Panimbang anggarannya semua dari anggota PKPRI sehingga SHUnya juga sangat dirasakan sekali oleh anggota. "Begitu pula, saat akan dibangun SPBU ke dua di kecamatan Saketi, semua anggota sangat merespon sekali. Karena Sisa Hasil Usaha yang didapat dari SPBU Panimbang dapat dirasakan manfaatnya," pungkasnya. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

PKPRI Pandeglang, Lewat SPBU Terus Tambah SHU

Kurun 1986-1998 boleh jadi awal kebangkitan Koperasi di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, saat itu banyak koperasi yang tumbuh. Namun, dibalik itu banyak yang tidak mengerti hakekat koperasi, sehingga saat akan RAT (rapat anggota tahunan) semua dibuat oleh Departemen Koperasi.

"Ini membuktikan bahwa koperasi yang ada belum sepenuhnya milik anggota. Baik itu Koperasi yang ada di lingkungan Pegawai maupun koperasi umum lainnya, sehingga apa yang dikerjakan koperasi diatur oleh Kantor Departemen koperasi Kabupaten Pandeglang," terang ketua PKPRI Kabupaten Pandeglang Drs. H Utang Ali Muchtar belum lama ini.

Pergerakan Koperasi dari tahun 1986-1998, sangatlah signifikan. Hasil dari perjuangan untuk memperjelas arti sebuah koperasi mendapat hasil yang maksimal. saat ini semua koperasi sudah dapat melakukan RAT sendiri dan laporan tentang Sisa Hasil Usaha (SHU), yang tadinya diatur oleh Departemen. "Dengan demikian koperasi sekarang tidak lagi diskenariokan oleh dinas melainkan sudah berdiri sendiri," sambung H. Utang.

Menurutnya, maju mundurnya koperasi disebabkan beberapa hambatan yang muncul diantaranya tidak adanya kebersamaan antara pengurus dan anggota, ketidak jujuran pengurus, tidak adanya keteladanan, tidak adanya keterbukaan, tidak adanya keleluasaan, dan tidak adanya keiklasan, semua itu merupakan penyebab mundunya suatu koperasi.

"Oleh sebab itu semua pengurus harus memikili sifat sebaliknya dari yang tadi, karena dengan memegang prinsip tersebut, Insya Allah koperasi akan tetap bertahan dan mengalami kemajuan," urai Utang.

Menyinggung keberadaan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI), Utang mengatakan dengan gamblang, bertolak dari sanalah kebangkitan Koperasi Pegawai mulai terlihat. Dengan ketekunan dan keiklasan pengurus PKPRI bekerjasama dengan Dekopinda, mengadakan arahan dan pelatihan bagaimana tatacara mengurus koperasi yang benar, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, dan mendapat hasil yang memuaskan.

Kemudian itu, setelah anggota Koperasi Pegawai mengerti tentang tatacara dan aturan tentang koperasi, PKPRI mulai mengembangkan usaha yang lain seperti membuat wisma untuk umum dan kantin. Kemudian pada tahun 1998, PKPRI merintis usaha yang lain yaitu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Panimbang, tantangan demi tantanmgan bermunculan. Baik dari anggota atau yang lain.

"Pada kepemimpinan Bupati H Yitno mendukung kegiatan PKP-RI, sehingga RAT yang dihadiri 1000 anggota hadir semua. Dari sanalah datang dukungan dan restu untuk SPBU yang ada di Panimbang," terang Utang.

Setelah mendapat restu dari Bupati Pandeglang, selama dua tahun mengadakan studi banding ke Koperasi PKPRI Ciamis bagaimana mengoperasikan SPBU yang di Kelola PKPRI. Hasilnya, pada tahun 1992 didirikanlah SPBU tersebut. Setelah terasa SHU dari SPBU Panimbang PKPRI mendirikan lagi SPBU yang ada di Saketi dan di Cibaliung.

"Untuk di Kecamatan Saketi PKPRI mendapat pinjaman dari Bank BNI sebesar 1,5 M. Sedangkan yang di Kecamatan Cibaliung baru dalam tahap pengadaan tanah," kantanya.

Dijelaskan Utang, SPBU yang ada di Kecamatan Panimbang anggarannya semua dari anggota PKPRI sehingga SHUnya juga sangat dirasakan sekali oleh anggota. "Begitu pula, saat akan dibangun SPBU ke dua di kecamatan Saketi, semua anggota sangat merespon sekali. Karena Sisa Hasil Usaha yang didapat dari SPBU Panimbang dapat dirasakan manfaatnya," pungkasnya. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Ruas Jalan Kadulapang - Jaraja Rusak Berat

Sejumlah warga Desa Anggalan Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten, khusus yang berada dijalur Jalan Kadulapang - Jaraja merasa dianak tirikan oleh pemerintah. Pasalnya, setelah bertahun-tahun kondisi jalan yang rusak parah dibiarkan oleh pemerintah begitu saja tanpa ada tanda-tanda akan diperbaiki atau dibangun. Hal itu, diutarakan tokoh masyarakat setempat, Rahmat pada Banten Ekspose di kediamannya belum lama ini.

Dikatakan Rahmat, kondisi jalan yang rusak parah tersebut sangat mengganggu warga untuk melakukan aktivitas. Padahal kata Rahmat lagi, jalan Kadulapang - Jaraja adalah jalan vital yang ada di Desa Anggalan yang dapat menghubungkan ke kampung-kampung lain atau ke desa-desa lain, bahkan hingga perbatasan Kabupaten Pandeglang.

Dijelaskan rahmat, di Desa Anggalan terdapat potensi hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang besar seperti buah-buahan, Durian, Dukuh, Kelapa, Manggis, Padi serta Batu cadas juga ada beberapa kerajinan Anyaman (Tikar). Selain itu, disepanjang jalan Kadulapang - Jaraja terdapat lembaga pendidikan atau sekolah yakni, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al- Aulad yang memiliki siswa yang cukup banyak.

Kondisi jalan yang rusak tersebut, lanjut Rahmat, apabila musim hujan, sangat sulit sekali dilalui oleh kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat, karena cilin dan bercampur tanah merah. "Kalau musim hujan tiba, pokoknya jalan Kadulapang -Jaraja sangat sulit dilalui oleh kendaraan, baik mobil maupun motor," jelas Rahmat.

Minta segera dibangun
Selain Rahmat, ada lagi Sahra, tokoh masyarakat setempat yang juga sama merasa dampak dari kondisi jalan yang rusak parah. Dikatakannya, kondisi Jalan Kadulapang - Jaraja rusak parah yang panjangnya kurang lebih 2 kilometer, berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan bila ingin beraktivitas, berpergian keluar desa. Hal ini sangat memberatkan warga desa Anggalan yang sebagian besar warganya tidak mampu.

Untuk itu, Sahra berharap kepada pemerintah untuk segera membangun atau memperbaiki kondisi jalan Kadulapang - Jaraja, agar masyarakat desa dapat leluasa melakukan aktivitasnya dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyakarat.

"Kami sangat berharap sekali kepada pemerintah untuk segera memperhatikan dan membangun Jalan Kadulapang - Jaraja yang kondisinya rusak parah. Agar beban yang dialami oleh warga desa dapat berkurang," Kata Sahra pada Banten Ekspose. (Sudrajat)

Read More.. Read more...

KOSIPA Menggurita,Dinkop Banten Tutup Mata?

Bank Keliling yang menggunakan kedok Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA) di Provinsi Banten, tumbuh pesat bak jamur saja. Lantas sejauh mana Pemerintah Provinsi Banten dalam mengawasi kinerja Bang keliling tersebut, karena banyaknya pedagang kecil yang terjerat oleh Kosipa sementara pemerintah tutup mata.

Soal pinjaman modal bagi kalangan usaha mikro, istilah kosipa atau yang lebih akrab disebut bank keliling, seolah menjadi dewa penolong. Butuh modal cepat persyaratan tidak berbelit. Kondisi yang jauh berbeda dengan pinjaman perbankan.

Bahkan menurut seorang sales kredit UMKM sebuah bank swasta, bagi kalangan pedagang kecil di Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang, meminjam modal ke Kosipa sudah mendarah daging. "Pokoknya, pedagang di PIR sudah Kosipa minded lah," ujar Apon Priadi.

Dalam jangka panjang, ujar Apon, praktek simpan pinjam semacam ini kurang bagus dan cenderung ke praktek rentenir. Menyikapinya harus ada tindakan nyata dari Dinas Koperas Provinsi Banten. Kenapa Dinas Koperasi Provinsi Banten? Apon mengemukakan alasan, bahwa wilayah geraknya banyak yang sudah level provinsi.

"Saya berharap Dinas Koperasi Banten jangan tutup mata," ujar pria yang pernah mengelola BMT di sebuah kecamatan di Kabupaten Serang.

Sementara menurut Bendahara Koperasi Praja Mukti Kabupaten Pandeglang, Samsudin Koperasi simpan pinjam (KOSIPA) yang tidak beres pemerintah harus bertundak tegas. Bila mereka mencari nasabah menggunakan Koperasi anggota itu harus di beri buku koperasi.

"Sekarang ini banyak masyarakat yang meminjam uang ke kosipa namun tidak diberi buku anggota. Lantas dikemanakan sisa hasil usaha (SHU) dan apakah masyarakat yang meminjam itu disebut anggota koperasi. Padahal mereka (masyarakat-red) yang meminjam uang ke Kosipa terus menerus dan mengapa setiap pinjaman itu selalu adanya potongan administrasi," ujarnya.

Lambat laun Membunuh
Hal senada diungkapkan Ketua PKP-RI Kabupaten Pandeglang Drs. H. Utang Ali Muchtar. Menurutnya Kosipa lambat laun akan membunuh para pedagang kecil yang ada di daerah. Karena mereka secara tidak langsung dan sedikit demi sedikit telah menggerogoti keuntungan dari pedagang itu sendiri.

"Saudara saya, tadinya membuka usaha warungan kecil-kecilan. Tadinya mulai berkembang, lantaran meminjam uang ke kosipa sekarang bangkrut lagi. Contoh ini menandakan bahwa kosipa bukan untuk membantu pengusaha kecil melainkan membunuh," ujarnya, seraya berharap kepada dina terkait, untuk segera bertindak. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Dishutbun Lebak Kembangkan Usaha Produksi Non Kayu

Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis global dan saat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menimbulkan banyak pengangguran baru, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lebak, melakukan kegiatan Pengembangan Produksi non Kayu (Jamur -red) yang menjadikan tumbuhan hutan yang biasanya dianggap tak berharga, menjadi sebuah komoditas dengan nilai ekonomis tinggi.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, H. Aan Kusdinar saat ditemui Banten Ekspsoe di kantornya, belum lama ini.

Dikatakannya, APBD Lebak tahun 2009 mengaloasikan dana sebesar Rp. 50 juta untuk kegiatan tersebut yang lokasinya di Desa Pasarkeong Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Diharapkan pada kegiatan tersebut, selain dalam upaya Pemkab Lebak menekan angka pengangguran, juga dapat menjadikan sarana pemenuhan ekonomi keluarga dan terpenuhinya gizi keluarga secara mudah dan murah.

"Pengembangan usaha produksi non kayu atau jamur ini dalam pelaksanaannya sangat efektif dan efisien, karena sangat mudah dilakukan baik perawatan maupun pemiliharaanya," kata H. Aan. Apabila kegiatan tersebut, lanjut H. Aan, dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka pihaknya akan mengadakan daerah sentra jamur.

Sementara itu secara terpisah, Pembina pada kelompok Tani Maju Bersama, Adnan mengatakan, pengembangan usaha produksi non kayu ini (jamur) sangat diharapkan oleh kelompok tani binaannya, karena diwilayahnya masih banyak orang yang masih menganggur. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi pengangguran. Dipilihnya usaha tersebut, kata Adnan, karena menurutnya, tumbuhan jamur tiram sebelumnya memang kurang begitu diminati masyarakat, bahkan cenderung dipandang sebagai komoditas yang tidak bernilai sama sekali.

"Memang komoditi ini, hanya dipandang sebelah mata. Karena selain hanya tumbuh di hutan tepatnya pada pohon kayu, tumbuhan jamur ini juga dipandang tak "memiliki nilai giji maupun ekonomi," jelasnya.

Maraknya permintaan mengkonsumsi jamur tiram dari masyarakat dengan selalu habisnya penjualan jamur kepada masyarakat sekitar. Ini membuktikan usaha jamur memiliki prospek usaha yang cerah yang mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi para anggota kelompok tani binaannya.

"Saat ini kami memiliki sebanyak 8.000 Baglog jamur, sehari menghasilkan 10 hingga 30 kilogram jamur dan itu selalu habis terjual kepada masyarakat yang berada di daerah sekitar," kata Adnan.

Pihaknya akan mengusahakan dari 8.000 Baglog menjadi 10.000 Baglog agar dapat menghasilkan rata-rata 50 kilogram sehari. Saat ini harga jual jamur tiram mencapai Rp. 8.000,- hingga Rp. 9.000,- perkilogramnya. (Sudrajat_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

BRI Rangkas Gelar Pesta Rakyat

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, belum lama ini menggelar acara Pesta Rakyat Simpedes di alun-alun Rangkasbitung. Acara tersebut dihadiri Bupati Lebak, Wakil Bupati Lebak, Kapolres Lebak, Dandim Lebak, segenap Kepala dinas (Kadis), Badan dan Kantor dilingkungan Pemkab Lebak serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya berharap, pihak BRI Cabang Rangkasbitung lebih meningkatkan pelayanan perbankan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lebak, terkait segala bentuk simpanan maupaun bantuan kredit yang telah diprogramkan oleh pemerintah, seperti dalam penyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih tepat pada sasaran dan target.

Karena dengan KUR itu, lanjutnya, dapat membantu dalam permodalan usaha atau memperingan beban para kelompok usaha kecil dan menengah (KUKM) untuk melakukan aktivitas usahanya guna tercapainya tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang baik dan layak.

"Saya berharap, BRI lebih meningkatkan pelayanannya pada masyarakat (nasabah) dan dapat dalam penyaluran KUR, tepat pada sasaran, lebih berpihak pada orang yang benar-benar membutuhkannya," katanya.

Pada acara tersebut, Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya berkesempatan memberikan bantuan paket sembako kepada 10 warga rangkasbitung yang kurang mampu. Dan memhimbau kepada masyarakat Lebak untuk lebih peduli dan memakai hasil produk dari Kabupaten Lebak (produk lokal).

Sementara itu, kepala BRI Cabang Rangkasbitung, Agung Sulistijo saat dikonfirmasi Banten Ekspose disela-sela acara menjelaskan, dari tahun ketahun jumlah nasabah BRI semakin bertambah, saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 43 ribu nasabah BRI yang tersebar di semua unit BRI di Kabupaten Lebak dengan jumlah nominal asset nasabah sebesar Rp. 113, 9 milyar.

Dengan bertambahnya jumlah nasabah di BRI, lanjut Agung, itu menandakan bahwa masyarakat percaya terhadap keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak BRI, baik BRI Cabang Rangkasbitung maupun di unit-unit BRI yang tersebar di Kabupaten Lebak.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Lebak (nasabah) yang telah percaya akan pelayanan yang telah kami berikan," kata Agung.

Selain Simpedes, jelas Agung lagi, di BRI juga terdapat Kredit umum pedesaan (Kupedes). Dikatakan Agung, terhitung bulan Juni 2009 sudah tersalurkan dana sebesar Rp. 330 milyar dan masyarakat (nasabah) telah melakukan pengembalian (angsuran) kreditnya maka terdapat sisa pinjaman sebesar Rp. 64 milyar.

Pada acara tersebut, pihaknya akan melakukan pengundian para nasabah BRI untuk mendapat hadiah yang telah disediakan. Untuk hadiah utama yaitu, 1 unit mobil dan 5 unit motor serta hadiah hiburan lainnya. Pada acara itu juga, pihaknya memberikan kesempatan bagi para nasabah KUR untuk tampil memamerkan produknya pada pameran produk di pesta rakyat simpedes tersebut.(Sudrajat_Banten EKspose)

Read More.. Read more...

MI di Kab Serang Dapat Bantuan Rehab

Dari 110 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di kabupaten Serang hanya 101 sekolah saja yang mendapatkan bantuan rehab. Bantuan rehab sebesar Rp. 91.500.000 yang bersumber dari APBN dan pencairannyapun langsung melalui Bank BRI dan langsung disalurkan langsung melalui rekening sekolah yang mendapatkan bantuan. Dana sebesar Rp. 91.500.000 ini di peruntukan untuk Fisik 70% dan Rp. 21500.000 untuk peningkatan mutu.

Hal ini dikatakan Nurhasan, Kabid Mapenda Kabupaten Serang saat ditemui Banten Ekspose di kantornya pekan lalu. Menurutnya, dengan adanya bantuan rehab sekolah diharapkan para kepala sekolah berhati-hati dalam pengerjaannya.

“Pihak sekolah harus berhati-hati dalam pengerjaannya. Karena harus dipertanggung jawabkan baik itu secara intansi maupun secara hukum,” terangnya.

Selain bantuan rehab, Kandepag Serang melalui Kabid Mapenda juga sedang mengadakan sertifikasi guru. Sebanyak 321 guru dari semua sekolah yang ada di bawah naungan Depag Serang dari mulai tingkat MI,MTS, dan MA sedang mengikuti sertifikasi guru. Bagi guru yang lulus sertifikasi akan mendapat tunjangan sebesar gaji pokok itu bagi yang status guru PNS dan bagi non PNS, dengan tiga kriteria pokok.

“Kriteria itu adalah masa kerja, bahan kerja (Jumlah Jam Kerja) dan Usia. Sementara untuk non PNS dengan kriteria, tidak mengajar lebih dari dua mata pelajaran, tidak dibenarkan memegang dua mata pelajaran (24 jam perminggunya),” pungkasnya. (Achong_banten Ekspose)

Read More.. Read more...

SMA I Rangkas Raih Emas Tingkat Provinsi

Pada bulan Juli lalu siswa siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Rangkasbitung berhasil meraih prestasi yang membanggakan yaitu mendapatkan medali Emas atau juara I di pelbagai bidang yang dilombakan yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan berhak mewakili provinsi Banten pada tingkat nasional.

Demikian dikatakan Hj Titin Martini M.Pd Kepala Sekolah SMA Negeri I Rangkasbitung yang ditemui Banten Ekspose di halaman sekolah seusai mengikuti rapat Komite Sekolah.

Menurut Titin, siswa siswi peraih Medali Emas dan kemudian diikutsertakan pada lomba Tingkat Nasional, adalah:1. Siti Vivi Oktaviani juara I Lomba Anak Berbakat Istimewa dalam bidang MIPA, Mewakili Provinsi Banten pada lomba Tingkat Nasional yang berlangsung di Malang Jawa Timur. 2 Kelompok siswa/i ; Nanda G. Rahmat, Rizky Alamsyah, T. Firmansyah S. Pristia W. Anjani dan Akbar Abdurahman meraih Juara I Duta Anak Banten, tingkat Provinsi dan berhak diikutsertakan pada lomba Tingkat Nasional yang akan diadakan di Jakarta. 3 Arini K. Wardani berhasil meraih juara I cabang Pencak Silat tingkat provinsi Banten pada O2SN yang diadakan di Tangerang. Sedangkan, Oki Darmawan adalah siswa SMA N I yang akan diikutsertakan dalam Gita Bahana Nusantara pada peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, 17 Agustus 2009, paparnya.

“Saya hanya berpesan pada siswa yang mengikuti lomba agar berjuang dengan sebaik baiknya untuk mengharumkan nama kabupatenLebak khususnya dan Provinsi Banten umumnya. “ Harap Hj Titin Martini M.Pd.

Sementara itu pada rapat Komite Sekolah yang diadakan di Aula Koperasi Bangkit berlangsung relative lancar walaupun ada hal-hal tertentu, saat dimusyawarahkan berjalan alot dan panas, yaitu saat penentuan besarnya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP).

”Pihak sekolah tadinya mengajukan 1,5 Juta per siswa, tapi sebagian besar menolak. Tapi setelah diberi penjelasan oleh ketua komite mengenai penggunaan DSP akhirnya disepakati bahwa DSP untuk siswa baru TA 2009/2010 adalah sebesar 1,350,000 dan SPP Seratus ribu rupiah,” jelas Hj Titin.

“Saya kira kalau dalam musyawarah, perbedaan pendapat itu biasa. Ini kan Negara demokrasi” ujarnya.

Mengenai penggunaan DSP diantaranya diperuntukan; peningkatan mutu pendidikan, penambahan pasilitas perpustakaan, perlengkapan, pemeliharaan peralatan, serta untuk biaya pelatihan pelatihan peserta didik dan tenaga pendidik dan lainnya. (Rustandar_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

SMPN 3 Rangka Raih Predikat Model Sekolah Sehat Nasional

Setelah dua tahun berturut-turut, 2008 dan 2009 meraih juara I piala Adiloka (Sekolah berwawasan lingkungan) tingkat SLTP se-kabupaten Lebak. Kini Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rangkasbitung, Lebak meraih predikat Model Sekolah Sehat Nasional se-Provinsi Banten tahun 2009 yang ditetapkan Pusat Jasmani dan Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional (Pusjaskes Depdiknas).

“Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rangkasbitung ini adalah satu-satunya sekolah yang memiliki predikat Model Sekolah Sehat Nasionak (MSSN) di provinsi Banten,” ujar H. Nurjaya S.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rangkasbitung, Lebak.

Dikatakannya, predikat MSSN yang diraih SMP Negeri 3 ini karena telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Depdiknas, yaitu diantaranya lingkungan sekolah yang bersih, tiap satu kelas punya satu WC dan sekeliling sekolah harus berpagar.

SMPN 3 Rangkasbitung berdiri di lahan seluas 10.500 m3 ini, bisa dikatakan mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Selain Ruang Kegiatan Belajar (RKB) yang berjumlah 19 unit, juga dilengkapi ruang-ruang lainnya, diantaranya lab komputer, lab IPA, lab bahasa, perpustakaan, ruang tata boga/workshop, ruang multi media, UKS, ruang BP dan mesjid. Sedangkan untuk kegiatan olah raga peserta didik, sudah ada lapangan, yaitu lapangan volley ball, basket, bulu tangkis dan tennis meja. Serta untuk pera peserta didik yang ingin jajan tidak perlu keluar sekolah karena sudah ada kantin “SEHAT” didalam lingkungan sekolah.

Untuk Tahun Ajaran (TA) 2009/2010 SMP Negeri 3 Rangkasbitung direncanakan hanya akan menerima 240 siswa baru sesuai dengan RKB yang ada atau 6 unit/kelas. Tapi kenyataannya yang mendaftar melebihi yaitu mencapai 316 calon siswa baru. “Untuk mensukseskan Wajardikdas, akhirnya calon siswa baru yang mendaftar semuanya diterima dengan konsekuensi ruang lab IPA untuk sementara dijadikan RKB. Sehingga jumlah siswa Tahun Ajaran (TA) 2009/2010 dari kelas 1 s/d kelas 3 adalah 771 orang siswa,” ungkap Nurjaya.

Sementara untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik/guru, 7 orang tenaga pendidik sedang mengikuti jenjang pendidikan S1. Sisanya yang berjumlah 25 tenaga pendidik sudah bergelar sarjana. Selain tenaga pendidik, ada juga tenaga pendidikan/tata usaha (TU), tenaga satuan pengaman dan tenaga kebersihan.

Dalam hal prestasi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rangkasbitung tidak bisa dipandang sebelah mata, hal ini bisa dilihat dari banyaknya piala-piala yang diraih berjejer rapi di dalam lemari kaca yang berada di ruang tamu kepala sekolah.

Di tahun 2009 ini saja, sampai dengan bulan Juni, prestasi yang diraih diantaranya; Juara I Adiloka tingkat kabupaten Lebak, Juara I Karya Ilmiah Remaja (KIR) tingkat kabupaten Lebak, Juara Umum lomba Palang Merah Remaja (PMR) dan Juara I lomba Renang. Sedangkan untuk lomba penulisan Cerpen dan Melukis meraih Runner Up. Walaupun sudah banyak prestasi yang diraih tersebut, SMP Negeri 3 tidak berpuas diri dan bertekad untuk terus meningkatkan prestasi, baik itu prestasi di bidang akademik , bidang olahraga maupun bidang lainnya.

“Kedepan diharapkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Rangkasbitung ini bisa lebih baik dari sekarang dan terus meningkat lagi. Setelah menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional, tahun 2010 diharapkan sudah menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) dan pada tahun 2015 menjadi Sekolah Berbasis Internasional (SBI), kemudian selanjutnya menjadi sekolah favorit dan terbaik di kabupaten Lebak,” paparnya

Dikatakan, untuk mencapai tujuan tersebut ada kiat-kiat yang harus ditempuh diantaranya; semua tenaga pendidik/guru harus mempunyai laptop, melengkapi guru bidang studi/ mata pelajaran tertentu yaitu matematika, TIK, bahasa Inggris dan kesenian, meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga pendidik melalui pelatihan, training, seminar dan workshop pendidikan serta melengkapi sarana dan prasarana terutama laboratorium Tekhnologi Informasi.

“Mudah-mudahan dengan peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga pendidik dan kelengkapan sarana dan prasarana serta tekad yang kuat tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud,” harapnya. (Rustandar_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

SLB-B Serang Kekurangan Guru Keterampilan Khusus

Kegiatan belajar Tahun Ajaran 2009-2010 memang sudah berlangsung, namun di Sekolah Luar Biasa (SLB-B) Serang terasa belum berjalan maksimal. Penye­bab­nya, tenaga pengajar yang mempunyai yang berkualifikasi masih urang.

Hal tersebut dikatakan Kepala SLB-B Serang Efi Supilah S.Pd, ketika ditemui Banten Ekspose di ruang kerjanya belum lama ini. “Sampai saat ini, kami hanya menunggu dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena untuk pengadaan tenaga pengajar pihak sekolah tidak punya kewenangan, dan sudah ada aturannya dari dinas atau balai dan sedang dicari solusinya. Jadi kami hanya menerima tenaga pengajar yang dikirim atau ditugaskan dinas,” ujar Efi Supilah.

Dikatakan , untuk pengadaan tenaga pengajar, pihak sekolah harus dilibatkan, minimal ikut menyeleksi. Karena bagaimanapun SLB B berbeda dengan sekolah biasa, kami ingin tenaga pengajar yang baru harus ikut training, baik kesiapan mental ataupun skill/keteram­pilannya minimal selama tiga bulan.

Perlu untuk diketanui SLB-B Serang yang berlokasi di kecamatan Curug, kota Serang ini, mendidik siswa dari pelbagai penyandang masalah. Selain keterbela­kang­an mental juga tuna rungu, tuna netra, tuna wicara dan tuna daksa serta memberikan Pendidikan Layanan Khusus untuk anak jalanan.

“Sekarang ini ada 35 siswa anak jalan­an yang masih mengikuti pendidikan dan keterampilan disini, sedangkan yang sudah lulus sekitar 80 siswa. Anak jalanan ini berasal dari kec. Curug dan sekitar wilayah Serang,” papar Efi.

Menurut Efi, tenaga pengajar kete­ram­pilan khusus yang belum ada, haruslah tenaga yang kualifide baik itu skill/keterampilannya ataupun mental­nya, yaitu untuk Tenaga pengajar Otomotif dan Kecantikan. Sedangkan untuk tenaga pengajar menjahit dan Tata boga, saya kira sudah ada. (Rustandar_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Distamben Banten Kembangkan Sumur Produksi

Untuk mengantisipasi kerawanan air di Banten, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten melalui Bidang Air Bawah Tanah (ABT) mengembangkan sumur produksi. "Sumur produksi yaitu sumur buatan untuk mengantisipasi kerawanan air bersih," terang H Endang Yayat, Kasi Air Tanah Bidang ABT, saat dikonfirmasi Banten Ekspose belum lama ini.

Lebih jauh H Endang mengatakan, dengan dibangunnya Sumur Produksi (SP) diharapkan dapat mengurangi kerawanan air, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Karenanya, SP untuk tahun ini dibuat di beberapa titik yang membutuh­kan, seperti di Desa Sukamanah Kecamat­an Baros Kabupaten Serang, Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Desa Bojong Juruh Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak, dan Desa Tapos Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang.

Pembuatan SP sendiri menggunakan mesin penggerak dari diesel. Alasannya, bila menggunakan listrik PLN masyarakat banyak yang tidak sanggup untuk mem­bayar tagihan listrik, sehingga banyak bantuan SP yang menjadi terbengkalai.

Dengan menggunakan Diesel bila mana air bersih melimpah pada musim hujan masyarakat tidak akan menggunakan SP dan tidak ada beban ke masyarakat. Untuk pengoperasiaannya SP ini akan di serahkan ke masyarakat dengan di bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mana beberapa dari anggota KSM ini akan di didik untuk menjadi tenaga teknisi. "Gunanya teknisi ini untuk menghidupkan mesin diesel dan perbaikan ringan, dengan di bentuknya KSM ini bertujuan untuk mengatur kesadaran masyarakat dalam merawat dan memelihara mesin-mesin yang telah di serahkan guna kepentingan bersama," sambung H Endang.

Sumur Produksi ini menggunakan penampungan air dengan kapasitas 2000 liter dan di gunakan untuk 40 KK, sedangkan untuk pembagi ke setiap rumah di bebankan ke masyarakat melalui KSM, sehingga peran aktif swadaya masyarakat dan KSM akan menentukan manfaat SP ini, tegasnya.

H Endang berharap, setelah program SP ini di serah terimakan ke KSM dapat di manfaatkan dengan sebaik - baiknya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara bersa­ma, karena mesin penggerak (Diesel) tanpa adanya perawatan yang maksimal dari masyarakat akan cepat rusak. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Ratusan Hektare Sawah di Lebak Kekeringan

Tidak kurang dari 400 hektare areal persawahan di Kabupaten Lebak mengalami kekeringan. Hal itu, dikatakan Kepala bidang (Kabid) Produksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dede Supriatna saat ditemui Banten Ekspose diruang kerjanya (4/8).

Namun, dijelaskan Dede, dari 400 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan tersebut, sebagian sudah mengalami panen, sehingga dampaknya sangat kecil. "Sebagian dari areal persawahan yang keringnya tersebut, sudah panen. Sehingga dampak dari kekeringan itu agak kecil," kata Dede.

Dampak kekeringan persawahan diareal tadah hujan marginal yang masuk dalam dikategorikan krisis hanya terjadi di lahan persawahan seluas 68 hektare, terjadi di dua kecamatan yakni di Kecamatan Warunggunung di Desa Padasuka seluas 45 hektare dan Desa Jagabaya seluas 15 hektare serta di Kecamatan Maja, di Desa Mekarsari seluas 8 hektare. Diareal persawahan di dua kecamatan tersebut, lanjut Dede, akan terjadi penurunan hasil produksi, karena diareal persawahan tersebut merupakan areal tadah hujan marginal yakni, areal yang benar-benar mengadalkan air dari curah hujan.

Upaya yang telah dilakukan dalam hal ini, kata Dede, pihaknya pada bulan Mei lalu telah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan kepada setiap Kepala UPT disetiap kecamatan yang isi suratnya, agar dilahan-lahan tersebut agar tidak dilakukan kegiatan penanaman, karena ada signal dari BMG bahwa akan terjadi musim kemarau dan bagi lokasi-lokasi yang terdapat pompanisasi untuk segera dioptimalkan pengoperasiannya agar daerah tersebut dapat terselamatkan.

Kedepan, lanjut Dede lagi, pihaknya akan memulai system tanam gogo ranca pada areal lahan tadah hujan marginal, dimaksudkan agar pada musim tanam kedua dapat menghasilkan hasil yang baik sesuai harapan.

Ancaman Gagal Panen
Sementara itu memasuki musim kemarau, di Lebak Selatan puluhan hektare sawah di terancam gagal panen akibat kekeringan. Ancaman gagal panen yang selalu menghantui para petani ini selalu menjadi momok yang menakutkan dikala musim kemarau tiba. Lantas apa saja upaya pemerintah untuk mengatasi 'musibah' tahunan ini?

Sigit petani asal Desa Darmasari Kecamatan Bayah, hanya bisa tertunduk lesu meratapi tanaman padi miliknya yang kini kekeringan. Padahal usia tanaman padinya sudah mendekati masa panen.

"Hampir semua tanaman padi saya tidak bisa dipanen," keluh Sigit menahan sedih.

Menurut Sigit, sawah miliknya saat ini masih mengandalkan air hujan (Sawah tadah hujan) sehingga dalam satu tahun hanya bisa satu kali panen itupun jika tidak diserang hama.

"Rasanya sulit untuk bisa 2 kali panen, karena tidak adanya pengairan yang teratur (irigasi, Red)," katanya.

Nasib serupa dialami pula oleh Hendi petani asal Desa Sawarna Kecamatan Bayah, nasib Hendi lebih tragis lagi. Pasalnya, 1 hektar tanaman padi miliknya terancam gagal panen. Hendi mengaku akibat kekeringan ini ia mengalami kerugian materi yang tidak sedikit.

Menurut Hendi, kekeringan ini bukan hanya diakibatkan oleh factor musim saja, tetapi factor system pengairan pun cukup berpengaruh. Karena, jika system pengairanya baik kekeringan ini bisa diatasi. "Banyak Daerah yang sistem pengairannya baik bisa panen 2 hingga 3 kali dalam setahun," katanya.

Untuk itu, Hendi dan petani lainnya meminta kepada Pemerintah untuk mencari multisolusi mengatasi persoalan ini. Karena jika tidak segera diatasi khawatir akan berdampak terhadap kelangsungan hidup para petani.

"Pemerintah harus segera mencari multisolusi agar permasalan klasik ini segera bisa ditangani. Karena jika tidak akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup para petani," urai Hendi.

Sementara UPT Pertanian Kecamatan Bayah Ian Sopiyan membenarkan, jika areal pesawahan di wilayahnya banyak yang terancam gagal panen.

"Laporan yang baru saya terima baru ada 19 hektar sawah di dua desa yang dilaporkan terancam gagal panen," kata Ian kepada Banten Ekspose baru-baru ini.

Dijelaskan, sawah yang kini terancam panen umumnya sawah yang usia tanamnya baru menginjak umur tanam 2-3 bulan. Serta kebanyakan varietas padi Ciherang atau f 4.

Lanjutnya, musim kemarau ini sangat mempengaruhi hasil panen, biasanya lanjut Ian, untuk satu kali panen untuk satu hektar bisa menghasilkan 5,8 ton gabah kering giling.

"Namun, pada musim kemarau ini dipastikan hasil panen akan berkurang karena banyak sawah yang mengalami gagal panen," ujarnya.

"Laporan awal musim saja sudah banyak yang mengalami gagal panen, apalagi 3-4 bulan kedepan," sambung Ian.

Sebenarnya, gagal panen akibat pergantian musim ini (kemarau, red) bisa diminimalisir yaitu dengan cara pompanisasi terutama bagi areal pesawahan yang dekat dengan sungai.

Selain pompanisasi, langkah-langkah untuk meminimalisir gagal panen pihaknya sudah melakukan pembinaan terhadap kelompok tani yakni dengan melakukan penyuluhan dengan menggalakan program system tanam jajar. "Tujuannya yakni untuk meningkatkan produktivitas agar taraf hidup para petani semakin meningkat," imbuhnya.

Selain itu rencananya, pihaknya bekerjasama dengan Pusdatin akan melakukan pengembangan varietas padi unggulan. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat rencana kami sudah bisa terlaksana," tandasnya.

Pantauan Banten Ekspose hal serupa (kekeringan, Red) dialami di sejumlah areal pesawahan di beberapa Kecamatan di Baksel. Di Kecamatan Panggarangan, Cibeber dan Cilograng dilaporkan puluhan hektar sawah produksi terancam gagal panen.

"Saat ini baru ada beberapa desa yang melaporkan adanya ancaman gagal panen akibat kekeringan," kata UPT Pertanian Kecamatan Cilograng Dedi. (yudha/sudrajat_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Dishutbun Lebak Lestarikan DTA

Dalam rangka percepatan penghijau­an lahan kritis, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lebak merehabilitasi kawasan tangkapan air (cathment area) guna menyimpan cadangan stok air dalam tanah. Hal itu ditegaskan Kabid Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Asep Muladi.

Dikatakan Asep, bukti keseriusan dan kepedulian Pemkab Lebak dalam memelihara dan melestarikan alam dan kawasan tangkapan air, pada tahun 2009 ini rehabilitasi cathment area dialokasikan di Kecamatan Cibadak, Warunggunung, Panggarangan dan Kecamatan Cilograng.

Sementara itu ditempat terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Daerah Tangkapan Air dan Bendungan (DTA) yang juga menjabat Kasi Perlin­dung­an Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Noerly Edlinar, S. Hut, mengatakan kegiatan tersebut pelaksana­annya oleh kelompok tani, dengan melakukan penanaman pohon di Daerah Tangkapan Air (DTA) sebanyak 10 ribu batang/bibit pohon dengan luas areal 20 hektare per unitnya. Jenis pohon yang dinanam, lanjut Noerly, bermacam-macam seperti, Albasiah, Mahoni, Pulai, Kaliandra, Bambu, Sukun dan Jengkol.

Kegiatan tersebut bertujuan, untuk mengurangi atau mengantisipasi terjadinya erosi permukaan tanah dan dapat ter­­se­dianya air sepanjang tahun dalam kapasitas yang cukup. "Hal ini dilakukan guna menjaga atau mengurangi terjadinya erosi pada permukaan tanah dan tersedianya air sepanjang tahun dalam kapasitasi yang cukup," katanya.

Noerly berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi masyara­kat sekitar DTA, untuk menjaga tanam­an atau tegakan di sekitar DTA dan meningkatkan kesejahteraan kelompok tani dalam pelestarian sumber daya alam. (Sudrajat_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Lokasi Tumpang Tindih, Reforma Agraria Jadi Lambat

Pemetaan lokasi yang tumpang tindih serta masih banyaknya warga yang belum melunasi BPHTB, menjadi penyebab keterlambatan penerbitan sertifikat reforma agraria. Selain itu, kelengkapan persyaratan lainnya banyak yang belum dipenuhi warga.

Demikian dikemukakan Kepala BPN Kabupaten Pandeglang Ir H Fuad Effendi MM, menanggapi persoalan keterlambatan sertifikat reforma agraria tahun 2008 di wilayah kerjanya. Seperti diketahui, pada 2008 di Kabupaten Pandeglang sebanyak 4600 bidang tanah di sembilan desa (empat kecamatan) mendapat program reforma agraria.

"Masih banyaknya kekurangan tersebut, secara tidak langsung akan menghambat kepada pembuatan sertifikat bagi masyarakat yang lainnya. Apalagi setelah melihat hasil pengukuran, banyak yang sudah terdaftar dalam peta ketanahan di BPN. Bila ini diteruskan untuk dicetak akan terjadi tumpang tindih (ganda) sertifikat," ujar H Fuad seraya menyatakan bila tidak ada kesalahan dalam adminis­trasi, sertifikat tersebut sudah selesai.

Saat ini, ungkap Fuad, beberapa desa yang sertifikatnya selesai, telah diserahkan ke desa untuk dibagikan kepada masyara­kat yang berhak mendapatkannya. Semen­tara untuk desa yang lain sudah dicetak tinggal di tandatangani.

Sementara itu, pelaksana kegiatan refor­ma agraria Kanwil BPN Provinsi Banten Dadi, menyatakan keterlamabatan program reforma agraria di Pandeglang, akibat banyaknya kegiatan yang dilaksanakan BPN Kabupaten Pandeglang. Diantaranya kegiatan Sertifikat UMKM, Kegiatan Ajudikasi, SMS, serta masalah administrasi lainnya yang kurang lengkap. "Untuk melakukan pembuatan sertifikat diperlukan kehati-hatian dan kecermatan. Dengan demikian, setelah sertifikat itu jadi tidak ada masyarakat yang komplain terhadap BPN," jelasnya.

Kepala Desa Tarumanegara Rahmat, menyatakan hasil pengukuran ulang yang dilakukan panitia dan petugas dari BPN Pandeglang menemukan selisih luas. Dari 801 bidang yang ada, hasilnya hanya 776 bidang saja.

"Itu telah diberi tanda. pihak kepala desa tidak mungkin memberikan data yang salah, karena bila terjadi tumpang tindih yang bila mana itu terjadi pihak desapun akan terlibat," ujar Rahmat seraya berharap BPN Kabupaten Pandeglang untuk segera menurunkan Sertifikat yang telah jadi, karena masyarakat terus memperta­nyakan. (Sofyan_BAnten Ekspose)

Read More.. Read more...

Saluran Air Kecil, Jalan Nasional Sering Banjir

Akibat kecilnya lubang saluran pembawa (gorong-gorong, red) kali kangkung, hampir setiap musim hujan tiba jalan nasional di depan Dealer Mitshubisi Cilegon sering banjir.

"Saat air hujan meluap di hulu kali kangkung tidak bisa tertampung saluran pembawa, sehingga air hujan meluap ke jalan, akibatnya jalan nasional sering banjir. Bila mana tidak ada perbaikan saluran pembawa oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, maka banjir akan terus menerus terjadi," terang Kasi Pemeliharaan pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon H. A Rokhman, SE.

H. Rokhman berharap, Dinas Bina Marga Provinsi Banten dapat memperbaiki saluran pembawa kali kangkung yang berada di jalan nasional, sehingga arus kendaraan yang melintas di depan dealer Mitshubisi pada saat musim hujan tidak terganggu. Dengan ditinggikannya jalan jalan nasional ini, berarti saluran pembawa akan luas, sehingga saat musim hujan air meluap tidak akan lagi meluap ke jalan.

Bahrudin kasie pembangunan Bidang pengairan menambahkan, Balai Besar Ciujung, Cidanau, Ciliman Provinsi Banten sepenuhnya menangani Irigasi Di Ciujung yang melintas Kota Cilegon. Yakni irigasi PCI sampai Panggung rawi, sementara itu yang telah di laksanakan baru mencapai perbatasan Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang tepatnya di sekitar Kecamatan Kramatwatu. Belum tuntasnya pengerukan lumpur yang dilakukan Balai Besar tersebut, air yang mengalir di saluran irigasi Di Ciujung ini belum sepenuhnya dapat di manfaatkan oleh petani Kota Cilegon, sehingga sawah yang seharusnya dapat mengahsilkan dua musim panen sekarang ini hanya satu kali.

Bahrudin berharap kepada Balai Besar Ciujung, Cidanau, Cidurian untuk segera melakukan pengerukan lumpur lanjutan, sehingga para petani penmakai air dapat menikmati hasil yang maksimal."Karena saluran irigasi yang melintasi PCI sampai panggung rawi ini dapat mengairi areal sawah kurang lebih 50 Ha, tidak hanya itu dengan adanya pengerukan saluran irigasi juga akan mengurangi luapan air hujan," tegasnya. (Deden_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Abrasi Terus Terjadi, Jalan Digenangi Air Laut

Kondisi pantai di kawasan selatan Kabupaten Pandeglang, Banten, semakin parah dan mengkhawatirkan. Dalam dua tahun terakhir, abrasi (pengikisan) pantai sudah mencapai 20 - 30 meter dari garis pantai.

Berdasarkan pantauan Banten Ekspose, abrasi paling parah terjadi di sepanjang pantai Panimbang hingga kawasan wisata Tanjung Lesung. Abrasi telah menyusutkan lebar pantai hingga tinggal beberapa meter saja. Di Desa Panimbang dan Desa Citeurup, penduduk membuat tanggul batu kali atau menempatkan kantung-kantung pasir, guna menghadang gerak maju air laut.

Jarak bibir pantai dengan jalan jalan raya tidak sampai lima meter, sehingga bila pasang tiba, jalan raya tergenang, kenda­raan yang sedang melintas di kawasan itu terpaksa berjalan merayap. Untuk mengingatkan pengguna jalan di kawasan itu dipasang beberapa papan peringatan yang bertuliskan,"Hati-hati Jalan Akan Runtuh karena Abrasi".

Sejumlah warga di Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang mengeluhkan hilangnya pohon-pohon kelapa dan sebagian ruas jalan karena tergerus ombak. "Ini sangat mengkhawatirkan, tapi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kok tutup mata terhadap kondisi ini," ucap Torik, warga Panimbang.

Warga di Desa Panimbang juga mengungkapkan, dulu jarak antara tepi laut dan jalan raya sekitar 100 meter. Akibat abrasi, jarak dengan tepi laut hanya tinggal beberapa meter dari jalan raya, sehingga jika laut sedang pasang kendaraan terpaksa harus jalan merayap karena digenangi air.

"Abrasi di sini terjadi dengan cepat, terutama sejak dua tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, di kawasan Panim­-bang pohon-pohon kelapa tersapu ombak, bahkan lapangan bola tempat bermain warga terendam hingga menjadi laut," ujar seorang warga Desa Panimbang.

Ancaman abrasi pada jalur pantai selatan wilayah Kabupaten Pandeglang Banten juga terlihat di Pantai Laba, Desa Labuan, Kecamatan Labuan. Tunggul pohon kelapa yang diterjang ombak terlihat berserakan. Tempat yang dulu digunakan untuk lapangan sepak bola, saat ini sudah masuk wilayah pasang-surut dan dimanfaatkan untuk menambatkan kapal-kapal nelayan.

"Penduduk yang tadinya tinggal sekitar 60 meter ke arah laut dari garis pantai sekarang membangun rumah ke arah darat. Karena takut satu saat disapu ombak," ujar Asep warga Labuan.

Menurut warga, abrasi pantai itu terjadi sejak lima tahun terakhir. Mereka mengaku, tidak tahu persis penyebab abrasi, tetapi mereka mencoba menghubungkannya dengan kegiatan penggalian pasir dan pengangkatan karang di kawasan sekitarnya.(Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Rubah Perilaku Hidup Sehat

Kebiasaan perilaku hidup sehat, salah satunya tidak buang hajat sembarangan, dibeberapa desa di Kota Serang masih memprihatinkan. Tentu saja masyarakat, harus diberikan pemahaman dan wawasan pentingnya hidup sehat. Kebiasaan buang hajat sembarangan hampir dapat dijumpai di semua desa yang ada di Kecamatan Kase­men Kota Serang. Bantuan yang diberikan pemerintah baik melalui Dinas Kesehatan, atau melalui PNPM Mandiri, bangunan MCK ini tidaklah berumur panjang karena banyak yang dibiarkan rusak.

Dengan melihat perkembangan ini Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) memcoba untuk memberikan pemahaman tentang pola hidup sehat dengan mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Menurut Aditya, Ketua Kelompok IX KKM Untirta mengatakan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) merupakan langkah nyata untuk merubah pola hidup sehat yang ada di masyarakat. Dimana kebiasaan buang hajat sembarangan akan dapat teratasi bila niat untuk merubah pola kebiasaan tersebut lahir dari dalam diri masyarakat yang ada di Kecamatan Kasemen umumnya dan khususnya Desa Masjid Priyayi, apalagi Desa masjid Priyayi merupakan wilayah dalam Kota Serang.

Menurut Aditya saat berdialog dengan masyarakat, mereka (masyarakat, red) telah mengetahui bahwa kebiasaan buang hajat sembarangan itu tidak sehat, akan tetapi jawaban itu dibarengi dengan alasan yang kuat bahwa membuat WC itu mahal. Namun jawaban membuat WC mahal bukan suatu alasan yang tepat sekali, bila mana ada niat untuk merubah perilaku yang tidak sehat ke pola hidup sehat banyak langkah yang dapat di lakukan, terangnya.

Melihat kekompakan masyarakat Desa Masjid Priyayi saat memperingati Isra dan Mi'raz Nabi Besar Muhamad SAW sangat meriah, semua kampung memperingatinya dengan bantuan dana dari swdaya murni masyarakat. Bila ini dikaitkan dengan pola hidup sehat membuang hajat tidak sembarangan lagi, bila ada niat untuk merubah dapat di lakukan bersama-sama. Salah satunya yaitu Sanitasi Total Berbasis Masyara­kat.

"Artinya membangun MCK atau WC secara swadaya dari masyarakat, dibangun oleh masyarakat, dirawat oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat. Ini merupakan langkah nyata untuk merubah prilaku hidup sehat," Ujarnya.

Masih kata Aditya, bila dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, masyarakat mampu untuk bersama-sama gotong royong agar pelaksanaan meriah dan berhasil. Merubah prilaku sehat juga harus bisa, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.

Menyinggung dengan bantuan yang telah diberikan pemerintah baik itu melalui Dinas Kesehatan atau melalui PMPN mandiri, tidaklah berjalan dengan maksimal. Karena masyarakat tidak mau merawat dan memelihara MCK tersebut. "Bila niat itu datang dari masyarakat semuanya akan dapat teratasi," tegasnya. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

KOSIPA menggurita, Dinkop Banten Tutup Mata?

Bank Keliling yang menggunakan kedok Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA) di Provinsi Banten, tumbuh pesat bak jamur saja. Lantas sejauh mana Pemerintah Provinsi Banten dalam mengawasi kinerja bank keliling tersebut, karena banyaknya pedagang kecil yang terjerat oleh Kosipa sementara pemerintah tutup mata.

Soal pinjaman modal bagi kalangan usaha mikro, istilah kosipa atau yang lebih akrab disebut bank keliling, seolah menjadi dewa penolong. Butuh modal cepat persyaratan tidak berbelit. Kondisi yang jauh berbeda dengan pinjaman perbankan.

Bahkan menurut seorang sales kredit UMKM sebuah bank swasta, bagi kalangan pedagang kecil di Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang, meminjam modal ke Kosipa sudah mendarah daging. “Pokoknya, pedagang di PIR sudah kosipa mended lah,” ujar Apon Priadi.

Dalam jangka panjang, ujar Apon, praktek simpan pinjam semacam ini kurang bagus dan cenderung ke praktek rentenir. Menyikapinya harus ada tindakan nyata dari Dinas Koperas Provinsi Banten. Kenapa Dinas Koperasi Provinsi Banten? Apon mengemukakan alasan, bahwa wilayah geraknya banyak yang sudah leve provinsi. “Saya berharap Dinas Koperasi Banten jangan tutup mata,” ujar pria yang pernah mengelola BMT di sebuah kecamatan di Kabupaten Serang.

Sementara menurut Bendahara Koperasi Praja Mukti Kabupaten Pandeglang, Samsudin Koperasi simpan pinjam (KOSIPA) yang tidak beres pemerintah harus bertundak tegas. Bila mereka mencari nasabah menggunakan Koperasi anggota itu harus di beri buku koperasi.

“Sekarang ini banyak masyarakat yang meminjam uang ke kosipa namun tidak diberi buku anggota. Lantas dikemanakan sisa hasil usaha (SHU) dan apakah masyarakat yang meminjam itu disebut anggota koperasi. Padahal mereka (masyarakat-red) yang meminjam uang ke Kosipa terus menerus dan mengapa setiap pinjaman itu selalu adanya potongan administrasi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua PKP-RI Kabupaten Pandeglang Drs. H. Utang Ali Muchtar. Menurutnya Kosipa lambat laun akan membunuh para pedagang kecil yang ada di daerah. Karena mereka secara tidak langsung dan sedikit demi sedikit telah menggerogoti keuntungan dari pedagang itu sendiri.

“saudara saya, tadinya membuka usaha warungan kecil-kecilan. Tadinya mulai berkembang, lantaran meminjam uang ke kosipa sekarang bangkrut lagi. Contoh ini menandakan bahwa kosipa bukan untuk membantu pengusaha kecil melainkan membunuh,” ujarnya, seraya berharap kepada dina terkait, untuk segera bertindak. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

PKPRI Pandeglang, Lewat SPBU Terus Tambah SHU

Kurun 1986-1998 boleh jadi awal kebangkitan Koperasi di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, saat itu banyak koperasi yang tumbuh. Namun, dibalik itu banyak yang tidak mengerti hakekat koperasi, sehingga saat akan RAT (rapat anggota tahunan) semua dibuat oleh Departemen Koperasi.

“Ini membuktikan bahwa koperasi yang ada belum sepenuhnya milik anggota. Baik itu Koperasi yang ada di lingkungan Pegawai maupun koperasi umum lainnya, sehingga apa yang dikerjakan koperasi diatur oleh Kantor Departemen koperasi Kabupaten Pandeglang,” terang ketua PKPRI Kabupaten Pandeglang Drs. H Utang Ali Muchtar belum lama ini.

Pergerakan Koperasi dari tahun 1986-1998, sangatlah signifikan. Hasil dari perjuangan untuk memperjelas arti sebuah koperasi mendapat hasil yang maksimal. saat ini semua koperasi sudah dapat melakukan RAT sendiri dan laporan tentang Sisa Hasil Usaha (SHU), yang tadinya diatur oleh Departemen. “Dengan demikian koperasi sekarang tidak lagi diskenariokan oleh dinas melainkan sudah berdiri sendiri,” sambung H. Utang.

Menurutnya, maju mundurnya koperasi disebabkan beberapa hambatan yang muncul diantaranya tidak adanya kebersamaan antara pengurus dan anggota, ketidak jujuran pengurus, tidak adanya keteladanan, tidak adanya keterbukaan, tidak adanya keleluasaan, dan tidak adanya keiklasan, semua itu merupakan penyebab mundunya suatu koperasi.

“Oleh sebab itu semua pengurus harus memikili sifat sebaliknya dari yang tadi, karena dengan memegang prinsip tersebut, Insya Allah koperasi akan tetap bertahan dan mengalami kemajuan,” urai Utang.

Menyinggung keberadaan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI), Utang mengatakan dengan gamblang, bertolak dari sanalah kebangkitan Koperasi Pegawai mulai terlihat. Dengan ketekunan dan keiklasan pengurus PKPRI bekerjasama dengan Dekopinda, mengadakan arahan dan pelatihan bagaimana tatacara mengurus koperasi yang benar, dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain, dan mendapat hasil yang memuaskan.

Kemudian itu, setelah anggota Koperasi Pegawai mengerti tentang tatacara dan aturan tentang koperasi, PKPRI mulai mengembangkan usaha yang lain seperti membuat wisma untuk umum dan kantin. Kemudian pada tahun 1998, PKPRI merintis usaha yang lain yaitu Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Panimbang, tantangan demi tantanmgan bermunculan. Baik dari anggota atau yang lain.

”Pada kepemimpinan Bupati H Yitno mendukung kegiatan PKP-RI, sehingga RAT yang dihadiri 1000 anggota hadir semua. Dari sanalah datang dukungan dan restu untuk SPBU yang ada di Panimbang,” terang Utang.

Setelah mendapat restu dari Bupati Pandeglang, selama dua tahun mengadakan studi banding ke Koperasi PKPRI Ciamis bagaimana mengoperasikan SPBU yang di Kelola PKPRI. Hasilnya, pada tahun 1992 didirikanlah SPBU tersebut. Setelah terasa SHU dari SPBU Panimbang PKPRI mendirikan lagi SPBU yang ada di Saketi dan di Cibaliung.

“Untuk di Kecamatan Saketi PKPRI mendapat pinjaman dari Bank BNI sebesar 1,5 M. Sedangkan yang di Kecamatan Cibaliung baru dalam tahap pengadaan tanah,” kantanya.
Dijelaskan Utang, SPBU yang ada di Kecamatan Panimbang anggarannya semua dari anggota PKPRI sehingga SHUnya juga sangat dirasakan sekali oleh anggota. “Begitu pula, saat akan dibangun SPBU ke dua di kecamatan Saketi, semua anggota sangat merespon sekali. Karena Sisa Hasil Usaha yang didapat dari SPBU Panimbang dapat dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Sofyan_Banten Ekspose)

Read More.. Read more...

Dishutbun Lebak Kembangkan Usaha Produksi Non Kayu

Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis global dan saat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menimbulkan banyak pengangguran baru, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lebak, melakukan kegiatan Pengembangan Produksi non Kayu (Jamur –red) yang menjadikan tumbuhan hutan yang biasanya dianggap tak berharga, menjadi sebuah komoditas dengan nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak, H. Aan Kusdinar saat ditemui Banten Ekspsoe dikantornya (4/8).

Dikatakannya, APBD Lebak tahun 2009 mengaloasikan dana sebesar Rp. 50 juta untuk kegiatan tersebut yang lokasinya di Desa Pasarkeong Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Diharapkan pada kegiatan tersebut, selain dalam upaya Pemkab Lebak menekan angka pengangguran, juga dapat menjadikan sarana pemenuhan ekonomi keluarga dan terpenuhinya gizi keluarga secara mudah dan murah.

“Pengembangan usaha produksi non kayu atau jamur ini dalam pelaksanaannya sangat efektif dan efisien, karena sangat mudah dilakukan baik perawatan maupun pemiliharaanya,” kata H. Aan. Apabila kegiatan tersebut, lanjut H. Aan, dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka pihaknya akan mengadakan daerah sentra jamur

Sementara itu secara terpisah, Pembina pada kelompok Tani Maju Bersama, Adnan mengatakan, pengembangan usaha produksi non kayu ini (jamur) sangat diharapkan oleh kelompok tani binaannya, karena diwilayahnya masih banyak orang yang masih menganggur. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi pengangguran. Dipilihnya usaha tersebut, kata Adnan, karena menurutnya, tumbuhan jamur tiram sebelumnya memang kurang begitu diminati masyarakat, bahkan cenderung dipandang sebagai komoditas yang tidak bernilai sama sekali.

“Memang komoditi ini, hanya dipandang sebelah mata. Karena selain hanya tumbuh di hutan tepatnya pada pohon kayu, tumbuhan jamur ini juga dipandang tak “memiliki nilai giji maupun ekonomi,” jelasnya.

Maraknya permintaan mengkonsumsi jamur tiram dari masyarakat dengan selalu habisnya penjualan jamur kepada masyarakat sekitar. Ini membuktikan usaha jamur memiliki prospek usaha yang cerah yang mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi para anggota kelompok tani binaannya.

“Saat ini kami memiliki sebanyak 8.000 Baglog jamur, sehari menghasilkan 10 hingga 30 kilogram jamur dan itu selalu habis terjual kepada masyarakat yang berada di daerah sekitar,” kata Adnan pada Banten Ekspsose dikediamannya.

Pihaknya akan mengusahakan dari 8.000 Baglog menjadi 10.000 Baglog agar dapat menghasilkan rata-rata 50 kilogram sehari. Saat ini harga jual jamur tiram mencapai Rp. 8.000,- hingga Rp. 9.000,- perkilogramnya. (Sudrajat_banten ekspose)

Read More.. Read more...

SDN Panunggulan 2, Rehab dua RKB

Sekolah Dasar Negeri Panunggulan 2 Tunjung Teja, Serang. Pada tahun 2009 ini mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 280 Juta rupiah yang diperuntukan merehab tiga Ruang Kegiatan Belajar (RKB).

“Walaupun pihak sekolah mendapat bantuan DAK dari pemerintah pusat hanya untuk merehab tiga RKB berikut meubelairnya, tapi kenyataannya kami pun diminta untuk merehab ruang guru, ya mudah-mudahan saja dengan dana sebesar itu kami bisa merampungkan semuanya dengan kualitas yang baik dan tepat waktu,” Ujar Madsuri S.Pd Kepala Sekolah Dasar Negeri Panunggulan 2, Tunjung Teja yang ditemui Banten Ekspose di ruang kerjanya belum lama ini.

Dikatakan dengan direhabnya tiga RKB tersebut, untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), Sementara peserta didik terpaksa dibagi dua, yaitu pagi tiga rombel dan siang lima rombel.

SDN Panunggulan 2 ini terletak dijalan antara Petir - Warunggunung, yang merupakan daerah perbatasan kabupaten Lebak dan kabupaten Serang. Dalam masalah prestasi peserta didiknya bisa dikatakan membanggakan. “Alhamdulillah setiap tahun selama saya menjadi kepala sekolah disini, peserta didik selalu mendapat prestasi yang terbaik atau mendapat predikat juara, baik itu dibidang akademik ataupun bidang olah raga ditingkat kecamatan juga tingkat kabupaten,” Jelas Madsuri S.Pd

Diharapkan, bila rehab RKB sudah selesai, guru dan peserta didik bisa tenang dan nyaman saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tidak seperti waktu yang sudah sudah, saat musim hujan ruangan kelas tergenang airdan banjiar karena atap atau genteng bocor serta dihantui perasaan khawatir gedung roboh karena kayunya sudah lapuk.

Untuk kedepan, lanjutnya pemerintah pusat ataupun daerah melalui dinas terkait untuk dapat lebih memperhatikan dalam hal penambahan sarana dan prasarana yang belum ada, seperti perpustakan yang sudah sangat mendesak terkait peningkatan mutu pendidikan dan tentu saja kami juga mengharapkan untuk menambahan lokal.

Cibadak Lebak
Sementara itu, Sebanyak sepuluh Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Cibadak, Lebak dapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, anggaran tahun 2009. kesepuluh tersebut antara lain, SDN I Asem, SDN 3 Asem, SDN Penancangan 4, SDN Timur 3, SDN Barat 3, SDN Bojong leles I, SDN Tambak Baya 2, SDN Bojong Cae 1, SDN Malabar dan SDN Cisangu 1.

Menurut Kepala Cabang Dinas (KCD) UPT Kec. Cibadak P. Suganda M.Pd, Bantuan DAK yang didapat tersebut diperuntukan sesuai dengan yang diajukan atau diusulkan. Ada yang untuk rehab Ruang Kegiatan Belajar (RKB) berikut mebelairnya ada juga untuk pembangunan gedung perpustakan.

“Saya mengingatkan sekaligus mengharapkan kepada pihak sekolah agar bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut digunakan sesuai RAB , dan bila bangunannya sudah rampung, kualitasnya harus baik. Jadi mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” harapnya. (Rustandar_BAnten EKspose)

Read More.. Read more...

Pengadaan Rangka Atap Baja Ringan & Meubeler Sekolah

Siapa Monopoli Anggaran DAK Pendidikan…?

Panitia pembangunan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) mengaku bingung dengan dinas pendidikan Kabupaten Serang, yang dinilai sepihak dan memonopoli pengadaan atap rangka baja ringan serta meubeler. Panitia dan para kepala sekolah hanya pasrah dengan kebijakan yang dinilai membingungkan itu. Mereka tidak berani protes, karena khawatir bantuan DAK untuk sekolahnya diberhentikan ditengah jalan oleh dinas.


Program pemerintah dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar serta perangkat meubelernya. Namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kinerja jajaran dinas terkait di daerah.

Di Kabupaten Serang misalnya, alokasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 mulai menimbulakn gejolak ditingkat bawah.

Sejumlah ketua komite dan para Kepala Sekolah Dasar (SD) selaku pelaksana kegiatan pembangunan, mengaku bingung dengan sikap dinas yang memaksakan kehendak alias memonopoli dalam pembelian material bahan atap baja ringan dan meubeler. Mereka meminta agar dinas transparan dalam menentukan kebijakan.

Ketua komite sekolah di Kecamatan Mancak yang enggan disebut namanya mengungkapkan, bahwa pembelian sejumlah bahan perlengkapan seperti rangka atap baja ringan dan meubeler sudah ditentukan dari dinas.

Keputusan tersebut langsung disampaikan pada saat acara sosialisasi DAK beberapa waktu yang lalu. Baik pihak komite maupun sekolah hanya menerima barang yang sudah dikirim dari dinas melalui pihak ketiga yang sudah direstui oleh dinas.

“Kita dibawah tidak tahu menahu perihal pengadaan rangka atap baja ringan dan meubeler. Kita hanya sebatas menerima bahan material yang sudah dikirim dinas. Demikian halnya untuk harga dan kwalitas barang serta cara pembayaran bagaimana, kami tidak tahu menahu. Kita hanya tinggal terima matangnya saja. Kami tidak berani untuk bertanya, karena takut sekolahan kami malah nantinya tidak dapat anggaran DAK. Nantinya kami malahan yang disalahkan jika tidak mau menurut dengan orang dinas,” ujar sumber Banten Ekspose yang mewanti- wanti agar namanya tidak dimunculkan.

Dalam acara sosialiasasi pengucuran program DAK beberapa waktu yang lalu, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah membeli atap rangka baja ringan dan mebeler. Para peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan Komite Sekolah dan para guru tidak berani protes atas kebijakan yang dinilai membingungkan tersebut.

“Setiap sekolah dasar yang mendapat alokasi dana DAK di Kabupaten diwajibkan membeli rangka atap baja ringan dan mebeler ke pihak ketiga, yang ditentukan dinas pendidikan. Pihak ketiga ini disebut- sebut adalah salah satu koperasi karyawan sebuah instansi negara yang strategis yang bekerjasama dengan pihak distributor,” ujar salah satu panitia pembangunan rehabilitasi gedung SD di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Sumber tersebut menyatakan, sikap dinas yang mewajibkan sekolah membeli material tertentu kepada rekanan dinas, bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan dan etika kepatutan. Jelas sikap ini memberi contoh yang kurang baik kepada para kepala sekolah dan pelaku pendidikan di wilayah Kabupaten Serang.

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK 2009 disebutkan dalam lampiran I Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 95 tahun 2007 disebutkan dalam pasal 6 huruf b menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola. Yang dimaksud swakelola dalam hal ini adalah peleksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan yang dimaksud dengan swakelola adalah Pengadaan barang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggungjawab anggaran.

Sedangkan pada Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan swakelola, penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah).

Untuk diketahui, alokasi DAK 2009 di Kabupaten Serang senilai Rp. 46.374 milliar. Dana ini berasal dari APBN sebesar Rp 42 miliar dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Serang sebesar Rp 4 miliar. Program DAK ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan mutu sarana pendidikan di Indonesia.

Sedangkan untuk pembiayaan rehabilitasi gedung SD ini ditopang Depdiknas 50 %, Pemerintah Propinsi 30 % dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 20 %. Prosentase ini berdasarkan kesepakatan antara Depdiknas, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Indonesia.

Untuk wilayah Propinsi Banten seluruh Kabupaten/ Kota menerima dana DAK. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tertanggal 29 januari 2009 disebutkan bahwa penerima DAK di Propinsi Banten adalah untuk kabupaten Kabupaten Lebak sebesar Rp 36.522 miliar, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 43.035 miliar, Kabupaten Serang sebesar Rp 43.374 miliar, Kabupaten Tangerang sebesar Rp 31.867 miliar, Kota Cilegon 5.219 miliar, dan Kota Tangerang sebesar Rp 6.968 miliar.

Tidak Mengikat
Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Drs H Yahya M Pd, kebijakan pengadaan rangka atap baja ringan dan mebeler merupakan kebijakan yang tidak mengikat terhadap siapapun. Kepala sekolah dan komite atau panitia dipersilahkan untuk membeli barang-barang tersebut asal sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan konsultan.

“Secara tegas kita sampaikan bahwa dinas tidak pernah mewajibkan dan memaksa para kepala sekolah dan komite untuk membeli rangka atap baja ringan dan mebeler. Silahkan saja pihak sekolah untuk berekspresi sendiri menentukan material yang akan dibeli asalkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan konsultan,” ujar Yahya yang ditemui di kantornya beberapa waktu yang lalu.

Yahya menambahkan, bahwa Koperasi Polda Banten yang disebut menjadi distributor rangka atap baja ringan adalah atas pengajuan lembaga koperasi milik Polri. Ia mengaku tidak sama sekali memberi rekomendasi khusus kepada Koperasi Polda untuk pengadaan rangka atap baja ringan.

Menurutnya, Koperasi Polda dipersilahkan menemui langsung dengan para kepala sekolah dan komite serta pihak panitia, untuk secara aktif secara langsung mengajukan penawaran pengadaan barang-barang tersebut. Ia berpendapat bahwa sepanjang pihak sekolah mau dan setuju untuk membeli barang milik Koperasi Polda maka sah-sah saja, asalkan sesuai dengan speksifikasi yang ditentukan dalam ketetapan konsultan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, yang ditemui Banten Ekspose di kantornya belum lama ini, membantah jika pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seerang sengaja memplot pengadaan material atap rangka baja dan meubeler dalam proyek DAK tahun 2009. Yang ada adalah pihak sekolah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk item rangka atap baja ringan dan meubeler, asalkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis poelaksanaan DAK 2009.

Dalam kesempatan itu, Asep yang mengaku mantan wartawan menjelaskan bahwa untuk pengadaan material rangka atap baja ringan dikerjakan oleh Koperasi Polda. Sedangkan untuk pengadaan material mebeler dikerjakan oleh lima perusahaan mebel yang sebelumnya sudah disetujui oleh masing- masing kepala sekolah dan komite.

Namun saying ketika Banten Ekspose meminta daftar nama ke- lima perusahaan pengadaan mebeler, Asep mengatakan tidak hafal nama kelima perusahaan mebel tersebut. Ia berjanji kepada Banten Ekspose akan memberikan nama satu perusahaan pengadaan meubel esok harinya. Hingga berita ini diturunkan, Asep belum berani memberikan nama-nama perusahaan suplier meubeler untuk seluruh sekolah di Kabupaten Serang tersebut.

Selanjutnya dijelaskan Asep, dalam pengadaan rangka atap baja ringan pihak suplier berkewajiban membayar seluruh kewajiban pajak. Untuk itu pihak sekolah dan para komite serta panitia pembangunan tidak diberitahukan untuk tidak memikirkan pajak PPN dan PPH.

Ditempat terpisah, Ketua Primkopol Gakuba Banten Komisaris Polisi Drs Andrenabu, membenarkan bahwa pihaknya menjadi distributor rangka atap baja ringan dalam proyek DAK Tahun 2009 di Kabupaten Serang. Keterlibatan pihaknya dalam proyek tersebut atas dasar pengajuan lembaga koperasi kepada seluruh kepala sekolah yang kemudian ditungkan dalam MoU antar kedua belah pihak.

“Memang benar untuk DAK 2009 ini kami menjadi distributor pengadaan rangka atap baja ringan di Kabupaten Serang. Namun demikian kita professional dalam bisnis ini. Kita ingin mengabdikan diri kepada masyarakat bahwa kita mampu memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Kita sepakat untuk profesional. Kwalitas barang dan spesifikasi sudah jelas merupakan jaminan dari kami yang sudah teruji. Kami sudah berpengalaman membangun di perumahan Polda Banten. Jadi karena sekarang ada kesempatan mengapa tidak kami buktikan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa bila barang miliknya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pihak konsultan, maka siap untuk dibongkar tanpa syarat. (Sobar Rohmat/ Nurhasan_Banten Ekspose).

Read More.. Read more...