Bangun SMKN Solear, Pemprov Banten Dinilai Gegabah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai terlalu gegabah membangun proyek Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Solear di Desa Pesanggarahan, Kecamatan Solear. Padahal, sekolah yang dibangun senilai Rp1,4 miliar dari APBD Pemprov Banten itu berdiri di atas lahan bukan milik Pemkab Tangerang.

“Pemprov Banten terlalu berani, dengan langsung melaksanakan proyek pembangunan SMKN Solear. Padahal, lahan itu masih milik pengembang perumahan Kirana,” ujar anggota DPRD Kabupaten asal Dapil I Dedi Sutardi.

Dedi yang juga sebagai Ketua Komisi C Bidang Anggaran dan Aset ini berjanji akan mendalami persoalan pembangunan SMKN Solear ini. Pihaknya akan mempertanyakan kepada Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait sejauh mana proses penyerahan fasos fasum milik PT Kirana Surya Perkasa tersebut.

“Saya mau tanya dulu BPPKAD tentang penyerahan fasos fasumnya. Kalau memang itu belum diserahkan, sama artinya sekolah itu dibangun diatas lahan milik orang lain dan itu melanggar,” katanya.

Terkait adanya pembangunan USB SMKN Solear sendiri, Dedi Sutardi, warga Solear ini mengaku tidak mengetahui adanya pembangunan sekolah tersebut. “Saya tidak tahu, kapan peletakan batu pertamanya, kapan mulai proyek dikerjakan, bahkan nama sekolahnya,” tandas Dedi.

Diinformasikan, proyek pembangunan USB SMKN Solear senilai Rp1,4 miliar ini dipertanyakan, lantaran dibangun diatas lahan yang bukan merupakan aset milik pemerintah daerah. Namun, masih milik pengembang PT Kirana Surya Perkasa, pengembang perumahan Kirana.(yat's)

Read More.. Read more...

Aryo Mahardika Terpilih Menjadi Ketua LPPUAM

Bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Banten rembug mampulung beberapa lembaga mengagas berdirinya Lembaga Pemantau Penyehatan Usaha dan Anti Monopoli (LPPUAM) Provinsi Banten.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PWI Banten Firdaus, Ketua Bidang Organisasi PWI Banten Cahyono Adi, Direktur Eksekutif LKBH PWI Rizal, Direktur Litigasi LKBH Rachmatullah Roeslan, Direktur non-Litigasi Syarif Madszkrullah dan beberapa anggota litigasi dan nonlitigasi LKBH PWI Banten serta beberapa LSM.

Pada malam itu secara resmi dibentuk Lembaga Pemantau Penyehatan Usaha dan Anti Monopoli (LPPUAM) Provinsi Banten. Dan terpilih sebagai ketua sekaligus ketua fomatur Aryo Mahardika.

Menurut Aryo Mahardika, pembentukan ini tidak terlepas dari dorongan PWI Cabang Banten. “Kita berharap Lembaga ini menjadi Lembaga Pengawas yang Efektif dan Kredibel untuk mengawasi Penyehatan Usaha dan Anti Monopoli dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan rakyat,” ujar Aryo alumnus Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ini.

Aryo menjelaskan, bahwa lembaga ini setelah terbentuk akan menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

“Kita juga akan melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kita juga dapat meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini,” tandas putera Daenulhay mantan Direktur Utama PT. Krakatau Steel ini. @MANSAR/pwi

Read More.. Read more...

Waria Ditemukan Tewas di Jalan Tol Karang Tengah

TANGERANG-Sesosok jenazah yang diduga waria ditemukan di pinggir jalan tol Jakarta - Tangerang, tepatnya di sekitar pintu tol Karang Tengah, Kota Tangerang, Selasa (13/9). Mayat tersebut ditemukan oleh seorang warga yang kebetulan melintas di pinggir jalan tol, sekitar pintu tol Karang Tengah. Saat melintas, warga tadi mencium bau busuk. Setelah dicek secara seksama, bau busuk itu berasal dari selokan yang berada di pinggir jalan tol tersebut. Ketika didekati, ternyata ada sesosok mayat pria berpakaian wanita. Mayat ditemukan menggunakan kaus berwarna gelap dan celana jeans. Karena sudah berhari-hari, pakaian yang digunakan sudah kotor dengan lumpur. "Bau busuk sekali. Ternyata ada mayat. Warga sekitar sini tidak ada yang kenal," ucap Rizal, warga setempat. Sementara itu, menurut Kapolsek Ciledug, Kompol Sukiman, di tubuh mayat waria tanpa identitas itu terdapat luka pukulan benda tumpul. "Kami perkirakan mayat ini adalah korban perampokan," ujarnya. Menurut Sukiman, mayat waria itu berkisar usia 25 - 30 tahun. Kini mayat itu dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. "Kami masih terus menyelidiki penyebab utama kematian korban. Jadi ditunggu saja," ujarnya. sumber: http://www.tangerangnews.com/baca/2011/09/13/5513/waria-ditemukan-tewas-di-jalan-tol-karang-tengah

Read More.. Read more...

Gubernur Akui ada PNS yang NII, TNI Terus Pantau

Gubernur banten mengakui keberadaan anggota Negara Islam Indonesia (NII) sudah masuk di jajaran pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintahan Provinsi Banten, hal ini terungkap dalam acara silaturahmi dan dialog Ulama dan Umaro di Makorem 064 Serang di Serang, Kamis (28/4)

"Informasi tersebut telah disampaikan kepada kami, namun demikian merupakan hak azasi manusia karena tidak ada aturannya yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi PNS," kata Ratu Atut Chosiyah



Namun demikian, Gubernur mengatakan, pihaknya juga akan terus berkordinasi dengan jajaran pihak keamanan mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan agar mewaspadai gerakan-gerakan yang bisa membuat keresahan dalama masyarakat melalui pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat.



Sementara itu, Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Serang Kol Inf Joko Warsito, mengatakan, TNI di jajaran Makorem terus memantau dan memonitoring keberadaan anggota atau aktivitas NII di wilayah Banten, karena pihaknya juga memiliki data-data awal mengenai keberadaan anggota NII di Banten.



Namun demikian, saat ini tidak ada tindakan yang bisa dilakukan TNI terkait dengan aktivitas mereka kecuali melakukan pendalaman dan perkembaangan aktivitas mereka. "NII bukan masalah baru, ini masalah lama yang terus berkembang dan tetap ada. TNI terus memonitor keberadaan anggotanya, dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh TNI terkait masalah ini " Ujar Kol Inf Joko Warsito. (M03)

Read More.. Read more...

Pengawas Harus Profesional

Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Serang terus meningkatkan mutu pengawas sekolah, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sebab, secara umum, menurut Kepala Dindik Kabupaten Serang Yahya Soleh, mutu pendidikan di Indonesia masih ketinggalan dari yang lain.

“Ada tiga hal yang memengaruhi mutu pendidikan, yakni profesionalisme, sarana dan prasarana, dan kesejahteraan tenaga pendidikan. Berbicara soal profesionalisme, hasil survei sebuah lembaga independen menyatakan bahwa dari 3,5 juta guru di Indonesia, hanya 1 juta di antaranya saja yang benar-benar guru profesional. Selebihnya yang 2,5 juta masih belum profesional,” terang Yahya dihadapan puluhan pengawas dan calon pengawas di lingkungan Dindik Kabupaten Serang yang merupakan mahasiswa pascasarjana STIE Kusumanegara, bertempat di kampus Institut Tekonologi dan Bisnis (ITB) Piksi, beberapa waktu lalu.

Hadir dalam acara itu Asda I Setda Pemkab Serang Rahmat Jaya, Direktur Eksekutif Yayasan Piksi Yos Sudarso Junus, Rektor ITB Piksi Iwan K Hamdan, Kepala Bidang Pembinaan TK/SD Dindik Kabupaten Serang Asep Nugraha, serta dosen undangan Dr Ade Sutisnajaya.

Lebih lanjut Yahya mengatakan, yang perlu dibenahi adalah sifat-sifat profesionalisme, baik dari para pengawas, kepala sekolah, hingga guru. “Pengawas harus bisa memberi contoh,” timpalnya.

Maka dari itu, sambung Yahya, melalui perkuliahan pascasarjana ini, para pengawas dan calon pengawas bisa lebih profesional lagi dalam menjalankan fungsinya. “Biaya kuliah pascasarjana memang berat. Tetapi itu harus dipaksakan demi tercapainya tujuan pendidikan. Kami harap ke depan Pemkab Serang bisa mengalokasikan anggaran untuk meringankan biaya kuliah pascasarjana bagi para pengawas,” ujarnya.

Terlebih, menurut Yahya, upaya peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan pembimbingan dan pelatihan keterampilan guru menjadi sangat penting, dan strategis dalam menjalankan tugas pokoknya. “Program peningkatan mutu guru untuk menjadi profesional tidak terlepas dari mutu pengawas sekolah,” imbuhnya.

Rektor ITB Piksi Iwan K Hamdan dalam sambutannya menyampaikan bahwa kampusnya sangat peduli terhadap kemajuan pendidikan di Banten, tak terkecuali di Kabupaten Serang.
Untuk itu, kata Iwan, pihaknya siap memfasilitas guna menciptakan profil pengawas sekolah profesional dalam pengelolaan pendidikan. “Mungkin ke depannya kami akan buat workshop kuliah umum untuk meningkatkan kompetensi pengawas agar dunia pendidikan semakin berkualitas,” kata Iwan. (Ibn)

Read More.. Read more...

SD di Kota Serang Butuh 559 RKB

Setelah Banten menjadi Provinsi, wilayah Kota Serang sebagai pusat dari Ibu kota Provinsi Banten, maka kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi Sekolah-Sekolah Dasar di Kota Serang, dibutuhkan sarana dan prasarana yang layak serta ratusan Ruang Kelas Baru guna kebutuhan siswa yang setiap tahunnya semakin bertambah dalam jumlah siswanya.

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Serang, Tatang Taufik R, beberapa waktu lalu diruang kerjanya pada Banten Ekspose.Adanya kebutuhan RKB di tingkat sekolah-sekolah dasar tersebut, saat ini sedang diupayakan oleh Dindik Kota Serang.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ataupun perubahan, dalam pengajuan RKB tersebut, maka ditahun ini segera dapat direalisasikan,” katanya.

Tatang juga mengungkapkan, bahwa kebutuhan RKB tersebut sebagai upaya pemerintah Kota Serang dalam peningkatan sarana dan prasarana sekolah-sekolah dasar yang ada di wilayah Kota Serang agar lebih baik. Dan Dindik Kota Serang sudah mendata akan kebutuhan RKB yang dianggap sudah mendesak demi pelayanan terbaik terhadap masyarakat di Kota Serang dalam hal sarana dan prasarana pendidikan dari sejumlah siswa yang ada saat ini yaitu mencapai 2256 Rombongan Belajar (Rombel) dan 1.690 Kelas. Maka, kebutuhan ruang kelas baru yang harus disediakan oleh pemerintah kurang lebih sekitar 556 RKB.

“Akan tetapi, kalau dari satu sekolah tersebut masih dapat dijadikan 2 atau 3 rombongan belajar siswanya itu, untuk idealnya sekitar 300 kelas dulu. Selebihnya mudah-mudahan bisa untuk kebutuhan sekolah lainnya yang belum terdanai atau terakomodir oleh pemerintah,” jelasnya.

Kata Tatang, diupayakan DAK di tahun 2011 juga akan akan dibangun sejumlah 54 Perpustakaan sekolah dari sekolah yang ada sejumlah 243 sekolah. “ Dan jika tidak ada perubahan dalam juknis 2011, maka tahun ini juga akan merehabilitasi sebanyak 149 ruang kelas,” paparnya.

keinginan Dindik Kota Serang saat ini, tidak ada lagi perubahan dalam juknis maupun juknis dari pemerintah pusat, sehingga keinginan Pemkot Serang tersebut dapat tercapai sesuai harapan masyarakat guna penunjang mutu dalam pendidikannya. “ Kami minta doa dan dukungan dari masyarakat di Kota Serang, agar niatan dindik tersebut dapat terwujud dan dapat berjalan dengan baik serta lancar,” imbuhnya. (D.Mulyadi)

Read More.. Read more...

Tidak Menjanjikan, Nelayan Alih Profesi

Dengan alasan tidak menjanjikan, banyak nelayan di Kabupaten Serang beralih profesi. Akibatnya saat ini jumlah nelayan di Kabupaten Serang terus mengalami penurunan, padahal kebutuhan masyarakat akan ikan laut terus meningkat.


Demikian terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Banten asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten/Kota Serang Sabrawijaya menjalani masa reses dengan mengumpulkan para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Serang di Gedung Korpri Kota Serang, beberapa waktu lalu.

"Karena berprofesi sebagai nelayan tidak menjanjikan di masa depan, semakin hari penghasilan nelayan semakin menurun drastis, hutang besar penghasilan tidak ada. Ini yang jadi persoalan sehingga anak nelayan tidak mau menjadi nelayan, sementara kebutuhan ikan snagat tinggi," kata salah seorang peserta.

Karenanya mereka berharap, pemerintah baik Kabupaten Serang maupun Pemprov Banten mencarikan solusi agar pendapatan nelayan dapat meningkat, sehingga jumlahnya tidak menurun.

Menanggapi hal tersebut, Sabra mengatakan bahwa Pemkab Serang dan Pemprov Banten harus bersama-sama membuat terobosan baru agar usaha sebagai nelayan dapat mencukupi kehidupan mereka, sehingga anak-anak mereka mau melanjutkan usaha orang tuanya.

"Ini bukan hanya menjadi persoalan nelayan, tetapi juga persoalan pemerintah, karena dengan berkurangnya jumlah nelayan, maka pasokan ikan laut menjadi berkurang pula, sementara kebutuhan terus meningkat," kata politisi PBR ini.

Selain pemerintah, ia meminta kepada kalangan industri yang berada di Kabupaten Serang juga mau memberikan dana CSR-nya untuk nelayan dalam bentuk bantuan kapal yang cukup layak.


Saat ini menurutnya, nelayan Kabupaten Serang sebagian besar masih menggunakan perahu kecil untuk mencari ikan dilaut, padahal perahu kecil hanya mampu berlayar disekitar wilayah pesisir pantai yang populasi ikannya sudah sangat jarang.
"Beri mereka kapal yang besar yang bisa berlayar ke tengah laut luas, sehingga mereka bisa mendapatkan ikan yang cukup banyak," ujarnya.

Wakil Ketua DPD HNSI Banten Suryadi yang hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini tiga mil air laut dari pantai sudah tercemar, sehingga tidak bisa lagi untuk mencari ikan.

"Untuk mencari ikan harus ke laut lepas yang harus didukung dengan sarana memadai. Kontribusi nelayan sangat signifikan dalam mencukupi gizi masyarakat, jangan sampai pembangunan pesat di pinggir pantai, tetapi kontribusinya kecil kepada nelayan," ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten Suyitno yang juga hadir mengaku bahwa sebanyak 96 persen nelayan di Banten masih menggunakan perahu kecil dengan ukuran 10 GT.

"Mau tidak mau, harus restrukturisasi kepada kapal besar lengkap dengan alat bantunya," ujarnya.

Asda II Pemkab Serang Entus Mahmud yang juga hadir mengakui bahwa potensi besar yang ada di laut Kabupaten Serang belum dapat dikelola dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

"Hal itu karena terkendala dengan kualitas SDM dan rendahnya kemampuan memanfaatkan tekhnologi dan jejaring pemasaran dan permodalan," akunya. (Moel/MB)

Read More.. Read more...

Gunung Taka Siap Urug Proyek KS-Posco

Gunung Taka yang berada di Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan lantaran Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi sudah menerbitkan surat izin galian untuk kepentingan urukan PT Krakatau Posco ini.


Dimulainya pembongkaran Gunung Taka, ditandai dengan syukuran yang digelar PT Delimas Lestari Jaya, selaku pemilik lahan pegunungan; PT Waskita Karya, selaku pelaksana urukan lahan PT Krakatau Posco, dan PT Krakatau Steel, selaku panitia pengadaan proyek tersebut, di areal Gunung Taka, Kamis (7/5) pagi.

Haeruji, yang mewakili Direktur PT Delimas Lestari Jaya, di sela acara, mengatakan bahwa Gunung Taka memiliki luas 120 hektar, yang akan dibongkar selama satu tahun. Jika sudah berjalan normal, kata Haeruji, angkutan tanah tersebut akan padat, yakni hingga 300 rit per hari.

“Gunung Taka ini dibeli dari masyarakat oleh PT Delimas Lestari Jaya, kemudian dijual kepada PT KS. Yang melakukan pembongkarannya PT Waskita Karya,” ujar Haeruji, seraya mengatakan bahwa truk yang mengangkut tanah urukan tersebut akan ditutupi terpal sehingga tidak berceceran ke jalan. “Kalau pun ada tanah yang berceceran, ada petugas khusus yang membersihkan dan menyiram jalan,” Haeruji menandaskan.

Wakil Direksi Wakita Karya Dono menegaskan bahwa syukuran tersebut menandai dimulainya eksploitasi Gunung Taka untuk urukan PT Krakatau Posco. “Kita sangat bersyukur pak walikota sudah menerbitkan izin untuk aktivitas galian gunung ini. Semoga dalam berjalan lancar,” ujar Dono.

Manajer Teknologi dan Development PT KS Sulistiyadi dalam sambutannya mengakui bahwa dalam perjalannya nanti, aka nada persoalan di lapangan, baik persoalan sosial, kebisingan, maupun yang lainnya. Terkait hal ini, katanya, pihak PT KS meminta agar dimaklumi dan apabila ada persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik. “Proyek galian ini akan berlangsung satu tahun. Karena itu, friksi yang terjadi di lapangan sangat dimungkinkan. Jika itu ada, kami mohon dimaklumi,” ujar Sulistiyadi.

Sekmat Ciwandan Mukmin, yang hadir mewakili camat, membenarkan bahwa walikota sudah menerbitkan izin galian Gunung Taka. Meski demikian, Mukmin tidak menjelaskannya secara terperinci. “Angkutan truk ini akan melintasi JLS (jalan lingkar selatan) sejauh 6 kilometer. Kerusakan JLS yang 6 kilometer itu akan menjadi tanggung jawab PT KS dalam pemeliharaanya, selama proyek ini berlangsung,” ujar Mukmin.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ciwandan Masrial Mamun mengatakan, seluruh masyarakat harus mendukung proyek ini, demi kemajuan Ciwandan khususnya.

Meski demikian, kata Masrial, pihak pelaksana proyek juga jangan hanya mementingkan keuntungan sendiri, tetapi harus memperhatikan masyarakat Ciwandan, khususnya dua kelurahan yang dilintasi, yaitu Randakari dan Kepuh. “Masyarakat juga harus diperhatikan, jangan hanya pahitnya debu tanah saja, tanpa ikut menikmati keuntungannya,” Masrial mengingatkan.

Dalam acara tersebut, pihak PT Delimas Lestari Jaya menyerahkan bantuan untuk 100 anak yatim dan janda tua.

Sebelumnya, sejumlah orang mengatasnamakan konsorsium pengusaha galian Gunung Taka Ciwandan, mendatangi kantor proyek pengurukan Krakatau Posco yang tengah digarap oleh PT Waskita Karya, Selasa (05/04). Kedatangan mereka di kantor yang beralamat di Link Lijajar, Kecamatan Ciwandan tersebut, dalam upaya mempertanyakan quarry (material galian) di Gunung Taka, yang hingga kini belum dipergunakan oleh PT Waskita Karya dalam pengurukan lahan Krakatau Posco.

Direktur Operasional Konsorsium Pratikno, kepada wartawan menyatakan, selama ini informasi yang berkembang di masyarakat, bahwa proyek pengurukan Krakatau Posco yang saat ini tengah berjalan menggunakan material tanah dari Gunung Taka.

"Memang kontrak kita sudah ada, bahwa tanah 9 juta meter kubik dari Gunung Taka akan dipakai untuk urukan Krakatau Posco. Kenyataannya sampai saat ini, kita belum bekerja sama sekali. Belum ada kegiatan apa-apa di Gunung Taka. Kita datang kesini juga untuk mempertanyakan kejelasanannya," ujarnya. (Ibn)

Read More.. Read more...

PDAM-CM Kurang Pasokan Air

Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM) mengaku kekurangan pasokan air untuk suply kebutuhan masyarakat. Hal ini mengakibatkan sejumlah pelanggan baru yang tengah mengantre tak dapat dilayani secara optimal.


Hingga saat ini, kemampuan Krakatau Tirta Industri (KTI) sebagai pemasok air untuk kebutuhan Cilegon baru 250 liter per detik. Direktur Utama PDAM-CM Agus Hikmat mengatakan, hal tersebut baru dapat memenuhi kebutuhan pelanggan PDAM-CM sebanyak 15 ribu pelanggan saat ini.

“Sementara itu, kami menargetkan pelanggan baru pada 2011 sebanyak 2000 pelanggan. Jika suply air masih 200 liter per detik, maka kami akan kesulitan dalam melayani pelanggan baru,” kata Agus disela-sela acara Lokakarya Penyiapan Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan PDAM-CM, di Hotel Permata.

Acara lokakarya itu sendiri merupakan bentuk sosialisasi pihak PDAM-CM terkait program-program yang akan dilaksanakan pada 2011 ini. Hadir dalam acara tersebut, Asda II Pemkot Cilegon Tatang Muftadi, Direktur Desentralization Suport Fundation (DSF) Bank Dunia Risfan Munir, dewan pengawas PDAM, dan tokoh masyarakat Cilegon.

Agus mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan pelanggan baru, pihaknya tengah mengusulkan penambahan kemampuan suply air sebanyak 50 liter per detik. Jika KTI mampu menyalurkan air sebanyak 250 liter per detik, kata Agus, maka PDAM-CM mampu melayani 17 ribu pelanggan.

“Hal tersebut tengah kami usulkan, dan KTI mengaku akan memenuhinya usai perluasan Waduk Krenceng yang menjadi sumber air KTI selesai,” ungkapnya.

Hal tersebut, menjadi salah satu upaya PDAM-CM dalam meningkatkan pelayannya kepada masyarakat. Selain itu, ada lima program PDAM-CM lagi yang menjadi fokus pihaknya dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Salah satunya adalah fasilitas pengaduan pelanggan melalui media E-mail atau SMS. Dan produk unggulan kami adalah perintisan ZAMP (Zona Air Minum Prima). Itu adalah penyaluran air bersih yang dapat diminum langsung tanpa dimasak terlebih dahulu,” kata Agus.

Program ZAMP telah diuji cobakan sejak pertengahan 2009. Khususnya di perumahan Metro, Kelurahan Panggung Rawi, Jombang, dan RSUD Cilegon.

“Pelanggan ZAMP hingga sekarang baru 600 pelanggan. Tahun ini rencananya akan kami perluas ke arah Grogol dengan target 200 pelanggan,” ujarnya.

Pada bagian lain, Asda II Pemkot Cilegon Tatang Muftadi mengapresiasikan upaya PDAM-CM dalam upayanya meningkatkan pelayanan masyarakat Cilegon. “Apa yang dilakukan PDAM-CM sejalan dengan visi misi Pemkot Cilegon,” katanya.(Moel)

Read More.. Read more...

Antisipasi Krisis Pangan, Perlu Ada Sentra Padi

Jumlah produksi padi yang berlimpah di wilayah Provinsi Banten, tak dapat menjamin tidak terjadinya krisis pangan daerah. Untuk mengatasi kemungkinan terburuk dalam persoalan krisis pangan itu, diperlukan sentra-sentra padi di sekitar areal produksi.
Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya mengatakan, kendati jumlah produksi padi di wilayah Provinsi Banten berlimpah, namun kebutuhan beras masih di datangkan dari luar daerah lain. “Ini memang ironis dan perlu ada upaya perbaikan,” katanya.

Menurut Hudaya, perlu ada perbaikan inprastruktur agar biaya produksi padi menjadi beras tidak menjadi mahal dan memberatkan konsumen namun tetap memberikan keuntungan bagi produsen. “Selain membangun dan memperbaiki inprastruktur, saya pikir perlu dibuat sentra-sentra padi di sekitar wilayah produksi atau di sekitar persawahan,” katanya.
Sentra padi harus dilengkapi dengan alat pengering katanya, agar kualitasnya tetap baik. “Kalau sentra ini ada dan inprastruktur diperbaiki, maka surplus padi yang dimiliki Banten juga akan menjadi surplus beras,” tegasnya.
Sementar itu Pemerintah Provinsi Banten optimistis target produksi gabah kering giling (GKG) 2011 sebesar 2.089.382 ton akan tercapai, tidak akan menurun dibanding tahun 2010. “Kami yakin target produksi itu tercapai karena sudah diperhitungkan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang.
Agus mengatakan, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan produksi padi pada 2011, diantaranya melalui perbaikan saluran irigasi yang saat ini hanmpir 50 persen dalam kondisi rusak, kordinasi dinas pertanian provinsi dengan kabupaten/kota serta pembangunan ‘pilot project’ pertanian di kawasan pantai utara Banten, dengan pola pertanian satu kesatuan hulu sampai hilir melalui budidaya pertanian ramah lingkungan.
Sehingga dengan uapaya tersebut, kata Agus, diharapkan target produksi padi pada 2011 sebesar 2.089.382 ton gabah kering giling (GKG) bisa tercapai. Target tersebut jauh lebih tinggi dari 2010 yang mencapai 2.048.152 ton.
Dengan demikian, Banten berhasil memberi kontribusi sebesar 3,6 persen terhadap produksi beras nasional pada 2010 dan akan ditingkatkan pada 2011 minimal hingga 5 persen dengan target produksi 2.089.382 ton gabah kering giling tersebut.
Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, luas tanaman pada akhir Desember 2010 mencapai 165.918 hektar, jumlah tersebut lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 100-150 ribu hektar. Menurut catatan BPS produksi padi Provinsi Banten tahun 2010 sebesar 2,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jumlah tersebut meningkat sebesar 199,04 ribu ton (10,76 persen) dibandingkan produksi padi tahun 2009. (Moel)

Read More.. Read more...

Serangan Hama, Produksi Padi Diprediksi Turun

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Serang memprediksikan panen padi kali ini mengalami penurunan. Hal tersebut, disinyalir selain karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, serangan hama padi yang terjadi beberapa waktu terakhir, membuat tanaman padi mengalami penurunan produksi.

Menurut Ketua KTNA Kabupaten Serang Subagyo, diperkirakan, hasil panen padi kali ini mengalami penurunan hingga 3 sampai 4 ton saja per hektare. Hal itu bukan tanpa sebab. Serangan hama dan kondis cuaca yang kurang baik beberapa waktu lalu sangat berpengaruh terhadap penurunan produksi padi kali ini.


“Panen kita prediksikan mulai Maret dan berdasarkan hasil pantauan di lapangan, kondisinya agak cukup mengkhawatirkan,” kata Subagyo.


Padahal, pada panen sebelumnya para petani cukup meraup untung karena produksi padi mereka cukup baik. “Faktor cuaca ini memang sangat berpengaruh pada hasil pertanian. Namun, kali ini serangan hama juga berimbas pada penurunan produksi,” urainya.

Sementara itu, para petani di Desa Kemanisan, Kecamatan Tirtayasa, mengeluhkan kondisi sawah mereka yang di serang berbagai macam hama sejak sebulan terakhir.

Samroji (47), salah seorang warga Desa Kemanisan yang sawahnya diserang hama, mengatakan selain masalah hama membuat tanaman padi mereka mengalami penurunan kualitas, para petani juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli pestisida. (*^*)

Read More.. Read more...

30 Persen Irigasi di Banten Rusak

Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten bersama Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Provinsi Banten harus bekerja ekstra untuk menginventarisir irigasi-irigasi yang memerlukan penanganan dalam rangka mendukung tercapainya target peningkatan produksi beras. Karena sampai saat ini, masih terdapat sekitar 30 persen saluran irigasi yang kondisinya rusak.



Hal itu disampaikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kegiatan Panen Raya Demplot Area Padi Sawah pada Program Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan Musim Tanam 2010-2011 di Desa Kadubeji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. “Dari seluruh irigasi yang terdapat di Banten, 71 persen dalam kondisi baik. 14 persen rusak ringan dan 14 persen lainnya rusak berat,” ungkap Atut.


Hasil inventarisir, kata Atut, akan memudahkan membagi tanggung jawab perbaikan irigasi. Karena tidak semua irigasi merupakan tanggung jawab pihak Pemprov Banten.


“Ada juga yang menjadi wewenang pihak kabupaten/kota mapun pemerintah pusat. Tetapi bagi irigasi yang bukan menjadi wewenang pemprov, akan kami bantu fasilitasi sehingga perbaikan bias segera dilakukan,” kata Atut.


Peningkatan kondisi infrastruktur pertanian seperti irigasi, kata Atut, merupakan salah satu strategi Pemprov Banten untuk mengejar target peningkatan hasil pertanian di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Provinsi Banten sebagai wilayah agraris yang mampu meningkatkan swasembada pangan sekaligus menjadi pemberi contributor penting bagi sektor pertanian nasional. Atut optimis, melalui kerja keras dan pemanfaatan teknologi pertanian, target itu bisa terlewati.


“Tahun 2010, Banten berhasil mencapai hasil produksi beras hingga 2,48 juta ton dan member kontribusi sebesar 3,6 persen terhadap produksi beras nasional. Tahun ini kami targetkan minimal ada peningkatan produksi hingga 5 persen,” kata Atut, kemarin.


Bila mengacu pada target itu, kata Atut, target produksi pertanian di Banten mencapai 2,89 juta ton. Jumlah itu akan membuat surplus beras pun semakin meningkat, karena pada tahun sebelumnya surplus beras Banten mencapai 87 ribu ton.


Strategi yang digunakan lembaga terkait untuk peningkatan produksi beras, kata Atut, adalah dengan penerapan teknologi pertanian yang aplikatif, seperti penanaman padi dengan metode System of Rice Intensification (SRI) serta penerapan agroekoteknologi dan teknologi produksi dengan pendekatan pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT). Untuk itu, pihak Pemprov juga bekerjasama dengan sejumlah perusahaan pupuk maupun benih untuk mendukung program itu.

“Keuntungan dengan dua metode itu adalah selain menghasilkan peningkatan produksi padi, proses yang dilakukan juga tidak merusak lingkungan karena menggunakan bahan-bahan yang alami,” kata Atut. (M994)

Read More.. Read more...

Hutbun Lebak Gelar Penyuluhan Agribisnis Pertanian

Puluhan anggota kelompok Kehutanan dan Perkebunan di wilayah 5 Kabupaten Lebak (Malingping, Cijaku, Cihara dan Cigemblong), mengikuti penyuluhan pendampingan dan pelaku agribisnis yang dilaksanakan di aula Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Malingping.



Acara yang diikuti 75 orang dan digelar sehari penuh tersebut, menurut Kabid Pengembangan Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Lebak, Aan Burhanudin SP, dimaksudkan agar para perani mendapat wawasan tentang pengembangan agribisnis kehutanan dan perkebunan.


"Ada tiga hal pokok yang diberikan kepada kelompok, diantaranya budidaya jamur, permentasi persemaian/penanaman konservasi dan teknik pembuatan pupuk bokasi," ujar Aan


Dikatakan, selama ini masyarakat kurang memahami persoalan agribisnis, sebut saja budi daya jamur dengan pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Begitu pula dengan pemanfaatan pupuk organik yang dinilai lebih bagus ketibang pupuk buatan. Pupuk organik lebih murah untuk mendapatkannya, tata cara pembuatannya pun sederhana. "Kalau masyarakat diberikan penyuluhan yang stimulan ini akan melahirkan para petani yang punya usaha lebih," Kata Aan. (Matin)

Read More.. Read more...

Pemkot Serang Tertibkan Menara Selular

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang berencana menertibkan menara telekomunikasi atau yang dikenal dengan nama tower seluler agar Kota Serang tidak berubah menjadi hutan menara. Nantinya, tower seluler hanya berjumlah 367 tower.


"Setelah tahun 2014, seluruh tower seluler harus ditata ulang dan menjadi tower bersama atau menara telekomunikasi bersama," kata Edi Sukaryana, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo (Diskominfo) Kota Serang.

Saat ini pengaturan tentang izin mendirikan menara telekomunikasi bersama dituangkan dalam Peraturan Walikota Serang, namun Perwal ini akan diubah menjadi peraturan daerah (Perda). Sedangkan dasar hukum yang lebih atas adalah SKB 3 menteri dan pejabat setingkat menteri berkaitan dengan menara telekomunikasi bersama.

Read More.. Read more...

"Ibu Akan Daftar Setiap Partai Yang Buka Penjaringan Calon Gubernur,"

Jika Partai-partai lain tengah disibukan dengan penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten untuk periode 2012-2017, tidak demikian halnya dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Banten.

Mereka langsung menetapkan satu nama calon Gubernur Banten yang akan diusungnya dalam Pilgub Oktober 2011 nanti yaitu Rt Atut Chosiah yang sekarang masih menjabat sebagai Gubernur Banten.

Keputusan mendukung Atut untuk kedua kalinya sebagai calon Gubernur Banten dikatakan Ketua DPW PBB Banten Buety Nasir berdasarkan hasil Rapat Pleno DPW PBB Banten yang digelar Rabu, (23/2/2011) sore di Hotel Le Dian Kota Serang.

"Rapat pleno partai bulat mendukung Atut sebagai calon tunggal Gubernur Banten yang kita usung. Tidak ada pertentangan sama sekali," katanya Kamis, (24/2/2011) melalui telepon genggamnya.

Dengan demikian maka menurutnya, PBB Banten menjadi satu-satunya partai pertama yang sudah memutuskan siapa calon Gubernur Banten yang akan diusung. "Ini sudah keputusan final, tidak akan bisa dirubah lagi dan tidak bisa mencari-cari calon lagi. Tinggal menunggu SK DPP saja," akunya.

Dalam rapat pleno menurutnya juga dihadiri pengurus DPP PBB yaitu Wakil Ketua DPP PBB Sahar L Hasan. "DPP sudah oke, sekarang kita langsung bekerja mensosialisasikan kepada masyarakat Banten dan khusus kepada seluruh kader, kita akan mengeluarkan surat instruksi untuk memenangkan Atut sebagai Gubernur Banten kembali," jelasnya.

Ditanya alasan kenapa PBB mendukung Atut kembali, mantan Anggota DPRD Banten dua periode ini mengatakan bahwa selama ini pihaknya dapat bekerjasama dengan baik bersama Atut. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan Atut menurutnya tidak lepas dari andilnya.

Selain itu menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan Atut, karana selama kepemimpinannya belum semua program dapat terlaksana. "Kita berikan kesempatan kima tahun kedepan kepadanya untuk menjadi Gubernur Banten lagi," katanya.

Ia mencontohkan, kebijakan-kebijakan Atut yang sesuai dengan program partainya adalah penambahan perluasan lahan untuk pembangunan kampus IAIN Serang dan pengadaan Mushaf Al-Qur`an.

"Walaupun awalnya latar belakangnya kurang memahami, namun sangat akomodatif. Selain itu sudah banyak juga membantu program-program dakwan. Jadi tidak ada alasan bagi partai dakwah untuk tidak mendukung Atut kembali," ujarnya.

Soal calon Wakil Gubernur, Buety mengatakan bahwa akan dibicarakan bersama partai koalisi. Selama ini ia mengaku bersama Atut belum sampai berbicara soal calon wakilnya.

"Kita masih terus mencari yang terbaik, tetapi kemungkinan besar akan diambil dari Tangerang, mengingat 50 persen lebih penduduk Banten ada di Tangerang," akunya.

PBB Banten sendiri, belum dapat memutuskan apakah akan mengajukan calon wakil Atut dari internal PBB atau tidak. "Tidak harus dari PBB, namun kalau ada aspirasi lain tidak menutup kemungkinan," akunya.

Selain dengan Golkar yang sudah dipastikan akan mengusung Atut, menurutnya pihaknya terbuka kepada semua partai untuk bersama-sama mengusung Atut sebagai calon Gubernur Banten.

"Termasuk PKS, dukungan Atut terhadap persoalan dakwah terbukti bagus, jadi tidak ada alasan bagi partai dakwah untuk tidak mendukung Atut," katanya.(007)

Read More.. Read more...

Dibangun Tahun 1982, SD Panosogan Nyaris Roboh

Kondisi bangunan sekolah yang rusak, dikeluhkan pula oleh Sekolah Dasar (SD) Panosogan I di kampung Pasir Muncang, Desa Panosogan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Menurut Kepala Sekolah SD Panosogan I, Jumar (48), sejak dipindahkan karena kasus tukar guling pada tahun 1982, sekolah ini tak pernah mendapat bantuan.

Diungkapkan Jumar, sudah 28 tahun sejak sekolah ini dibangun, tak pernah sekalipun sekolahnya mendapatkan bantuan untuk renovasi. Dengan keadaan lantai ruang kelas pecah-pecah, sebagian jendela tak berkaca, atap menganga sehingga langsung terlihat genteng yang menaungi, hingga pintu yang sebagian besar hancur dimakan rayap, belum lagi kamar mandi siswa yang jauh dari layak, sekolah ini, hampir pernah rubuh.

“pada tahun 1982 sekolah ini dipindahkan karena kasus tukar guling dengan balai desa. Selanjutnya, dibangunlah sekolah ini disini, dan sejak itu kami tidak pernah lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk renovasi. Kami sebenarnya tidak terlalu mempermasalhkannya jika siswa masih bisa belajar dengan tenang, namun, beberapa bulan lalu, ruang kelas 4 pernah hampir rubuh dan menimpa siswa. Untungnya saat itu tidak begitu banyak siswa yang berada di dalam kelas karena waktu istirahat. Namun, sejak saat itu kami khawatir kejadian tersebut akan terulang,” urai Jumhar.

Akhirnya, lanjut Jumhar, perbaikan dilakukan atas kerja sama dengan para wali murid. “namun, wali murid disin bukan orang mampu. Kami terpaksa melakukan perbaikan seadanya, dengan bangunan yang masih beresiko rubuh,” ungkap Jumhar.

Jumhar menerangkan, dirinya sudah melaporkan hal tersebut pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan (dindik) Kabupaten Serang di Petir. Namun, laporannya tidak pernah mendapatkan tanggapan. “sudah lapor ke UPTD Petir, tapi katanya tahun ini tidak ada jatah untuk SD Panosogan I. Selalu begitu saja terus menerus jawabannya,” keluh Jumhar.

Dituturkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Jajang Khusmara, dirinya mengakui bahwa pihaknya belum memiliki database perihal kondisi sekolah yang rusak atau tidak layak. “Memang kita akui database sekolah belum dimiliki. Selama ini hanya mengandalkan laporan dari sekolah itupun banyak yang tidak sampai ke meja saya karena mungkin salah menyerahkan laporannya,” kata Jajang.

Kami, lanjutnya, sudah sampaikan kepada seluruh jajaran dindik untuk melakukan pendataan terhadap kondis-kondisi sekolah. “Untuk tahun ini, dana yang dialokasikan sebesar Rp 39,6 Miliar untuk rehab 391 ruang kelas. Sedangkan sisanya sekitar 200 ruang kelas lagi akan diselesaikan tahun mendatang. “Kalau semua sekolah sudah baik, mulai 2013 kita sudah memikirkan kualitas pendidikan,” harapnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan TK/SD Dindik Kabupaten Serang Asep Nugraha mengatakan, pihaknya akan kembali mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) untuk rehab gedung SD karena masih banyak ruang kelas yang rusak. (007)

Read More.. Read more...

Sebagian Warga Sayangkan Aqua Hengkang

Pernyataan pihak manajemen PT Tirta Investama perihal niatnya untuk hengkang dari Padarincang ternyata disayangkan beberapa warga.


Salah seorang warga Barugbug, Amas Rahmanudin arif menyatakan, hal itu bisa menjadi sebuah preseden bagi pemerintah Kabupaten Serang. “Sebetulnya padarincang wilayah yang cukup bisa menawarkan berbagai kenyamanan. Tapi saya juga heran kenapa orang padarincang tidak cukup merasa nyaman dengan AQUA. Mungkin masyarakat Padarincang sebenarnya nyaman-nyaman saja. Cuma ada pihak-pihak lain yang kelihatanya punya agenda lain, atau punya tawaran konsep kenyamanan yang berbeda,” papar Amas.

Hal ini juga, kata Amas, telah di duga sebelumya, mengingat setahu Amas, cukup banyak warga yang senang bila pabrik tersebut berdiri. “saya sudah memprediksi hal ini sejak awal, karena yang saya tahu cukup banyak warga yang mendukung pembangunan pabrik tersebut,” lanjutnya.

Namun, tambah Amas, mungkin hal ini sudah menjadi takdir dan keputusan yang maha kuasa. “mungkin Allah sudah menakdirkan hal ini terjadi. Yang pasti, saya rasa banyak pihak kecewa dengan keputusan pihak perusahaan,” urai Amas.

Serupa dinyatakan salah seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Warga yang tinggal tak jauh dari lokasi pembangunan pabrik ini mengaku, dirinya sebenarnya sangat menyayangkan tindakan warga yang berakibat hengkangnya AQUA dari Padarincang. “saya sebenarnya senang waktu ada berita mau di bangun pabrik Aqua, berarti kan bisa bikin warung atau jualan di sekitar situ. Yah, hitung-hitung nambah pengasilan. Tapi, entah kenapa warga disini banyak yang tidak ingin pabrik itu dibangun. Yang saya dengar sih, anak-anak mudanya yang komporin warga. Saya takut, jadi saya diam saja,” paparnya.

Warga ini juga berharap, masalah tersebut bisa di selesaikan dengan jalan damai. “meskipun saya tahu tabiat warga Padarincang. Tampaknya sulit jika AQUA masih akan dibangun. Tapi, semoga saja mereka (warga-red) di bukakan hatinya dan masalah ini bisa diselesaikan secara damai,” katanya.

Sementara, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang ditemui usai Seminar Hari Keluarga menyatakan, pihaknya mungkin kurang melakukan pendekatan terhadap warga sekitar lokasi pabrik. “mungkin Pemkab kurang melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan warga. Tidak ada yang perlu disalahkan dalam kasus ini. Hal ini akan menjadi perhatian dan referensi kita ke depan supaya peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi,” ujar Tatu seraya memohon doa agar masalah ini bisa berakhir baik.

“Hal ini pasti akan menjadi catatan buruk bagi perusahaan–perusahaan. Akan cukup sulit memulihkan kepercayaan mereka kelak. Namun, kita akan mencoba bangun kembali kerjasama dengan perusahaan lain, tapi harus berhati-hati menjaga perasaan dan suasana lingkungan sekitar warga,” tambahnya. Namun, perihal Surat Keputusan Bupati yang hingga kini belum dicabut, Tatu menjelaskan dirinya masih belum tahu. “kita lihat saja nanti, pak bupati belum membicarakannya,” tutur Tatu. (007)

Read More.. Read more...

Lebak Tetapkan KLB Diare

Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak menetapkan kejadian luar biasa (KLB) diare yang menyerang warga Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung dan Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur mengakibatkan seorang warga meningal dunia.



"Kami menginstruksikan kepada tenaga medis membuka posko kesehatan selama 24 jam," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak H Maman Sukirman, Kamis (24/2).

Maman mengatakan, pihaknya hingga kini belum mengetahui secara pasti penyebaran penyakit tersebut karena sampel air dan kotoran penderita sedang diperiksa oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kesehatan Jakarta.

Diperkirakan hasil sampel itu selama seminggu ke depan bisa diketahui penyebab penyebaran diare.

"Kami belum bisa mengumumkan apakah diare itu berasal dari air atau makanan yang menjadi sumber penyakit," katanya.

Menurut dia, warga yang terkena diare di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung kini mendapat perawatan intensif tenaga medis untuk menyelamatkan jiwa korban.

Mereka penderita dirawat di sejumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Pos Kesehatan, setelah menyantap jamuan di salah satu rumah warga yang menggelar pesta pernikahan, Minggu (20/2).

"Saat ini pasien diare masih memadati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pos Kesehataan," katanya.

Dia menyebutkan, sumber penyebaran diare disebabkan berbagai faktor antara lain rendahnya pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), buruknya sanitasi, dan kurangnya tingkat kebersihan lingkungan masyarakat.

Apalagi, sebagian besar warga Desa Pasir Tanjung menggunakan air Sungai Ciberang untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK) serta dikonsumsi.

Selain itu juga faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Kondisi demikian, kata dia, pihaknya akan mengoptimalkan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, mulai tingkat rukun warga hingga kecamatan agar membiasakan pola PHBS yang baik.

"Kami meminta untuk sementara warga setempat tidak mengkonsumsi air sungai," katanya.

Sementara Saiyah (70) seorang pasien diare di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung mengaku dirinya merasa lega setelah dirawat tidak buang air besar berkali-kali dan mual-mual.

"Saya sebelum dibawah ke sini buang air besar tidak bisa dihitung disertai mual-mual, sehingga kondisi badan lemas. Saat ini sudah kembali membaik, meskipun belum diperbolehkan pulang ke rumah," katanya.

Ia menambahkan, jumlah penderita diare di Kabupaten Lebak tercatat 200 orang masing-masing Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, sebanyak 161 orang sampai pukul 22.00 WIB dan Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur mencapai 39 orang dan satu diantaranya meninggal dunia setelah mendapat perawatan Rumah Sakit Misi Rangkasbitung.(007)

Read More.. Read more...

Ratusan SKT Diterbitkan Kesbangpol Banten

Hingga akhir Desember 2010, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten telah mengeluarkan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada 163 organisasi kemasyarakatan (ormas), 194 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 42 yayasan. Seluruh ormas dan lembaga nirlaba lainya tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota di Banten.



“Jumlah riil di lapangan mungkin bisa mencapai dua kali lipat, namun karena mereka belum mendaftarkan lembaganya jadi yang terdaftar baru ada segitu,” kata Massaputro Delly, Kasubag Pembinaan Ormas Kesbangpol Provinsi Banten, Rabu (9/1) di ruang kerjanya.

Dikatakan Delly, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5Tahun 1986 Bab II pasal 5 tertulis organisasi kemasyarakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah tentang keberadaannya, sesuai dengan ruang lingkup ormas yang bersangkutan.

“Sesuai aturan, pemberitahuan kepada pemerintah juga disesuaikan dengan ruang lingkup ormas. Jika ormas tingkat nasional disampaikan oleh pengurus pusat ke Mendagri, bagi ormas yang ruang lingkupnya provinsi disampaikan ke Gubernur dan ormas yang ruang lingkupnya di Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Bupati/ Walikota dan seterusnya,” katanya seraya mengatakan pemberitahuan keberadaan ormas, LSM dan Yayasan disertai dengan AD/ART organisasi, susunan pengurus dan program kerja.

Menurut Delly, dengan terdaftarnya lembaga ormas, lsm dan yayasan secara otomatis mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dari pemerintah maupun peluang kerjasama. “kerjasama dimaksud tentunya kerjasama positif dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat,” imbuh Delly.

Disebutkan oleh Delly, pada 2010 lalu upaya pembinaan yang dilakukan oleh Kesbangpol adalah memberikan bimbingan teknis kepada ormas dan LSM agar lembaga dimaksud dapat lebih meningkatkan tupoksinya masing-masing. “2010 lalu, kami menyelenggarakan bintek untuk tiga angkatan. Masing-masing angkatan terdiri dari 50 orang peserta dari perwakilan masing-masing ormas dan LSM,” katanya.

Read More.. Read more...

Perbaikan Jalan, Warga Cilegon Menolak Jika Asal-asalan

Kendati desakan oleh sejumlah kalangan agar kerusakan Jalan Raya Cilegon-Anyer segera ditangani oleh pemerintah sudah mulai ada titik terang. Karena Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (SKPJN) Wilayah II Provinsi Banten telah menegaskan bahwa jalan tersebut akan dibangun pada tahun ini.


Namun sejumlah elemen di Kota Cilegon menyatakan menolak dilakukannya pembangunan Jalan Raya Cilegon-Anyer, jika pembangunan yang dilakukan hanya dalam bentuk perbaikan seperti beberapa waktu lalu.

“Kami tidak terima jika kerusakan Jalan ini hanya ditangani dengan menambal aspal yang rusak. Karena, jalan ini sudah berkali-kali diperbaiki, akan tetapi, tidak lama setelah perbaikan, selalu saja rusak kembali,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, dan Umum (F-SPKEP) Kota Cilegon HM Juju Adiwikarta.

Juju mengatakan, jika pemerintah benar-benar ingin melakukan perbaikan, maka selayaknya tidak hanya dilakukan penambalan, tetapi harus dilakukan peningkatan kualitas material jalan tersebut. “Tidak bisa tidak, harus dilakukan betonisasi jika Jalan Raya Cilegon-Anyer ingin bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana tidak, yang melintas di jalan ini bukan kendaraan kecil, tetapi kebanyakan truk-truk industri yang mengangkut barang dalam jumlah tonase sangat tinggi,” tegas Juju.

Senada, Direktur Eksekutif Komunitas Pecinta Lingkungan (KPL) Cilegon Ibrohim Aswadi. Bahkan, Ibrohim mengancam jika perbaikan yang dilakukan hanya asal-asalan. Maka ia bersama elemen lainnya, akan mengerahkan massa untuk menghentikan paksa proyek pengerjaan jalan tersebut. “Kalau nanti di lihat pembangunan masih asal-asalan seperti yang lalu, kami tidak segan-segan untuk memaksa berhenti pekerjaan tersebut nantinya,” tegas Ibrohim.

Menurut Ibrohim, selain peningkatan kualitas jalan, yang perlu diperhatikan juga adalah drainase dan trotoar di sepanjang Jalan Cilegon-Anyer. “Kerusakan sering terjadi karena air hujan sering menggenangi jalanan ini. Bisa di lihat, sebagian besar jalan ini tidak ada saluran air disisi kanan-kirinya, termasuk juga trotoar. Akibatnya, tanah dan air terbawa dari pinggir ketengah jalan. Sehingga berlumpur jika turun hujan, dan berdebu jika datang panas,” ujar Ibrohim seraya menambahkan, cukup banyak pengguna jalan yang mengalami kecelakaan pada saat melintasi di jalan tersebut.

“Biasanya mereka jatuh pada malam hari atau pada saat hujan turun. Jika tidak biasa lewat jalur ini, pengguna jalan bisa berada dalam kondisi bahaya.”

Sementara itu, Kepala SKPJN Wilayah II Provinsi Banten Abdul Razak Adiwidjaya mengatakan, Jalan Raya Cilegon-Anyer akan ditangani pada 2011 ini karena merupakan program Strategic Road Infrastruktur Project (SRIP). “Kontraktor pelaksananya PT Istaka Karya, berdasarkan kontrak pada tanggal 15 Desember 2010. Saat ini kontraktor tersebut sudah mulai bekerja di lapangan,” ujarnya.

Read More.. Read more...