SDN Panunggulan 2, Rehab dua RKB

Sekolah Dasar Negeri Panunggulan 2 Tunjung Teja, Serang. Pada tahun 2009 ini mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 280 Juta rupiah yang diperuntukan merehab tiga Ruang Kegiatan Belajar (RKB).

“Walaupun pihak sekolah mendapat bantuan DAK dari pemerintah pusat hanya untuk merehab tiga RKB berikut meubelairnya, tapi kenyataannya kami pun diminta untuk merehab ruang guru, ya mudah-mudahan saja dengan dana sebesar itu kami bisa merampungkan semuanya dengan kualitas yang baik dan tepat waktu,” Ujar Madsuri S.Pd Kepala Sekolah Dasar Negeri Panunggulan 2, Tunjung Teja yang ditemui Banten Ekspose di ruang kerjanya belum lama ini.

Dikatakan dengan direhabnya tiga RKB tersebut, untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), Sementara peserta didik terpaksa dibagi dua, yaitu pagi tiga rombel dan siang lima rombel.

SDN Panunggulan 2 ini terletak dijalan antara Petir - Warunggunung, yang merupakan daerah perbatasan kabupaten Lebak dan kabupaten Serang. Dalam masalah prestasi peserta didiknya bisa dikatakan membanggakan. “Alhamdulillah setiap tahun selama saya menjadi kepala sekolah disini, peserta didik selalu mendapat prestasi yang terbaik atau mendapat predikat juara, baik itu dibidang akademik ataupun bidang olah raga ditingkat kecamatan juga tingkat kabupaten,” Jelas Madsuri S.Pd

Diharapkan, bila rehab RKB sudah selesai, guru dan peserta didik bisa tenang dan nyaman saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tidak seperti waktu yang sudah sudah, saat musim hujan ruangan kelas tergenang airdan banjiar karena atap atau genteng bocor serta dihantui perasaan khawatir gedung roboh karena kayunya sudah lapuk.

Untuk kedepan, lanjutnya pemerintah pusat ataupun daerah melalui dinas terkait untuk dapat lebih memperhatikan dalam hal penambahan sarana dan prasarana yang belum ada, seperti perpustakan yang sudah sangat mendesak terkait peningkatan mutu pendidikan dan tentu saja kami juga mengharapkan untuk menambahan lokal.

Cibadak Lebak
Sementara itu, Sebanyak sepuluh Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Cibadak, Lebak dapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, anggaran tahun 2009. kesepuluh tersebut antara lain, SDN I Asem, SDN 3 Asem, SDN Penancangan 4, SDN Timur 3, SDN Barat 3, SDN Bojong leles I, SDN Tambak Baya 2, SDN Bojong Cae 1, SDN Malabar dan SDN Cisangu 1.

Menurut Kepala Cabang Dinas (KCD) UPT Kec. Cibadak P. Suganda M.Pd, Bantuan DAK yang didapat tersebut diperuntukan sesuai dengan yang diajukan atau diusulkan. Ada yang untuk rehab Ruang Kegiatan Belajar (RKB) berikut mebelairnya ada juga untuk pembangunan gedung perpustakan.

“Saya mengingatkan sekaligus mengharapkan kepada pihak sekolah agar bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut digunakan sesuai RAB , dan bila bangunannya sudah rampung, kualitasnya harus baik. Jadi mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” harapnya. (Rustandar_BAnten EKspose)

Read More.. Read more...

Pengadaan Rangka Atap Baja Ringan & Meubeler Sekolah

Siapa Monopoli Anggaran DAK Pendidikan…?

Panitia pembangunan rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) mengaku bingung dengan dinas pendidikan Kabupaten Serang, yang dinilai sepihak dan memonopoli pengadaan atap rangka baja ringan serta meubeler. Panitia dan para kepala sekolah hanya pasrah dengan kebijakan yang dinilai membingungkan itu. Mereka tidak berani protes, karena khawatir bantuan DAK untuk sekolahnya diberhentikan ditengah jalan oleh dinas.


Program pemerintah dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar serta perangkat meubelernya. Namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kinerja jajaran dinas terkait di daerah.

Di Kabupaten Serang misalnya, alokasi program Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 mulai menimbulakn gejolak ditingkat bawah.

Sejumlah ketua komite dan para Kepala Sekolah Dasar (SD) selaku pelaksana kegiatan pembangunan, mengaku bingung dengan sikap dinas yang memaksakan kehendak alias memonopoli dalam pembelian material bahan atap baja ringan dan meubeler. Mereka meminta agar dinas transparan dalam menentukan kebijakan.

Ketua komite sekolah di Kecamatan Mancak yang enggan disebut namanya mengungkapkan, bahwa pembelian sejumlah bahan perlengkapan seperti rangka atap baja ringan dan meubeler sudah ditentukan dari dinas.

Keputusan tersebut langsung disampaikan pada saat acara sosialisasi DAK beberapa waktu yang lalu. Baik pihak komite maupun sekolah hanya menerima barang yang sudah dikirim dari dinas melalui pihak ketiga yang sudah direstui oleh dinas.

“Kita dibawah tidak tahu menahu perihal pengadaan rangka atap baja ringan dan meubeler. Kita hanya sebatas menerima bahan material yang sudah dikirim dinas. Demikian halnya untuk harga dan kwalitas barang serta cara pembayaran bagaimana, kami tidak tahu menahu. Kita hanya tinggal terima matangnya saja. Kami tidak berani untuk bertanya, karena takut sekolahan kami malah nantinya tidak dapat anggaran DAK. Nantinya kami malahan yang disalahkan jika tidak mau menurut dengan orang dinas,” ujar sumber Banten Ekspose yang mewanti- wanti agar namanya tidak dimunculkan.

Dalam acara sosialiasasi pengucuran program DAK beberapa waktu yang lalu, pihak Dinas Pendidikan menyampaikan kebijakan yang mewajibkan setiap sekolah membeli atap rangka baja ringan dan mebeler. Para peserta sosialisasi yang terdiri dari perwakilan Komite Sekolah dan para guru tidak berani protes atas kebijakan yang dinilai membingungkan tersebut.

“Setiap sekolah dasar yang mendapat alokasi dana DAK di Kabupaten diwajibkan membeli rangka atap baja ringan dan mebeler ke pihak ketiga, yang ditentukan dinas pendidikan. Pihak ketiga ini disebut- sebut adalah salah satu koperasi karyawan sebuah instansi negara yang strategis yang bekerjasama dengan pihak distributor,” ujar salah satu panitia pembangunan rehabilitasi gedung SD di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Sumber tersebut menyatakan, sikap dinas yang mewajibkan sekolah membeli material tertentu kepada rekanan dinas, bisa menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan dan etika kepatutan. Jelas sikap ini memberi contoh yang kurang baik kepada para kepala sekolah dan pelaku pendidikan di wilayah Kabupaten Serang.

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK 2009 disebutkan dalam lampiran I Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 95 tahun 2007 disebutkan dalam pasal 6 huruf b menyatakan bahwa “Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola. Yang dimaksud swakelola dalam hal ini adalah peleksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan yang dimaksud dengan swakelola adalah Pengadaan barang dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggungjawab anggaran.

Sedangkan pada Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dengan swakelola, penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah).

Untuk diketahui, alokasi DAK 2009 di Kabupaten Serang senilai Rp. 46.374 milliar. Dana ini berasal dari APBN sebesar Rp 42 miliar dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Serang sebesar Rp 4 miliar. Program DAK ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam meningkatkan mutu sarana pendidikan di Indonesia.

Sedangkan untuk pembiayaan rehabilitasi gedung SD ini ditopang Depdiknas 50 %, Pemerintah Propinsi 30 % dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 20 %. Prosentase ini berdasarkan kesepakatan antara Depdiknas, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Indonesia.

Untuk wilayah Propinsi Banten seluruh Kabupaten/ Kota menerima dana DAK. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tertanggal 29 januari 2009 disebutkan bahwa penerima DAK di Propinsi Banten adalah untuk kabupaten Kabupaten Lebak sebesar Rp 36.522 miliar, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 43.035 miliar, Kabupaten Serang sebesar Rp 43.374 miliar, Kabupaten Tangerang sebesar Rp 31.867 miliar, Kota Cilegon 5.219 miliar, dan Kota Tangerang sebesar Rp 6.968 miliar.

Tidak Mengikat
Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Drs H Yahya M Pd, kebijakan pengadaan rangka atap baja ringan dan mebeler merupakan kebijakan yang tidak mengikat terhadap siapapun. Kepala sekolah dan komite atau panitia dipersilahkan untuk membeli barang-barang tersebut asal sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan konsultan.

“Secara tegas kita sampaikan bahwa dinas tidak pernah mewajibkan dan memaksa para kepala sekolah dan komite untuk membeli rangka atap baja ringan dan mebeler. Silahkan saja pihak sekolah untuk berekspresi sendiri menentukan material yang akan dibeli asalkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan konsultan,” ujar Yahya yang ditemui di kantornya beberapa waktu yang lalu.

Yahya menambahkan, bahwa Koperasi Polda Banten yang disebut menjadi distributor rangka atap baja ringan adalah atas pengajuan lembaga koperasi milik Polri. Ia mengaku tidak sama sekali memberi rekomendasi khusus kepada Koperasi Polda untuk pengadaan rangka atap baja ringan.

Menurutnya, Koperasi Polda dipersilahkan menemui langsung dengan para kepala sekolah dan komite serta pihak panitia, untuk secara aktif secara langsung mengajukan penawaran pengadaan barang-barang tersebut. Ia berpendapat bahwa sepanjang pihak sekolah mau dan setuju untuk membeli barang milik Koperasi Polda maka sah-sah saja, asalkan sesuai dengan speksifikasi yang ditentukan dalam ketetapan konsultan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, yang ditemui Banten Ekspose di kantornya belum lama ini, membantah jika pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seerang sengaja memplot pengadaan material atap rangka baja dan meubeler dalam proyek DAK tahun 2009. Yang ada adalah pihak sekolah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk item rangka atap baja ringan dan meubeler, asalkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis poelaksanaan DAK 2009.

Dalam kesempatan itu, Asep yang mengaku mantan wartawan menjelaskan bahwa untuk pengadaan material rangka atap baja ringan dikerjakan oleh Koperasi Polda. Sedangkan untuk pengadaan material mebeler dikerjakan oleh lima perusahaan mebel yang sebelumnya sudah disetujui oleh masing- masing kepala sekolah dan komite.

Namun saying ketika Banten Ekspose meminta daftar nama ke- lima perusahaan pengadaan mebeler, Asep mengatakan tidak hafal nama kelima perusahaan mebel tersebut. Ia berjanji kepada Banten Ekspose akan memberikan nama satu perusahaan pengadaan meubel esok harinya. Hingga berita ini diturunkan, Asep belum berani memberikan nama-nama perusahaan suplier meubeler untuk seluruh sekolah di Kabupaten Serang tersebut.

Selanjutnya dijelaskan Asep, dalam pengadaan rangka atap baja ringan pihak suplier berkewajiban membayar seluruh kewajiban pajak. Untuk itu pihak sekolah dan para komite serta panitia pembangunan tidak diberitahukan untuk tidak memikirkan pajak PPN dan PPH.

Ditempat terpisah, Ketua Primkopol Gakuba Banten Komisaris Polisi Drs Andrenabu, membenarkan bahwa pihaknya menjadi distributor rangka atap baja ringan dalam proyek DAK Tahun 2009 di Kabupaten Serang. Keterlibatan pihaknya dalam proyek tersebut atas dasar pengajuan lembaga koperasi kepada seluruh kepala sekolah yang kemudian ditungkan dalam MoU antar kedua belah pihak.

“Memang benar untuk DAK 2009 ini kami menjadi distributor pengadaan rangka atap baja ringan di Kabupaten Serang. Namun demikian kita professional dalam bisnis ini. Kita ingin mengabdikan diri kepada masyarakat bahwa kita mampu memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan. Kita sepakat untuk profesional. Kwalitas barang dan spesifikasi sudah jelas merupakan jaminan dari kami yang sudah teruji. Kami sudah berpengalaman membangun di perumahan Polda Banten. Jadi karena sekarang ada kesempatan mengapa tidak kami buktikan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa bila barang miliknya tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pihak konsultan, maka siap untuk dibongkar tanpa syarat. (Sobar Rohmat/ Nurhasan_Banten Ekspose).

Read More.. Read more...

Budidaya Rumput Laut di Tambak Bandeng

Ternyata, bukan hanya penduduk yang tinggal di tepi pantai yang bisa membu­di­dayakan tanaman rumput laut. Pasalnya, tanaman yang merupakan bahan pembuat agar-agar ini juga bisa dibudidayakan dalam tambak. Hasilnya, tak kalah dengan rumput laut yang dibudidayakan di tepi pantai. Bahkan bisa dicampur dengan budidaya bandeng.

Rumput laut untuk bahan membuat agar-agar gracilaria sp adalah rumput laut yang termasuk pada kelas alga merah (Rhodophyta). Kandungan serat agar-agar relatif tinggi. Karena itulah, dikonsumsi pula sebagai makanan diet. Melalui proses tertentu, agar-agar diproduksi pula untuk kegunaan di labora­torium sebagai media kultur bakteri atau kultur jaringan.

Cara membudidayakan rumput laut di tambak cukup mudah. Tambak yang keadaan dan kualitas airnya sudah memenuhi syarat, diber­sih­kan dari kotoran. Tambak dikuras dengan mengeluarkan dan memasukan air laut pada saat pasang-surut. Sehing­ga air yang ada dalam tambak merupakan air segar (baru).

Bibit ditanam dengan cara menebarkannya secara merata di dalam tambak pada saat keadaan cuaca cukup teduh, yaitu pada pagi hari atau sore hari.

Pada musim kemarau, suhu air di dasar tambak diusahakan supaya tidak terlalu tinggi. Apabila suhu air di atas normal, maka kedalaman air di dalam tambak perlu ditambah. Sehingga suhu di dasar tambak dapat dipertahan­kan pada kondisi normal.

Sebagaimana budidaya tanaman di darat, rumput laut juga memerlukan pupuk agar tumbuh subur. Gracilaria juga memerlu­kan nutrisi pada pertum­buhannya seperti nitrogen, phosphat dan kalium serta oksigen. Kualitas nutrisi air tambak berpe­ngaruh terhadap peng­gunaan pupuk.

Pada prinsipnya, empat minggu pertama, tanaman memerlukan lebih banyak nutrisi nitrogen, sedang­kan dua atau tiga minggu sebelum panen tanaman memerlukan lebih banyak nutrisi phosphat.

Sementara untuk pemeliharaan atau pe­ra­watan diperlukan memper­ta­hankan salinitas dan nutrisi baru, dengan dilakukan pergantian air minimal setiap tiga hari sekali pada saat surut dan pasang. Penggantian air pada musim kemarau dilakukan lebih sering dibanding musim hujan.

Menjaga kebersihan tambak dengan jalan membuang kotoran dan tanaman lain (rumput dan alga lainnya) serta mela­­ku­­­kan perawatan pintu-pintu air, saluran air dan pera­wat­an pematang tambak.

Panen dan pascapanen
Panen dapat dilakukan setelah tanaman berusia sekitar 45 sampai 60 hari. Tanaman yang masih belum matang ditanam kembali sebagai bibit baru. Sebelum dikering­kan hasil panen dicuci terlebih da­hu­lu. Penge­ringan diusahakan sampai dengan kandungan air sekitar 12 persen.

Rumput kemudian diayak atau diperlakukan lain untuk merontokkan butir-butir halus garam dan debu yang masih melekat serta sekaligus melakukan sortir ulang. Hasilnya disimpan dalam gudang yang memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Selanjutnya, pengepakan sebaiknya dilakukan dengan mesin pres.

Budidaya campuran
Apabila di dalam tambak tumbuh banyak alga hijau seperti Enteromorpha, Chae­tomorpha, dan lain-lain, dapat dilaku­kan budi­­daya campur­an atau mix-farming dengan ikan bandeng (milk-fish). Masukkan sekitar 750 sampai 1000 ekor untuk setiap satu hektar dengan ukuran besar ikan sekitar 100 g/ekor.

Budidaya campuran rumput laut gracilaria dengan ikan bandeng, sudah merupakan usaha yang dikem­bang­kan sedemikian rupa, dengan tujuan tidak hanya untuk menghilangkan alga hijau, akan tetapi sebagai upaya me­ning­­katkan efisiensi lahan dan meningkat­kan pendapatan.

Apabila laju pertumbuhan perhari mencapai 4 persen ke atas, maka dapat ditebarkan sekitar 1000 sampai 1500 ekor per hektar dengan ukuran besar ikan sekitar 100 g/ekor. (saeroji/dari berbagai sumber)

Read More.. Read more...

Edisi Cetak Tabloid Banten Ekspose 2009

Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 01_2009

Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 02_2009

Edisi Cetak: Volume 09 Nomor 03_2009

Read More.. Read more...

Sekolah Tinggi Perikanan, Peluang Kembangkan Industri Perikanan Banten

Boleh jadi, banyak diantara masyarakat Banten yang belum tahu bahwa di daerahnya ada lembaga pendidikan tinggi bidang perikanan. Nama lembaga tersebut adalah Sekolah Tinggi Perikanan (STP), yang lokasinya berada di Karangantu, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Lembaga pendidikan yang khusus menangani bidang perikanan ini berada dibawah naungan Departemen Kelautan dan Perikanan. Lembaga pusatnya sendiri berada di Jakarta, sementara STP yang ada di Kasemen sifatnya lebih ke bidang administrasi dan pelatihan.

Di sekolah tinggi yang letaknya tepat di bibir pantai Karangantu ini tersedia berbagai fasilitas pengembangan teknologi perikanan seperti lahan budidaya dan laboratorium. Menempati lahan seluas lebih dari 20 Hektare, STP selain menyediakan fasilitas pengembangan budidaya perikanan juga menjadi tempat pelatihan bagi para taruna yang akan disiapkan menjadi tenaga ahli di bidang perikanan. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan antara lain meliputi teknologi penangkapan ikan, budidaya, rekayasa pengolahan, teknologi permesinan, dan konservasi perairan.

Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, STP menyediakan sarana pendukung kegiatan pengembangan perikanan seperti penyediaan benih unggul berbagai jenis komoditi perikanan baik air tawar maupun air asin/laut, termasuk benih/bibit rumput laut. Potensi benih ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengembangkan budidaya perikanan di daerahnya masing-masing. STP juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan bimbingan teknis karena di sekolah ini tersedia tenaga-tenaga ahli bidang perikanan.

Menurut salah seorang Dosen STP, Guntur Prabowo, selama ini STP Karangantu sudah banyak memberikan bimbingan kepada masyarakat yang mau mengembangkan usahanya di bidang budidaya perikanan di wilayah Serang khusus nya dan Banten pada umumnya. Bukan itu saja, STP juga membantu menyalurkan bibit/benih kepada pasantren, yayasan dan masyarkat yang mau berbudidaya perikanan salah satu pesantren yang ada di Banten Lama, sering mendapat bantuan, mulai dari pembibitan/pembenihan sampai pasca panen .

Seperti yang di katakan Guntur, pihaknya membuka diri untuk masyarakat Banten yang ingin berkunjung dan belajar lebih jauh tentang tata cara berbudi daya perikanan, pihaknya dengan senang hati akan membantu asalkan masyarakat sendiri siap dibina dan dibimbing seperti para taruna-taruna di STP ini.

“Saya berharap masyarakat mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan usaha perikanan, sehingga mereka tidak hanya sampoai pada tahap budidaya saja, tetapi juga berpikir bagaimana pengembangan usahanya terrutama pengelolaan pascapanen,” tutur Guntur.

Potensi Besar
Dilihat dari potensi lahan dan sumberdaya alam yang ada, Provinsi Banten memiliki prospek yang sangat bagus untuk pengembangan budidaya perikanan. Hal ini didukung dengan banyaknya lahan tambak maupun perairan yang bisa digunakan untuk lahan budidaya. Bila dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan Provinsi Banten bisa menjadi penghasil (produsen) ikan skala besar sehingga minimal bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, dan bahkan bisa memasok ke daerah-daerah lainnya. Sebab selama ini kebutuhan ikan masyarakat Banten sebagian besar masih disuplai dari daerah lain seperti dari Sukabumi atau Cianjur. Padahal potensi lahan perikanan di Banten sangat luas, dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Keberadaan Sekolah Tinggi Perikanan sebenarnya merupakan nilai tambah tersendiri bagi Provinsi Banten. Sebab dengan adanya sekolah tersebut, merupakan faktor penunjang yang sangat strategis terutama dalam memperkuat dukungan teknologi dan sumberdaya manusia yang terampil. Tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah memanfaatkan keberadaan lembaga pendidikan tersebut dipadukan dengan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait, sehingga menjadi kekuatan yang saling menunjang.

Pemerintah daerah sendiri, seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Kelautan Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Tb. Ismu Nazar, sudah memiliki perencanaan yang matang dan terarah di bidang pengembangan perikanan. Termasuk rencana pemanfaatan potensi lahan perikanan baik perikanan air tawar maupun air laut. Menurut Ismu, program pemerintah tersebut tidak akan berjalan optimal jika tidak mendapat dukungan dari semua komponen masyarakat. (Mulyadi)

Read More.. Read more...